Maslahah Al-Mursalah PDF

Preview

Summary

MAKALAH MATA KULIAH USHUL IQTISHODIYAH “MASLAHAH MURSALAH” Dosen Pengampu: Bakhrul Huda, Lc., ME.I. Nama Kelompok: Andini Wahyu Nurbaiti (G94219135) Chetrine Alya Rinaima (G94219138) Fahmi Ali Kurniawan (G94219145) PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEG...

Description

MAKALAH MATA KULIAH USHUL IQTISHODIYAH “MASLAHAH MURSALAH”

Dosen Pengampu: Bakhrul Huda, Lc., ME.I. Nama Kelompok: Andini Wahyu Nurbaiti

(G94219135)

Chetrine Alya Rinaima

(G94219138)

Fahmi Ali Kurniawan

(G94219145)

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 2020

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT .sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW berkat limpahan dan rahmatnya penyusun mampu menyelesaikan tugasdengan membuat makalah dengan judul Maslahah AlMursalah. Dalam penyusunan tugas atau materi ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan orang tua, temanteman, sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi. Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang Maslahah Al-Mursalah. Makalah ini di susun oleh penyusun dengan berbagai rintangan. Baik itu yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Allah akhirnya makalah ini dapat terselesaikan. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikkiran kepada pembaca. Kami sadar bahwa makalah ini masih banyak kekurangan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kepada dosen pembimbing kami meminta masukannya demi perbaikan pembuatan makalah di masa yang akan datang dan mengharapkan kritik dan saran dari pembaca.

Surabaya, 29 Oktober 2020

Penulis

ii

DAFTAR ISI

COVER................................................................................................................... ii KATA PENGANTAR ....................................................................................................... ii DAFTAR ISI..................................................................................................................... iii BAB 1 ................................................................................................................................. 1 PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1 A.

LATAR BELAKANG ........................................................................................... 1

B.

RUMUSAN MASALAH ....................................................................................... 2

C.

TUJUAN ................................................................................................................ 2

BAB II ................................................................................................................................ 3 PEMBAHASAN ................................................................................................................ 3 A.

PENGERTIAN MASLAHAH MURSALAH ....................................................... 3

B.

JENIS-JENIS MASLAHAH ................................................................................. 4

C. PERBEDAAN ULAMA AKAN KEABSAHAN MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM .................................................................................... 7 D. RELEVANSI MASLAHAH MURSALAH DENGAN SUMBER HUKUM ISLAM LAINNYA ...................................................................................................... 10 E. CONTOH PENERAPAN MASLAHAH MURSALAH DALAM EKONOMI ISLAM ......................................................................................................................... 12 BAB III............................................................................................................................. 18 PENUTUP ........................................................................................................................ 18 A.

KESIMPULAN ................................................................................................... 18

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................... 20

iii

BAB 1 PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Seluruh hukum Islam yang ditetapkan Allah Swt atas hamba-Nya dalam bentuk perintah atau larangan mengandung mashlahah atau manfaat. Seluruh perintah Allah Swt pada manusia mengandung manfaat. Manfaat tersebut terkadang langsung dapat dirasakan saat itu juga, namun ada juga yang dapat dirasakan sesudahnya. Salah satu contoh adalah perintah melakukan puasa, yang di dalamnya terkandung banyak kemaslahatan bagi kesehatan jiwa dan raga manusia. Konsep maslahah tumbuh berkembang sejalan

dengan

berkembangnya

hukum

Islam.

Secara

aplikatif

keberadaannya telah ada sejak periode awal Islam. Pespektif pemikiran hukum Islam, mashlahah dikaji dalam dua fungsi. Pertama sebagai tujuan hukum (maqashid al-syari’ah) dan kedua sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri (adillat al-syari’ah). Teori tentang mashlahah sebagai tujuan hukum telah mengalami kematangan dengan diklasifikasikannya sektorsektor dan skala prioritasnya. Bermula dari paparan mengenai mashlahah sebagai tujuan hukum, pembahasan kemudian berkembang menuju kontroversi tentang mashlahah sebagai dalil atau sumber hukum Islam. Menurut Husain Hâmid Hisân, Adanya kontoversi pemikiran di kalangan ulama klasik termasuk Imam Malik dan Imam Syafi’i mengenai penggunanan maslahah mursalah sebagai sumber hukum adalah karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya maslahah itu oleh Syar’i baik secara langsung maupun tidak langsung karena menurut jumhur ulama’ maslahah itu bisa diaplikasikan kalau ada dukungan dari Syar’i, meskipun secara tidak langsung. Digunakannya maslahah itu bukan karena maslahah, tetapi karena adanya dalil syar’i yang mendukungnya.

1

B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa yang dimaksud dengan maslahah mursalah? 2. Apa saja jenis-jenis maslahah? 3. Bagaimana perbedaan para ulama tentang keabsahan maslahah mursalah sebagai sumber hukum? 4. Bagaimana relevansi maslahah mursalah dengan sumber hukum lainya? 5. Apa contoh maslahah mursalah sebagai sumber hukum dalam ekonomi? C. TUJUAN 1. Mengetahui pengertian dari maslahah mursalah. 2. Mengetahui jenis-jenis maslahah. 3. Mengetahui perbedaan para ulama tentang keabsahan maslahah mursalah sebagai sumber hukum. 4. Mengetahui relevansi maslahah mursalah dengan sumber hukum lainya. 5. Mengetahui contoh maslahah mursalah sebagai sumber hukum dalam ekonomi.

2

BAB II PEMBAHASAN A. PENGERTIAN MASLAHAH MURSALAH Kata maslahah berakar pada al-aslu,ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja salaha dan saluha, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata maslahah satu pola dan semakna dengan kata manfa’ah. Kedua kata ini (maslahah dan manfa’ah) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi ‘maslahat’ dan‘manfaat’.1 Dari segi bahasa, kata al-maslahah adalah seperti lafazal-

manfa’at, baik artinya maupun wazan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat masdar yang sama artinya dengan kalimat al-maslahah seperti halnya lafaz al-manfa’at sama artinya dengan al-naf’u. Bisa juga dikatakan bahwa al mas l ah ah itu merupakan bentuk tunggal dari kata al-masali. Sedangkan arti dari manfa’at sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara’ (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhlukNya. Ada pula ulama yang mendefinisikan kata manfa’at sebagai kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.2 Ungkapan bahasa arab menggunakan maslahat dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkann manfaat kepada manusia.3 Sedangkan dalam arti umum maslahah diartikan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat umum, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manafaat patut

1

Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), h. 127..

2

Muhammd bin Ali Al-Saukhani, Irshad al-fuhul Ila Tahqiq Al-Haqq min Il i Al-Ushul, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999), h. 269. 3

Abdul Aziz Dahlan, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid IV (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001) h. 1143

3

disebut maslahat meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari bahaya atau kerusakan disisi lain.4 Sedangkan al-mursalah adalah berasal dari kata rasala dengan penambahan huruf “alif” diawalnya sehingga menjadi arsala yang isim maf’ulnya adalah al-mursalah. Al-Mursalah secara etimologi berarti terlepas (bebas) dan apabila dihubungkan dengan kata maslahah maksudnya terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak boleh dilakukan. Menurut

ahli

ushul

fiqh,

maslahah

al-mursalah

ialah

kemaslahatan yang telah disyari’atkan oleh syari’ dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, maslahah al-

mursalah itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.5 Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.6

B. JENIS-JENIS MASLAHAH Menurut teori ushul fiqh, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya

4

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih (Jakarta: Kencana), h. 354 Sayfuddin Abi Hasan Al-Amidi, “al-Ahkam fi usul al-ahkam” (Riyad:muassasah Al-Halibi,1972), h. 142. 6 Miftahul Arifin, Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam (Surabaya, Citra Media, 1997), h. 143.

5

4

dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, maslahah terbagi menjadi tiga macam, yaitu: 1. Maslahah Al-Mu’tabarah yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari’at. Maksudnya, ada dalil yang menjadi bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Dalam kasus peminum khamr misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadist nabi dipahami secara berlainan oleh para ulama fikih, disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Maslahah menjaga agama, nyawa, keturunan (juga maru’ah) dan akal. Syara’ telah mensyariatkan jihad untuk menjaga nyawa, hukuman hudud kepada pezina dan penuduh untuk menjaga keturunan (dan maru’ah).7 2. Maslahah

mulghah,

yaitu kemaslahatan

yang

ditolak

karena

bertentangan dengan hukum syaraʻ. ini bukanlah maslahah yang benar, bahkan hanya disangka sebagai maslahah atau ia adalah maslahah yang kecil yang menghalang maslahah yang lebih besar daripadanya. Misalnya, kemaslahatan harta riba untuk menambah kakayaan, kemaslahatan minum khomr untuk menghilangkan stress, maslahah orang-orang penakut yang tidak mau berjihad, dan sebagainya.8 3. Maslahah al-mursalah, yaitu al-maslahah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara’ dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syara’. Akan tetapi masih sejalan secara subtantif dengan kaidahkaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.9 Kebijakan pemerintah tersebut mengenai perpajakan tidak diakui secara eksplisit oleh syara’ dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syara’. Akan tetapi kebijakan yang demikian justru sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang universal, yakni tasarruful imam ‘ala alra’iyyah manutun bil al-maslahah. Dengan demikian, kebijakan tersebut Rizal Fahlevi, “Implementasi Maslahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah”, jurnal ekonomi syariah, Vol. 14, No. 2, Desember 2015, STAIN Batusangkar. 8 Ibid. 9 Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizzani,Mu‘alimUshulAl-Fiqh, (Riyadh: DariIbnuAl-Jauzi, 2008), h. 235.

7

5

mempunyai landasan shar’iyyah, yakni maslahah almursalah.10 Menurut As-Syatibi, maslahah dibagi menjadi tiga tingkatan yang meliputi: 1. Maslahah dharuriyyah (kebutuhan primer), yaitu segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia untuk menopang kemaslahatan agama dan dunia dimana apabila maqasid ini tidak terpenuhi, stabilitas akan hancur dan rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat menghilangnya keselamatan dan rahmat. Manurut As-Syatibi, maqasid ini terdiri dari lima pokok, yakni agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Untuk memilihara lima hal pokok inilah syariat islam diturunkan seperti perlindungan terhadap hak milik dalam ekonomi.11 2. Maslahah hajiyyah (kebutuhan sekunder),

adalah maqasid yang

dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Jika maqasid hajiyyah ini tidak diperhatikan manusia akan mengalami kesulitan, kendati tidak akan merugikan kemaslahatan umum. Seperti ibadah shalat dan dibolehkannya akad salam (pesanan).12 3. Maslahah tahsaniyyah (kebutuhan pelengkap), adalah maqasid yang mengacu pada pengambilan apa yang sesuai dengan adat kebiasaan terbaik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai orang bijak, seperti menutup aurat dalam ibadah shalat dan larangan menjual makanan yang mengandung najis.13 Dilihat dari segi kandungan maslahah, para ulama ushul fiqih membaginya kepada: 1. Maslahah al-Ammah, yaitu kemaslahatan umum menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan iyu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya para ulama

10

Asmawi, Perbandingan Ushul fiqh (Malang: Amzah, 2013), h. 129. Rizal Fahlevi, “Implementasi Maslahah....”, h. 6 12 Ibid. 13 Ibid.

11

6

membolehkan membunuh penyebar bid’ah yang dapat merusak ‘aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak. 2. Maslahah al-Akashah, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud).14 Pentingnya pembagian kedua kemashlahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemashlahatan umum bertentangan dengan kemashlahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemashlahatan ini, Islam mendahulukan kemashlahatan umum daripada kemashlahatan pribadi.15 Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, untuk bisa menjadikan maslahah al-mursalah sebagai hujjah, menurut kalangan Malikiyyah dan Hambaliah adalah sebagai berikut: 1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara’ dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum. 2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahah al-mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaatkan dan menghindari atau menolak kemudharatan. 3. Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi.16 C. PERBEDAAN ULAMA AKAN KEABSAHAN MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM Terdapat tiga ulama besar kita yaitu Imam Maliki, Imam Syafi’i, dan Imam Al-Ghazali yang memiliki pandangan berbeda akan keabsahan maslahah mursalah sebagai sumber hukum. 1. Pemikiran Imam Maliki

Muhammad Musthafa al-Syalabi, Ta’lil al-Ahkam, (Mesir: Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyah), hlm 281 15 Ibid. 16 Muksana Pasaribu, “Maslahat dsan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, jurnal yustisio, Vol. 1 No. 4, Desember 2014, hlm 357 14

7

Menurut Imam Maliki bahwa maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalan nash dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh nash akan tetapi maslahah mursalah ini tidak boleh bertentangan dengan nash. Teori maslahah mursalah menurut Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh imam Syatibi dalam kitab alI’tisham adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hujjiyah (sekunder).17 Bagi kalangan Malikiyah, maslahah mursalah bukan berati tidak memilki legitimasi syara’ sama sekali, namun secara tidak langsung meskipun jauh tetap memiliki legitimasi syara’ karena tidak ada legitimasi secara jelas tentang diterima ataupun ditolaknya. Madzab Imam Maliki secara jelas menggunakan maslahah mursalah dengan beberapa alasan yang cukup rasional, contohnya : Pertama, para sahabat Nabi banyak yang menggunakan maslahah mursalah sebagai dalil hukum. Kedua, menggunakan maslahah mursalah sama halnya mengaplikasikan tujuan syar’i. Imam maliki juga memberi kriteria dalam pengaplikasian maslahah mursalah seperti harus bersifat rasionable dan relevan terhadap kasus hukum yang telah ditetapkan. Kemudian maslahah mursalah tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang qat’i.18 2. Pemikiran imam Syafi’i Sumber hukum Islam madzhab Syafi’i ada empat, yaitu: al-Qur’an, Sunnah, ijma’ dan Qiyas. Imam Syafi’i tidak menjadikan maslahah mursalah sebagai dalil hukum berijtihad. Menurut Imam Syafi’i mashlahah mursalah tidak dapat diterima sebagai metode istinbat karena mashlahah mursalah itu tidak memiliki standar yang pasti dari nash maupun qiyas, sedangkan pendirian as-Syafi’i semua hukum

Abu Ishak al-Syatibi, “Al-I’tisham”, Jilid II (Baerut: Dar al-Ma’rifah, 1975), h. 39. Taufiqur Rohman, “Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik dengAn Imam Syafi’i tentang Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, international Journal ihya’ ‘ulum Al-din, vol. 19 No. 1, 2017, h. 77-78. 17

18

8

haruslah diberdasarkan nash atau di sandarkan pada nash sebagaimana qiyas.19 Menurut Imam Syafi’i seperti yang telah dinukilkan Husein Hamid Hasan, menyatakan bahwa maslahah mursalah sama seperti dalam pengertian qiyas, alasannya karena keduanya memiliki persamaan unsur-unsur, syarat qiyas ada tiga, pertama, adanya peristiwa yang tidak ada nash hukumnya yang jelas, kedua, adanya hukum yang dinashkan oleh syar’i yang mungkin dihubungkan dengan peristiwa itu melalui pengertian ma’nawi. ketiga, peristiwa yang tidak ada nash hukumnya itu terkandung dalam kejadian yang mansus secara implisit. Ketiga sayarat qiyas ini menurutnya sejalan seperti maslahah mursalah atau maslahah mulaimah.20 3. Imam Al-Ghazali Menurut teori imam al Ghazali, maslahah adalah: “memelihara tujuan-tujuan syari’at”. Sedangkan tujuan syari’at meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) melindungi agama (hifzh al diin); 2) melindungi jiwa (hifzh al nafs); 3) melindungi akal (hifzh al aql); 4) melindungi kelestarian manusia (hifzh al nasl); dan 5) melindungi harta benda (hifzh al mal). Al-Gazali menyebutkan macam-macam maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syarak terbagi menjadi 3 macam, yaitu : 1. Maslahat yang dibenarkan oleh syarak, dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat nash dan ijma’. 2. Maslahat yang dibatalkan oleh syarak. Contoh: pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah berpuasa dua bulan berturutturut.

19

Ibid., 79 Ibid., 80.

20

9

3. Maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula ...