Catatan Hukum Internasional PDF

Preview

Summary

Catatan Mata Kuliah Hukum Internasional...

Description

hukum internasional Pengertian Hukum adalah Sekumpulan norma yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan hukum internasional adalah sekumpulan peraturan dan ketentuan yang mengatur hubungan antar negara dan subyek – subyek hukum lainnya. a. Hukum internasional adalah sekumpulan peraturan dan kketentuan yang mengatur hubungan antar negara dan subyek – subyek lainnya. b. Nama lainnya adalah Hukum bangsa-bangsa , Hukum antar bangsa. Pada masa romawi kuno diterjemahkan ”ius gentium”. Hukum internasional diperuntukan untuk mengatur hukum nasional publik dan hukum inti publik. c. Hukum antar bangsa menfokuskan pada hubungan antar negara. d. Hukum internasional memiliki subyek bukan hanya negara, melainkan dengan subyek –subyeknya. e. Hukum internasional publik digunakan untuk membedakan dengan hukum perdata internasional. Menurut Austin : hukum internasional merupakan hukum moral karena hukum ini dibuat atas kesepakatan bersama negara. Menurut Offenheim : Hukum internasional memiliki 3 hal : adanya masyarakat, adanya ketentuan dan adanya eksternal power. Kelemahan hukum internasional adalah yaitu eksternal powernya karena tidak ada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif menaunginya. Hukum internasional sekarang masih berdasarkan kedudukan sama untuk semua negara (hukum koordinasi). Terlepas dari kelemahannya hukum internasional merupakan sistem hukum yang terlepas sendiri. Ciri-ciri hukum : adanya peraturan dan adanya sanksi Hukum internasional berbeda dengan hukum internasional privat / perdata. Hukum perdata internasional merupakan hukum nasional yang disiapkan untuk mengatur perkara yang memiliki unsur asing. Bentuk Hukum internasional Bentuk Hukum internasional terdiri dari tiga, yaitu :

a. Hukum internasional umum : ketentuan yang mengatur hubungan antara subyek hukum yang berlaku secara universal. contohnya : ketentuan palang merah internasional, ketentuan hukum laut internasional (th82), konvensi Jenewa (th42) dan tentang hukum perang ( sengketa nasional dan sengkata internasional ). b. Hukum internasional regional : ketentuan yang mengatur khusus pada suatu wilayah tertentu. contohnya : ajuan tentang suaka diplomatik AS dan aturan didalam hukum laut (landasan kontinen). c. Hukum internasional khusus : ketentuan hukum yang diatur pada multilateralyang diatur dengan kaidah – kaidah tertentu. Contohnya : Nb : adakalanya hukum regional dan khusus dapat menjadi hukum internasional. Pacta Sunt Servanda : hukum akan setelah berlaku setelah diratifikasi. Pada abad pertengahan hukum internasional sulit berkembang karena adanya kekuatan Hukum gereja, Hukum Imperial, dan Hukum feodal. Perang 30 tahun di Eropa 1618 -1648 Permasalahannya adalah toleransi antar umat beragama namun perkembangannya juga melibatkan semua kepentingan yang bertentangan dengan semua jenis dinasti, agama, dan kepentingan negara yang terlibat. Antara protestan dan katolik Diakhiri dengan perjanjian Westphalia 1648, perjanjian ini melegitimasi persemakmuran negara –negara yang berdaulat. Pandangan golongan naturalis dan golongan positifis Golongan naturalis, mengatakan hukum internasional dibuat oleh manusia, tetapi berasal dari prinsip Universal. Contohnya ; Hukum Alam, Tokohnya Hugo de Groot atau dikenal Grotius. Golongan positifis, menganggap bahwa hukum internasional didasarkan pada kesepakatan antara negara –negara . contohnya ; kesepakatan negara negara mengenai ketentuan batas wilayah teritorial menggunakan tembakan meriam sejauh 6 mil dari garis pantai. Sumber hukum internasional

Sumber hukum internasional mengacu pada sumber sumber formil. Sumber hukum formil adalah ketentuan yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam satu peristiwa atau persoalan hukum. Menurut starke, sumber hukum internasional terdiri dari; 1. Kebiasaan 2. Traktat 3. Keperluan pengadilan/ badan abritrase 4. Karya –karya hukum 5. Keperluan organ/ lembaga internasional 1.1 Menurut pasal 38 ayat 1 , sumber utama hukum internasional adalah - perjanjian -kebiasaan -prinsip-prinsip hukum umum -yurisprudensi dan pendapat ahli Badan abritrase digunakan untuk permasalahan sengketa . namun tergantung pada si pengaju mau mengajukan ke badan abritrase atau tidak. Permasalahan akan di tangani setelah adanya pelaporan. Hukum internasional menggunakan pasal 38 ayat 1 sebagai landasan.. Perjanjian Internasional Bentuk perjanjian internasional merupakan perjanjian oleh dua negara atau lebih berdasarkan hukum internasional dan menimbulkan hukum tertentu. Bentuk perjanjian a. Perjanjian Internasional terdiri atas dua macam, yaitu; 1. Bilateral – Perjanjian Internasional antara dua negara 2. Multilateral - Perjanjian Internasional antara lebih dari dua negara, dibagi menjadi; a. Regional – perjanjian antara negara – negara yang berada dalam 1 wilayah tertentu b. Multilateral – perjanjian yang diikuti negara – negara yang ada di Dunia.

Perjanjian Internasional berdasarkan sifat dan fungsinya

Treaty Contract Merupakan sumber hukum internasional

Law Making Treaty Merupakan sumber hukum internasional

yang tidak langsung Mengatur hal hal yang bersifat khusus Bersifat khusus Contohnya ; perjanjian perbatasan

langsung Mengatur hal hal yang bersifat umum Bersifat terbuka Contohnya; konvensi wina , hukum laut, dll.

Istilah perjanjian Internasional Pemberian istilah dalam suatu perjanjian internasional berdasarkan yaitu; 1. Berdasarkan hal yang diatur 2. Berdasarkan kenginan dari pihak pihak yang menyelenggarakan perjanjian 3. Untuk memberikan bobot pada perjanjian. Nama nama perjanjian internasional, treaty, convention, agreement, charter,protokol, declaration, Memorandum of understanding, process verbal dan modus vivendi. Khusus ini bisa dicari di internet . Kebiasaaan internasional Hukum kebiasaan internasional tidak tertulis dan terbentuk dari kebiasaan kebiasaan negara. Kebiasaan akan menjadi hukum bila terdapat 2 unsur yaitu; a. Terdapat pola tindak dan bersifat umum b. Kebiasaan itu dapat diterima sebagai hukum Prinsip – prinsip hukum umum Prinsip – prinsip hukum umum adalah prinsip yang berlaku dalam seluruh atau sebagian besar hukum nasional negara-negara. Pentingnya prinsip hukum umum; a. Untuk mengatasi kekosongan hukum b. Untuk membentuk dan menemukan hukum baru Yurisprudensi dan pendapat para ahli Yurisprudensimembantu pembentukan hukum baru, misalanya dalam sengketa ganti rugi. Syarat – syarat pokok perjanjian internasional;

a. Adanya subyek hukum internasional b. Berlakunya hukum internasional Fungsi perjanjian internasional; a. Sebagai sumber utama hukum internasional b. Sarana utama yang praktis bagi transaksi dan komunikasi antar negara c. Sarana pengembangan kerjasama internasional secara damai Kewenangan pembuatan perjanjian internasional; a. Eksekutif b. Legislatif c. Eksekutif dan legislatif Tahapan pembuatan perjanjian Internasional 1. Tahap perundingan a. Umumnya dilakukan oleh utusan negara yang ditunjuk, b. Mulai membicarakan mengenai draft perjanjian dengan perwakilan negara lain c. Pembuatan naskah sementara sekaligus penerimaan naskah perjanjian masing masing perwakilan. 2. Tahap penandatanganan; adanya penandatanganan antar perwakilan dalam suatu perjanjian dapat disimpulkan bahwa masing masing menyetujui perjanjian tersebut. Perwakilan umumnya adalah eksekutif, perdana menteri, dan menlu. Dalam penandatangan perjanjian apabila yang menjadi perwakilan negara yaitu eksekutif, Pm, dan menlu hanya membawa dokumen Full Power. Sedangkan bila perwakilan tersebut diwakilkan pada delegasi, delegasi akan membawa dokumen full power dengan dokumen credential yang menyatakan sebagai wakil sah suatu negara 3.

Tahap ratifikasi ratifikasi merupakan pernyataan formal suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional. prosedur ratifikasi berbeda –beda disetiap negara, dan tida ada kewajiban negara meratifikasi bila enggan dengan isi perjanjian. Prosedur ratifikasi secara umum; a.dilakukan pertukaran dokumen ratifikasi antar pihak b. Pemberitahuan kepada negara / pihak lain c. Penyimpanan perjanjian internasional

Prosedur – prosedur perjanjian internasional Prosedur perjanjian bilateral a. Membuat persiapan b. Negosiasi/ perundingan c. Autentifikasi/ penandatanganan sementara d. Ratifikasi / para pihak menyatakan sepakat e. Pertukaran istrumen ratifikasi f. Berlaku perjanjian internasional g. Pendaftaran di sekretariat PBB, pendaftaran digunakan apabila suatu saat nanti perjanjian terjadi permasalahan maka dapat ditangani oleh Mahkamah Internasional. Prosedur perjanjian multilateral a. Membuat persiapan b. Negosiasi/ perundingan c. Autentifikasi/ penandatanganan sementara oleh sekretaris atau ketua konvensi apabila jumlah peserta perjanjian banyak d. Ratifikasi / para pihak menyatakan sepakat e. Penyimpanan instrumen ratifikasi f. Berlakunya perjanjian internasional, berlaku asas Adesi & Aksesi Adesi: adalah dokumen ratifikasi masing peserta perjanjian, sedangkan Aksesi: adalah dokumen persyaratan negara yang hendak mengikuti perjanjian multilateral Prosedur perjanjian PBB a. Membuat persiapan b. Pemberian surat kuasa/ surat kepercayaan sebagai perwakilan negara c. Negosiasi/ perundingan d. Autentifikasi/ penandatanganan sementara oleh sekretaris atau ketua konvensi apabila jumlah peserta perjanjian banyak e. Ratifikasi / para pihak menyatakan sepakat f. Penyimpanan instrumen ratifikasi

g. Berlakunya perjanjian internasional, berlaku asas Adesi & Aksesi Reservasi / persyaratan adalah peserta perjanjian dapat mengajukan reservasi untuk menghilangkan beberapa pasal yang tidak sesuai dengan hukum nasional negara maupun keadaaan negara. Permintaan Reservasi dapat berlaku apabila mendapat persetujuan dari seluruh peserta menyetujuinya. Struktur perjanjian 1. Judul 

dapat menggunakan nama perjanjian, materi pokok, nama tempat dilangsukan

2. Preambul 

Berisi nama atau identitas para pihak, tujuan dibuatnya perjanjian internasional, alasan para pihak mengikuti perjanjian internasional.

3. Klausa substantif 

Terdiri dari pasal-pasal yang mengatur inti perjanjian

4. Klausa formal 

Memuat hal-hal yang bersifat teknis

5. Pembuktian formal 

Tanggal dan tempat penandatangan

6. Tanda tangan 

Tanda tangan oleh delegasi

Tanggal Mulai berlakunya perjanjian tertera pada klausula formal (penutup) kemudian didaftarkan di sekretariat PBB. Pembatalan perjanjian internasional Pembatalan menganut dua asa yaitu; 1. Iregularitas formal, pembatalan perjanjian internasional terjadi karena bentuk perjanjian salah atau bertentangan dengan hukum nasional. 2. Iregularitas Substansial, kekliruan mengenai unsur pokok atau dasar kekeliruan perjanjian internasional. pengajuan pembatalan perjanjian internasional, yaitu

1. Negara yang hendak membatalkan perjanjian terlebih dahulu mengajukan pembatalan kepada pihak – pihak lain, ( apabila dalam jangka 3 bulan tidak mendapatkan tanggapan dari pihak lain otomatis perjanjian tersebut tidak berlaku lagi bagi negara yang mengajukan pembatalan) 2. Apabila negara lain menyatakan keberatan, masing masing pihak harus membicarakan atau menyelesaikan masalah tersebut dalam jangka waktu 12 bulan. 3. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan belum terselesaikan makan akan diproses di mahkamah internasional dan badan abritase internasional. Amandemen perjanjian internasional Sesuai dengan ketentuan konvensi wina pasal 39, yaitu; a. Perjanjian internasional dilakukan secara tertulis b. Perjanjian internasional disepakati oleh semua pihak Sesuai dengan ketentuan konvensi wina mengenai perjanjian multilateral, yaitu; a. Tidak mengharuskan adanya surat prakarsa dari semua pihak b. Semua pihak mempunyai hak untuk melakukan perundingan c. Keputusan diambil sesuai dengan keputusan suara mayoritas Berakhirnya perjanjian internasional 1. Sesuai dengan ketentuan batas waktu berlakunya perjanjian itu sendiri 2. Dibuat perjanjian lain yang lebih penting 3. Penarikan diri anggota perjanjian 4. Penangguhan berlakunya perjanjian 5. Perubahan keadaan secara mendasar 6. Tidak dilaksanakannya perjanjian 7. Terjadi perang Akibat dari perjanjian internasional 1. Suatu perjanjian internasional tidak berlaku surut 2. Perjanjian internasional berlaku di wilayah negara-negara pihak 3. Suatu perjanjian tidak dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada negara ketiga Kedudukan negara dalam hukum internasional

# Negara merupakan subyek hukum internasional Subyek hukum internasional adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. secara ekstrim ada 2 pandangan mengenai subyek hukum internasional, yaitu: a. Negara adalah satu-satunya subyek hukum internasional b. Individu adalah satu-satunya subyek hukum internasional - individu memiliki hak dan kewajiban terbatas - ketika individu menghadapi permasalahan harus lewat negara ( Mahka. Inter) Syarat-syarat negara, yaitu; Mengacu pada unsur – unsur konstitutif negara (konvensi Montevideo 1933) 1. Penduduk – memalui kewarganegaraan 2. Wilayah, batas – batas wilayah 3. Pemerintahan- lembaga eksekutif , menjalankan negara & hubungan dg negara lain 4. Kedaulatan – kedaulatan dibagi menjadi 3, yaitu; a. Kedaulatan intern hak suatu negara mengatur & menentukan berjalannya pemerintahan b. Kedaulatan esktern hak suatu negara mengadakan hubungan dengan negara lain tanpa paksaan dari pihak c. Kedaulatan teritorial hak eksklusif suatu negara atas penduduk & barang barang di negara. Bentuk negara terdiri dari 8, yaitu; 1. Negara kesatuan – terdapat pemerintahan pusat dan daerah 2. Negara federal – beberapa negara bagian 3. Negara protektorat – negara yang berdasarkan perjanjian internasional berada dibawah negara lain 4. Negara konfederal – gabungan dari sejumlah negara melalui perjanjian internasional 5. Negara condonium – negara yang berada dibawah kuasa 2 atau lebih penguasa 6. Negara uni – negara uni terdiri dari dua, yaitu; a. Uni riil

; penggabungan dua negara atau lebih menggunakan perjanjian internasional

dan berada di bawah kepala negara yang sama

b. Uni personil ; penggabungan negara karena memiliki raja yang sama 7. negara minio- negara yang jumlah penduduk dan wilayahnya kecil 8. negara netral – negara yang tidak melibatkan diri pada konvensi internasional, netral dibagi menjadi 2, yaitu ; a. netralis tetap – dijamin melalui perjanjian internasional. contohnya (austria dan swiss) b. netralis sewaktu-waktu – sikap yang berasal dai kehendak negara itu sendiri.

Kedudukan negara dalam hubungan indonesia Kedaulatan wilayah negara Kedaulatan wilayah teritorial negara mengacu pada UNCLOS 1982; 1. laut pedalaman ; laut yang ada di dalam wilayah negara 2. laut teritorial ; batas wilayah laut yang diukir 12 mill dari pantai 3. ZEE

; zona tambahan eklusif 24 mill , sedangkan untuk hayati 200 mill

4. Landas kontinen ; wilayah laut yang menjadi hak eksklusif negara pantai (bisa mencapai 350 mill) Laut

bebas

merupakan

hak

seluruh

negara

tanpa

terkecuali.

Hak teritorial adalah hak eksklusif yang menyangkut : penduduk, wilayah dan kedaulatan. Untuk mengukur lebar laut (hukum laut) 1. Menggunakan garis pangkal normal 2. Garis pangkal lurus 3. Garis pangkal kepulauan Kedaulatan wilayah udara diatur dalam konvensi Chicago 1944. Ruang udara adalah ruang diatas tanah dan laut suatu negara. Negara memiliki kedaulatan eksklusif atas ruang udara. Batas wilayah udara mengacu pada tapal batas tanah dan laut secara horizontal.

Cara memperoleh kedaulatan teritorial



Okkupasi ; perolehan wilayah pemukiman terhadap wilayah yang tidak berkuasa

Syarat okkupasi

; ada hasrat untuk bertindak sebagai penguasa dan berlangsung secara

damai langsung dan berkesinambungan. 

Preskripsi ; perolehan wilayah yang okkupasi secara terus menerus, dalam jangka waktu yang lama atas suatu wilayah milik negara lain atau yang semula dimiliki negara lain

Syarat preskripsi ; tidak ada protes dari pemilik wilayah dan adanya pelaksanaan hak kedaulatan dalam jangka waktu yang lama 

Akresi ; penambahan wilayah karena peristiwa alamiah



Cessi ; pemindahan suatu wilayah dari suatu negara ke negara lain



Aneksasi ; yaitu perolehan wilayah yang dicapai melalui tindakan militer o digunakan untuk 2 keadaan, yaitu ;





wilayah yang demokrasi sudah ditaklukkan



wilayah yang diaksesi berada dalam posisi rendah

intregasi ; penggabungan suatu wilayah ke dalam wilayah negara lain. Biasanya antara 2 wilayah yang letakknya berdekatan dan dilakukan secara damai. PENGAKUAN

Adalah pernyataan resmi suatu negara yg mengakui eksistensi suatu kesatuan yg lahir. HUKI tidak memberikan prosedur pengakuan yg pasti. Pengakuan merupakan tindakan politik yg mempunyai konsekuensi hukum. Ragam pengakuan bermacam2 dengan konsekuensi hukum yg berbeda (antara yg mengakui dan yg diakui). merupakan start awal adanya HI antar negara. Pengakuan tidak bisa dicabut kembali tapi pemutusan hubungan. Teori tentang pengakuan: 1. Teori Konstitutif, suatu negara baru lahir bila telah diakui oleh negara lain 2. Teori Deklaratif, pengakuan tidak menciptakan suatu negara

Bentuk Pengakuan

1. Pengakuan Negara, ditujukan kepada negara baru. ● Mempunyai akibat; a) negara bebas mengakui atau tidak mengakui suatu negara, dan b) suatu negara mengakui negara lain apabila dianggapnya perlu (ex. Amerika butuh 30 tahun untuk mengakui cina) ● Bentuk pengakuan negara: - pengakuan terang2an, diberikan melalui nota diplomatik, suatu pernyataan, atau PI - pengakuan diam2, dapat disimpulkan dari hub tertentu antara negara yg mengakui dan yg diakui - pengakuan kolektif, diwujudkan dalam suatu PI atau Konferensi multilateral - pengakuan bersyarat, pengakuan yg diberikan dgn syarat2 tertentu yg harus dipenuhi oleh negara yg diakui - pengakuan prematur, pengakuan yg diberikan sebelum terpenuhinya persyaratan yg telah ditentukan oleh HUKI

2. Pengakuan Pemerintah ● Bentuk pengakuan pemerintah ada dua, a) pengakuan de facto/pengakuan faktual, dan b) pengakuan de jure, ada 3 syarat: - Efektivitas (mempunyai kekuasan) - Regularitas (pemerintah telah sah) - Eksklusivitas (tidak ada pemerintah tandingan) ● Beberapa doktrin Pengakuan Pemerintah: - Doktrin Tobar, negara harus berusaha untuk tdk mengakui suatu pemerintahan asing bila pembentukan tersebut didasarkan atas "kudeta/pemberontakan"

- Doktrin Stimson, negara harus berusaha utk tdk mengakui suatu pemerintah asing bila pembentukan pemerintahan tersebut didasarkan atas "penggunaan kekerasaan atau pelanggaran perjanjian" - Doktrin Estrada, penolakan pengakuan merupakan campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara lain ● Akibat Pengakuan Pemerintah: a. Mengadakan hub resmi dgn negara yg mengakui b. Menuntut negara yg mengakui di peradilan c. Melibatkan tanggungjawab negara yg diakui untuk semua perbuatan internasionalnya d. Memiliki harta benda pemerintah sebelumnya di negara yg mengakui

3. Pengakuan thd Pemberontak dan Pihak Berperang (belligerent) ● Pengakuan thd pemberontakan adalah pemberian pemgakuan oleh suatu negara kepada pemberontak di suatu negara. ● Pengakuan thd pihak berperang diberikan apabila pemberontakan disuatu negara sudah menjadi perang terbuka

4. Pengakuan terhadap Gerakan Pembebasan Nasional Bersifat terbatas. Pengakuan ini memungkinkan GPN ikut dalam PBB atau organisasi internasional. Pengakuan ini bersifat universal

Suksesi Negara Ada 2 pandangan mengenai suksesi negara: 1. Negara pengganti melanjutkan hak dan kewajiban negara yg digantikan

2. Negara baru harus bebas dari hak dan kewajiban negara yg digantikan (Clean State Theory)

Suksesi negara berkaitan dengan 3 hal: 1) Status individu 2) Barang-barang dan hutang publik 3) Perjanjian Internasional

Tanggungjawab Negara ● Kerugian yg ditimbulkan negara dapat berupa: - kerugian materiil - ke...