Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 106 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Pemerintahan Desa PDF

Preview

Summary

-2- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Neg...

Description

-2-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 8. Peraturan …

-3-

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 6); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 Nomor 11); 13. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 77); 14. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PENJABAT KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA PEGAWAI NEGERI SIPIL, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB …

-4-

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sukabumi. 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang dipergunakan untuk operasional Pemerintahan Desa Dan BPD, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Desa. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 10. Anggaran …

-5-

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 11. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa ddan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bang yang ditetapkan. 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. 14. Penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 15. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh kepala desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa. 16. Masa Kerja adalah Jumlah Bulan Kerja yang dijabat oleh Kepala Desa dan atau Perangkat Desa. 17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.. 18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. Pasal 2 (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan besaran penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil, tunjangan BPD, Operasional BPD dan Insentif RT dan RW dari APBDesa. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan ...

-6-

penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil, tunjangan BPD, Operasional BPD dan Insentif RT dan RW. BAB II PENGANGGARAN Pasal 3 (1) SILTAP, tunjangan dan jaminan sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil, tunjangan BPD, Operasional BPD dan Insentif RT dan RW dianggarkan dalam APBDesa setiap tahun anggaran. (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BAB III PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PENJABAT KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TUNJANGAN BPD Bagian Kesatu Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 4 (1) Besaran SILTAP per bulan adalah sebagai berikut : a. Kepala Desa

: Rp. 3.300.000,-

b. Sekretaris Desa

: Rp. 2.400.000,-

c. Kepala Urusan

: Rp. 2.022.200,-

d. Kepala Seksi

: Rp. 2.022.200,-

e. Kepala Kedusunan

: Rp. 2.022.200,-

(2) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan. (3) SILTAP Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa pada belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (4) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Alokasi Dana Desa. Bagian ...

-7-

Bagian Kedua Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 5 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa antara lain : a. tunjangan penghasilan; dan b. tunjangan akhir masa Perangkat Desa;

jabatan Kepala

Desa

dan

Pasal 6 (1) Tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal (5) ayat (1) huruf a, bersumber dari Pendapatan Asli Desa. (2) Besaran tunjangan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) sebesar 10% dari Siltap. (3) Besaran tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa. Pasal 7 (1) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Tunjangan Akhir Masa Jabatan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat. (3) Besaran Tunjangan Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu : a. Kepala Desa Paling besar Rp. 100.000,- x masa kerja jabatan; b. Sekretaris Desa paling besar Rp. 70.000,- x masa kerja jabatan; c. Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Kedusunan paling besar Rp. 50.000,- x masa kerja jabatan; (4) Tunjangan Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran berakhirnya masa jabatan pada belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (5) Tunjangan ...

-8-

(5) Tunjangan Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling cepat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa jabatan. (6) Tunjangan Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari ADD dan/atau PADesa lebih lanjut ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa. (7) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat Nama, Jabatan, Masa Kerja, dan Jumlah Tunjangan yang diberikan.

Bagian Ketiga Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 8 Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari : a.

Jaminan Kesehatan; dan

b.

Jaminan Ketenagakerjaan.

Pasal 9 (1) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bersumber dari ADD. (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional. (3) Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah BPJS Kesehatan. (4) Besaran dan mekanisme pembayaran mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Jaminan Kesehatan Nasional. (5) Jaminan kesehatan dianggarkan dalam APBDesa pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal ...

-9-

Pasal 10 (1) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bersumber dari ADD. (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional. (3) Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah BPJS Ketenagakerjaan. (4) Besaran dan mekanisme pembayaran mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional. (5) Tunjangan Ketenagakerjaan dianggarkan dalam APBDesa pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Keempat Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penjabat Kepala Desa Pasal 11 (1) Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat SILTAP yang bersumber dari ADD. (2) Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan Tunjangan Penghasilan Penjabat Kepala Desa. (3) Tunjangan Penghasilan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian ...

- 10 -

Bagian Kelima Penghasilan Tetap dan Tunjangan Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil Pasal 12 (1) Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat SILTAP yang bersumber dari ADD. (2) Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan Tunjangan Penghasilan Sekretaris Desa. (3) Tunjangan Penghasilan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. BAB IV TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Pasal 13 (1) Tunjangan BPD terdiri dari : a. tunjangan kedudukan; dan b. tunjangan kinerja (2) besaran tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Per Bulan sebagai berikut : a. Ketua BPD

: Rp. 600.000,-

b. Wakil Ketua BPD

: Rp. 500.000,-

c. Sekretaris BPD

: Rp. 450.000,-

d. Ketua Bidang BPD

: Rp. 400.000,-

e. Anggota BPD

: Rp. 350.000,-

(3) tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Alokasi Dana Desa dan diberikan setiap bulan. (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Pendapatan Asli Desa. (5) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar 10% dari tunjangan kedudukan BPD. (6) Tunjangan ...

- 11 -

(6) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada anggota BPD yang mengikuti agenda rapat internal bulanan BPD. (7) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota BPD yang memenuhi persyaratan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa. Pasal 14 (1) Besaran Operasional BPD setiap tahunnya paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000,- untuk setiap tahunnya. (2) Besaran Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Alokasi Dana Desa. BAB V INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA Pasal 15 (1) Besaran Insentif RT dan RW setiap bulannya paling sedikit sebesar Rp. 50.000,-. (2) Besaran Insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Alokasi Dana Desa. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Jaminan Sosial Kepala Desa, Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil Dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 114) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

17...