ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU PENGERTIAN HUKUM (VOL. 1.0) PDF

Preview

Summary

TUGAS PENGANTAR ILMU HUKUM ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU PENGERTIAN HUKUM DISUSUN OLEH: KELOMPOK 1 NI PUTU KRISNA DEWI 1814101001 NI PUTU DEWI LAURINA 1814101005 KADEK GESA ANANDA JATI UTAMA 1814101017 NI LUH MELIYANI 1814101019 KETUT JODI MAHENDRA 1814101032 SITI SAFA’ATI ROHMAH 1814101036 KELAS A SEMEST...

Description

Accelerat ing t he world's research.

ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU PENGERTIAN HUKUM (VOL. 1.0) Jodi Mahendra Jodi Mahendra

Cite this paper

Downloaded from Academia.edu 

Get the citation in MLA, APA, or Chicago styles

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

KEDUDUKAN PENGGUGAT SEBAGAI SUBJEK HUKUM DAN KEDUDUKAN PERAT URAN PEMERINT … Mut ia Indah HKM SBG ALAT PENDEKTAN paramit a brat a Hukum Perdat a pert emuan 3 4 amin sudarudin

TUGAS PENGANTAR ILMU HUKUM ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU PENGERTIAN HUKUM

DISUSUN OLEH: KELOMPOK 1 NI PUTU KRISNA DEWI

1814101001

NI PUTU DEWI LAURINA

1814101005

KADEK GESA ANANDA JATI UTAMA

1814101017

NI LUH MELIYANI

1814101019

KETUT JODI MAHENDRA

1814101032

SITI SAFA’ATI ROHMAH

1814101036

KELAS A SEMESTER 1

JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SINGARAJA 2018

1. Masyarakat Hukum Hukum sudah ada dari zaman dahulu tetapi tidak dapat diketahui dalam istilah lain berarti hukum ada sejak masyarakat itu sendiri ada , tetapi masyarakat pada zaman dahulu masih beum mengerti apa itu yang dinamakan hukum. Melihat dari sisi sejarah pada zaman dahulu hukum di Indonesia sangat panjang sekali sejarah terbentuknya hingga menjadi hukum yang ditaati seperti sekarang ini mulai dari hukum yang sudah ada dari zaman dahulu yang dinamakan dengan hukum adat sampai dengan hukum pada masa kolonial hindia belanda, era reformasi, era pasca reformasi dan sampai dengan sekarang ini. Indonesia mengalami beberapa kali revisi terhadap UUD 1945 yang menjadi dasar hukum di Indonesia, UUD 1945 mengalami empat kali amandemen , yang pertama pada oktober 1999, kedua Agustus 2000, ketiga november 2001 dan yang terakhir adalah agustus 2002. Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang ada di dunia ini, pengertian negara hukum secara sederhana

merupakan

negara

yang

penyelenggaraan

kekuasaan

pemerintahannya didasarkan pada hukum. Dan didalam negara hukum nantinya akan terdapat suatu satu kesatuan sistem hukum yang yang berpuncak atau menjadi pandangannya adalah konstitusi atau Undang–Undang Dasar. Dalam negara hukum semua warga negara tanpa terkecuali harus menaati semua peraturan yang berlaku didalam negara tersebut apabila melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketatapan hukum yang berlaku sehingga apabila semua warga negara sudah menaati hukum maka cita-cita bangsa dan negara akan cepat terlaksana dan negara akan damai dan tentram.1 Di dalam suatu negara pastinya ada satuan-satuan individu yang dinamakan dengan masyarakat. Masyarakat yang ada didalam negara hukum dinamakan masyarakat hukum, pengertian dari masyarakat hukum itu sendiri adalah sekelompok orang yang hidup di dalam suatu wilayah tertentu dimana didalam kelompok tersebut terdapat suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok didalam pergaulan hidup mereka, peraturanperaturan tersebut dibuat oleh masyarakat itu sendiri dan berlaku didalam

1

https://id.m.wikipedia.org/wiki/UndangUndang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945

1

kelompok masyarakat tersebut, hukum diciptakan dan dikehendaki oleh seluruh anggota masyarakat adakalanya hukum juga diciptakan dengan pandangan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat dan inilah yang disebut dengan masyarakat adat. Hal ini sesuai dengan pandangan Roscou Pound yang mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang berada didalam masyarakat dan mencerminkan nilai - nilai yang sudah hidup di masyarakat, dengan sadar atau tidak manusia selalu diikat dan dipengaruhi oleh hukum untuk mengatur tingkah laku dan hubungan antar manusia. Dan peraturan yang mempengarui tersebut memberikan pengertian bahwa perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang tidak boleh dijalankan.2

2. Subjek Hukum Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, meperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum. Sedangkan sifat subjek hukum yaitu: mandiri, terlindungi, dan perantara.3 Hakikat subyek hukum dibedakan menjadi tiga yaitu sebagai berikut. a. Pribadi Kodrati b. Pribadi Hukum c. Tokoh/Pejabat Sementara,klasifikasi subyek hukum dibedakan atas dua, yaitu terdiri manusia dan badan hukum.4 a. Manusia Setiap manusia, baik warga negara maupun orang asing adalah subjek hukum. Jadi dapat dikatakan, bahwa setiap manusia adalah subjek hukum sejak ia dilahirkan sampai meninggal dunia.

2

Prof.Dr. Marzuki, Mahmud Peter, S.H., M.S., LL.M. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Predana Media Group 3 Yahyanto, Lukman Santoso AZ, S.H., M.H. 2016. Jawa Timur: Setara Press Malang., hlm. 53. 4 Ibid., hlm. 53-54.

2

Manusia sebagai subyek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku. Setiap manusia pribadi sesuai dengan hukum dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum kecuali dalam undang-undang dinyatakan tidak cakap seperti halnya dalam hukum telah dibedakan dari segi perbuatan-perbuatan hukum Manusia sebagai subjek hukum telah mempunyai hak dan manpu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku dalam hal itu menurut pasal 1 KUH Perdata menyatakan bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak kewarganegaraan. 1) Syarat-Syarat Cakap Hukum.5 a) Seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun). b) Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah. c) Seseorang yang sedang tidak menjalani perkara hukum. d) Berjiwa sehat dan berakal sehat. 2) Syarat-Syarat Tidak Cakap Hukum6 a) Seseorang yang belum dewasa. b) Sakit ingatan. c) Kurang cerdas. d) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan.Seorang wanita yang bersuami (pasal 1330 KUH perdata). 3) Batasan Usia Subjek Hukum Usia dewasa bagi sebagian remaja merupakan suatu prestasi tersendiri, yang patut dirayakan. Secara awam, jika seseorang sudah merayakan ulang tahun yang ke-17 tahun, dan sudah berhak memegang KTP atau memiliki SIM sendiri, dianggap sudah dewasa. Artinya dia sudah berubah dari anak-anak menjadi dewasa dan sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri secara hukum.7 Di mata hukum, batas usia dewasa seseorang menjadi penting, karrna hal tersebut berkaitan dengan boleh/tidaknya orang tersebut

5

Yahyanto, Lukman Santoso AZ, S.H., M.H. 2016. Jawa Timur: Setara Press Malang., hlm. 54. Ibid. 7 Ibid., 54-56 6

3

melakukan perbuatan hukum, ataupun diperlakukan sebagai subjek hukum. Artinya, sejak seseorang mengalami usia dewasanya, dia berhak untuk membuat perjanjian dengan orang lain, melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya menjual/membeli harta tetap atas namanya sendiri, semuanya tanpa bantuan dari orng tuanya selaku walinya. Batas usia dewasa di dalam persepsi masyarakat berbeda dengan batas usia dewasa dimata hukum. Menurut Undang Perkawinan No. 1/1974 dan KUH Perdata, seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Bertahun-tahun batas usia dewasa tersebut di ikuti oleh seluruh ahli hukum di Indonesia. Sehingga, jika terdapat tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama seorang anak yang belum berusia 21 tahun, maka untuk melakukan tindakan jual-beli atas tanah dan bangunn tersebut dibutuhkan izin/penetapan dari Pengadilan negeri setemat. Demikian pula untuk melakukan tindakan pendirian suatu PT/CV/Firma/Yayasan, jika salah seorang pendirinya adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun, harus diwakili oleh salah satu orang tuannya. Namun, sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengan diundangkannya UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdpat pergeseran dalam menentukan usia dewasa. Dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa, Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut. a) Paling sedikit berusia 18 tahun atau telah menikah. b) Capak melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan Bahwa sejak diterbitkannya UU No. 30/2004 tersebut, maka setiap orang yang berusia 18 tahun atau sudah menikah, dianggap sudah dewasa, dan berhak untuk bertindak selaku subjek hukum. Setiap orang sejak lahir sampai dengan meninggalnya sebagai subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum pendukung hak dan kewajiban,dapat melakukan tindakan hukum,

4

kecuali orang yang belum dewasa atau belum samai umur 18 tahun atau orang yang tidak sehat pikirannya atau dibawah pengampuan. Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun menurit hukum sekarang ini, setiap orang tanpa kecuali memiliki hak-haknya, akan tetapi dalam hukum, tidak semua orang dapat diperbolehkan bertindak sendiri didalam melaksanakan hakhaknya itu. Mereka digolongkan sebagai orang yang “tidak cakap” atau “kurang cakap” untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatanperbuatan hukum, sehingga mereka itu harus diwakili atau dibantu oleh orang tua b. Badan Hukum Badan hukum merupakan badan-badan perkumpulan dari orang-orang yang diciptakan oleh hukum. Atau dapat dipahami pula sebagai perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum, misalnya dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya. Sedangkan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, yaitu akibat yang timbul dari hubungan hukum.8 Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum seerti manusia. Dengan demikian, badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia seperti daat melakukan persetujuan-persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotany, oleh karena itu badan hukum dapat bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya. Meijers menyatakan Badan Hukum itu adalah meliputi yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Begitu juga pendapat Logemann, dan E. Utrech. Yang menjadi penting bagi perbaulan hukum ialah Badan Hukum itu mempunyai kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, yaitu dalam hal Badan Hukum itu berupa korporasi. Hak dan

8

Yahyanto, Lukman Santoso AZ, S.H., M.H. 2016. Jawa Timur: Setara Press Malang., hlm. 56.

5

kewajiban Badan Hukum sama sekali terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya. Bagi bidang perekonomian, terutama lapangan perdagangan, gejala ini sangat penting. 9 Dalam pada itu R. Rochmat Soemitro mengatakan, Badan Hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi. Badan hukum merupakan badan-badan perkunpulan yakni orangorang yang diciptakan oleh hukum. Badan Hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia seperti dapat melakukan persetujuan-persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan-kekayaan anggotaanggotanya, oleh karena itu badan hukum dapat bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnha. Misalnya suatau perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara sebagai berikut.10 1) Didirikan dengan akta notaris. 2) Didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negara setemat. 3) Dimintakan pengesahan Anggaran Dasar (AD) kepada Menteri Hukum dan HAM, sedangkan khusus untuk badan hukum dana pensiun pengesahan anggaran dasarnya dilakukan Menteri Keuangan. 4) Diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia. Terjadi banyak perdebatan mengenai bagaimana badan hukum dapat menjadi subjek hukum, dan memiliki sifat-sifat subjek hukum seperti manusia. Banyak sekali teori yang ada dan digunakan dalam dunia akademis untuk menjelaskan hal tersebut, akan tetapi menurut Salim HS, teori yang paling berpengaruh Dalam hukum positif adalah Teori Konsensi di mana pada intinya berpendapat badan hukum dalam negara tidak dapat memiliki kepribadian hukum kecuali diperkenankan oleh hukum, dalam hal ini berarti negara sendiri.

9

Ibid., hlm. 57. Ibid.

10

6

Badan hukum dibedakan dalam dua bentuk yaitu sebagai berikut. 1) Badan Hukum Publik Badan Hukum Publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan publik untuk yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Dengan demikian badan hukum publik merupakan badan hukum negara yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu, seerti Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah tingkat I dan II, Bank Indonesia dan Perusahaan Negara. 2) Badan Hukum Privat Badan Hukum Privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang didalam badan hukum itu. Dengan demikian badan hukum privat merupakan badan hukum swasta yang didirikan orang untuk tujuan tertentu yakni keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain menurut hukum yang berlaku secara sah misalnya perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan amal Menuru pendapat J.J. Dormeimeristilah Badan Hukum dapat diartikan sabagai berikut. a) Persekutuan orang-orang, yabgdidalam pergaulan hukum bertindak selaku seorang saja. b) Yayasan, yaitu suatu harta atau kekayaan, yang dipergunakan untuk suatu maksud yang tertentu. Selain manusia sebagai subjek hukum, didalam hukum terdapat pula badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan iru mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat dimuka hakim.

7

a) Badan hukum publik, seperti negara, provinsi, kabupaten. b) Badan hukum perdata, seperti perseroan terbatas (PT), yayasan, dan koperasi. Berdasarkan penjelasan diatas, dapatlah disimpulkan tentang pengertian Badan Hukum sebagai subjek hukum itu mencangkup hal berikut, yaitu: a) Perkumpulan orang (organisasi) b) Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum c) Mempunyai harta kekayaan tersendiri d) Mempunyai pengurus e) Mempunyai hak dan kewajiban f) Dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan Sebagai subjek hukum, badan usaha mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu: a) Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya b) Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Dalam konteks ini, terdapat empat teori yang digunakan sebagai syarat badan hukum atau menjadi subjek hukum yaitu sebagai berikut. a) Teori Fictie adalah badan hukum itu semata-mata buatan negara daja b) Teori Kekayaan Bertujuan adalah hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum c) Teori Pemilikan adalah hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak kewajiban anggota bersama-sama. d) Teori Organ adalah salah suatu jelmaan yang sungguh-sungguh ada dalam pergaulan hukum.

3. Objek Hukum a. Pengertian Objek Hukum 1) Objek hukum menurut pasal 499 KUH perdata, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi

8

parasubyek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjad objek hak milik.11 2) Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subyek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapatdimiliki dan bernilai ekonomis. b. Jenis Objek Hukum Berdasarkan pasal 503-504 KUH perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjad dua, yakni benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen), dan benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateri ekegoderan).12 1) Benda yang Bersifat Kebendaan/Berwujud (Materiekegoderen) Benda yang bersifat kebendaan/berwujud (Materiekegoderen) adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan pancaindera, terdiri dari benda berubah/berwujud, meliputi: a) Benda Bergerak atau Tidak Tetap Benda bergerak yaitu berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan. Dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Benda bergerak karena sifatnya menurut pasal 509 KUH perdata adalah benda yang dapat dipindahkan, misalnya meja,kursi dan yang dapat berpindah sendiri contohnya ternak. 2. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang, menurut pasal

511

KUH

perdata

adalah

hak-hak

atas

benda

bergerak,misalnya hak memungut hasil (Uruchtgebruik) atas benda-benda bergerak , hak pakai(Gebruik) atas benda bergerak, dan saham-saham perseroan terbatas. b) Benda Tidak Bergerak Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi sebagai berikut.

11 12

Yahyanto, Lukman Santoso AZ, S.H., M.H. 2016. Jawa Timur: Setara Press Malang., hlm. 60. Ibid., hlm. 60-62

9

1. Benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya misalnya pohon,tumbuhtumbuhan,area,dan patung. 2. Benda tidak bergerak karena tujuannya yakni mesin alat-alat yang dipakai dalam pabrik. Mesin senebar benda bergerak, tetapi yang oleh pemakainya dihubungkan atau dikaitkan pada bergerak yang merupakan benda pokok. 3. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, ini berwujud hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak misalnya hak memungut hasil atas benda yang tidak dapat bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak dan hipotik. Dengan demikian, menbedakan benda bergerak dan tidak bergerak ini penting, artinya karena berhubungan dengan empat hal yakni sebagai berikut.13 a) Pemilikan (Bezit) Pemilikan (Bezit) yakni dalam hal benda bergerak berlaku azas yang tercantum dalam pasal 1977 KUH perdata,yaitu berzitter dari barang bergerak adalah pemilik (eigenaar) dari barang tersebut. Sedangkan untuk barang yang tidak

bergerak tidak demikian

halnya. b) Penyerahan (Levering) Penyerahan (Levering) yakni terhadap benda bergerak dapat dilakukan penyerahan secara nyata (hand by hand) atau dari tangan ketangan, sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan balik nama. c) Kedaluwarsa (Verjering) Kedaluwarsa (Verjering) yakni untuk benda-benda bergerak tidak mengenal kedaluwarsa, sebab bezit disini sama dengan pemilikan (eigendom) atas benda bergerak tersebut sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak mengena ladanya kedaluwarsa.

13

Ibid.

10

d) Pebebanan (Bezwaring) Pebebanan (Bezwaring) yakni terhadap benda bergerak dilakukan anda (gadai,fidusia) sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotika dalah hak tanggungan untuk tanah serta benda-benda selain tanah digunakan fidusia. 2) Benda

yang

Bersifat

Tidak

Kebendaan/Tidak

Berwujud

(Immateriekegoderen) Benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriekegoderen) adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja ( tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merk perusahaan, paten, dan ciptaan music atau lagu. Menurut pasal 503 KUH Perdata yang pembagian benda biasanya dalam perhubungan hukum menyangkut Ganti Rugi, benda dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut. a) Benda Berwujud Benda ini adalah sebagaimana keseharian, misalnya: rumah, mobil dan emas. b) Benda Tidak Berwujud Benda ini lebih bersifat abstrak namun memiliki nilai, seperti: hak dan nama baik. Menurut pasal 504 KUH Perdata yang pembagian benda biasanya dalam perhubungan hukum menyangkut masalah jaminan (Agunan ), benda juga dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut. a. Benda Tidak Bergerak Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan, misalnya: ...