Metode Analisa Kualitatif PDF

Preview

Summary

Metode Analisa ANALISIS KUALITATIF Perencanaan 2 BAB I PENDAHULUAN Dalam suatu penelitian, tidak semua data yang diperoleh merupakan data angka diukur (data kuantitatif) melinkan terdapaat pula data yang bukan angka. Data ini berbentuk Data ini berbentuk data kualitatif, seperti puas, rusak, gagal, ...

Description

Accelerat ing t he world's research.

Metode Analisa Kualitatif istiq dn

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN Borut o HD

PENGELOLAAN ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN DI KOTA MALANG sriana lest ari Evaluasi Penerapan Pendekat an Part isipat if Dalam Pelaksanaan Musrenbang Dalam Penyusunan Ang… Eko BS

Metode Analisa Perencanaan 2

ANALISIS KUALITATIF

BAB I PENDAHULUAN Dalam suatu penelitian, tidak semua data yang diperoleh merupakan data angka diukur (data kuantitatif) melinkan terdapaat pula data yang bukan angka. Data ini berbentuk Data ini berbentuk data kualitatif, seperti puas, rusak, gagal, berhasil dan berprestasi. Data kualitatif merupakan data hasil observasi yang diperoleh dari hasil pengukuran ordinal dan nominal. Variabel nominal menunjukkan data tanpa peringkat (Silalahi, U. 2009) Oleh karena itu, dibutuhkan analisis untuk data-data yag bukan angka, yang sering disebut analisis kualitatif. Analisis Data Kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982) dalam Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari responden yang diamati. Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Silalahi, U (2009) kegiatan analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti ketiga tahapan tersebut sebagai sesuatu yang merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1

Metode Analisa Perencanaan 2

ANALISIS KUALITATIF

BAB II REVIEW JURNAL ANALISA KUALITATIF

2.1

Analisis Perencanaan Partisipatif (Studi Kasus di Kecamatan Pemalang,

Kabupaten Pemalang). Peneliti mengambil penelitian ini dilatarbelakangi Kabupaten Pemalang, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dari kelengkapan 5 (lima) dokumen perencanaan yang harus tersedia ada satu yang belum ada yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan baru berbentuk Raperda, berarti tanpa adanya salah satu dokumen, perencanaan di kabupaten tetap bisa berjalan, padahal sesuai Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah sebagai pedoman dokumen perencanaan dibawahnya khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sedangkan Rencana jangka panjang daerah sangat penting bagi suatu daerah berkaitan dengan rasa aman dan kepastian pihak swasta menamkan investasinya yang pada akhirnya akan medorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perspektif dan partisipasif. Pendekatan perspektif dilakukan dengan cara pemerintah daerah menyusun rencana program pembangunan yang dianggap sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan stakeholders dalam perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musyawarah

Perencanaan

pembangunan

(Musrenbang).

Sedangkan

pendekatan

partisipatif melalui musrenbang hanya retorika saja Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh kebijakan kepala daerah, hasil reses DPRD dan program SKPD. Kondisi ini berakibat timbulnya akumulasi kekecewaan di tingkat desa dan kecamatan yang sudah memenuhi kewajiban membuat rencana tapi realisasinya sangat minimdengan realisasi yang minim.

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2

Metode Analisa Perencanaan 2

ANALISIS KUALITATIF

Keterlibatan stakeholders dalam memberikan aspirasi dan kebutuhan merupakan faktor sangat menetukan dalam menentukan keluaran hasil musrenbang. Berdasarkan Pengamatan penulis dan melihat daftar hadir musrenbang, kegiatan ini diikuti oleh Anggota DPRD, Muspika Pemalang, Kepala Dinas tingkat kecamatan Pemalang, Kepala Desa/kelurahan Ketua LPMD, Ketua Tim Penggerak PKK dan Tokoh Masyarakat. Sedangkan dari organisasi kepentingan seperti LSM atau organisasi privat tidak masuk dalam peserta Musrenbang. Jadi jelas dengan tidak semua keterwakilan stakeholders dan rendahnya kontribusi peserta baik dalam memberikan aspirasi, serta tidak adanya diskusi atau negoisasi antar stakeholders sangat berpengaruh dalam menentukan hasil atau keluaran Musrenbang.

Rumusan dari penelitian ini adalah: 1. Belum optimalnya proses perencanaan partisipatif di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang

2. Tidak terwakilinya seluruh stakeholder dalam perencanaan partispatif di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Sedangkan pendekatannya dengan studi kasus. Studi kasus merupakan tipe dalam penelitiaan yang penelaahanya pada satu kasus dilakukan dengan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komperhensif (Faizal,1999:20). Tahapan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Pengumpulan data merupakan kegiatan untuk memperoleh data yang akurat

dan relevan terhadap masalah penelitian. Data di peroleh melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. 2. Reduksi data merupakan proses seleksi, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrasian dan transformasi data ”kasar” yang muncul di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa, hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3

Metode Analisa Perencanaan 2

ANALISIS KUALITATIF

3. Sajian

data

merupakan

sekumpulan

informasi

yang

Memberikan

kemungkinan adanya penerikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat sajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan yang memungkinkan untuk menganalisis dan mengambil tindakan lain berdasarkan pemahaman. 4. Penarikan kesimpulan hal ini dilakukan sejak mulai pengumpulan data,

dengan penanganan secara longgar, tetap terbuka dan skeptis. Tidak ada kesimpulan akhir sampai proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan diverifikasi adalah yang berupa suatu penggolongan sebagai pikiran kedua yang timbul melintas peneliti pada waktu menulis, verifikasi yang dapat dilakukan dengan jauh lebih teliti seperti berdiskusi atau saling memeriksa teman Hasil dari penelitian ini sebagai berikut: 1. Keterlibatan masyarakat Kecamatan Pemalang dalam mengetahui, menggali, dan mengumpulkan informasi serta mengenali seksama masalah yang bersifat lokal sudah di mulai dari tingkat RT dan RW sampai dengan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pemalang. 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Perencanaan Partispatif di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. 3. Implikasi Model Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang berdasarkan Surat Edaran Bupati Pemalang Nomor : 050/143/Bpp Tanggal 14 Januari 2009.

a. Keterlibatan masyarakat Kecamatan Pemalang dalam proses perencanaan partisipatif hanya pada tahap penyelidikan dan perumusan masalah sedangkan tahap identifikasi daya dukung, menetapkan langkah-langkah rinci dan merangcang anggaran tidak disertakan.

b. Hasil dari proses perencanaan partisipatif berbentuk usulan kegiatan saja 4. Rancangan Model Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

4

Metode Analisa Perencanaan 2

ANALISIS KUALITATIF

a. Keterlibatan semua unsur stakeholder di Kecamatan Pemalang dalam proses Perencanaan partisipatif mulai dari tahap penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, perumusan tujuan, menetapkan langkah-langkah rinci sampai dengan merancang anggaran. b. Hasil dari perencanaan partisipatif berupa perencanaan program atau kegiatan. Masyarakat Kecamatan Pemalang dilibatkan pada tahap identifikasi daya dukung, menetapkan langkah-langkah rinci dan merancang anggaran. c. Dengan masih rendahnya kualitas SDM hendaknya masyarakat didampingi oleh fasilitator dalam setiap tahapan proses perencanaan partisipatif di Kecamatan Pemalang.

2.2

Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pendekatan Sistem

Lunak (Soft System)” (Studi Pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang) Perencanaan dan pembangunan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena pembangunan membutuhkan perencanaan dan perencanaan harus mewujud dalam pembangunan, mulai dari pemerintahan pusat sampai pada tingkat pemerintahan daerah. Dalam struktur pemerintahan pusat dikenal dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan dalam struktur pemerintahan daerah pada umumnya disebut dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam melakukan pembangunan tentu melalui beberapa proses perencanaan pembangunan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sampai pada Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Pola pikir dalam penyusunan RKPD masih menggunakan cara pandang lama misalnya cenderung liniear. Kualitas RKPD di Kota Malang sendiri bisa dikatakan belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat karena belum mengangkat isu-isu

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

5

Metode Analisa Perencanaan 2

ANALISIS KUALITATIF

strategis dari masyarakat Kota Malang sehingga tidak dapat menentukan alur perencanaan yang jelas dan tepat. Untuk meningkatkan kualitas RKPD di Kota Malang, dapat dilakukan suatu penelitian dengan menggunakan soft system methodology. Soft system methodology adalah proses untuk mengidentifikasi, merumuskan akar permasalahan dan pemecahannya, menemukan dan mempertemukan pendapat para pihak yang terlibat seperti pelaksana, pengambil keputusan, pengguna, dan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan pandangan umum masyarakat/politik/sosial budaya. Metodologi penelitian yang dapat digunakan pada penelitian tersebut yaitu kualitatif

yang diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena

perencanaan pembangunan dalam tiga dimensi permasalahan. Pertama, proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada Pemerintah Daerah Kota Malang. Kedua, peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Ketiga, setelah hal tersebut dilakukan kemudian proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dianalisis dengan pendekatan soft system methodology. Berdasarkan rumusan-rumusan masalah tersebut, maka fokus untuk penelitian tersebut adalah: a. Proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada Pemerintah Kota Malang adalah meliputi sebagai berikut. 1. Persiapan penyusunan RKPD 2. Penyusunan rancangan awal RKPD 3. Penyusunan rancangan RKPD 4. Pelaksanaan musrenbang RKPD 5. Perumusan rancangan akhir RKPD 6. Penetapan RKPD 7. Dokumen RKPD b. Peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang terkait dengan

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

6

Metode Analisa Perencanaan 2

ANALISIS KUALITATIF

peran SKPD dalam musrenbang kecamatan, musrenbang kota, serta peran SKPD yang paling menonjol adalah pada pembahasan forum SKPD. c. Analisis penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Malang dengan menggunakan pendekatan 7 tahapan soft system methodology, yaitu: 1. Mengenali situasi permasalahan 2. Mengungkapkan situasi permasalahan 3. Pembuatan definisi sistem permasalahan 4. Membangun model konseptual 5. Perbandingan antara model konseptual dengan situasi permasalahan 6. Perubahan model yang diinginkan 7. Tindakan perbaikan

2.3

Studi Analisis Isi Pemberitaan Media Massa Tentang Lingkungan

Hidup Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kabupaten Bangka Komunikasi lingkungan selain sebagai suatu konsep, jarang

masih

sangat

diangkat ke permukaan untuk di wacanakan, setidaknya komunikasi

lingkungan telah hadir tanpa disadari. Pers sesuai dengan fungsinya mungkin memiliki karakteristiknya sendiri ketika menjalankan perannya. Pada konteks ini lebih tepat sebagai fungsi kontrol dan fungsi informasi, sekaligus sarana untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan (policy demands) bagi masyarakat umum ataupun kelompok masyarakat, dalam rangka kesertaannya menjalankan peran pengelolaan lingkungan. Sebagaimana pers, masyarakat dalam segala manifestasinya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), para cerdik pandai, maupun masyarakat umumnya, dapat menyampaikan gagasannya sebagai wujud peran sertanya dalam pengelolaan lingkungan. Peran pers atau media massa, yang dalam hal ini sebagai bagian dari Civil Society tentunya sangat penting dalam kerangka pengelolaan lingkungan. Substansi dari hal ini telah sangat jelas diatur di JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

7

Metode Analisa Perencanaan 2

ANALISIS KUALITATIF

dalam Undang-undang

Nomor

40 Tahun

1999 tentang

Pers maupun

Undang- undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keterkaitan

antara

media

massa

dan

kebijakan

pengelolaan

lingkungan, dapat pula ditinjau dari konsep good governance, karena pada hakekatnya, prinsip good governance mempersyaratkan adanya partisipasi dan transparansi, yang menjadi kunci penting dalam keterlibatan stakeholders terutama berkaitan urusan kepemerintahan, utamanya yang menyangkut public Policy. Sayangnya kenyataan di lapangan menunjukkan stakeholders belumlah optimal dalam menjalankan perannya sesuai tuntutan di atas, namun dapat dipahami apa yang dipersyaratkan ICEL tersebut hingga saat ini kondisinya memang belum memungkinkan. Hadi, (2002) mensinyalir belum adanya sinergi yang baik antara pihak yang berkepentingan. Ia menyebutkan tidak ada sinergi diantara masyarakat sipil dalam mengontrol kebijakan pembangunan, semuanya berjalan sendiri-sendiri dan terkesan parsial. Pemanfaatan media massa sebagai saluran dalam menyampaikan aspirasi tadi merupakan salah satu cara untuk membentuk opini publik sehingga dapat direspon oleh Pengambil Kebijakan. Di Propinsi Bangka Belitung sejak kehadiran pers, isu-isu dan persoalan lingkungan pun tak luput dari perhatian media. Persoalan lingkungan

khas

daerah sudah menjadi bagian dari pemberitaan surat kabar lokal. Namun demikian belum diketahui secara pasti seperti apa karakteristik pemberitaan yang disajikan oleh surat kabar lokal tersebut dan bagaimana pula pengambil kebijakan menyikapi persoalan-persoalan lingkungan yang ditulis oleh surat kabar tersebut. Dalam

perspektif

komunikasi,

pertautan

media

dalam

ranah kebijakan publik dapat dilihat menggunakan pendekatan analisis isi media. Melalui

analisis

isi media,

akan dapat

dipahami

seperti

apa

sebetulnya pers memandang isu dan permasalahan lingkungan dan bagaimana pula pers menjalankan fungsi-fungsinya, terlebih dalam konteks kebijakan pengelolaan lingkungan. Beberapa penelitian pernah dilakukan berkenaan dengan pemanfaatan JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

8

Metode Analisa Perencanaan 2

ANALISIS KUALITATIF

media massa, khususnya surat kabar dalam menginformasikan isu lingkungan. Salah satunya apa yang dilakukan oleh Sekretariat Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia (SKEPHI) dalam studi analisis isinya pada tahun 1995. Hasil studi tersebut menjelaskan bahwa hampir semua surat kabar besar lokal dan nasional menyediakan ruang untuk berbagai pemberitaan lingkungan. Dua surat kabar yang menjadi media penyebar utama isu-isu lingkungan adalah Kompas dan Media Indonesia. Studi analisis isi lainnya pernah dilakukan oleh Nuryadi (2003). Dalam studinya tersebut, Nuryadi lebih melihat pada karakteristik tiga surat kabar ibukota yakni, Kompas, Koran Tempo, dan Sinar Harapan dalam menyajikan informasi lingkungan hidup. Sampai saat ini belum ada penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara pasti bagaimana pemberitaan lingkungan yang dilakukan media massa khususnya surat kabar implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi peneliti untuk melakukan suatu studi analisis isi mengenai pemberitaan lingkungan yang dilakukan surat kabar lokal di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung kemudian implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan khususnya di Kabupaten Bangka. Secara

konsepsional

aspek

komunikasi

dan

aspek

kebijakan

memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Dalam tataran empiris hubungan tersebut tercermin pada persepsi masyarakat ketika merespon isu dan permasalahan lingkungan. Media massa sebagai institusi sosial memiliki kontribusi terhadap hal tersebut. Banyak berita tentang isu dan masalah kebijakan lingkungan yang sensitif di Indonesia, khususnya terkait dengan bidang pertambangan yang selalu menarik perhatian publik. Studi ini hendak melihat interelasi

komunikasi

lingkungan

dengan kebijakan pengelolaan

lingkungan di Kabupaten Bangka. Tujuan penelitian dengan tipe kualitatif ini hendak menganalisis isi surat kabar dan mengetahui implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bangka. Ruang lingkup studi ini JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

mencakup pemberitaan

9

Metode Analisa Perencanaan 2

ANALISIS KUALITATIF

lingkungan di surat kabar Bangka Pos, Babel Pos dan Rakyat Pos periode 1 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005. Metode analisis isi dipadukan dengan teknik wawancara mendalam kepada sumber diterapkan pada penelitian ini. Pengolahan data dilakukan dengan teknik coding manual, coding sheet dan panduan

wawancara.

Analisis

dilakukan dengan

pendekatan

deskriptif

kualitatif dan kuantitatif yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan bar diagram. Hasil wawancara digunakan untuk mempertajam analisis. Berdasarkan intensitas pemberitaan, Bangka Pos paling intensif memuat isu dan masalah lingkungan dibanding Babel Pos dan Rakyat Pos. Ini terlihat dari tingginya frekuensi pemberitaan Bangka Pos (47,86%), sementara itu Babel Pos (32,48%) dan Rakyat Pos (19,66%). Pada dimensi tata letak pe...