Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah Kelurahan Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang PDF

Preview

Summary

KATA PENGANTAR Dalam rangka menjalankan amanat Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan...

Description

KATA PENGANTAR Dalam rangka menjalankan amanat Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK). Lahirnya LMK sejalan dengan akan berakhirnya masa bhakti Dewan Kelurahan (Dekel) periode 2006-2011. Peralihan dari Dekel menjadi LMK bukan hanya perubahan nama, namun menyangkut beberapa hal yang berbeda antara dua lembaga kemasyarakatan tersebut. LMK merupakan lembaga musyawarah pada tingkat Kelurahan yang bertujuan untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 sudah mengatur secara komprehensif mengenai LMK, namun untuk lebih memperjelas bagi masyarakat dalam pelaksanaannya, maka disusun Buku Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Dalam Buku Pedoman ini, diantaranya akan menguraikan secara teknis beberapa hal seperti Tata Cara Pemilihan, Tugas Anggota LMK, Kesekretariatan dan Kelengkapan Administrasi, serta Pergantian Antar Waktu. Buku Pedoman ini dibuat dengan tujuan agar lebih memberikan penjelasan dan rincian teknis pelaksanaan LMK kepada masyarakat. Dengan adanya panduan yang jelas, maka proses peralihan dari Dekel menjadi LMK diharapkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian LMK dapat menjalankan tugas dan perannya dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Jakarta, 7 Maret 2011 a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEKRETARIS DAERAH,

FADJAR PANJAITAN NIP 19550826197601001 i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....................................................................................i DAFTAR ISI.................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN............................................................................... 1 A. Latar Belakang ............................................................................. 1 B. Maksud dan Tujuan ...................................................................... 2 BAB II PEDOMAN TEKNIS LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN...... 3 A. Tata Cara Pemilihan ..................................................................... 3 1. Pembentukan Panitia Pemilihan ............................................... 3 2. Pendaftaran Bakal Calon.......................................................... 8 3. Mekanisme Pemilihan .............................................................10 4. Hasil Pemilihan ......................................................................11 B. Tugas Anggota LMK ....................................................................13 C. Sekretariat dan Kelengkapan Administrasi ...................................15 1. Sekretariat ..............................................................................15 2. Kelengkapan Administrasi .......................................................16 D. Pergantian Antar Waktu...............................................................18 BAB III PENUTUP .....................................................................................20 Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan

ii

1

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Undang-Undang 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 25 secara tegas mengamanatkan untuk dibentuknya Lembaga Musyawarah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengakomodir hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan. Sebagai pengganti Dewan Kelurahan (Dekel), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) diharapkan menjadi forum dan media bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, penggerakan partisipasi dan solidaritas masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan, perumusan usulan kebutuhan masyarakat yang perlu dibantu pemerintah, serta membantu pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan program lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan serta menjamin tercapainya tujuan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya transformasi sosial dan penguatan ekonomi rakyat menjadi tema sentral dalam Pembangunan Jakarta. Pembangunan yang mengabaikan aspirasi warga dan berorientasi pada kebijakan bersifat top down seringkali menimbulkan penolakan atau penentangan dari warga. Oleh karena itu, keterlibatan lembaga kemasyarakatan termasuk LMK memiliki peranan penting dalam penyelengaraan pemerintahan di Jakarta. Untuk memberikan gambaran yang jelas serta menjabarkan lebih rinci Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Buku Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah Kelurahan. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Buku Pedoman” adalah buku yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan sesuatu.

Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah Kelurahan

2

Buku Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah Kelurahan ini terdiri dari 3 (tiga) Bab, pokok-pokok panduan teknis LMK terdapat di Bab Kedua yang memuat tentang Tata Cara Pemilihan, Tugas Anggota LMK, Sekretariat dan Kelengkapan Administrasi, dan Pergantian Antar Waktu. B.

Maksud dan Tujuan 1. Maksud Maksud penyusunan Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta adalah untuk memberikan petunjuk dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dan meningkatkan kualitas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Tujuan Memberi panduan/acuan bagi masyarakat dalam pembentukan dan pelaksanaan kelembagaan LMK. Dengan dikeluarkannya Buku Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah Kelurahan ini diharapkan tidak terjadi perbedaan interpretasi di masyarakat dalam mengimplementasikan Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, sehingga proses peralihan Dewan Kelurahan (Dekel) menjadi Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di Provinsi DKI Jakarta dapat berlangsung dengan baik dan kondusif.

Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah Kelurahan

3

BAB II PEDOMAN TEKNIS LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN LMK merupakan lembaga musyawarah pada tingkat Kelurahan yang bertujuan untuk membantu Lurah sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah keanggotaan LMK sebanyak jumlah RW yang terdapat di masing-masing Kelurahan, dalam hal ini setiap RW diwakili oleh 1 (satu) orang anggota LMK. A.

Tata Cara Pemilihan 1. Pembentukan Panitia Pemilihan Untuk menyelenggarakan pemilihan bakal calon dan calon anggota LMK, terlebih dahulu dibentuk Panitia Pemilihan Calon di tingkat Kelurahan yang disingkat PPC dan Panitia Pemilihan Bakal Calon di tingkat RW yang disingkat PPBC. a. Pembentukan PPC PPC dibentuk dan ditetapkan secara administrasi dengan keputusan Lurah. Keanggotaan PPC berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua dijabat oleh Wakil Lurah, Sekretaris dijabat oleh Sekretaris Kelurahan, dan Anggota dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban. Apabila diantara perangkat kelurahan tersebut (Wakil Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban) tidak lengkap atau terjadi kekosongan, maka Lurah diperbolehkan untuk menunjuk atau menetapkan pejabat lainnya dari perangkat Kelurahan yang ada. Keputusan Lurah berisi tentang nama dan jabatan keanggotaan PPC dan dilengkapi dengan uraian Tugas PPC yaitu :

Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah Kelurahan

4

1) Menyusun jadwal pemilihan di Tingkat RW, dilakukan bersama dengan PPBC dari masing-masing RW untuk merencanakan dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan. 2) Mengawasi/memantau pelaksanaan pemilihan di Tingkat RW. Pada setiap proses pemilihan anggota LMK yang dilaksanakan oleh PPBC, harus dipantau oleh salah satu dari keanggotaan PPC untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan agar berlangsung tertib dan demokratis. 3) Menerima berkas Berita Acara Pemilihan Calon di Tingkat RW dari PPBC. Berita Acara Pemilihan Calon Anggota LMK yang disampaikan oleh PPBC direkap dalam satu daftar yang berisi tentang 3 (tiga) orang nama calon anggota LMK yang memperoleh suara terbanyak berikut biodata dari masing-masing PPBC. Hasil rekapitulasi tersebut disampaikan kepada Lurah untuk selanjutnya diteruskan kepada Camat. Apabila dalam pelaksanaan proses pemilihan terjadi permasalahan yang tidak dapat ditangani dan diselesaikan pada tingkat PPBC, maka dapat difasilitasi untuk diselesaikan di tingkat PPC.

b. Pembentukan PPBC Pembentukan PPBC dilakukan dalam Rapat Musyawarah Kelurahan yang dihadiri oleh Ketua RW, Perwakilan Ketua RT, dan Tokoh Masyarakat dari masing-masing RW yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Rapat Musyawarah Kelurahan dipimpin oleh Ketua PPC untuk membentuk dan menetapkan PPBC yang hasilnya dilaporkan kepada Lurah. Proses Pemilihan dan Pembentukan PPBC dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Daftar nama yang telah ditetapkan menjadi PPBC tidak dapat mencalonkan diri menjadi anggota LMK.

Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah Kelurahan

5

PPBC dibentuk dan ditetapkan secara administrasi dengan Keputusan PPC. Keanggotaan PPBC berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua yang berasal dari Ketua atau Pengurus RW, Sekretaris yang berasal dari Ketua atau pengurus RT dan Anggota yang berasal dari perwakilan unsur masyarakat. Keputusan PPC memuat tentang nama dan jabatan keanggotaan PPBC dari setiap RW yang dilengkapi dengan uraian tugas PPBC yang berpedoman dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 yaitu 1) Menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan PPBC menyusun jadwal tahapan proses pemilihan yang diawali dengan membuat lembaran pengumuman pendaftaran calon dan tata cara pemilihan. Untuk mendapatkan legitimasi atas hasil pelaksanaan pemilihan, PPBC dapat memberlakukan batasan minimal (kuorum) terhadap kehadiran jumlah pemilih yang akan memberikan hak suara. Batasan minimal (kuorum) kehadiran jumlah pemilih dapat menggunakan ketentuan sekurangkurangnya 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) untuk dijadikan pedoman. Apabila tidak terpenuhi maka proses pemilihan ditunda dan dilakukan pemilihan putaran kedua. Untuk efektivitas waktu, jika pada saat dilangsungkannya pemilihan putaran kedua masih tetap tidak terpenuhi kuorum tersebut maka proses pemilihan dapat dilanjutkan dan hasilnya dinyatakan sah. 2) Mengumumkan persyaratan untuk menjadi anggota LMK PPBC membuat lembaran pengumuman pendaftaran calon anggota LMK yang memuat tentang persyaratan calon, waktu dan tempat pendaftaran. Lembar pengumuman tersebut ditempatkan/dipasang pada tempat/lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat. Lembaran pengumuman calon anggota LMK seperti contoh di bawah ini :

Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah Kelurahan

6

PENGUMUMAN Panitia Pemilihan Bakal Calon (PPBC) Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW … Kelurahan … dengan ini mengumumkan kepada warga yang bertempat tinggal di lingkungan RW … Kelurahan … tentang Pendaftaran Calon Anggota LMK Periode Masa Bhakti Tahun … s/d tahun… , dengan persyaratan sebagai berikut: 1. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun ; 2. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Puskesmas atau Rumah Sakit; 3. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan UUD 1945; 4. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat; 5. Tidak pernah tersangkut pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara (yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisan atau SKCK); 6. Tokoh masyarakat yang mempunyai integritas, moralitas, wawasan dan pengaruh dalam lingkungan masyarakat; 7. Sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai LMK (dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani di atas materai); 8. Bertempat tinggal di wilayah RW yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus yang dibuktikan dengan identitas penduduk (KTP, KK dan Surat Keterangan dari RT/RW setempat); 9. Bagi pengurus RT, RW dan/atau Lembaga Kemasyarakatan yang terpilih sebagai anggota LMK harus mengundurkan diri. 10. Bagi anggota TNI-Polri dan Pegawai Negeri Sipil dilengkapi rekomendasi dari pimpinannya. Bagi warga yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota LMK dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan sebagaimana di atas kepada PPBC pada : a) Hari : …… s/d …… b) Waktu : …… s/d …… c) Tempat : ……………… Batas waktu pendaftaran sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini disampaikan. Demikian untuk diketahui sebagaimana mestinya. Jakarta, ………

Ketua PPBC Sekretaris PPBC Anggota PPBC

Nama

Tanda Tangan

(……………………………) (……………………………) (……………………………)

(……………………………) (……………………………) (……………………………)

3) Menerima dan meneliti berkas persyaratan Bakal Calon anggota LMK PPBC melakukan penelitian dan verifikasi terhadap berkas pendaftaran calon anggota LMK dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 4 Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang persyaratan calon. Bagi calon anggota LMK yang tidak melengkapi persyaratan sebagaimana ketentuan sampai dengan Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah Kelurahan

7

batas waktu pendaftaran, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh PPBC dan tidak dapat mengikuti proses tahapan berikutnya. 4) Menerima dan memeriksa mandat tertulis Ketua RT yang diwakili oleh pengurus RT Ketua RT yang menjadi anggota PPBC, mencalonkan diri menjadi anggota LMK, atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan pemilihan, dapat memberikan mandat/mewakilkan kepada salah seorang pengurus RT secara tertulis yang ditandatangani Ketua RT dan dibubuhi stempel. Pengurus RT yang mewakili dapat memberikan hak suara dengan menunjukkan mandat tertulis kepada PPBC. 5) Menerima Berita Acara penetapan perwakilan tokoh masyarakat dari tiap RT yang disampaikan oleh pengurus RT PPBC menerima Berita Acara daftar nama calon pemilih yang berjumlah 7 (tujuh) orang dari para Ketua RT yang ditandatangani dan dibubuhi stempel untuk selanjutnya dibuat dalam satu rekapitulasi daftar nama calon pemilih. 6) Melaksanakan pemilihan calon anggota LMK PPBC membuat undangan kepada PPC, para calon anggota LMK dan pemilih dari masing-masing RT yang menjelaskan tentang hari, tanggal, waktu dan tempat pemilihan. Pemilihan dilangsungkan secara demokratis dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penghitungan suara disaksikan oleh PPC, calon anggota LMK, dan para pemilih. 7) Membuat Berita Acara Pemilihan Calon Anggota LMK PPBC membuat laporan hasil pemilihan calon anggota LMK dalam lembar Berita Acara yang memuat tentang jumlah pemilih dan nama-nama calon berikut jumlah suara yang diperoleh.

Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah Kelurahan

8

2. Pendaftaran Bakal Calon Pendaftaran bakal calon anggota LMK dilakukan dengan menyerahkan biodata/riwayat hidup bersama kelengkapan persyaratan sebagaimana Pasal 4 Perda Nomor 5 Tahun 2010 kepada PPBC. Contoh formulir biodata bakal calon anggota LMK sebagai berikut :

DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ………………………………………………………… Tempat/Tgl. Lahir : ………………………………………………………… Pekerjaan : ………………………………………………………… Status : ………………………………………………………… Nomor KTP : ………………………………………………………… Alamat : ………………………………………………………… Nomor Telepon : ………………………………………………………… Kewarganegaraan : ………………………………………………………… Pendidikan Formal • SD……………………………. • SLTP………………………… • SLTA………………………... • AKADEMI………………….. • SARJANA…………………..

Tamatan Tahun………… Tamatan Tahun………… Tamatan Tahun………… Tamatan Tahun………… Tamatan Tahun…………

Lulus Berijazah Lulus Berijazah Lulus Berijazah Lulus Berijazah Lulus Berijazah

Pendidikan Informal • ……………………………………………….Bersertifikat Tahun…………. • ………….…...……………………………….Bersertifikat Tahun…………. Pengalaman Organisasi • …………...……………………………..………………………………………. • …………...……………………………..………………………………………. Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Jakarta,…………… Yang membuat,

(…………..…………..)

Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah Kelurahan

9

Jumlah bakal calon anggota LMK tidak dibatasi dan tidak berdasarkan jumlah RT yang terdapat dalam satu RW. Waktu Pendaftaran dibuka selama 14 (empat belas) hari dimulai sejak tanggal diumumkan, dan jika tidak terdapat calon yang mendaftar maka dibuka pendaftaran tahap kedua selama 7 (tujuh) hari. Apabila hingga batas waktu pendaftaran tahap kedua tidak ada yang mendaftar, maka PPBC membuat berita acara yang menyatakan bahwa pada RW dimaksud tidak terdapat Calon Anggota LMK. Contoh Berita Acara sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada contoh berikut ini : PANITIA PEMILIHAN BAKAL CALON (PPBC) RW………… KELURAHAN…………………

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN CALON ANGGOTA LMK

PADA HARI INI, HARI..…..TANGGAL……BULAN…….TAHUN……, PANITIA PEMILIHAN BAKAL CALON ANGGOTA LMK RW………KELURAHAN……………… MENETAPKAN SEBAGAI BERIKUT : 1.

HASIL PENGUMUMAN PENDAFTARAN TAHAP PERTAMA SELAMA 14 (EMPAT BELAS) HARI YANG DIMULAI DARI TANGGAL ..…S/D TANGGAL……. DAN PENGUMUMAN TAHAP KEDUA SELAMA 7 (TUJUH) HARI YANG DIMULAI DARI TANGGAL ..…S/D TANGGAL…….TERNYATA TIDAK ADA BAKAL CALON ANGGOTA LMK YANG MENDAFTAR.

2.

BERDASARKAN HASIL PENGUMUMAN PENDAFTARAN TAHAP PERTAMA DAN TAHAP KEDUA, DENGAN INI DILAPORKAN BAHWA DI LINGKUNGAN RW……KELURAHAN……TIDAK ADA CALON ANGGOTA LMK.

DEMIKIAN BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN UNTUK DIKETAHUI SEBAGAIMANA MESTINYA.

CALON ANGGOTA LMK INI

JAKARTA, ……… PANITIA PEMILIHAN BAKAL CALON LMK RW……. NAMA KETUA PPBC (……………………………) SEKRETARIS PPBC (……………………………) ANGGOTA PPBC (……………………………)

TANDA TANGAN (……………………………) (……………………………) (……………………………)

Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah Kelurahan

 

 

 

10

Tempat Pendaftaran/Sekretariat PPBC dapat menggunakan Sekretariat RW atau Balai Warga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat. 3. Mekanisme Pemilihan Pemilihan Calon Anggota LMK dilaksanakan secara demokratis untuk memilih salah satu calon melalui musyawarah mufakat dan/atau pemungutan suara. Proses pemilihan calon anggota LMK dilakukan dengan mengundang PPC, calon anggota LMK dan para pemilih yang telah terdaftar oleh PPBC. PPBC membuat undangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PPBC yang berisi tentang waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan. Pemilih yang terdaftar sebagimana dimaksud adalah Ketua RT dan 6 (enam) orang perwakilan Tokoh Masyarakat dari wilayah RT bersangkutan yang ditetapkan melalui Berita Acara Daftar Nama Pemilih Calon Anggota LMK yang ditandatangani oleh Ketua RT bersangkutan sebagaimana contoh berikut ini : BERITA ACARA DAFTAR NAMA PEMILIH CALON ANGGOTA LMK RT ….. / RW …..

Berdasarkan musyawarah pengurus RT………./ RW…….….. Kelurahan……………………….. pada hari ………….tanggal………… bulan…….… tahun……... telah ditetapkan Daftar Nama Pemilih Calon Anggota LMK dari RT…….dengan susunan sebagai berikut : 1. ……………………………… (Ketua atau Pengurus RT) 2. ……………………………… (Tokoh Masyarakat) 3. ……………………………… (Tokoh Masyarakat) 4. ……………………………… (Tokoh Masyarakat) 5. ……………………………… (Tokoh Masyarakat) 6. ……………………………… (Tokoh Masyarakat) 7. ……………………………… (Tokoh Masyarakat) Demikian untuk diketahui sebagaimana mestinya. Ketua RT……............... Ttd* Cap stempel RT

…………………………. *) ditandatangani dan cap stempel RT

Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah Kelurahan

11

Toko...