NEGARA DALAM PEMIKIRAN JOHN LOCKE PDF

Preview

Summary

NEGARA DALAM PEMIKIRAN JOHN LOCKE I. Latar Belakang Kehidupan John locke lahir pada 29 Agustus 1632 di Wrington, sebuah desa di Somerset Utara Inggris. Ia berasal dari keluarga menengah, ayahnya adalah seorang pengacara yang berpihak pada parlemen dan hal itupun diturunkannya pada Locke. John Locke ...

Description

NEGARA DALAM PEMIKIRAN JOHN LOCKE I. Latar Belakang Kehidupan John locke lahir pada 29 Agustus 1632 di Wrington, sebuah desa di Somerset Utara Inggris. Ia berasal dari keluarga menengah, ayahnya adalah seorang pengacara yang berpihak pada parlemen dan hal itupun diturunkannya pada Locke. John Locke mengawali masa pendidikannya di Westminster pada tahun 1647, dan setelah itu karena mendapat beasiswa dia akhirnya sekolah di sekolah Gereja Kristus (Christ Church), Oxfort dan mendapat gelar S2. Disana ia sangat menggemari filosofis dan alergis terhadap filsafat skolastik, dan juga sedikit sekali meminati karya-karya klasik.1 John Lock adalah seorang penggemar sastra dan medis, melalui hal ini jugalah ia mulai mengenal filsafat alams serta filsafat mekanis yang membawanya bertemu dengan Robert Boyle yang banyak memberikan pengaruh bagi Locke. Selain membaca karya Robert Boyle, Locke juga rajin membaca karya Descartes. Minat Locke juga terlihat dalam bidang politik. Hal ini terlihat dengan tiga karyanya yang dibuat berdasarkan gejolak politik yang sedang terjadi di Inggris pada waktu itu. John Locke memulai kariernya dengan menjadi dosen pada tahun 1661 di sekolah Gereja Kristus tempat ia dulunya menimba ilmu. Di sana ia mengajar bahasa Yunani dan Latin. Kemudian pada tahun 1664 ia diangkat menjadi petugas sensor filsafat moral. Hingga sampai tahun 1684 John Locke telah menerbitkan bukunya yang berjudul “Dua Tulisan tentang Pemerintahan” serta buku yang berjudul “Essay tentang Pemahaman Manusia”. Locke juga menulis karya lain yang berjudul “Surat Perihal Toleransi” yang berisi tentang toleransi agama. II. Negara John Locke terkenal dengan teori Pembatasan Kekuasaan Negara. Menurut Locke Pembatasan Negara dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu: Cara pertama adalah dengan membentuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang ditentukan oleh parlemen berdasarkan prinsip mayoritas. Cara kedua adalah adanya pembagian kekuasaan dalam tiga unsur atau lebih

1

Filasafat modern, Budi Hardiman hal.74

dikenal dengan sebutan Trias Politika yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan legislatif, eksekutif, dan federatif. John Locke berusaha menggabungkan teori empirisme seperti yang diajarkan Bacon dan Hobbes dengan ajaran rasionalisme Descrates. Penggabungan ini menggabungkan empirisme. Ia menentang teori rasionalisme yang mengenai idea-idea dan asas-asas pertama yang dipandang sebagai bawaan manusia.

John Locke menganggap bahwa keadaan alamiah adalah yang mendahului ekstitensi negara. Persekutuan negara yang ada masa kini adalah hasil suatu perjanjian bersama. Dalam keadaan alamiah yang semula sudah ada peraturan hukum. Zaman alamiah bukanlah zaman anarki bukan zaman perang total seperti yang diajarkan Hobbes. Pada zaman alamiah itu orang ditahlukkan juga kepada hukum akal yang mengajar orang untuk tidak merugikan orang lain, baik dalam hidupnya maupun dalam kesehatan, kemerdekaan maupun dalam hal harta miliknya. Pada waktu itu tiap orang berhak untuk mendapatkan hak miliknya sendiri. Diakuinya bahwa harta benda dunia adalah milik bersama. Hal ini disebabkan karena Allah telah menciptakan semua itu bagi kepentingan semua orang. Oleh karena itu tidaklah bertentangan dengan kehendak Allah jikalau tiap orang memiliki miliknya sendiri.

John Locke memiliki beberapa pandangan tentang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan sebuah Negara (super power) diantaranya ialah: pertama, Negara memiliki hak kuasa atas masyarakat sesuai dengan perjanjian yang telah diseakati bersama. Dalam hala ini Locke melihat bahwa ada basis legitimasi rakyat terhadap masyarakat yang mengakibatkan penguasa harus bertanggungjawab atas kehidupan rakyat. Menurut Locke kekuasaan negara dibentuk untuk melindungi dan menjaga kepemilikan individual. Locke menegaskan bahwa perbedaan kepemilikan sangat ditentukan oleh kerja individu. Individu harus rela menyerahkan sebagian hak-hak alamiahnya kepada pemegang kekuasaan yang dikenal sebagai supremasi power agar pemegang kekuasaan dapat melindungi hak-hak alamiah tiap-tiap individu. Artinya untuk keperluan perlindungan (protection) maka individu/manusia membuat perjanjian sosial.

Oleh karena itu, semua manusia memiliki hak yang sama untuk menggunakan kemampuan mereka. Manusia pada dasarnya adalah baik, maka keadaan alamiah tampak sebagai A State od Peace, Good Will, Mutual Assistance, and Preservation. John Locke memiliki sejumlah prinsip penting mengenai kekuasaan tertinggi (supermasi power). Pertama, kekuasaan negara pada hakikatnya merupakan amanah,yakni kepercayaan warga kepada penguasa yang telah disepakati menjalankan pemerintahan dan kekuasaannya. Locke juga menegaskan bahwa adanya basis legitimasi rakyat terhadap kekuasaan yang dimiliki penguasa membuat penguasa bertanggung jawab kepada rakyat atas kekuasaan yang dipegangnya bukan kepada Tuhan dan kekuasaan tidak ada hubungannya dengan adiduniawi atau transedent namun bersifat dunia prophant. Politik menurut Locke bersifat sekuler. Kedua,karena kekuasaan itu berasal dari rakyat maka daripada itu kekuasaan tidaklah bebas dari pengawasan rakyat. Otoritas yang dimiliki rakyat memberi kepercayaan kepada penguasa untuk mengatur dirinya dan apabila terjadi penguasaan yang berlebihan oleh negara atau penguasa maka akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan rakyat atas penguasa dan negara atau hilangnya hak-hak rakyat itu sendiri. Oleh karena itu Locke secara eksplisit mengakui adanya perlawanan rakyat,bila pemerintah mencampuri kehidupan kepemilikan individu,apabila penguasa berusaha untuk menjadikan kehendaknya sebagai undang-undang tanpa melalui badan legislatif. Usaha semacam ini dinilai Locke sebagai pemberontakan dari atas. Ketiga, hak-hak rakyat meliputi hak hidup,hak memiliki kekayaan,hak bebas beragama dan hak untuk berontak terhadap kekuasaan negara yang Tirani. Oleh karena itu Locke menolak pendapat Sir Rober Filmer mengenai kekuasaan didasarkan kepada warisan seperti yang terdapat pada hubungan kekeluargaan. Filmer berpendapat bahwa kekuasaan memerintah pada awalnya diberikan Tuhan kepada Adam dan Adam menurunkannya kepada ahli warisnya sampai pada ahli waris generasi selanjutnya. Hal ini menegaskan bahwa Filmer mendukung absolutisme raja-raja dalam memerintah. Hak dan kekuasaan raja menurut Filmer sama dengan hak dan kekuasaan ayah kepada nak-anaknya. Tabiat alam menurut Filmer menentukan bahwa anak-anak tidak akan pernah bebas dari kekuasaan si ayah walau si ank sudah dewasa. Namun Locke membantah ini. Menurutnya Adam hanya mungkin memiliki putra mahkota kalaupun kekuasaannya itu bersifat turun temurun namun siapakah “putra mahkota” itu? Tidak ada seorang pun yang tahu apalagi

putra mahkota atau ahli waris pada zaman Locke. Kekuasaan ayah bersifat sementara,tidak terus menerus dan juga terbatas. Kekuasaan ini tidak sampai pada masalah hidup dan mati si anak dan harta benda anak. Locke menegaskan bahwa harta benda si anak berada dibawah kekuasaannya sendiri. Benar orang tua dalam melakukan kewajibannya memiliki kekuasaan untuk melecuti dan memarahinya namun Locke berpendapat bahwa hal tersebut diiringi oleh rasa kasih sayang yang memang merupakan fitrah kejadian manusia terhadap anak. Melecut atau memarahi adalah batas yang diperlukan,bukan demi kekuasaan itu sendiri. Dalam konstitusinya,Locke membagi 3 kekuasaan negara yaitu eksekutif,legislatif dan federatif. Hal ini menurut Locke untuk mencegah timbulnya Tiran yang berkuasa dalam pemerintahan yang sangat Otoriter. Menurut Locke kekuasaan tunggal haruslah dihindari dalam menjalankan pemerintahan. Dalam pembagiannya eksekutif merupakan kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Apabila eksekutif menyalahgunkan kedudukannya maka artinya sama saja dengan menyatakan perang terhadap rakyat dan rakyat berhak menyingkirkan eksekutif dengan kekerasan. Legislatif merupakan lembaga perumus undang-undang serta peraturan-peraturan hukum fundamental negara. Kekuasaan legislatif tidak dapat dialihkan kepada lembaga manapun atau kepada siapapun sebab legislatif merupakan manisfetasi pendelegasian rakyat kepada negara. Hukum yang mengontrol legislatif adalah hukum kodrat,hukum yang diciptakan Tuhan untuk kebaikan/kebajikan seluruh rakyat. Legislatif tidak diperkenankan membuat undangundang yang menghilangkan kebebasan,menlanggar hak-hak individu termasuk menetapkan pajak tanpa persetujuan rakyat. Secara hiearkis legislatif memiliki kedudukan lebih tinggi daripada eksekutif dan federatif. Kemudian federatif merupakan kekuasaan yang berkaitan dengan hubungan luar negri,menntukan perang,perdamaian,liga dan aliansi anatar negara serta transaksi dengan negara asing. Locke memasukan federatif kedalam eksekutif dengan alasan praktis dan untuk menjaga agar kekuasaan dapat berjalan denga baik maka masing-masing lembaga dijabat oleh orang yang berbeda. Semua itu demi membatasi kekuasaan penguasa/Raja. Sesungguhnya jika kita amati pembagian kekuasaan menurut Locke merupakan konsep Trias Politica yang lahir sebelum masa Montesqiue. Namun trias politica yang dikemukakan Locke belumlah sempurna. Kekuasaan federatif saat ini dianggap satu dengan kekuasaan eksekutif dan lembaga yudikatif belum disebut dalam trias politica Locke. Namun gagasan Locke telah versesuaian dengan politik moderen dimana kekuasaan tidak lagi berada disatu tangan atau satu

lembaga melainkan telah terbentuk suatu pola kekuasaan yang berimbang. Cita-cita Locke yang tertuang dalam konsep konstitusionalnya ini dapat disebut moderated monarchy (Monarki Moderat). Locke sendiri juga membagi negara kedalam 3 bentuk yaitu : Monarki : Bila kekuasaan perundang-undangan diserahkan kepada satu orang saja Aristokrasi :apabila kekuasaan perundang-undangan diserahkan kepada beberapa orang atau kepada suatu dewan. Demokrasi : apabila kekuasaan perundang-undangan diserahkan kepada masyarakat seluruhnya atau rakyat,sedangkan pemerintah hanya melaksanakan keputusan rakyat tadi. Monarki yang dimaksud Locke adalah monarki absolut Locke juga sangat menjunjung tinggi toleransi beragama dalam konsep politiknya. Hal ini mngkin dapat didasari dari kenyataan bahwa Locke hidup disaat pertentangan Agama masih merupakan hal yang sangat biasa. Gagasan toleransi beragama ini dituliskan Locke dalam surat panjangnya saat ia berada di pengasingan di Belanda pada tahun 1685. Surat itu baru diterbitkan pada tahun 1689 saat William of Orange yang juga dikenal sebagai William (Willem) III melakukan kudeta terhadap kekuasaan Raja James II di Inggris melalui revolusi tak berdarah bersama istrinya Ratu Mary II. William III merupakan penganut Protestan dan saat itu pada masa pemerintahannya ia hanya memberikan kebebasan beragama kepada pemeluk Protestan sementara penganut Kristiani lainnya tidak bahkan penganut Katolik ditindas dan didiskriminasi selama 150 tahun. Sebuah ironi yang menggambarkan permusuhan Agama di Inggris semenjak kematian Henry VIII. Bagi Locke yangs angat menjunjung kebebasan dan kemerdekaan berpendapat bahwa manusia sejak lahir sudah diberikan kebebasan atau kemerdekaan dan Tuhan tidak pilih kasih kepada manusia atas dasar Agama,keturunan atau kepemilikan kekayaan. Baginya tujuan hidup manusia adalah menyembah Tuhan. Locke sendiri dalam prinsipnya mengakui bahwa jalan

menuju kebenaran tidaklah monolistik namun pluralistik. Pandangan keagamaan inilah yang oleh locke disebut keadilan yang diajarkan Injil dan sesuai dengan akal sehat. TENTANG NEGARA Pandangan Locke tentang negara terdapat dalam bukunya yang berjudul “Dua Tulisan tentang Pemerintahan” (Two Treatises of Civil Government).Ia menjelaskan pandangannya itu dengan menganalisis tahap-tahap perkembangan masyarakat.Locke membagi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yakni keadaan alamiah(the state of nature), keadaan perang (the state of war), dan negara(commonwealth). Tahap keadaan alamiah adalah tahap dimana manusia memiliki hubungan harmonis, memiliki kebebasan dan kesamaan hak yang sama.Setiap manusia bebas menentukan dirinya dan menggunakan apa yang dimilikinya tanpa terjadi kekacauan karena telah patuh terhadap ketentuan hukum kodrat yang diberikan olehTuhan.Hukum kodrat dari Tuhan menurut Locke adalah larangan untuk merusak dan memusnahkan kehidupan, kebebasan, dan harta milik orang lain. Dengan demikian, Locke menyebut ada hak-hak dasariah yang terikat di dalam kodrat setiap manusia dan merupakan pemberian Allah. Konsep ini serupa dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam masyarakat modern. Tahap kedua adalah Keadaan Perang.Locke menyebutkan bahwa ketika keadaan alamiah telah mengenal hubungan-hubungan sosial maka situasi harmoni mulai berubah. Penyebab utamanya adalah terciptanya uang. Uang dapat membuat manusia lupa akan keadaan alamiah nya dimana mereka hanya mencari nafkah untuk sekedar konsumsi.Dengan adanya uang, manusia berlomba – lomba membuat dirinya kaya. Ketidaksamaan harta kekayaan membuat manusia mengenal status tuan-budak, majikan-pembantu, dan status-status lainnya.Untuk mempertahankan harta miliknya, manusia menjadi iri, saling bermusuhan, dan bersaing.Masing-masing berusaha untuk mempertahankan miliknya sendiri.Keadaan alamiah yang harmonis dan penuh damai tersebut kemudian berubah menjadi permusuhan, kedengkian, kekerasan, dan saling menghancurkan. Situasi seperti ini berpotensi memusnahkan kehidupan manusia jika tidak ada jalan keluar nya. Tahap yang ketiga adalah tahap Terbentuknya Negara. Untuk menciptakan jalan keluar dari keadaan perang sambil menjamin milik pribadi, maka masyarakat sepakat untuk mengadakan “perjanjian asal”. Inilah saat lahirnya negara persemakmuran (commonwealth).Dengan demikian, tujuan berdirinya negara bukanlah untuk menciptakan kesamarataan setiap orang, melainkan

untuk menjamin dan melindungi milik pribadi setiap warga negara yang mengadakan perjanjian tersebut. Di dalam perjanjian tersebut, masyarakat memberikan dua kekuasaan penting yang mereka miliki di dalam keadaan alamiah kepada negara.Kedua kuasa tersebut adalah hak untuk menentukan bagaimana setiap manusia mempertahankan diri, dan hak untuk menghukum setiap pelanggar hukum kodrat yang berasal dari Tuhan.Ajaran Locke ini menghasilkan dua keputusan yaitu: 

Kekuasaan negara pada dasarnya adalah terbatas dan tidak mutlak sebab kekuasaannya berasal dari warga masyarakat yang mendirikannya. Jadi, negara hanya dapat bertindak dalam batas-batas yang ditetapkan masyarakat terhadapnya.



Tujuan pembentukan negara adalah untuk menjamin hak-hak asasi warga, terutama hak warga atas harta miliknya. Untuk tujuan inilah, warga bersedia melepaskan kebebasan mereka dalam keadaan alamiah yang diancam bahaya perang untuk bersatu di dalam negara.

Di dalam sistem kenegaraan Locke di atas, tetap ada kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang berkuasa atas rakyat. Oleh karena itu, menurut Locke, rakyat memiliki hak untuk mengadakan perlawanan dan menyingkirkan pihak eksekutif dengan kekerasan bila mereka telah bertindak di luar wewenangmereka.Di sini, rakyat merebut kembali hak yang telah mereka berikan.

TENTANG HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA Pandangan Locke yang masih berhubungan dengan konsep Negara adalah tentang hubungan antara agama dan negara. Hal ini terdapat dalam tulisannya yang berjudul „Surat-Surat Mengenai Toleransi‟ (Letters of Toleration). Locke menyatakan bahwa perlu ada pemisahan tegas antara urusan agama dan urusan negara sebab tujuan masing-masing sudah berbeda. Negara tidak boleh menganut agama apapun, apalagi jika membatasi atau meniadakan suatu agama. Tujuan negara adalah melindungi hak-hak dasar warganya di dunia ini sedangkan tujuan agama adalah mengusahakan keselamatan jiwa manusia untuk kehidupan abadi di akhirat kelak setelah kematian. Jadi, negara berfungsi untuk memelihara kehidupan di dunia sekarang,

sedangkan agama berfungsi untuk menjalankan ibadah kepada Tuhan dan mencapai kehidupan kekal. Agama adalah urusan pribadi, berbeda dengan negara yang merupakan urusan masyarakat umum. Pemisahan antara keduanya haruslah ditegaskan, dan masing-masing tidak boleh mencampuri urusan yang lain. Negara tidak boleh mencampuri urusan keyakinan religius manusia, sedangkan agama tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat menghalangi atau menggagalkan pelaksanaan tujuan negara. Bila negara hendak menghalangi kebebasan beragama dari warganya, maka rakyat berhak untuk melawan. Pandangan John Locke yang mengenai agama bersifat deistis. Agama Kristen adalah agama yang paling masuk akal dibanding dengan agama-agama yang lain, karena dogma-dogma yang hakiki agama Kristen dapat dibuktikan oleh akal. Bahkan pengertia Allah itu disusun oleh pembuktian-pembuktian. Jadi Locke bukan bepangkal pada pengertian “Allah” yang telah ada, lalu pengertian itu dibuktikan, melainkan berpangkal pada fakta pada keberadaan manusia sebagai mahluk akali yang dapat berdiri sendiri....