Makalah Tentang Materi Muatan Konstitusi Page i of 15 PDF

Preview

Summary

TUGAS MAKALAH KONSTITUSI DAN HAM TENTANG MATERI MUATAN KONSTITUSI DOSEN PENGAJAR Bpk. ADE ARIF FIRMANSYAH, S.H., M.H DI SUSUN OLEH KELOMPOK ENAM (6) NAMA – NAMA ANGGOTA KELOMPOK : 1. WULANDARI HEFISA (1512011122) 2. DUWI WULANDARI (1512011123) 3. HANY FAUZIA S. (1512011125) 4. SOFIATUN TASLIYAH (151...

Description

TUGAS MAKALAH KONSTITUSI DAN HAM TENTANG MATERI MUATAN KONSTITUSI DOSEN PENGAJAR Bpk. ADE ARIF FIRMANSYAH, S.H., M.H DI SUSUN OLEH KELOMPOK ENAM (6) NAMA – NAMA ANGGOTA KELOMPOK : 1.

WULANDARI HEFISA

(1512011122)

2.

DUWI WULANDARI

(1512011123)

3.

HANY FAUZIA S.

(1512011125)

4.

SOFIATUN TASLIYAH

(1512011126)

5.

LOLI PURNAMASARI

(1512011128)

6.

CANIA SHABILA P.

(1512011129)

7.

MEMORIA SOVIA

(1512011130)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AJARAN 2016/2017

Makalah Tentang Materi Muatan Konstitusi Page i of 15

KATA PENGANTAR Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang Materi Muatan Konstitusi. Sungguh merupakan karunia-Nya yang tidak terhingga bahwa di tengahtengah kesibukkan penulis sebagai mahasiswa yang tidak luput dari berbagai tugas dan kegiatan dapat menyelesaikan makalah ini. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H selaku dosen pengampu mata kuliah Konstitusi dan Hak Asasi Manusia.

Makalah ini kami susun dengan maksimal sehingga dapat menjadi makalah pendidikan tentang Materi Muatan Konstitusi. Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini.

Akhir kata kami berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi para pembaca sehingga dapat membantu pemahaman terhadap kedaulatan.

Bandar Lampung, 24 September 2016 Hormat Kami

Tim Penulis

Makalah Tentang Materi Muatan Konstitusi Page ii of 15

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i KATA PENGANTAR .......................................................................................... ii DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii BAB I

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang .............................................................................. 4

1.2

Rumusan Masalah ......................................................................... 6

1.3

Tujuan Penulisan ........................................................................... 7

1.4

Metode Penulisan........................................................................... 7

1.5

Manfaat Penulisan ......................................................................... 7

BAB II

PEMBAHASAN

2.1

Pembukaan ................................................................................... 8

2.2

Isi Konstitusi .................................................................................. 9

BAB III

PENUTUP

3.1

Kesimpulan ................................................................................... 13

3.2

Saran .............................................................................................. 13

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 14

Makalah Tentang Materi Muatan Konstitusi Page iii of 15

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pengertian dan materi muatan konstitusi senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan organisasi kenegaraan. Dengan meneliti dan mengkaji konstitusi, dapat diketahui prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama dan penyelenggaraan negara serta struktur organisasi suatu negara tertentu. Bahkan nilai-nilai konstitusi dapat dikatakan mewakili tingkat peradaban suatu bangsa1. Mengenai suatu Konstitusi atau Undang-Undang Dasar ini dapat dikatakan, bahwa suatu pembukaan berisi lebih dari pada alasan pembentukan saja. Oleh karena konstitusi sebagai sumber pertama dari Hukum Tata Negara, maka adalah layak apabila dalam pembukaan suatu konstitusi termuat juga dasar-dasar bagi berdirinya Negara yang bersangkutan. Mengingat sifat konstitusi sebagai hukum dasar yang mendasari segala hukum yang berlaku di dalam negara, maka pembukaan suatu konstitusi juga memuat filsafat-hukum yang dianut dalam negara itu. Pemikiran mendasar tentang jati diri bangsa, peranannya dalam memberikan identitas system ketatanegaraan dan system hukum,dikemukakan juga oleh Carl von Savigny dengan teorinya yang amat terkenal dengan Volkgeist yang dapat disamakan sebagai jiwa bangsa dan atau jati diri nasional. Demikian pula di Prancis dengan”teori ‘rasiond’’etat’ (reason of state) yang menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara (the rise of souvereign, independent, and nation state). Perintah menegakkan hak asasi manusia dalam prinsip negara hukum modern juga ditempatkan pada tempat yang utama, baik menurut konsepsi Rechtstaat oleh Julius Stahl, Rule of Law oleh A.V. Dicey, maupun yang dikembangkan oleh International Commision of Jurist. J.G. Steenbeek maupun C.F.Strong pun menempatkan Jaminan Hak asasi manusia sebagai materi muatan utama dari konstitusi. Hene van Maarseven dan Gerk van der Rang dalam sebuah studi terhadap konstitusi-konstitusi di dunia dan dituangkan dalam buku 1

Gagasan Dasar Tentang Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi Oleh: Jimly Asshidiqie Makalah Tentang Materi Muatan Konstitusi Page 4 of 15

dengan judul Write Constitutionantara lain men gatakan: 1) constitution as a means of forming the states on practical and legal system. 2) constitution a national document and as a birth certificate and as a sign of adulthood and independence. Dari pemaparan pakar di atas dapat dipahami konstitusi sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya sendiri dan sebagai dokumen nasional. Menurut Soepomo, UUDS 1950 adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara formil sebuah perubahan Konstitusi Sementara RIS.2 Perubahan konstitusi RIS memungkinkan dilakukan guna melahirkan UUD yang baru mengingat perubahan konstitusional ketatanegaraan akan berubah seiring dengan: “ Dengan tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal 51, ayat kedua, maka konstitusi ini hanya dapat diubah dengan undnag-undnag federal dan menyimpang dari ketentuan-ketentuan hanya diperkenankan atas kuasa undang-undnag federal, baik DPR maupun Senat tidak boleh bermufakat ataupun mengambil keputusan tentang usul untuk itu, jika tidak sekurangkurangnya dua pertiga dari jumlah anggota siding menghadiri rapat. Lahirnya UUDS 1950 adalah bukti historis kembalinya Indonesia kepada negara Kesatuan. Hal tersebut tentunya tidaklah muncul dengan sendirinya. Keinginan terbesar rakyat Indonesia merupakan “kata kunci” lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. 3 Era 1950-1959 merupakan periode demokrasi konstitusional, meskipun dalam kurun waktu itu, Indonesia hanya bersandar pada UUDS 1950. Konstitusi ini seekaligus menjadi starting point bagi upaya pembentukan sebuah negara modern Indonesia yang berbentuk kesatuan.4 Sebagaimana halnya UUD 1945 dan Konstitusi RIS 1949, masa berlaku UUDS 1950 pun terbilang singkat. Sejak berlakunya UUDS 1950 pada 17Agustus 1950, maka melalui Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, UUDS 1950 dinyatakan tidak efektif lagi dan beralih 2

Berdasarkan Maklumat No X Tanggal 1 November 1945 dan pengumuman pemerintah tanggal 3 November 1945 pada masa Kabinet Sjahrir pertama. 3 Majda El Muhtaj. “Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Indonesia”. Prenada Media Group,.Jakarta, hlm. 77. Lihat pula Herbert Feith, The Decline, hlm. 71. 4 Majda El Muhtaj. “Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Indonesia”. Prenada Media Group,.Jakarta, hlm. 77. Lihat Disertasi Bahtiar Effendi pada Departemen Ilmu Politik, Ohio State University , Amerika Serikat tahun 1994, “Islam and the State: The Tansformation of Islamic Political Ideas and Practeces in Indonesia.Lihat juga Wolhoff, Op.Cit., hlm.106

Makalah Tentang Materi Muatan Konstitusi Page 5 of 15

kembali pada pemberlakuan UUD 1945.5 Kenyataan ini berimplikasi pada materi muatan konstitusi itu sendiri. Berlakunya konstitusi UUDB1945 untuk kedua kalinya memiliki masa berlakuyang relative lebih panjang dibandingkan UUD sebelumnya, termasuk UUD 1945 periode proklamasi karena terhitung sejak 5 Juli 1959 sampai dengan jatuhnya rezim Soeharto.6 Secara historis perubahan UUD merupakan wacana penting bahkan menjadi perdebatan yang intens pada saat awal kemerdekaan Indonesia, atau meminjam istilah George McTurnan Kahin, Newlyborn of Indonesian State( “bayi baru” negara Indonesia). Sebagai wacana, hal tersebut menunjukkan bahwa isu perubahan UUD 1945 merupakan sebuah keniscayaan. Pesan moralnya adalah UUD 1945 harus benar-benar dapat sesuai dengan tingkat perubahan zaman Indonesia. Hanya saja, Soekarno dalam janjinya terbukti tidak pernah sampai berhasil melahirkan sebuah formulasi UUD 1945 yang baru dan komprehensif. Begitu pula padamasa Soeharto, alih-alih melakukan perubahan UUD, jika muncul niatan seputar itu dengan serta-merta dianggap sebagai “makar”terhadap negara. Dalam sejarahnya, kedua rezim ini berhasil melakukan sakralisasi UUD 1945 secara terlembaga.7 Hal inidikuatkan dengan pandangan Bagir Manan, sebagaimana dikutip Saldi Isra, bahwa UUD 1945 adalah biang terjaidnya KKN, memasung semangat demokrasi dan penegakkan hukum, dan member peluang tumbuhnya pemerintahan yang otoriter, antikritik, dan anti perbedaan pendapat.8 1.2 RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana arti penting Pembukaan dalam sebuah Konstitusi? 2. Apa saja isi dari Konstitusi?

5

Ibid, hlm. 79. Lihat pula Bernhard Dahm, hlm. 188. Ibid, hlm. 79. Masa berlakunya UUD 1945 kurang lebih 4 tahun; Konstitusi RIS 1949 kurang lebih 1 tahun; UUDS 1950 kurang lebih 9 tahun; dan UUD 1945 periode kedua kurang lebih 40 tahun. 7 Ibid, hlm. 84. Lihat pula Fuad Bawazier, “MPR dan Komisi Konstitusi”, dalam Republika, edisi 24 November 2001. 8 Ibid. Lihat pula Saldi Isra, “Konstitusi Baru: Agenda Mendesak”, dalam Kompas, edisi 24 Agustus 2001. 6

Makalah Tentang Materi Muatan Konstitusi Page 6 of 15

1.3 TUJUAN PENULISAN 1. Memenuhi tugas mata kuliah Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. 2. Memberi pemahaman kepada mahasiswa mengenai arti penting suatu mukaddimah dari Konstitusi.. 3. Memaparkan isi/muatan dalam suatu konstitusi. 1.4 METODE PENULISAN Metode penulisan dalam pembuatan makalah ini, kami menggunakan metode penulisan: 1. Studi Pustaka : yaitu metode yang dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan literatur lainnya yang sangat berkenaan dengan materi pembahasan. 2. Diskusi

: yaitu metode yang dilakukan dengan cara berbagi informasi dengan

teman sekelompok untuk membahas materi yang tercantum dalam makalah ini. 1.5 MANFAAT PENULISAN Hasil penulisan makalah ini bermanfaat untuk mahasiswa/mahasiwi dalam memberikan pemahaman mengenai Muatan Konstitusi. Serta diharapkan berguna menjadi bahan referensi atau rujukan.

Makalah Tentang Materi Muatan Konstitusi Page 7 of 15

BAB II PEMBAHASAN A. Pembukaan Liav Orgad, membagi pembukaan suatu konstitusi ke dalam terminology formal dan substansif. Menurut terminology formal, pembukaan merupakan suatu pengantar untuk mengenal konstitusi yang biasanya ditandai dengan kata ”pembukaan” atau alternative lainnya. Klaasifikasi formal ini menyediakan sarana identifikasi posisi pembukaan yang ringkas dan teknis. Secara substansif, pembukaan berisi sejarah dibalik perumusan suatu konstitusi, prinsip-prinsip dan nilai-nilai fundamental. Liav Orgard menambahkan bahwa materi muatan pembukaan dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori: Kedaulatan, Sejarah, Tujuan dan Cita Bangsa, Identitas Nasional, Agama dan Ketuhanan. Masdar Farid Mas’udi menyatakan bahwa Pembukaan, Preambule, atau Mukadimah dalam setiap dokumen konstitusi selalu berisikan pernyataan yang singkat tapi sungguh padat. Di dalamnya tertuang visi, misi, dan nilai-nilai dasar sebuah institusi atau organisasi sebagai wadah kebersamaan yang hendak dibangun dan dijalankan bersama. Sementara itu Hans Kelsen menyatakan bahwa pembukaan adalah bagian tradisional konstitusi yang merupakan pengantar hikmat berisi ide-ide politik, moral, dan keagamaan yang hendak dikemukakan oleh konstitusi tersebut. Pembukaan ini lebih mengandung karakter ideologis daripada karakter hukum. Augustinus Simanjuntak menyatakan dengan lugas bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah bagian terpenting dari UUD 1945 yang disepakati oleh MPR 1999 untuk tidak diubah sama sekali, karena pembukaan merupakan bagian penting yang tertuang Pancasila di dalamnya yang merupakan norma fundamental negara. Dalam Alinea I, bangsa Indonesia menyatakan: (1) anti terhadap penjajahan, dan (2) menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Makalah Tentang Materi Muatan Konstitusi Page 8 of 15

B. Isi Konstitusi A.A.K. Struycler, Undang-undang Dasar (Gronwert) sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi: 1). Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau. 2). Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. 3). Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. 4). Suatu keinginan dengan nuansa perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa sesuai kehendak yang dipimpin. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Constitutions, menurut Ivo D. Duchacek, adalah “identify the sources, purposes, uses and restraints of public power” (mengidentifikasikan sumbersumber, tujuan-tujuan, penggunaan-penggunaan, dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum). Pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Materi muatan konstitusi/Undang-undang Dasar dalam rangka untuk membatasi kekuasaan dalam negara sekurang-kurangnya berisi9: 1). Jaminan adanya perlindungan Hak Asasi Manusia. 2). Susunan kekuasaan suatu negara yang mendasar. 3). Pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Dapat dipastikan bahwa materi muatan dalam konstitusi atau UUD yang satu dengan yang lainnya tidak ada yang sama. Hal itu dikarenakan ada berbagai macam sebab perbedaanperbedaan antar berbagai UUD tersebut. Bagir Manan menjelaskan bahwa perbedaan tersebut antara lain disebabkan oleh: perbedaan dasar filosofi dan ideologi; perbedaan landasan teori dan konsep; latar belakang kultural; latar belakang sejarah; bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Walaupun demikian, pada dasarnya konstitusi yang ada memuat hal-hal sebagai berikut: 1) Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemrintahan. 2) Alat-alat perlengkapan negara, yang sekurang-kurangnya seperti ajaran Montesquieu yaitu adanya kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

9

Perubahan Konstitusi Dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia, Abu Tamrin

Makalah Tentang Materi Muatan Konstitusi Page 9 of 15

3) Cara mengisi alat perlengkapan negara dengan pejabat negara yang pada umumnya melalui mekanisme pemilu (election). 4) Hubungan antar-alat perlengkapan negara. 5) Kekuasaan dan pembatasan kekuasaan alat-alat perlengkapan negara. 6) Hubungan antara alat perlengkapan negara/pejabat alat perlengkapan negara dengan rakyat. 7) Kewarganegaraan dan hak-hak kewarganegaraan. 8) Cara pembaruan UUD. 9) Aturan peralihan. 10) Lain-lain, yang meliputi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Kepegawaian, dan sebagainya. Semua unsur-unsur materi muatan di atas, di dapati dalam UUD 1945, kontitusi dari negara Indonesia, walaupun sebelum diadakannya perubahan-perubahan ada kekurangan dalam materi muatannnya. Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap jenis peraturan perundangan-undangan serta materi muatannya. Adanya perubahan UUD 1945 tentu menghendaki adanya perubahan sistem peraturan perundang-undangan, serta penyesuaian materi muatan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku.10Pada umumnya suatu konstitusi itu mempunyai materi muatan yang menurut J.G Steenbeek berisi : a. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya b. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental Dan menurut C.F Strong yaitu berisi : a. Kekuasaan pemrintah (dalam arti luas) b. Hak-hak yang diperintah

10

Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Oleh: Jimly Asshiddiqie

Makalah Tentang Materi Muatan Konstitusi Page 10 of 15

c. Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut yang didalamnya masalah hak asasi manusia). Pasca kejatuhan Soeharto (Mei 1998), salah satu yang menjadi amanat reformasi adalah perubahan UUD 1945. UUD 1945 dipandang telah menciptakan dirinya multitafsir. Penafsiran sepihak atas UUD 1945 telah dirasakan memberikan ilkim negative bagi arah pembangunan Indonesia. Penguasa kerap menjadikan UUD 1945 sebagai “tameng” untuk mempertahankan kekuasaan mereka.11 A constitution is not the act of a government but of a people constituting a government, without a constitution is the property of the nation and not of those who exercise the governmet12 Demikian penegasan Thomas Paine, tokoh radikal abad ke- 18 yang karyakaryanya banyak mengilhami revolusi Prancis dan Amerika.. menurut Steenbeeek, sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri, UUD berisi tiga pokok materi muatan, yakni pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegara; kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental 13 Oleh karena UUD 1945 tidak ditemukan sebuah pengaturan yang tegas, akibatnya muncul berbagai interpretasi terhadap kualitas muatan dan jaminan UUD 1945 atas HAM. Akan tetapi, satu hal yang patut mendapat apresiasi positif adalah bahwa para pendiri bangsa Indonesia telah berhasil memformulasikan sebuah tatanan kehidupan nasional berikut atas jaminan HAM, jauh sebelum masyarakat Internasional merumuskan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB, 10 Desember 1948).14 Penekanan dan Jaminan Konstitusi RIS atas HAM, secara historis dipengaruhi oleh Universsal Declaration of Human Rights (DUHAM) yang dirumuskan oleh PBB pada Ibid. Lihat pula Ni’matul Huda. Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika PerubahanUUD 1945(Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 1. 12 Ibid, hlm 93. Lihat pula John Alder. General Principles of Constitusional and Administrative Law (New York : Palgrave Macmillan, 2002), hlm. 39. 13 Sri Soemantri. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 51 14 Bambang Sunggono dan Aries Harianto. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 85

11

Makalah Tentang Materi Muatan Konstitusi Page 11 of 15

tanggal 10 Desember 1948. Meskipun tidak ditemukan kata Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi RIS, namun ada tiga kalimat yang dipergunakan, yakni setiap/segala/sekalian orang/siapa pun/tiada seorang pun, setiap warga negara, dan berbagai kata yang menunjukan adanya kewajiban asasi manusia dan negara. Menurut Soepomo15, setidaknya terdapat 3 perbedaan mendasar antara Konstitusi RIS denganUUDS 1950 dalam penegasannya tentang HAM. Pertama, hak dasar mengenai kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran sebagaimana yang tertuang dalam pasal 18 UUDS 1950. Kedua dalam pasal 21 UUDS 1950 diatur mengenai hak berdemonstrasi dan hak mogok yangseblumnya tidak tertuang di Konstitusi RIS. Ketiga, me...