Makalah rahn, Mia Anggraini, 180105020018, hukum perbankan syariah PDF

Preview

Summary

RAHN Oleh : MIA ANGGRAINI 180105020018 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERTITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN 2020 1 DAFTAR ISI BAB I.......................................................................................................................................... 3 PENDAHULUAN.........

Description

RAHN

Oleh : MIA ANGGRAINI 180105020018

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERTITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN 2020

1

DAFTAR ISI BAB I.......................................................................................................................................... 3 PENDAHULUAN........................................................................................................................ 3 A.

Latar Belakang.................................................................................................................3

B.

Rumusan Masalah............................................................................................................3

C.

Tujuan..............................................................................................................................3

BAB II......................................................................................................................................... 4 PEMBAHASAN MATERI............................................................................................................ 4 A.

Pengertian Rahn...............................................................................................................4

B.

Rukun dan Syarat Rahn................................................................................................. 10 a.

Ketentuan Umum :..................................................................................................... 11

b.

Ketentuan Penutup..................................................................................................... 12

C.

Dasar hukum rahn/gadai................................................................................................ 14

D.

Pandangan Ulama’ tentang Pemanfaatan Barang Gadai (al-Marhuun)......................... 17

E.

Aplikasi Akad Dalam Produk......................................................................................... 18

BAB III......................................................................................................................................22 PENUTUP................................................................................................................................. 22 A.

Kesimpulan................................................................................................................. 22

DAFTAR PUSTAKA.................................................................................................................23

2

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Islam agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaedah-kaedah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga mu’amalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang mesti butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka. Karena itulah sangat perlu sekali kita mengetahui aturan islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, diantaranya yang bersifat interaksi social dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan berpindahnya harta dari satu tangan ketangan yang lainnya. Hutang piutang terkadang tidak dapat dihindari, padahal banyak bermunculan fenomena ketidakpercayaan diantara manusia, khususnya dizaman kiwari ini. Sehingga orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya. Dalam hal jual beli sungguh beragam, bermacam-macam cara orang untuk mencari uang dan salah satunya dengan cara Rahn (gadai). Para ulama berpendapat bahwa gadai boleh dilakukan dan tidak termasuk riba jika memenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi banyak sekali orang yang melalaikan masalah tersebut senghingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan gadai asal-asalan tampa mengetahui dasar hukum gadai tersebut. Oleh karena itu kami akan mencoba sedikit menjelaskan apa itu gadai dan hukumnya.

B. Rumusan Masalah 1. Apa pengertian Gadai (Rahn) ? 2. Apa saja Rukun dan Syarat Gadai (Rahn) ? 3. Apa saja Dasar Hukum Rahn ? 4. Apa saja aplikasi akad dalam produk rahn ? C. Tujuan 1. Untuk mengetahui pengertian Gadai (Rahn) 2. Untuk mengetahui Rukun dan Syarat Gadai (Rahn) 3. Untuk mengetahui Dasar Hukum Rahn 4. Untuk mengetahui aplikasi akad dalam produk rahn

3

BAB II PEMBAHASAN MATERI

A. Pengertian Rahn Menurut bahasa, gadai (al-rahn) merupakan al-tsubut dan al-habs berarti penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat1. Rahn menurut syariah berarti menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. Rahn juga berarti menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang. Dengan kata lain, rahn merupakan akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan utang sebagai gantinya2. Rahn (Mortgage) merupakan pelimpahan kekuasaan dari satu pihal kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan3. Rahn menurut istilah syara adalah akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. Rahn telah dengan jelas dinyatakan dalam al-Quran dan tradisi kenabian. Lebih jauh dijelaskan oleh para cendekiawan muslim dari berbagai bidang dan latar belakang sejak masa salafi hingga masa modern yang menantang. Rahn tidak hanya dibahas dalam bukubuku yurisprudensi Islam tetapi juga dalam disiplin ilmu lainnya seperti teologi Islam dan sejarah Islam. Dalam teologi Islam misalnya, ada topik tentang penerimaan ar-rahn yang telah dibahas oleh Al-Tamimi . Demikian pula dalam sejarah Islam, al-Sahmi (al-Sahmi, 1989) juga berbicara tentang rahn tetapi ia mempresentasikannya dengan cara naratif selama masa nabi. Jelas konsep ar-rahn terkenal tidak hanya di antara para sarjana fiqih tetapi para sarjana dari disiplin ilmu lainnya juga4 Gadai atau al-rahn secara bahasa dapat diartikan sebagai (al stubut,al habs) yaitu penetapan dan penahanan. Istilah hukum positif di indonesia rahn adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Azhar Basyir memaknai rahn (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut

1

Prof.Dr.H.Hendi Suhemdi,M.Si., “Fiqh Muamalah” (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017). Khotibul Umam,S.H., LL.M., “Perbankan Syariah” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). 3 Ascarya, “Akad & Produk Bank Syariah” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). 4 Dziauddin Sharif et al., “The Improvement of Ar-Rahn (Islamic Pawn Broking) Enhanced Product in Islamic Banking System,” Asian Social Science 9, no. 2 (2013): 36. 2

4

pandangan syara’ sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat di terima. Dalam hukum adat gadai di artikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. Al-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilaiekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya5. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut rahin dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut murtahin, sedangkan barang yang di gadaikan disebut rahn. Sedangkan dalam dalam dunia perbankan syari`ah biasa disebut dengan agunan dan jaminan.Agunan adalah jamianan tambahan,baik berupa benda bergerak menerima maupun tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syari`ah guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Menurut Syafei Antonio, rahn adalah menahan salah satu harta milik si pemilik sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya. Sedangkan menurut Bank Indonesia, rahn adalah akad penyerahan barang/harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atau seluruh utang. Rahn adalah menjamin utang dengan barang yang dimungkinkan dapat memenuhi nilai utang tersebut. Debitur memberikan asset miliknya kepada kreditur untuk dijadikan jaminan dalam transaksi hutang diantara kedanya. Kreditur menahan asset tersebut selama utang masih berlangsung. Jika debitur tidak mampu membayar utangnya, maka barang jaminan tersebut dapat dijadikan sebagai pembayaran utang. Secara sederhana, rahn disebut gadai. Aktivitas gadai dalam bahasa inggris disebut mortgage, sedangkan barang yang digadaikann atau barang jaminan dissebut collateral6. Pemahaman tentang gadai (rahn) menurut Sutedi adalah sistem muamalah di mana satu pihak memberikan pinjaman dan satu menyimpan barang berharga atau berharga sebagai jaminan untuk pinjaman kepada orang yang menerima hipotek, secara eksplisit rahn memberikan barang kepada dipegang atau digunakan sebagai jaminan / pegangan ketika kesalahan peminjam tidak dapat membayar kembali pinjaman sesuai dengan waktu

5 6

BIMA ADITIA WIJAYA, “RAHN ATAU GADAI,” n.d., 3. muhammad syarif hidayatullah SE, “Perbankan Syariah” (banjarbaru: CV Dreamedia, 2017).

5

yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan antara keduanya, sehingga pemberi pinjaman tidak ragu pengembalian barang yang dipinjam7. Rahn berarti janji atau keamanan yang terkait dengan pinjaman. Di bawah Syari'ah, Rahn berarti memiliki jaminan. Rahn juga mengacu pada pengaturan di mana aset berharga ditempatkan sebagai jaminan untuk utang. Jaminan dapat dibuang jika terjadi default. Harga sangat penting dalam skema. Rahn karena biasanya melayani kelompok orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Biaya meminjam uang tunai dalam sistem pialang Islam relatif lebih murah dibandingkan dengan sistem pialang konvensional8. Sejak tahun 2002 atas dasar Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSNMUI/III/2002, tertanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggunakan barangsebagai jaminan dalam bentuk Gadai Syariah (Rahn) diperbolehkan, yaitu suatu bentuk penyerahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Rahn dikembang-kan melalui Bank Syariah dan lembaga ke-uangan bukan bank yaitu Pegadaian Syariah9. Rahn (gadai) adalah sebuah akad utang piutang yang disertai angunan (jaminan). Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut marhun, pihak yang menyerahkan jaminan disebut rahin, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut murtahin. Sedangkan secara terminology para ulama fiqih mendefisikannya sebagai berikut: 1. Ulama Malikiyah mendefinisikannya harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan ( angunan ) bukan saja harta yangbersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara actual, tetapi boleh juga penyerahan secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya. 2. Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang ) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya. 7

Suhadak Suhadak, “Accounting Treatment Analysis of Rahn Tasjily Financing,” Journal of Islamic Accounting and Finance Research 1, no. 1 (October 1, 2019): 119–38, https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3732. 8 Nor Zaihan bin Mohd Noar and Mohd Aminul Islam, “A STUDY ON THE EFFICACY OF ISLAMIC PAWN BROKING SERVICES IN FULFILLING SOCIO –ECONOMIC NEEDS: A CASE OF TWO CITIESKUANTAN AND KUALA TERENGGANU IN MALAYSIA,” PEOPLE: International Journal of Social Sciences 1, no. 1 (July 1, 2015), https://grdspublishing.org/index.php/people/article/view/46. 9 Budiman Setyo, “Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia,” Jurnal Dinamika Hukum 10, no. 1 (2010): 21–27.

6

3. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah mendefenisikan rahn dengan :Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisamembayar utangnya itu. Definisi yang dikemukakakn Syafiiyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu, menurut mereka ( Syafiiyah dan Hanabilah), termasuk pengertian harta. Sejalan dengan pengertian di atas, menurut Muhammad Syafi’I Antonio, ar-rahn adalah menahan harta salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Menurut Masjfuk Zuhdi, ar-rahn adalah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang. Sementara menurut al-Ustad H.Idris Ahmad berpandangan, ar-rahn adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang. Selanjutnya Imam Taqiyyuddin Abu-Bakar Al-Husaini dalam kitabnya Kifayatul Ahyar Fii Halli Ghayati Al-Ikhtisar berpendapat bahwa definisi rahn adalah “Akad/perjanjian utang-piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan/penguat utang dan yang memberi pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya”. Dalam buku lain didefinisikan bahwa rahn adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis pada pandangan syari’ah sebagai kepercayaan atas hutang yang memungkinkan pengambilan hutang secara keseluruhan atau sebagian dari barang itu. Sedangkan menurut S.A Hakim, yang mengatakan jual gadai ialah penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang secara kontan, demikian rupa sehingga yang menyerahkan tanah itu, masih mempunyai hak untuk mengembalikan tanah itu kepadanya dengan pembayaran kembali sejumlah uang yang tersebut. Dengan demikian gadai menurut syariat Islam berarti penahanan atau pengekangan. Sehingga dengan adanya akad gadai menggadai, kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama, yang punya utang bertanggung jawab melunasi utangnya dan yang berpiutang bertanggug jawab menjamin keutuhan barang jaminannya. Apabila utang telah dibayar maka pemahaman. Oleh sebab akad itu dilepas, dan keadaannya bebas dari tanggung jawab dan kewajiban masing-masing10.

10

WIJAYA, “RAHN ATAU GADAI.”

7

Akad Rahn memiliki tingkat keamanan tinggi dan risiko yang rendah, karena jaminannya adalah dengan menahan (rahn) barang bergerak yang likuid milik anggota. Bila anggota melakukan wanprestasi maka dapat dilakukan eksekusi atau pinalti atas barang yang dijaminkannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad rahn memiliki prospek yang baik, telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang Rahn, namun masih lemah pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan terkendala oleh lemahnya SDM, persaingan dengan lembaga keuangan lain, asuransi dan promosi11.

Tabel Perbandingan Gadai (Pand) dan Gadai Syariah (Rahn)12 Gadai (Pand) Pengertian

Hak

kreditur

Gadai Syariah (Rahn) untuk Hak

kreditur

untuk

mengambil pelunasan atas mengambil pelunasan atas benda jaminan

benda jaminan

Pemberi Gadai

Debitur atau pihak III

Debitur

Penerima Gadai

Orang perseorangan, Bank

Orang perseorangan, Bank

Hak Penerima gadai

1.Parate

eksekusi

(hak 1. Hak menguasai benda

menjual benda gadai atas gadai sampai hutang dilunasi kekuasaan sendiri)

2.Hak

menjual

untuk

2.Hak revindikasi dan hak- mengambil pelunasan hak kebendaan lainnya 3.Hak retensi 4.Hak mengambil pelunasan lebih dahulu 5.Dibebaskan dari tuntutan 11

Edi Susilo, “Shariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara),” IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah 4, no. 1 (2017): 120–136. 12 Setyo, “Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia.”

8

hukum

yang

berkaitan

dengan benda gadai Kewajiban Penerima Gadai

1.memberi tahu debitur kalau 1.memelihara melakukan eksekusi

dan

menyimpan benda gadai

2.memelihara benda gadai 2.memberi tahu debitur agar dan menanggung kerusakan segera melunasi hutangnya karena salahnya

3.mengembalikan uang sisa

3.mengembalikan uang sisa eksekusi hasil eksekusi 4.berhak

menerima

bunga

dari piutang yang digadaikan Hak penerima gadai

1.Menerima

pengembalian 1.Menerima

uang sisa eksekusi 2.Meminta benda

pengembalian

uang sisa eksekusi

pengembalian 2.Menerima ganti rugi kalau gadai

kalau benda gadai hilang/rusak

disalahgunakan 3.Menerima ganti rugi kalau benda gadai hilang/rusak Kewajiban pemberi gadai

Menjamin

bahwa

benda 1.

Membayar

gadai adalah milik pemberi pemeliharaan gadai

biaya dan

penyimpanan 2. Menjamin bahwa benda gadai adalah milik pemberi gadai

B. Rukun dan Syarat Rahn

9

Mohammad Anwar dalam buku Fiqh Islam menyebutkan rukun dan ketentuan hukum perjanjian adalah sebagai berikut13 : 1. Ijab Qabul (Shigat), ini dapat dilakukan dalam bentuk tertulis atau lisan, asalkan berisi maksud dari perjanjian perjanjian antara para pihak. 2. Transaksi (Aqid), syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi ikrar yaitu rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai) adalah dewasa (baligh), cerdas dan atas keinginannya sendiri. 3. Keberadaan barang yang digadaikan (Marhun), syarat yang harus dipenuhi agar barang yang akan digadaikan oleh rahin (pemberi gadai) dapat diterima, menguntungkan, rahin (tukang gadai), jelas, tidak disatukan dengan aset lain , dikendalikan oleh seorang bhikkhu dan harta karun yang permanen atau dapat ditransfer. 4. Marhun Bih (Utang), menurut Cendekiawan Hanafiyah dan Syafi'iyah, syarat utang yang bisa dijadikan dasar hipotek adalah dalam bentuk utang yang masih bisa dimanfaatkan, harus lazim pada saat itu. kontrak, dan harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin. Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antala lain : 1. Akad ijab dan Kabul, seperti seseorang berkata “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp.10.000,00” dan yang satu lagi menjawab. “Aku terima gadai menjamu seharga Rp.10.000,00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, dll. 2. Aqid, yaitu yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin). Syarat bagi berakad adalah ahli tasharuf, maksudnya mampu membelanjakan harta dan dalam hal inimemahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. 3. Barang yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada benda yang dijadika jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. 4. Ada utang, diisyaratkan keadaan utang telah tetap. Pegadaian syariah dalam melakukan pembiayaan rahn harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun nya menurut Antonio (2001) adalah:

13

Ahmad Maulidizen, “IMPLEMENTATION OF RAHN IN SHARIA GOLD FINANCING AT MODERN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS (CASE STUDY IN BANK BRI SYARIAH BRANCH OF PEKANBARU).,” Hukum Islam 18, no. 1 (October 26, 2018): 40–57, https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.5220.

10

1. Orang yang menggadaikan (Ar Rahn) telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. 2. Orang yang menerima Gadai (Al-Murtahin)adalah bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatk...