PEDOMAN PELAYANAN UNIT KERJA MUTU, KESELAMATAN PASIEN DAN MANAJEMEN RISIKO DOC

Title	PEDOMAN PELAYANAN UNIT KERJA MUTU, KESELAMATAN PASIEN DAN MANAJEMEN RISIKO
Author	Adi Keakei
File Size	470.5 KB
File Type	DOC
Total Downloads	35
Total Views	137

Summary

Description

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM ANTAM MEDIKA NOMOR: TENTANG PEDOMAN PELAYANAN UNIT KERJA MUTU, KESELAMATAN PASIEN DAN MANAJEMEN RISIKO BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan haruslah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam lingkup lokal maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut, beberapa dekade terakhir ini munculah istilah akreditasi untuk menilai kualitas suatu organisasi termasuk Rumah Sakit. Standar akreditasi Rumah Sakit disusun sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mewajibkan Rumah Sakit untuk melaksanakan akreditasi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit minimal dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sekali. Standar akreditasi Rumah Sakit ini merupakan upaya Kementerian Kesehatan menyediakan suatu perangkat yang mendorong Rumah Sakit senantiasa meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan. Dengan penekanan bahwa akreditasi adalah suatu proses belajar, maka Rumah Sakit distimulasi melakukan perbaikan yang berkelanjutan dan terus menerus. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 43 ayat (1) mewajibkan Rumah Sakit menerapkan standar keselamatan pasien. Yang dimaksud dengan keselamatan pasien (patient safety) adalah proses dalam suatu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan pasien yang lebih aman. Termasuk di dalamnya asesmen risiko, identifikasi, dan manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden, dan menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya risiko. Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129 Tahun 2008, yang meliputi ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, tentang kesehatan dicantumkan bahwa Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan peri kemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta pengutamaan manfaat dengan perhatian kepada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak dan usia lanjut, serta keluarga miskin....