Catatan Pengantar Ilmu Hukum - FHUI PDF

Preview

Summary

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat! PENGANTAR ILMU HUKUM Adrianus Eryan – FHUI 2013 “You are what ...

Description

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

PENGANTAR ILMU HUKUM Adrianus Eryan – FHUI 2013 “You are what you read! Karena itulah seorang Sarjana Hukum harus membaca, berpikir, baru berargumen. Ingat, baca, pikir, baru bicara!” – Yu Un Oppusunggu.1

 PERBEDAAN PIH, PHI, DISIPLIN HUKUM, DAN ARTI HUKUM PERBEDAAN PIH DAN PHI PIH (Pengantar Ilmu Hukum) Objeknya adalah hukum secara umum (mempelajari pengertian-pengertian pokok, disiplin hukum, dan asasasas hukumnya). Sifatnya adalah universal, tidak terikat ruang dan waktu, merupakan pengetahuan mengenai hukum secara umum di seluruh dunia. PHI (Pengantar Hukum Indonesia) Objeknya hukum positif di Indonesia seperti pidana, perdata, HTN, HAN, dsb. Sifatnya terikat pada tempat dan waktu tertentu, cakupannya hanya di Indonesia. DISIPLIN Adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.2 Secara umum dapat dibedakan menjadi disiplin analitis dan disiplin preskriptif.3  Analitis, sistem ajaran yang menganalisis, memahami, dan menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi (contohnya sosiologi, psikologi, ekonomi, dsb).  Preskriptif, sistem ajaran yang menentukan apa yang seyogianya atau yang seharusnya dilakukan di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan tertentu (contohnya hukum, filsafat, dsb). DISIPLIN HUKUM Disiplin yang menentukan apa yang seyogianya dilakukan (termasuk dalam disiplin preskriptif) Ruang lingkup disiplin hukum:4  Filsafat Hukum, perenungan, perumusan, dan penyelarasan nilai-nilai. Juga mencakup penyerasian nilai-nilai, misalnya penyerasian antara ketertiban dengan ketentraman, dst.5  Politik Hukum, kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkannya.6  Ilmu Hukum, kumpulan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang terbagi atas pengertian, kaidah, dan kenyataan. Ilmu-Ilmu Hukum meliputi: Ilmu tentang kaidah (normwissenschaft) yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai suatu kaidah atau sistemsistem kaidah, berhubungan dengan dogmatik hukum dan sistematika hukum. 7 Ilmu pengertian, yakni ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum (subjek hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum dsb)8 Ilmu tentang kenyataan (tatsachenwissenschaft) hukum sebagai perilaku atau sikap tindak, mencakup:9 1

2 3 4 5 6 7 8 9

Yu Un Oppusunggu, S.H., LL.M., Ph.D., Dosen Hukum Antar Tata Hukum dan Hukum Perdata Internasional FHUI. Disampaikan pada perkuliahan perdana Hukum Antar Tata Hukum, 31 Agustus 2015. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 1. Ibid., sebagaimana mengutip G. Sergeant, 1975. Ibid., hlm. 2. Ibid., hlm. 3. Ibid. Ibid., hlm. 2, sebagaimana mengutip P. Vinke, 1970. Ibid. Ibid., sebagaimana mengutip V. Aubert, 1975.

© ADRIANUS ERYAN & PARTNERS | PENGANTAR ILMU HUKUM

1

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

 

  

Sosiologi hukum, secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lain. (Soerjono Soekanto, 1975) Antropologi hukum, mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan/proses modernisasi. (Charles Winick, 1975) Psikologi hukum, mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia. (J. Drever, 1976) Perbandingan hukum, cabang ilmu pengetahuan yang memperbandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat. Sejarah hukum, mempelajari perkembangan dan asal usul daripada sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu.10

Disiplin Hukum

Pengertian

Sosiologi Hukum

Ilmu Hukum

Kaidah

Antropologi Hukum

Politik Hukum

Kenyataan

Psikologi Hukum

Filsafat Hukum

Perbandingan Hukum Sejarah Hukum

DOGMATIK HUKUM Ajaran hukum dalam arti sempit, mencakup ilmu hukum yang terbagi atas ilmu tentang pengertian, kaidah, dan kenyataan (bagan berwarna biru). ARTI HUKUM Belum ada definisi ajeg mengenai hukum karena luasnya ruang lingkup hukum mencakup banyak segi dan aspek.11 Arti hukum dapat ditujukan pada cara-cara untuk merealisasikan hukum tersebut.12 Karena begitu sulit untuk mendefinisikan atau mengartikan “hukum” ada baiknya kita mengutip seorang ahli filsafat dari Cambridge, Ludwig Wittgenstein, yang berkata “Don’t ask for the meaning, ask for the use.”13 Berikut adalah pengertian hukum menurut masyarakat pada umumnya oleh Purnadi Purbacaraka (1975)14 10

11

12 13

14

“Jika anda tidak memahami sejarah dengan benar, anda tidak akan dapat memahami ilmu hukum dengan benar” – Yu Un Oppusunggu. Ibid., hlm. 4, sebagaimana mengutip L.J. van Apeldoorn, Inleiding tot de studie van het Nederlandsche Recht, (Zwolle: TheenkWillink, 1966) Ibid., sebagaimana mengutip Paul Moedikdo, Sociologie en Recht, (Boom: Meppel, 1992) Raymond Wacks, Understanding Jurisprudence – An Introduction to Legal Theory, (New York: Oxford University Press, 2012), hlm. 5. Salah satu contoh yang diberikan Wittgenstein adalah tentang “knight” (kuda dalam permainan catur). Definisi “knight” hanya memiliki arti hanya jika kita sudah mengetahui aturan dalam permainan catur, jika kita tidak tahu aturannya, maka “knight” hanya akan menjadi sekedar potongan kayu berbentuk kuda di atas papan catur. Begitu juga dengan definisi atau arti dari “hukum” >> buku Raymond Wacks ini merupakan pengantar yang sangat bagus untuk mulai mempelajari teori-teori hukum terutama yang berkaitan dengan Filsafat Hukum yang akan diajarkan di Semester 6 nanti. Silakan cari, beli, pinjam, dsb. tapi yang terpenting adalah BACA! Purbacaraka dan Soekanto, op.cit.

© ADRIANUS ERYAN & PARTNERS | PENGANTAR ILMU HUKUM

2

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

1. Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan Pengetahuan yang tersusun secara sistematis. 2. Hukum sebagai Disiplin Sistem ajaran mengenai kenyataan dan gejala-gejala yang dihadapi. 3. Hukum sebagai Kaidah Pedoman sikap tindak yang pantas atau yang diharapkan. 4. Hukum sebagai Tata Hukum Struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, serta bentuknya tertulis. 5. Hukum sebagai Petugas Pribadi-pribadi yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (pejabat hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dsb). 6. Hukum sebagai Keputusan Penguasa Hasil atau proses pertimbangan/kebijakan penguasa. 7. Hukum sebagai Proses Pemerintahan Proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dalam sistem kenegaraan. 8. Hukum sebagai Perikelakuan Ajeg Perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara sama dan bertujuan untuk mencapai kedamaian. 9. Hukum sebagai Jalinan Nilai-Nilai Jalinan dari konsep-konsep abstrak tentang apa yang baik dan buruk.

 SISTEM HUKUM, KLASIFIKASI HUKUM, DAN PENGGOLONGAN HUKUM SISTEM HUKUM Sistem: sesuatu yang bersifat menyeluruh dan terstruktur, suatu tatanan, suatu kesatuan utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain.15 Sistem Hukum: suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.16 Fungsi Sistem Hukum: menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Unsur/Elemen Sistem Hukum:  Keseluruhan aturan, kaidah, dan asas-asas yang dirumuskan dalam sistem pengertian.  Elemen operasional hukum, termasuk didalamnya organ-organ, pranata, lembaga, dan para pejabat pelaksana hukum.  Keputusan-keputusan dan tidakan konkrit dari pejabat hukum maupun warga masyarakat yang berhubungan dengan sistem pengertian. SISTEM HUKUM DI DUNIA  Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) Ciri khas: kodifikasi,17 hukum tertulis, pemisahan jelas privat dan publik. Negara: Perancis, Belanda, Indonesia.  Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law) Ciri khas: yurisprudensi, asas precedent18, tidak ada pemisahan tegas privat dan publik Negara: Amerika Serikat, Inggris (termasuk jajahannya).  Sistem Hukum Islam Ciri khas: berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits. 15 16 17

18

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2010), hlm. 159. Ibid., hlm. 159-160. Kodifikasi >> pengelompokan hukum yang sejenis, contoh KUHP, BW, dsb >> ini pengertian dasar di PIH, nanti di semester 5 Ilmu Perundang-Undangan udah beda lagi, baca buku Ilmu Perundang-Undangan I oleh Prof. Maria Farida Indrati Asas Precedent >> lihat stare decisis di bagian asas-asas hukum

© ADRIANUS ERYAN & PARTNERS | PENGANTAR ILMU HUKUM

3

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

 Sistem Hukum Kanonik Ciri khas: berdasarkan Alkitab dan Putusan Paus.  Sistem Hukum Adat Ciri khas: terutama dari segi privat/perdata berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, tidak tertulis. PEMBIDANGAN/PENGGOLONGAN/KLASIFIKASI HUKUM19 Berdasarkan Bentuknya  Tertulis, yaitu hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya UU Narkotika, KUHP, dsb.  Tidak tertulis, misalnya hukum kebiasaan, hukum adat. Berdasarkan Isi atau Kepentingannya  Privat Mengatur hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lain (kepentingan pribadi), sehingga pihaknya adalah perorangan. Contoh: hukum perdata, hukum ekonomi bisnis, hukum perdata internasional, dsb.  Publik Mengatur hubungan antara penguasa (negara) dengan warganegaranya (kepentingan umum), sehingga salah satu pihaknya adalah penguasa. Contoh: hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik. Berdasarkan Sifat atau Kekuatan Keberlakuannya  Hukum yang Mengatur (volunteer) Mengatur hubungan antara individu yang berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum. Contoh: rambu-rambu lalu lintas (tidak ada sanksi).  Hukum yang Memaksa (compulser) Mutlak harus ditaati dengan sanksi yang mengikat. Contoh: semua yang ada sanksi baik privat (perjanjian-perjanjian) maupun publik (pidana). Berdasarkan Kriteria atau Fungsinya  Hukum Materiil (substantive law) Secara isi berlaku umum mengenai apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan. Contoh: hukum pidana, hukum perdata.  Hukum Formil (adjective law) Bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil. Contoh: hukum acara pidana, hukum acara perdata. Berdasarkan Sumbernya  Sumber Hukum Materiil Sumber yang menentukan ISI suatu peraturan hukum.  Sumber Hukum Formil Sumber yang menentukan BENTUK dari suatu peraturan hukum. Berdasarkan Hubungan yang Diatur  Objektif Hukum yang mengatur hubungan antara 2 orang atau lebih yang berlaku umum. Contoh: perjanjian hutang-piutang.  Subjektif Hukum yang mengatur kewenangan/hak yang diperoleh seseorang berdasarkan apa yang diatur oleh hukum objektif dimana di pihak yang satu menimbulkan hak dan di pihak lain menimbulkan kewajiban. Contoh: isi peraturan dalam perjanjian hutang-piutang diatas. Berdasarkan Waktu Berlakunya  Ius Constitutum 19

Disarikan dari Soedikno, op.cit., hlm. 165-174.

© ADRIANUS ERYAN & PARTNERS | PENGANTAR ILMU HUKUM

4

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

Hukum yang telah ditetapkan, hukum yang berlaku saat ini, pada suatu tempat dan waktu tertentu (hukum positif), misalnya KUHP di Indonesia  Ius Constituendum Hukum yang masih dicita-citakan untuk diberlakukan atau ditetapkan di kemudian hari, misalnya RUU KUHP (masih sebatas rancangan, belum menjadi UU, belum menjadi hukum) Berdasarkan Tempat Berlakunya  Hukum Nasional Berlaku dalam batas wilayah suatu negara itu saja.  Hukum Internasional Mengatur hubungan antar negara dan berlakunya tidak dibatasi oleh wilayah suatu negara. Berlaku secara universal baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional, dapat juga berlaku secara nasional untuk perjanjian yang telah diratifikasi.20 Berdasarkan Luas Berlakunya  Hukum Umum Berlaku bagi setiap orang tanpa memandang statusnya. Contoh: KUHP mengikat semua orang di Indonesia untuk tindak pidana.  Hukum Khusus Berlaku hanya bagi golongan orang-orang tertentu saja Contoh: SK (Surat Keputusan), putusan pengadilan yang sudah in kracht van gewijsde.21

 TUJUAN HUKUM, TUGAS HUKUM, HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEKUASAAN TUJUAN HUKUM  Teori Etis Hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan terhadap apa yang etis dan apa tidak etis (Algra). Hukum bertujuan mewujudkan keadilan (Geny)22 Konsep Keadilan menurut Aristoteles: o Justitia Commutativa (sama rata, sama jumlah) Contoh: setiap orang mendapatkan 1 karung beras saat pembagian sembako. o Justitia Distributiva (proporsional sesuai hak) Contoh: setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu, mendapatkan lapangan pekerjaan, dsb.  Teori Utilitarian Menjamin kebahagian yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (the greatest good of greatest number) – Jeremy Bentham.23 20

21

22 23

Ratifikasi >> sumber hukum internasional (misalnya konvensi) yang disahkan dan diundangkan dalam hukum nasional, contohnya Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage tahun 1969, yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1978 In kracht van gewijsde >> atau seringkali hanya ditulis in kracht, berkekuatan hukum tetap (BHT) suatu putusan memiliki kekuatan hukum tetap jika terhadapnya tidak dilakukan upaya hukum yang masih mungkin (banding, kasasi, peninjauan kembali) atau sudah dilakukan semua upaya hukum sampai tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan (sudah diajukan banding, kasasi, bahkan sampai peninjauan kembali) Francois Geny, ahli hukum Perancis “The Jurisprudence of Francois Geny, Villanova University School of Law” Raymond Wacks, op.cit., hlm. 60-63. Bahwa perspektif-perspektif teori-teori tujuan hukum dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Misalkan terdapat perdebatan apakah kloning manusia diperbolehkan menurut hukum? Berdasarkan pendapat para Utilitarian, asalkan kloning itu membawa kebahagiaan yang terbesar bagi manusia, by the greatest good of greatest number, maka sah-sah saja apabila kloning diperbolehkan. Berbeda halnya dengan pendapat para Etis seperti Algra dan Geny, dimana bila kloning ini dianggap tidak etis, tidak mewujudkan keadilan, maka seharusnya tidak diperbolehkan. Juga menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, jika kloning tidak membuat terwujudnya ketertiban maka akan dilarang. Sama halnya dengan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, bila kloning tidak membuat

© ADRIANUS ERYAN & PARTNERS | PENGANTAR ILMU HUKUM

5

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!



Teori Campuran o Mochtar Kusumaatmadja, tujuan pokok hukum adalah ketertiban. o Purnadi & Soerjono Soekanto, kedamaian hidup antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. o Soebekti, mendatangkan kemamkmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.

TUGAS HUKUM Secara umum tugas kaidah hukum adalah menciptakan kedamaian hidup pribadi, kepastian, dan kesebandingan24 Dikatakan DWI TUNGGAL karena pada kaidah umum/abstrak harus dapat dilaksanakan dua tugas tersebut sekaligus. Dwi Tunggal maksudnya harus dapat dicapai selaras dan berbarengan - Kaidah Hukum Umum mengutamakan kepastian - Kaidah Hukum Individu mengutamakan kesebandingan HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEKUASAAN - Hakekat kekuasaan: memaksakan kehendak pada orang lain - Hukum memerlukan kekuasaan yang sah dan memiliki dasar, tapi kekuasaan bukan hukum - Hukum perlu kekuasaan supaya dapat ditegakkan dan keduanya berjalan selaras - Hukum tanpa kekuasaan = mandul - Kekuasaan tanpa hukum = sewenang-wenang - Hukum bersumber pada kekuasaan yang sah

 DAS SEIN, DAS SOLLEN, HUBUNGAN HUKUM DENGAN NILAI, DAN ASAS DAS SOLLEN – DAS SEIN Das Sollen Sesuatu yang dicita-citakan, diinginkan, diharapkan, dan yang seyogianya terjadi. Misal barangsiapa membeli maka harus membayar Das Sein Peristiwa yang senyatanya terjadi secara konkrit. Misal yang membeli suatu barang membayar = sejalan dengan Das Sollen Misal yang membeli suatu barang tidak membayar = tidak sejalan dengan Das Sollen - Das Sollen dan Das Sein menunjukkan kondisi sebab-akibat - Kondisi ideal tercapai ketika Das Sollen dan Das Sein sejalan beriringan - Hukum idealnya menginginkan supaya Das Sollen dan Das Sein selalu sejalan, namun hal tersebut seringkali sulit direalisasikan dalam kenyataan - Ketika Das Sollen dan Das Sein tidak dijalan, disitulah hukum “bertindak” HUBUNGAN HUKUM DENGAN NILAI DAN ASAS - Asas-asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang bersumber pada nilai yang dianggap baik dan benar, namun masih bersifat abstrak dan umum - Nilai-nilai yang dianggap baik tersebut melatarbelakangi terbentuknya kaidah hukum yang konkrit termasuk bagaimana melaksanakan hukum tersebut ASAS ASAS HUKUM

24

terwujudnya kedamaian hidup antar pribadi dan ketenangan inter, maka tidak sesuai dengan tujuan hukum dan dengan demikian akan dilarang. It’s all about perspective. Purnadi Purbacaraka, op.cit., hlm. 50-51.

© ADRIANUS ERYAN & PARTNERS | PENGANTAR ILMU HUKUM

6

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!



       

          

Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, Tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa adanya peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan (asas legalitas) Lex specialis derogat legi generalis, Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum Lex superior derogat legi inferior, Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah tingkatannya Lex posteriori derogat legi priori, Hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lama Presumption of innocence, Asas praduga tak bersalah, seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum dapat dibuktikan sebaliknya Unus testis nullus testis, Satu saksi bukanlah saksi (digunakan dalam hukum acara pidana) In dubio pro reo, Dalam keraguan, hakim menggunakan hukum yang lebih ringan terhadap terdakwa Ne bis in idem, Perkara yang sama tidak dapat diadili 2x Stare decisis et quieta non movere, Seorang hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya yang telah in kracht mengenai perkara yang sama (the binding force of precedent). Stare decisis = law made by judges Fictie hukum, Setiap orang dianggap telah mengetahui isi UU saat tercatat pada lembaran negara/diundangkan Asas publisitas, Negara bertanggung jawab untuk menyebarluaskan/mempublikasikan UU sebelum diundangkan sehingga warga negara mengetahui isi UU tersebut Pacta sunt servanda, Setiap perjanjian men...