Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah PDF

Preview

Summary

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN MODUL AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN SKPD KURSUS KEUANGAN DAERAH KHUSUS PENATAUSAHAAN/AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (KKDK) TAHUN ANGGARAN 2014 Tim Penyusun Modul Andy P. Hamzah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Arief Surya Irawan Un...

Description

Accelerat ing t he world's research.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Burhanudin Yusuf

Related papers Modul Akunt ansi Keuangan Pemda 2014 ilham halik

Akunt ansi Manajemen Rizka Yuliana AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.docx Anang Febri Sulist yono

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

MODUL AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN SKPD

KURSUS KEUANGAN DAERAH KHUSUS PENATAUSAHAAN/AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (KKDK) TAHUN ANGGARAN 2014

Tim Pe nyusun Mo dul

Andy P. Hamzah

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Arief Surya Irawan

Universitas Gadjah Mada

Eko Wisnu

Universitas Indonesia

Dra. Husna Roza

Universitas Andalas

Lilik Purwanti

Universitas Brawijaya

Rahmawati

Universitas HasanuDdin

Lintje Kalangi

Universitas Sam Ratulangi

Didin Solahudin

DJPK, Kementerian Keuangan RI

Agus Solihin

DJPK, Kementerian Keuangan RI

Dian Yulia Sari

DJPK, Kementerian Keuangan RI

Handbook of Local Government Financial Accounting

i

Ka ta Pe ng a nta r

Puji syukur kami panjatkan kepada Sang Pencipta atas perkenanNya, Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik oleh tim penyusun. Modul ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian paket materi pembelajaran yang akan digunakan dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD) Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daerah tahun 2014 bagi pejabat/staf di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), yang penyelenggaraannya merupakan hasil kerjasama antara 7 Center dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Modul dalam paket tersebut dikelompokkan menjadi tiga bagian besar; bagian pertama berisi materi-materi tinjauan pengelolaan keuangan daerah untuk menjelaskan lingkungan akuntansi pemerintah daerah, bagian kedua berisi materi-materi sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, dan bagian ketiga berisi materi akuntansi keuangan pemerintah daerah. Kami berharap, Modul yang telah disusun dengan mempertimbangkan aspek kemudahan untuk dipahami ini, menjadi materi yang bermanfaat bagi peserta Kursus Keuangan Daerah,

terutama dalam meningkatkan kualitas transparansi dan

akuntabilitas keuangan publik. Semoga keseluruhan proses pembelajaran keuangan daerah ini menjadi proses yang berkelanjutan untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Akhirnya, kepada para penulis dan editor Modul ini, kami ucapkan terima kasih tak terhingga dan semoga karya ini akan menjadi bagian amal saudara sekalian. Tak ada gading yang tak retak, tak ada karya yang sempurna, kecuali karya dari Yang Maha Berkarya. Kritik dan saran yang membangun dari peserta kursus, sesama pengajar dan seluruh pembaca Modul sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas Modul. Setiap karya haruslah dipandang sebagai produk dinamis yang selalu punya peluang untuk ditingkatkan mutunya. Wallahu’alam bissawab. Direktur PKD,

Adriansyah NIP 195606071984031001 Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

ii

Da fta r Sing ka ta n

Istilah (Singkatan)

Penjelasan

LO

Laporan Operasional

LRA

Laporan Realisasi Anggaran

LPE

Laporan Perubahan Ekuitas

LPSAL

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih

SAP

Standar Akuntansi Pemerintahan

SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah

SKPKD

Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah

PPKD

Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah

BUD

Bendahara Umum Daerah

ALK

Analisis Laporan Keuangan

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

iii

Da fta r Ta b e l

TABEL 1 PERKEMBANGAN PEMBERIAN OPINI BPK 2006 – 2012……………………………………40 TABEL 2 CONTOH BENTUK AKUN 4 (EMPAT) KOLOM……………………………………………………45 TABEL 3 PERBANDINGAN LAK BERBASIS CTA DENGAN LAK BERBASIS AKRUAL……………158 TABEL 4 FORMAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN……………………………………………163 TABEL 5 PERKEMBANGAN PEMBERIAN OPINI BPK………………………………………………………202

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

iv

Da fta r G a m b a r GAMBAR 1 KETERKAITAN ANTAR LAPORAN KEUANGAN………………………………………………39 GAMBAR 2 ALUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN……………………………………………….54 GAMBAR 3 METODLOGI PEMERIKSAAN ATAS LPKD……………………………………………………192

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

v

Da fta r La m pira n

LAMPIRAN 1 BAGAN ALIR AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN.......................................................... 289 LAMPIRAN 2 BAGAN ALIR AKUNTANSI SKPD (1) ..................................................................................... 290 LAMPIRAN 3 BAGAN ALIR AKUNTANSI SKPD (2) ..................................................................................... 291 LAMPIRAN 4 BAGAN ALIR LAPORAN KEUANGAN SKPD (1) ....................................................................... 292 LAMPIRAN 5 BAGAN ALIR LAPORAN KEUANGAN SKPD (2) ....................................................................... 293 LAMPIRAN 6 BAGAN ALIR AKUNTANSI SKPKD (PPKD) (1) ....................................................................... 294 LAMPIRAN 7 BAGAN ALIR AKUNTANSI SKPKD (PPKD) (2) ....................................................................... 295 LAMPIRAN 8 BAGAN ALIR LAPORAN KEUANGAN PEMDA (2) ...................................................................... 296 LAMPIRAN 9 BAGAN ALIR LAPORAN KEUANGAN PEMDA (2) ...................................................................... 297 LAMPIRAN 10 BAGAN ALIR PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD (1) ............................................ 298 LAMPIRAN 11 BAGAN ALIR PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD (2) ............................................ 299 LAMPIRAN 12 BAGAN ALIR PEMBAHASAN LAPORAN KEUANGAN PEMDA (1) ................................................ 300 LAMPIRAN 13 BAGAN ALIR PEMBAHASAN LAPORAN KEUANGAN PEMDA (2) ................................................ 301 LAMPIRAN 14 ARTIKEL PENYIMPANGAN LAPORAN KEUANGAN PEMDA ........................................................ 302

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

vi

PENDAHULUAN

a.

Abstraksi: Modul Akuntansi Keuangan Pemda dan SKPD ini dapat dikatakan memiliki empat bagian besar dan sifatnya adalah sekuensial, artinya topik-topik yang disampaikan disini diuraikan berdasarkan urutan materi yang harus dikuasai oleh peserta untuk dapat mencapai kompetensi dasar mampu menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Empat bagian besar dari isi Modul ini meliputi pengantar akuntansi pemerintahan, siklus akuntansi pemerintah daerah, prinsip-prinsip akuntansi keuangan daerah, dan proses penyusunan laporan keuangan daerah. Dalam materi konsep dasar akuntansi keuangan daerah ditekankan pada pemahaman persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah dan aturan debit-kredit serta analisis transaksi dan pencatatan transaksi. Hal ini sangat penting dan memberikan landasan pemahaman untuk dapat memahami materi selanjutnya. Setelah memahami pengantar akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi, materi berikutnya adalah peseta dikenalkan dengan prinsip dasar/kebijakan akuntansi keuangan daerah yang meliputi item-item pos laporan keuangan pemerintah daerah. Pengenalan prinsip/kebijakan akuntansi keuangan daerah diuraikan dalam 5 aspek/atribut yaitu definisi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan. Setelah pemahaman atas pengantar akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi dan prinsip/kebijakan akuntansi pemerintah daerah, kemudian dilanjutkan dengan proses penyusunan laporan keuangan daerah (SKPD, PPKD dan Konsolidasi), meliputi langkah analisis dan pencatatan transaksi, pencatatan penyesuaian akhir tahun , posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, dan berakhir dengan penyusunan laporan keuangan. Yang perlu diingat dan disampaikan kepada peserta adalah bahwa teknik untuk mencatat transaksi menggunakan teknik double entry sesuai Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Selain berisi materi, Modul ini juga dilengkapi dengan lembar kerja peserta (LKP) per topik yang harus diisi oleh setiap peserta guna memperoleh sekaligus mengecek/membuktikan bahwa pemahaman atas materi di setiap topik telah diperoleh. Dengan pola penyajian materi dengan disertai lembar kerja peserta tersebut diharapkan peserta dapat mempraktekkan secara komprehensif proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

vii

b.

Tujuan pelatihan Setelah mempelajari Modul ini peserta pelatihan diharapkan mampu menyusun laporan keuangan pemerintah daerah meliputi laporan keuangan SKPD, laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan konsolidasian (laporan keuangan pemerintah daerah).

c.

Peserta pelatihan Persyaratan peserta untuk mengikuti pelatihan Modul akuntansi keuangan daerah ini: 1. Pegawai/calon pegawai Pemerintah daerah yang menangani akuntansi keuangan daerah atau akan diproyeksikan menangani akuntansi keuangan daerah. 2. Latar belakang pendidikan SMA/D3/S1 semua jurusan

d.

Materi Pelatihan Topik-topik yang disajikan dalam Modul ini yaitu: Topik I : Pengantar Akuntansi Pemerintahan Topik II : Siklus Akuntansi Keuangan Daerah Topik III : Akuntansi Keuangan Daerah Topik IV : Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Topik V : Penyusunan Laporan Keuangan PPKD Topik VI : Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (Konsolidasian) Topik VII : Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Topik VIII : Reviu dan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

e.

Metode Pelatihan Metode dan pendekatan pembelajaran yang diterapkan dalam mencapai kompetensi dasar materi ini adalah metode partisipatif dengan pendekatan pembelajaran andragogi (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada golden rule yaitu 10-60-40 dimana 10% (pengantar pelatihan/introduction), 60% (praktek/aktifitas) dan 30% (integrasi antara teori dan praktek). Dalam proses pembelajaran, dijelaskan mengenai materi dan proses penyusunan laporan keuangan dengan mempraktekkannya/mengerjakannya dalam lembar kerja peserta di bagian akhir Modul ini bersama pengajar. Prinsip yang harus dipegang adalah bahwa semua mengerjakan sama-sama baik tiap-tiap peserta maupun pengajar, dan dicocokkan dan ketemu hasil yang sama. Sehingga dengan demikian setiap peserta mampu menunjukkan/memberikan bukti pemahaman setiap topik materi yang sudah dipelajari.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

viii

f.

Perlengkapan dan Fasilitas Pelatihan Perlengkapan/Media Pembelajaran yang harus disiapkan untuk menyukseskan proses pembelajaran materi ini yaitu: 1. LCD Proyektor 2. Kabel Roll (dengan jumlah colokan sebanyak jumlah peserta) 3. Laptop setiap Peserta 4. Whiteboard 5. Spidol 6. Penghapus 7. Lakban Kertas (untuk Pengenal Peserta) 8. Kalkulator untuk setiap peserta

g.

Evaluasi Pelatihan Evaluasi yang dilakukan meliputi 3 hal yaitu: 1. Evaluasi terhadap peserta meliputi:  Kehadiran: o Minimum kehadiran peserta untuk dapat mengikuti ujian adalah 80% dari total hari pelatihan.  Partisipasi di kelas o Fasilitator memberikan penilaian atas keaktifan peserta dalam presentasi, diskusi dan mengerjakan soal.  Ujian o Dilakukan dengan memberikan soal ujian proses penyusunan laporan keuangan SKPD di akhir pertemuan. o Nilai akhir meliputi nilai ujian, nilai partisipasi dan nilai kehadiran dengan bobot masing-masing 60%, 30% dan 10%. o Peserta yang dinyatakan tidak lulus akan diberikan sertifikat telah mengikuti pelatihan. 2. Evaluasi terhadap fasilitator  Dilakukan untuk setiap fasilitator per topik yang disampaikan.  Meliputi aspek penilaian: kompetensi, teknik presentasi dan komunikasi, serta sikap dan perilaku 3. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan  Dilaksanakan 2 kali yaitu di tengah waktu pelatihan dan di akhir pelatihan.  Meliputi aspek penilaian: sarana dan prasarana, konsumsi , dan pelayanan panitia.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

ix

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR …………………………………………………………………..……………………………..…………. ii DAFTAR SINGKATAN ………………………………………………………………….……………………………..……….. iii DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………………………………………………….... iv DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………………….……………………………………….… v DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................................... VI PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………………………………………….….. vii DAFTAR ISI ..................................................................................................................................X BAB I PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN ..................................................................... 14 A. B. C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. E. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F. A. 1. 2. 3.

REFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN ....................................................................... 15 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN ........................................................................... 17 KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.................................................................. 18 Pengertian Akuntansi Pemerintahan ............................................................................. 18 Lingkungan Akuntansi Pemerintahan ............................................................................ 18 Peranan Laporan Keuangan .......................................................................................... 18 Tujuan Pelaporan Keuangan.......................................................................................... 19 Pengguna dan Kebutuhan Informasi ............................................................................. 20 Entitas Akuntansi dan Pelaporan................................................................................... 21 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan .................................................................... 21 PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN ......................................................... 22 Basis akuntansi; ............................................................................................................ 23 Prinsip Nilai Historis; ..................................................................................................... 23 Prinsip Realisasi; ........................................................................................................... 23 Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form) ..................... 24 Prinsip Periodisitas ........................................................................................................ 24 Prinsip Konsistensi......................................................................................................... 24 Prinsip Pengungkapan Lengkap ................................................................................... 24 Prinsip Penyajian Wajar................................................................................................ 24 JENIS DAN BENTUK LAPORAN KEUANGAN ....................................................................... 25 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ................................................................................. 25 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)....................................................... 27 Laporan Operasional (LO) .............................................................................................. 28 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) .................................................................................. 29 Neraca............................................................................................................................ 30 Laporan Arus Kas (LAK) .................................................................................................. 32 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ....................................................................... 35 KETERKAITAN ANTAR LAPORAN KEUANGAN ................................................................... 36 PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI DAN PENCATATAN TRANSAKSI ................................... 40 Persamaan Dasar Akuntansi .......................................................................................... 40 Aturan Debit dan Kredit ................................................................................................. 41 Pencatatan Dengan Akun .............................................................................................. 42

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

x

B. A. 1. 2. B. 1. 2. 3. C. 1. 2. D. 1. 2. 3. E. 1. 2. F. 1. 2. 3.

SIKLUS AKUNTANSI ............................................................................................................ 50 AKUNTANSI PENDAPATAN DAN PIUTANG ........................................................................ 64 Akuntansi Pendapatan ................................................................................................. 64 Akuntansi Piutang ......................................................................................................... 66 AKUNTANSI BELANJA BARANG DAN JASA, BEBAN DAN PERSEDIAAN ............................. 67 Akuntansi Belanja Barang dan Jasa ............................................................................. 67 Akuntansi Beban ........................................................................................................... 68 Akuntansi Persediaan ................................................................................................... 70 AKUNTANSI BELANJA MODAL DAN ASET TETAP ............................................................... 71 Akuntansi Belanja Modal ............................................................................................. 71 Akuntansi Aset Tetap .................................................................................................... 71 AKUNTANSI PEMBIAYAAN, INVESTASI DAN KEWAJIBAN ................................................. 74 Akuntansi Pembiayaan ................................................................................................. 74 Akuntansi Investasi ....................................................................................................... 75 Akuntansi Kewajiban .................................................................................................... 76 AKUNTANSI DANA CADANGAN DAN TRANSAKSI NON ANGGARAN ................................ 77 Akuntansi Dana Cadangan ........................................................................................... 77 Akuntansi Transaksi Non Anggaran ............................................................................. 77 AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, JURNAL PENYESUAIAN DAN JURNAL PENUTUP ....... 78 Akuntansi Koreksi Kesalahan ....................................................................................... 78 Jurnal Penyesuaian ....................................................................................................... 81 Jurnal Penutup .............................................................................................................. 82

BAB IV PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD .................................................................. 83 A. B. C.

SISTEM AKUNTANSI SKPD ...................................................................................