MAKALAH TENTANG HUKUM PENGANGKUTAN UDARA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) UMEL MANDIRI JAYAPURA -2018 PDF

Preview

Summary

MAKALAH TENTANG HUKUM PENGANGKUTAN UDARA NAMA : GERSON SERIFE NPM : 16 15 280 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) UMEL MANDIRI JAYAPURA - 2018 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan anugerah-Nya, sehingga makalah dengan judul “Hukum Pengangkutan Udara” dapat ...

Description

MAKALAH TENTANG HUKUM PENGANGKUTAN UDARA

NAMA

: GERSON SERIFE

NPM

: 16 15 280

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) UMEL MANDIRI JAYAPURA - 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan anugerah-Nya, sehingga makalah dengan judul “Hukum Pengangkutan Udara” dapat diselesaikan dengan baik tanpa suatu halangan apapun. Makalah ini dibuat untuk memenuhi syarat matakuliah. Selain itu makalah ini juga dibuat untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang kewajiban dan peraturan tentang pengankutan udara yang merupakan bagian Hukum Pengankutan Udara. Semoga dengan dibuatnya makalah ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru kepada mahasiswa tentang hukum pengangkutan udara. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya dibidang ilmu hukum. .

Jayapura, 25 Mei 2018

Penulis

MAKALAH HUKUM PENGANGKUTAN UDARA

ii

DAFTAR ISI COVER ..........................................................................................................

i

DAFTAR ISI...................................................................................................

ii

SAMPUL DEPAN .........................................................................................

iii

KATA PENGANTAR ...................................................................................

iv

DAFTAR ISI...................................................................................................

v

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LatarBelakang ........................................................................................

1

1.2. Rumusan Masalah .................................................................................

2

1.3. Tujuan ....................................................................................................

3

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Hukum Dan Pengertian Pengangkutan Udara ........................................

4

2.2 Perjanjian Pengangkutan Udara..............................................................

5

2.3 Hak Dan Kewajiban Pihak Pengangkut Khususnya Pengangkut Udara Serta Hak Dan Kewajiban Pihak Pemakai Jasa ...........................

6

A. Hak dan Kewajiban Pihak Pengangkut Khususnya Pengangkut Udara ...........................................................................

6

B. Kewajiban Pengangkutan Udara dalam Ordinansi Pengangkutan Udara ...............................................................................................

7

C. Hak dan Kewajiban Pihak Pemakai Jasa .........................................

8

D. Fungsi dan Peranan Pengangkutan Udara .......................................

8

E. Tanggung Jawab Pengangkutan Menurut Ordinansi Pengankutan Udara (OPU) ............................................................

9

F. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pengankutan Udara..........................................................................

10

G. Prinsip – Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadapt Penumpang ..........................................................

11

H. Penggunaan Prinsip Tanggung Jawab .............................................

13

MAKALAH HUKUM PENGANGKUTAN UDARA

iii

2.4 Contoh Analisa Terhadap Pelayanan Pengangkutan Udara (MASKAPAI PT. SRIWIJAYA AIR)....................................................

14

A. Hukum-1 ...........................................................................................

14

B. Hukum-2 ...........................................................................................

14

C. Hukum-3 ...........................................................................................

18

D. Konsekuensi Hukum yang dilakukan Ketika Terjadi Suatu Pelanggaran ............................................................................

19

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan ...........................................................................................

20

3.2 Penutup ..................................................................................................

20

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................

21

MAKALAH HUKUM PENGANGKUTAN UDARA

iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dalam kehidupan manusia, pengangkutan memegang peranan yang sangat penting.

Demikian

juga

halnya

dalam

dunia

perdagangan,

bahkan

pengangkutan memegang peranan yang mutlak, sebab tanpa pengangkutan perusahaan akan mengalami kesulitan untuk dapat berjalan. Nilai suatu barang tidak hanya tergantung dari barang itu sendiri, tetapi juga tergantung pada tempat dimana barang itu berada, sehingga dengan pengangkutan nilai suatu barang akan meningkat. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan penumpang/pengirim,

dimana

pengangkut

mengikatkan

diri

untuk

menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pihak dalam perjanjian pengangkut adalah pengangkut dan pengirim. Sifat dari perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik, artinya masingmasing pihak mempunyai kewajiban-kewajiban sendiri-sendiri. Pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengiriman berkewajiban untuk membayar uang angkutan. Pada dasarnya fungsi pengangkutan adalah untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Jadi dengan pengangkutan maka dapat diadakan perpindahan barang-barang dari suatu tempat yang dirasa barang itu kurang berguna ketempat dimana barang –barang tadi dirasakan akan lebih bermanfaat.

MAKALAH HUKUM PENGANGKUTAN UDARA

1

Pengangkutan tidak hanya meliputi pengangkutan barang, namun juga manusia/orang yang mendapat pelayanan pengangkutan. Semisal seseorang dapat bepergian menggunakan jasa pengangkutan yang ada di masyarakat. Pengangkutan

terbagi

menjadi

tiga

yaitu

pengangkutan

darat,

pengangkutan laut, dan pengangkutan udara. Selanjutnya kami akan menuntaskan dan membahas tentang pengangkutan udara.

1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini , yaitu : a. Apa dasar hukum yang digunakan di Indonesia dalam jasa pengangkutan udara? b. Bagaimana perjanjian pengangkutan ini dibuat? c. Bagaimana kewajiban pengangkut khususnya angkutan udara ? d. Apa bentuk tertulis yang diakui di mata hukum bahwa seseorang telah melakukan suatu perjanjian pengangkutan? e. Bagaimana

bentuk

perlindungan

jasa

terhadap

pengguna

jasa

pengangkutan udara? f. Bagaimana bentuk tanggung jawab oleh pihak pengangkut terhadap pengguna jasa? g. Bagaimana penggunaan prinsip tanggung jawab oleh pihak pengangkut terhadap suatu kerugian? h. Apa yang membuat pengangkut tidak menanggung suatu kerugian terhadap kerugian tertentu dalam proses pengangkutan?

MAKALAH HUKUM PENGANGKUTAN UDARA

2

1.3. Tujuan a. Dapat memehami bagaimana system pelayanan jasa pengangkutan udara. b. Mampu memahami sejauh mana Undang-undang berperan dalam memuat aturan-aturan dalam perjanjian khususnya perjanjian pengankutan udara. c. Memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak , disini yaitu pihak pengangkut dan pihak terangkut, yang sama-sama memiliki kekuatan hukum yang dilindungi. d. Mengetahui berbagai resiko dan bentuk tanggung jawab apabila terjadi kerugian atas keuda pihak.

MAKALAH HUKUM PENGANGKUTAN UDARA

3

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Hukum Dan Pengertian Pengangkutan Udara Pengaturan pengangkutan udara terdapat dalam Undang-undang No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Pengangkutan udara adalah orang atau badan hukum

yang mengadakan perjanjian angkutan untuk

mengangkut penumpang dengan pesawat terbang dan dengan menerima suatu imbalan. Pengaturan pengangkutan udara terdapat dalam Undang-undang No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Selain itu juga terdapat dalam Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU) S.100 tahun 1939 yang sebagian besar aturanaturan tersebut mengacu pada Konvensi Warsawa tahun 1929. Berbicara mengenai perlindungan hukum, maka berbicara sejauh mana hukum serta aturan yang ada menegaskan dilaksanakannya tanggung jawab masing-masing pihak. Oleh karenannya secara teoritis terdapat aturan yang mengatur mengenai batasan tanggung jawab khususnya bagi pelaku usaha pengangkutan udara, namun bukan berarti mengesampingkan hak mereka sebagai pelaku usaha. Dalam hal ini tetap mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan pengguna jasa sesuai dengan Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang tersebut dalam UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

MAKALAH HUKUM PENGANGKUTAN UDARA

4

Mengingat perjanjian bersifat knsensuil, maka pencatatan dokumen pengangkutan sama sekali tidak ada hubungannya dengan lahirnya pengangkutan. Namun dokumen pengangkutan ini berfungsi sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum serta penjelasan atas hak dan kewajiban pihak. Dokumen pengangkutan diatur dalam Ordonansi Pengangkutan Udara 1939. Dokumen pengangkutan dalam pengangkutan udara terdiri dari : (Pasal 150 UU No. 1/09) a. tiket penumpang pesawat udara; b. pas masuk pesawat udara (boarding pass); c. tanda pengenal bagasi (baggage identification/claim tag); dan d. surat muatan udara (airway bill).

2.2 Perjanjian Pengangkutan Udara Perjanjian pengangkutan merujuk pada syarat-syarat sahnya perjanjian pengangkutan, dengan demikian perjanjian pengangkutan udara mempunyai sifat consensus artinya adanya kata sepakat antara para pihak perjanjian pengangkutan dianggap ada dan lahir. Perjanjian

ini

mengikat

pihak

pengangkut

(misal;

maskapai

penerbangan) dan pihak terangkut (penumpang maupun benda). Biasanya perjanjian pengangkutan udara berupa standart contract, dimana klausula atau aturan-aturan telah dibuat oleh pihak pengangkut.

MAKALAH HUKUM PENGANGKUTAN UDARA

5

2.3

Hak Dan Kewajiban Pihak Pengangkut Khususnya Pengangkut Udara Serta Hak Dan Kewajiban Pihak Pemakai Jasa A. Hak dan Kewajiban Pihak Pengangkut Khususnya Pengangkut Udara Timbulnya kewajiban antara kedua belah pihak dalam hal ini pemakai jasa angkutan dan pengusaha angkutan udara adalah, didahului dengan adanya perjanjian yang dilakukan dan disetujui sebelumnya, walaupun perjanjian yang disepakati bersama ini bersifat standar dalam arti berasal dari pihak pengusaha angkutan yang sudah dirumuskan sedemikian rupa sehingga para pemakai jasa tinggal menyetujuinya baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan.

a. Hak pengangkut yang terdapat pula dalam Ordonansi Pengangkutan Udara antara lain adalah sebagai berikut 1. Di dalam pasal 7 ayat (1), disebutkan bahwa pengangkut berhak untuk meminta kepada pengirim barang atau untuk membuat surat muatan udara. 2. Di dalam pasal 9, disebutkan bahwa pengangkut berhak meminta kepada pengirim barang untuk membuat surat muatan udara, jika ada beberapa barang. 3. Pengangkut juga berhak menolak pengangkutan penumpang jika ternyata identitas penumpang tidak jelas. 4. Hak pengangkut yang dicantumkan dalam tiket penumpang yaitu hak untuk menyelenggarakan angkutan kepada perusahaan

MAKALAH HUKUM PENGANGKUTAN UDARA

6

pengangkutan

lain,

serta

pengubah

tempat--tempat

pemberhentian yang telah disetujui, semuanya tetap ada ditangan pengangkut udara. 5. Hak untuk pembayaran kepada penumpang atau pengirim barang atas barang yang telah diangkutnya serta mengadakan peraturan yang perlu untuk pengangkutan dalam batas-batas yang dicantumkan Undang-undang. B. Kewajiban pengangkutan Udara dalam Ordonansi Pengangkutan Udara Kewajiban pengangkutan Udara dalam Ordonansi Pengangkutan Udara adalah sebagai berikut 1. Pengangkut harus menandatangani surat muatan udara segera setelah muatan barang-barang diterimanya ( Pasal 8 ayat 2 ). 2. Bila pengangkut tidak mungkin melaksanakan perintah--perintah dari pengirim, pengangkut harus segera memberitahukan Kepada pengirim ( Pasal 15 ayat 3 )

Sedangkan kewajiban-kewajiban pengangkut pada umumnya antara lain adalah : a) Mengangkut penumpang atau barang-barang ketempat tujuan yang telah ditentukan. b) Menjaga keselamatan, keamanan penumpang, bagasi barang dengan sebaik-baiknya.

MAKALAH HUKUM PENGANGKUTAN UDARA

7

c) Memberi tiket untuk pengangkutan penumpang dan tiket bagasi. d) Menjamin pengangkutan tepat pada, waktunya. e) Mentaati ketentuan-ketentuan penerbangan yang berlaku

C.

Hak dan Kewajiban Pihak Pemakai Jasa Adapun hak dari pemakai jasa angkutan penumpang udara pada umumnya adalah : 1. Penumpang atau pemakai jasa angkutan dapat naik pesawat terbang atau udara sampai ke tujuan yang dikehendaki. 2. Penumpang atau ahli waris dapat menuntut ganti rugi apabila is mendapat kerugian yang diakibatkan kecelakaan pesawat terbang dalam penerbangan, dan kelalaian pengangkutan. Sedangkan kewajiban pemakai jasa angkutan penumpang pada umumnya adalah sebagai berikut : a) Penumpang wajib membayar biaya angkutan udara atau tiket. b) Penumpang wajib memberitahu kepada pengangkut mengenai barang-barang yang dibawainya. c) Penumpang

berkewajiban

mentaati

peraturan-peraturan

pengangkutan udara serta syarat-syarat perjanjian pengangkutan

D.

Fungsi dan Peranan Pengangkutan Udara Pengangkutan udara yang diselenggarakan oleh PT. Garuda Indonesia berfungsi sebagai sarana perhubungan antar pulau yang tidak, atau belum terjangkau oleh perhubungan darat dan laut juga berfungsi sebagai alat pembinaan bagi tumbuh dan berkembangnya perusahaan pengangkutan udara di Indonesia. Ditinjau dari sudut perannya pengangkutan udara merupakan tatanan dari perhubungan, yang merupakan keterpaduan kegiatan transportasi darat, laut dan udara, yang meliputi pengangkutan penumpang, barang dan bagasi. Perpaduan tersebut menentukan karakteristik dari pengangkutanpengangkutan

udara

sebagai

suatu

MAKALAH HUKUM PENGANGKUTAN UDARA

mata

rantai

dari

tatanan

8

perhubungan. Pada hakekatnya pembagian tugas masing-masing peranan pengangkutan tidak mungkin dilakukan mengingat antara pengangkutan darat, laut dan udara saling terkait. Peranan utama dari pengangkutan udara adalah melayani kebutuhan perhubungan nasional dan internasional dan menyediakan fasilitas transit penumpang untuk tempat tujuan tertentu.

E. Tanggung

Jawab

Pengangkutan

Menurut

Ordonansi

Pengangkutan Udara (Opu) Staatblad 1939-100 Pasal pokok dari Ordonansi Pengangkutan Udara mengenai tanggung jawab pengangkutan udara dalarn hal pengangkutan penumpang adalah pasal 24 ayat (1) yang berbunyi : “Pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian sebagai akibat dari luka-luka atau jelas-jelas lain pada tubuh yang diderita oleh penumpang, bila kecelakaan yang menimbulkan kerugian itu ada hubungannya, dengan pengangkutan udara dan terjadi di atas pesawat terbang atau selama melakukan suatu tindakan dalam hubungan dengan naik ke atau turun dari pesawat terbang”. Dan pasal tersebut ternyata bahwa pengangkut udara dianggap selalu bertanggung jawab, asal dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal itu, syarat-syarat itu adalah sebagai berikut : 1. Adanya kecelakaan yang terjadi, 2. Kecelakaan ini harus ada hubungannya dengan pengangkutan udara, 3. Kecelakaan ini harus terjadi di atas pesawat terbang atau selama melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan naik ke atau turun dari pesawat terbang Sedangkan menurut Undang-undang No. 15 tahun 1992 tentang penerbangan, pasal yang mengatur tentang tanggung jawab diatur dalam pasal 43 ayat (1) yang berbunyi :

MAKALAH HUKUM PENGANGKUTAN UDARA

9

“Perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan bertanggung jawab atas a) Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut. b) Musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut. c) Keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang diangkut apabila terkait hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut

F. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pengankutan Udara Berbicara mengenai perlindungan hukum, maka berbicara sejauh

mana

hukum

serta

aturan

yang

ada

menegaskan

dilaksanakannya tanggung jawab masing-masing pihak. Oleh karenannya secara teoritis terdapat aturan yang mengatur mengenai batasan tanggung jawab khususnya bagi pelaku usaha pengangkutan udara, namun bukan berarti mengesampingkan hak mereka sebagai pelaku usaha. Dalam hal ini tetap mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan pengguna jasa sesuai dengan Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang tersebut dalam UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

G. Prinsip - Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut

Udara Terhadap

Penumpang Prinsip-prinsip

tanggung

jawab

khususnya

untuk

penumpang yang dapat disimpulkan dari ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Warsawa dan dalam Ordonansi Pengangkutan Udara adalah : 1. Prinsip Presumption of Liability Bahwa seseorang pengangkut dianggap perlu bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan pada penumpang, barang atau bagasi dan pengangkut udara tidak bertanggung jawab

MAKALAH HUKUM PENGANGKUTAN UDARA

10

hanya bila la dapat membuktikan bahwa ia tidak mungkin dapat menghindarkan kerugian itu. 2. Prinsip Limitation of Liability Bahwa setiap pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab, namun bertanggung jawab itu terbatas sampai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Ordonansi Pengangkutan, Udara maupun Konvensi Warsawa. Pembatasan tanggung jawab pengangkut udara dalam ordonansi dimaksudkan pembatasan dalam jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan.

Ordonansi

Pengangkutan

Udara,

pasal

yang

mengatur pembatasan tanggung jawab untuk penumpang adalah pusal 30 ayat (1), yaitu : ”Pada pengangkutan penumpang, tanggung jawab pengangkut terhadap fiap–tiap penumpang atau terhadap keluarganya yang, disebutkan dalam pasal 24 ayat (2) bersamasama dibatasi sampai jumlah dua belas ribu lima ratus (Rp. 12.500,-). Jika ganti kerugian ditetapkan sebagai suatu bunga, maka jumlah uang pokok,yang dibungakan tidak boleh melebihi jumlah di alas”.

Dari dua prinsip pokok tersebut di atas ada dua penyimpangan yaitu: Pengangkutan bertanggung jawab sampai jumlah ya...