Manusia, Nilai, Moral & Hukum PDF

Preview

Summary

Manusia, Nilai, Moral & Hukum ROSTIENA PASCIANA, SS., MSI Hakikat Fungsi dan Perwujudan Nilai, Moral dan Hukum 1. Hakikat nilai dan moral Nilai (value): 1. Harga dalam arti taksiran, misalnya emas 2. Harga sesuatu, misalnya uang 3. Angka, skor 4. Kadar, mutu 5. Sifat-sifat atau hal penting bagi ...

Description

Manusia, Nilai, Moral & Hukum ROSTIENA PASCIANA, SS., MSI

Hakikat Fungsi dan Perwujudan Nilai, Moral dan Hukum 1. Hakikat nilai dan moral Nilai (value): 1.

Harga dalam arti taksiran, misalnya emas

2.

Harga sesuatu, misalnya uang

3.

Angka, skor

4.

Kadar, mutu

5.

Sifat-sifat atau hal penting bagi kemanusiaan

(kamus poerwodarminto)

Beberapa pendapat nilai: 

Kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu yang menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. Daroeso (dalam herimanto dkk 2016: 126-127)



Kualitas atau keadaan yang bermanfaat bagi manusia baik lahir maupun batin. Darmodiharjo (dalam herimanto dan winarno 2016 : 126-127)

Sesuatu dianggap bernilai apabila sesuatu itu memiliki sifat sebagai berikut: 1.

Menyenangkan : pleasant

2.

Berguna : useful

3.

Memuaskan : satisfying

4.

Menguntungkan : profitable

5.

Menarik : interesting

6.

Keyakinan : belief

Pendapat tentang nilai: 1.

Nilai itu objektif

2.

Nilai itu subjektif

Ciri-ciri nilai menurut Daroeso (dalam Herimanto dan winarno 2016: 128) a)

Suatu realitas yang abstrak

b)

Normatif

c)

Berfungsi sebagai daya dorong manusia

Jenis nilai menurut prof dr. Notonegoro, SH:

1.

Nilai materiil

2.

Nilai vital

3.

Nilai kerohanian; 

Nilai kebenaran -> akal pikir manusia



Nilai estetika -> rasa manusia



Nilai kebaikan atau nilai moral -> kehendak, hati dan nurani manusia



Nilai religius -> keyakinan manusia

Moral Mores (Latin) berarti adat kebiasaan, Sinonim : mos, moris, manner mores atau manners, morals Dalam bahasa Indonesia moral= akhlak (bahasa arab) atau kesusilaan 

Dapat diartikan sebagai etika : ajaran tentang baik dan buruk yang diterima masyarakat umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban dan sebagainya.

Moral adalah bagian dari nilai, yaitu nilai moral yang berkaitan dengan perilaku manusia (human) tentang baik dan buruk.

Dalam filsafat nilai secara sederhana dibedakan menjadi tiga jenis: 

Nilai logika (benar dan salah)



Nilai etika (baik dan buruk)



Nilai estetika (indah dan jelek)

2. Norma sebagai perwujudan dari nilai



Norma merupakan konkretisasi dari nilai.



Norma atau kaidah adalah ketentuan yang menjadi pedoman dan panduan dalam bertingkah laku di kehidupan masyarakat.



Berisi anjuran untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat buruk dalam bertindak sehingga kehidupan ini menjadi lebih baik.



Norma tertentu harus dipatuhi oleh warga masyarakat sehingga terbentuk masyarakat yang tertib, teratur dan aman.



Norma selalu berpasangan dengan sanksi yang harus sesuai dengan wujud bentuk dan jenis norma nya.

Jenis norma



Norma agama



Norma kesusilaan



Norma kesopanan



Norma hukum

Hukum sebagai Norma

Hukum merupakan bagian dari norma yaitu norma hukum Perbedaan norma hukum dengan norma lainnya: 

Norma hukum datangnya dari luar diri sendiri; yaitu dari kekuasaan/ lembaga yang resmi dan berwenang



Norma hukum dilekati sanksi pidana atau pemaksa secara fisik, norma lain tidak



Sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparat negara.

Meskipun telah ada norma agama, kesusilaan dan kesopanan, tetap dibutuhkan norma hukum, karena: 1.

Karena bentuk sanksi dari ketiga norma belum memuaskan dan efektif untuk melindungi keteraturan dan ketertiban masyarakat

2.

Masih ada perilaku lain yang perlu diatur di luar ketiga norma tersebut, misalnya perilaku di jalan raya.

Keadilan, ketertiban dan kesejahteraan Makna keadilan Adil (bahasa Arab) : tengah, keadilan : menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berat sebelah atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. 

KBBI : keadilan berarti sifat, perbuatan dan perlakuan yang adil. Keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain.



WJS Poerwodarminto, keadilan berarti tidak berat sebelah, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Jadi dalam pengertian adil termasuk di dalamnya tidak terdapat kesewenang-wenangan. Orang yang bertindak sewenang-wenang berarti bertindak tidak adil.



Menurut frans Magnis Suseno dalam buku Etika Politik menyatakan bahwa keadilan sebagai sesuatu keadaan dimana semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama.

Macam keadilan, menurut aristoteles:

1.

Keadilan komutatif

2.

Keadilan distributif

3.

Keadian legal atau keadilan moral

Tujuan bernegara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat indonesia. Hal ini dapat diketahui baik dalam pembukaan UUD 45 dan Pancasila 

Pembukaan



Pasal 27 ayat (1)



Sila kelima pancasila

Fungsi dan tujuan hukum dalam masyarakat: 1.

Sebagai alat pengatur tertib hubungan masyarakat memberi petunjuk baik dan buruk, mana yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh

2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial a)

Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang

b)

Hukum mempunyai sifat memaksa

c)

Hukum mempunyai daya yang mengikat secara psikis dan fisik

3. Sebagai penggerak pembangunan Daya mengikat dan memaksa dapat didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju dan lebih sejahtera. 4. Fungsi kritis hukum Daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada masyarakat saja tetapi aparatur hukum termasuk di dalamnya

Faktor-faktor penyebab anggota masyarakat mematuhi hukum adalah:

1.

Kepentingan-kepentingan para anggota masyarakat yang terlindungi hukum

2.

Complience atau pemenuhan keinginan. Patuh pada hukum karena didasarkan pada harapan akan suatu imbalan atau sebagai usaha untuk menghindarkan diri dari sanksi yang dijatuhkan.

3.

Identification atau identifikasi. Mematuhi hukum karena keinginan untuk menjalin hubungan yang baik dengan para anggota masyarakat yang lainnya.

4.

Internalization atau internalisasi . kepatuhan anggota masyarakat terhadap hukum karena alasan yang mendalam yaitu adanya penjiwaan dan kesadaran dalam diri mereka masing-masing

Problematika nilai, moral dan hukum dalam masyarakat dan negara

1.

Pelanggaran etik, kode etik : sanksinya dari lembaga profesi berupa teguran, dicabut keanggotaannya atau tidak diperbolehkan lagi menjalani profesi tersebut

2.

Pelanggaran hukum; sanksi pidana dari negara yang bersifat lahiriah dan memaksa....