Memahami Neoliberalisme PDF

Preview

Summary

Memahami Neoliberlisme, Sebuah Riview Singkat Dias Prasongko1 Apa itu Neoliberalisme ? Dalam teori ekonomi politik, neoliberalisme merupakan paham yang mengemukakan keberadaan manusia bisa sangat menguntungkan dan bermanfaat ketika kita membuka ruang terhadap setiap orang untuk mengembangkan dirinya...

Description

Memahami Neoliberlisme, Sebuah Riview Singkat Dias Prasongko1

Apa itu Neoliberalisme ? Dalam teori ekonomi politik, neoliberalisme merupakan paham yang mengemukakan keberadaan manusia bisa sangat menguntungkan dan bermanfaat ketika kita membuka ruang terhadap setiap orang untuk mengembangkan dirinya melalui kompetisi yang bebas. Pelaksanaan kompetisi yang bebas tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan persaingan bebas melalui mekanisme pasar sempurna. Dalam hal ini neoliberalisme memiliki ciri private property right, keberadaa pasar bebas sempurna dan adanya perdagangan bebas. Keberadaan pasar disini diyakini mampu untuk mengurus dirinya sendiri, sehingga ia tidak membutuhkan campur tangan dari Negara. Oleh sebab itu, menurut Giersch (dikutip oleh Baswir, 2009:2) pelaksanaan kebijakan ekonomi neoliberal ini memiliki tujuan untuk : 1. Pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar. 2. Kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui 3. Pembentukan harga pasar yang dilakukan oleh Negara melalui penerbitan undangundang. Dalam prinsip neoliberalisme, keberadaan Negara harus ada pada level yang minimal. Negara adalah musuh bagi kaum neoliberal (Wibowo, 2009). Intervensi Negara mungkin dalam melakukan intervensi terhadap pasar jika bisa ditiadakan. Karena keberadaan Negara yang inteventif akan menyebabkan persaingan bebas tidak terlaksana. Negara dipandang dapat merusak mekanisme pasar sehingga menimbulkan aneka distorsi (WIbowo, 2009). Dengan demikian Negara hanya wajib menjadi semacam, ‘satpam’ bagi setiap orang. Dalam logika neoliberalisme, mekanisme pasar dibutuhkan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas. Dalam melaksanakan mekanisme pasar tersebut, tentunya dibutuhkan aturanaturan yang mampu menyokong keberadaan mekanisme pasar agar tetap berada pada jalur yang benar. Oleh sebab itu dibutuhkanlah institutional framework. Dalam hal ini, institusional framework merupakan seperangkat aturan yang dikelola melalui suatu organisaional untuk menjaga agar pasar bebas yang sempurna bisa terlaksana dan bebas dari distorsi oleh Negara.

1

Mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM, Pegiat Pers Mahasiswa BPPM Balairung UGM, berkelana dengan nama @dzprasongko, alamat email [email protected].

Eksperimen Pertama Neoliberalisme Dalam eksprerimen pertama yang dilakukan di Chile, implementasi paham neoliberalisme setelah kudeta yang dilakukan oleh Pinochet. Pada mulanya ada sekelompok orang yang menggagas penerapan liberalisme di Chile. Mereka menamakan dirinya sebagai ‘the Chicago boys’. Kelompok ini merupakan para ekonom dari Chile yang belajar di Universitas Chicago di bawah bimbingan seorang neoliberalis bernama Milton Friedman. Kelompok ini ada untuk melakukan atau melaksanakan program rekonstruksi ekonomi di Chile. Disamping para ekonom Chile tersebut ada juga sekolompok elit bisnis yang turut serta mendukung terhadap penerapan neoliberalisme di Chile. Para elit bisnis tersebut menamakan dirinnya sebagai ‘the Monday Club’. Kedua kelompok ini bekerja sama untuk membangun hubungan dengan lembaga donor, seperti IMF. Dalam hal ini, mereka melakukan negosiasi dengan IMF untuk bisa mendapatkan pinjaman dalam rangka melakukan restrukturalisasi ekonomi di Chile. Akibat dari negosiasi tersebut, banyak dilakukannya pirvatisasi dan nasionalisasi aset milik publik. Disamping itu, juga adanya kebebasan untuk melakukan explorasi sumberdaya bagi perusahaan multi nasional di Chile, melakukan privatisasi jaminan sosial dan mengurangi subsidi bagi masyarakat, dan adanya fasilitasi dari Negara bagi perusahaan yang akan melakukan investasi di Chile dalam rangka melakukan perdagangan bebas. Dengan demikian peran Negara pada kasus Chile ini sangat terbatas. Pada sektor sumber daya, Negara hanya boleh mengolah sumber daya tambang yakni tembaga, yang nilainya pun bisa sangat rendah daripada sektor-sektor yang lain. Pada akhirnya penerapan kebijakan-kebijakan yang bersifat neoliberal tersebut hanya berumur pendek. Kebijakan yang berumur pendek tersebut salah satunya akibat dari adanya kriris utang pada 1982. Hasilnya menyebabkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selanjutnya lebih mengarah pada pragmatisme dan tidak ideologis. Peran Negara dalam Perspektif Neoliberalisme Di dalam Negara yang menganut paham neoliberalisme, Negara diharuskan untuk memberikan jaminan terhadap hak kebebasan individu melalui peraturan-peraturan yang jelas. Hak-hak kebebasan yang dimiliki setiap individu, seperti kebebasan berpendapat, bertindak, berekspresi dan memiliih harus dilindungi. Negara wajib melakukan monopoli dalam hal ini bisa melalui kekerasan untuk mempertahankan kebebasan tersebut. Dalam konteks logika neoliberal, Negara harus melindungi kebebasan individu disini dipahami sebagai upaya untuk melindungi

perusahaan yang dimiliki individu. Sehingga perusahaan atau bisnis suatu individu mampu menghasilkan produk yang efisien dan efektif. Untuk menjaga agar ‘kebebasan individu’ tersebut bisa berjalan dengan efektif dan efisien Negara harus melaksanakan dan membentuk peraturan bagi keberlangsungan kebebasan tersebut. Peraturan dalam hal ini bisa mengambil contoh yakni berupa peraturan bagi setiap individu berhak untuk melaksanakan perdagangan bebas melalui mekanisme pasar bebas, membrikan pajak yang ringan, dan menciptakan stabilitas politik. Selain itu, Negara dalam hal ini hanya boleh bertindak untuk memberikan dan meyediakan fasilitas kepada para pengusaha swasta dari lokal sampai global (Wibowo, 2009). Disamping itu, Negara tidak boleh memberikan intervensi terhadap keberadaan pasar, untuk mencegah distorsi dan inefisiensi. Dengan demikian, secara teori, neoliberalisme mengubah relasi Negara dengan warganegara menjadi produsen dan konsumen. Neoliberalisme versus Demokrasi Bagi para penganut neoliberalisme, demokrasi dianggap sebuah hambatan bahkan ancaman. Para neolib tersebut menganggap demokrasi mampu mengacam keberlangsungan pasar bebassempurna. Keberadaan demokrasi dikhawatirkan memberikan keleluasaan pemerintah dan aktor lain di luar pasar untuk melakukan distorsi sehingga mengancam hak-hak dan kebebasan individu. Dalam pandangan neoliberal, demokrasi memberikan ruang yang lebih bagi governance untuk mengintervensi melalui peraturan-peraturan yang tidak berpihak pada individu (swasta). Di samping itu, keberadaan demokrasi dianggap sebagai barang yang mahal. Demokrasi hanya mungkin ada ketika keberadaan kelas menengah yang sudah sangat kuat untuk menciptakan stabilitas politik. Sedangkan keberadaan neoliberalisme harus disokong oleh para elit bisnis dan ahli dalam pemerintahan. Mereka lebih menyukai pola-pola yang lebih teknokrasi melalui proses peradilan daripada melalui mekanisme demokrasi melalui saluran parlemen yang cenderung berbelit-belit dan tidak efisien. Praktik Neoliberalisme Praktik neoliberalisme mengacu pada dua arena. Pertama, negara sebagai arena mengharuskan menciptakan kondisi yang stabil baik dalam ekonomi, sosial dan politik. Selain itu negara juga mewajibkan untuk menciptakan iklim investasi melalui deregulasi. Selain itu, negara juga harus memberikan kebebasan untuk melakukan privatisasi bagi setiap pengusaha yang akan berinvestasi.

Kemudian yang kedua, negara harus memperhatikan akumulasi keuntungan yang diperoleh dari praktik kebijakan yang berpihak pada neoliberalisme. Jika kebijakan neoliberalisme menguntungkan untuk negara dan secara khusus masyarakat maka, negara akan memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk melakukan kebijakan tersebut. Namun demikian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara yang bersadar pada logika neoliberalisme dalam prakteknya cenderung merugikan dalam masyakat. Sudah sangat jelas bahwa, kebijakan-kebijakan yang berasal dari paham neoliberalisme lebih memimak masyarakat kelas atas atau para elit-elit saja. Sendangkan masyarakat yang menengah kebawah dituntut untuk meenggunakan barang-barang ‘nomor dua’ atau bahkan barang ‘sisa’ karena ketidakterjangkuan masyarakat terhadap produk dari produsen. Neoliberalisme Menghimpit Buruh Keberadaan para pengusaha, perusahaan, korporasi dan para pendukung gagasan neoliberalisme sangat menekan keberadaan buruh. Buruh yang notabene merupakan faktor yang sangat berperan bagi keberlanjutan perusahaan malah ditekan sedemikian rupa melalui mekanisme pengupahan yang tidak adil. Akibatnya banyak memunculkan resistensi buruh terhadap keberadaan korporasi, maupun perusahaan. Ditambah lagi penggunaan mekanisme outsourcing yang sangat merugikan buruh. Dari rangkaian pemahaman mengenai neoliberalisme di atas, kita diajak untuk menangkap relasi yang terjadi akibat dari implementasi kebijakan-kebijakan yang cenderung memihak pada kaum-kaum neoliberal. Dengan memahami logika neoliberal kita mampu, mengurai bahwa hubungan yang tercipta antara kelas buruh dengan kaum pengusaha dan Negara memiliki dinamika tersendiri. Dinamika yang terjadi dari ketiga aktor tersebut tentu memiliki aktor yang determinan. Aktor tersebut tentu saja, adalah para pengusaha dan pemodal. Dari uraian neoliberal diatas, keberadaan Negara yang kuat justru sangat menganggu mekanisme pasar sempurna yang bebas tersebut. Fungsi-fungsi Negara dikebiri. Dan regulasi yang tercipta dari Negara hanya mampu mengakomodir segelintir orang saja, dalam hal ini para pengusaha. Dengan demikian, keberadaan Negara diperuntukan untuk melindungi kaum pemodal bukan masysarakat secara keseluruhan. Negara hanya menjadi pelayan kaum neoliberal, melalui kebijakannya yang berpihak. Dari sedikit uraian mengnai neoliberalisme, kita jadi tahu bahwa, kebijakan-kebijakan yang cenderung mengarah terhadap neoliberal tidak saja merugikan kaum buruh, tetapi rakyat secara keseluruhan. Konsep warga Negara atau rakyat, berubah menjadi produsen dan konsumen. Hubungan jual-beli menjadi pola utama dalam mengelola Negara. Semua sektor, dikuasai oleh korporasi dan pengusaha, sehingga semua produk harus mengacu pada

mekanisme pasar. Dengan demikian, semua kebutuhan baik yang tersier bahkan yang dasar harus membeli dari pasar. [Dias Prasongko]

Reference Baswir, Revrisond. 2009. Bahaya Neoliberalisme. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Harvey, David. 2007. A Brief History of Neoliberalism. New York : Oxford University Press Inc. Wibowo, Ignatius. 2009. Neolibealisme dan Warganegara. Sebuah tulisan opini di Indopregress.com

Gagasan neoliberalisme yang cenderung lebih menekankan kepada efisiensi dan efektifitas mengakibatkan

terhadap paham tersebut keberlangsungan pasar be. Keberadaan demomkrasi sebagai ruang Neoliberalisme adalah paham baru atau penyempurnaan dari spirit-spirit ekonomi pasar liberalisme. Dalam teori ekonomi politik, neoliberalisme merupakan paham yang menganut bahwa keberadaan manusia akan sangat bisa menjadi sangat menguntungkan atau bermanfaat manakala kebebasan individu untuk melaksanakan...