PEMANFAATAN TIK E GOV DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DISDUKCAPIL KOTA PEKANBARU PDF

Preview

Summary

Jurnal ALBOACEN Volume 1, Nomor 2, Desember 2013 PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (E-GOVERNMENT) DALAM PELAYANAN KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU T. Fahrul Gafar, S.IP., M.Si Staf Pengajar pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Abdurrab P...

Description

Accelerat ing t he world's research.

PEMANFAATAN TIK E GOV DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DISDUKCAPIL KOTA PEKANBARU Tengku Fahrul Gafar Jurnal

Cite this paper

Downloaded from Academia.edu 

Get the citation in MLA, APA, or Chicago styles

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

SEKOLAH T INGGI ILMU ADMINIST RASI LEMBAGA ADMINIST RASI NEGARA MAKASSAR 2012 sman lingga PEMODELAN SUCCESS DALAM PENGUKURAN PENGGUNAAN SIST EM INFORMASI Rudi Yant o PEMANFAATAN DATABASE KEPENDUDUKAN T ERDIST RIBUSI PADA RAGAM APLIKASI SIST EM INFORM… Edhy Sut ant a, lut fi Fat hurrahman

Jurnal

ALBOACEN

Volume 1, Nomor 2, Desember 2013

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (E-GOVERNMENT) DALAM PELAYANAN KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU T. Fahrul Gafar, S.IP., M.Si Staf Pengajar pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Abdurrab Pekanbaru e-Mail: [email protected] Abstract The objective of this research is to determine and explain whether the use of Information and Communication Technology / ICT (e-Government) can improve the quality of citizenship services in Departement of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of the Municipality Pekanbaru, as well as what has been done by Disukcapil in optimizing the use of ICT. The method used in this study is qualitative with an analytical descriptive approach that focuses on the problems and phenomena that exist when the research is done. Supported by the service quality theory developed by Parasuraman, Valerie A. Zeithaml, and Berry will certainly be able to explain the quality of demographic services in Disdukcapil office in Pekanbaru City. The results concluded that (1) Efforts made by Disdukcapil Pekanbaru City among others; To provide facilities and technological facilities in the application of SIAK (Information System of Population Administration) of operational building in order to place and operate ICT equipment according to the procedure of implementation, provision of equipment and ICT devices consisting of hardware / hardware (addition of number and improvement of computer work capability, printer , etc.), as well as software / SIAK software that serves to facilitate the process of data administration; Empowerment of Human Resources through the process of adding personnel and training periodically at local and national level so as to create a reliable human resources in the field of ICT. (2) Utilization of ICT has a very big influence, which appears on the ease of organizational performance in completing tasks and work, where the process of administrating (processing and Management) data has been done online by using the application System Information Administration Population (SIAK). Keywords: Utilization, Information and Communication Technology, Citizenship Services, Disdukcapi

1

Jurnal

ALBOACEN

Volume 1, Nomor 2, Desember 2013

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan oleh Disdukcapil dalam mengoptimalkan pemanfaatan TIK dan apakah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi/TIK (eGovernment) dapat meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang memusatkan perhatian pada masalahmasalah dan fenomena yang ada saat penelitian dilakukan. Didukung dengan teori kualitas pelayanan yang dikembangkan oleh Parasuraman, Valerie A. Zeithaml, dan Berry tentunya akan dapat menjelaskan kualitas pelayanan kependudukan yang ada dikantor Disdukcapil Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru diantaranya; Melakukan penyediaan sarana dan prasana teknologi dalam penerapan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) bangunan operasional agar dapat menempatkan dan mengoperasikan peralatan TIK sesuai prosedur pelaksanaan, penyediaan peralatan dan perangkat TIK yang terdiri dari hardware/perangkat keras (penambahan jumlah dan peningkatan kemampuan komputer kerja, printer, dll), serta software/perangakat lunak SIAK yang berfungsi untuk memudahkan proses pengadministrasian data; Pemberdayaan Sumber Daya Manusia melalui proses penambahan personel dan pelatihan secara berkala ditingkat lokal maupun nasional sehingga terciptanya SDM yang handal di bidang TIK. (2) Pemanfaatan TIK memiliki pengaruh yang sangat besar, yang tampak pada kemudahan kinerja organisasi dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya, dimana proses pengadministrasian (pengolahan dan Pengelolaan) data telah dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Kata Kunci : Pemanfaatan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pelayanan Kependudukan, Disdukcapil

2

Jurnal

ALBOACEN

Volume 1, Nomor 2, Desember 2013

A. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) sudah semakin luas khususnya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dimana penggunaannya tidak lagi terbatas pada bidang-bidang tertentu, melainkan juga telah meluas pada bidang-bidang lain seperti bidang penelitian dan pengembangan (litbang), pendidikan, pertahanan keamanan, sosial budaya, perdagangan, politik, pemerintahan dan sebagainya. Pemanfaatan TIK semakin menjanjikan efektifitas dan efisiensi karena dapat mempercepat penyampaian informasi, jangkauan yang global dan tingkat transparansi yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, TIK telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Dengan adanya keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari pemanfaatan TIK ini, maka Teknologi Informasi dan Komunikasi juga telah diterapkan dalam praktek pemerintahan di beberapa negara termasuk Indonesia, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui TIK telah menjadi suatu pilihan untuk mendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance) di Provinsi Riau khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru. Pada saat ini, di beberapa pemerintahan daerah di Indonesia telah di bangun e-Government dan telah memiliki sejumlah item TIK, akan tetapi belum termanfaatkan dan didayagunakan secara optimal dalam pelayanan publik guna mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance). Dalam perkembangannya istilah Teknologi Informasi (TI) atau Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Information and Communication Technology (ICT) telah memunculkan istilah baru yang dikenal dengan Electronic Government (eGovernment). Sebagai sebuah organisasi publik, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga tidak dapat melepaskan diri dari fenomena tersebut. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan Pemerintah yang mengarah pada komputerisasi sistem pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Keseriusan Pemerintah dalam penanganan TIK di Indonesia mulai tampak, di awali dengan pembentukan Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) pada era Presiden Megawati dengan salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah mengembangkan Teknologi Informasi di Indonesia dan ditanggapi oleh Pemerintah Daerah dengan pembentukan institusi daerah sebagai perpanjangan tangan Depkominfo dengan berbagai nama serta gabungan tugas pokok dan fungsinya, seperti Dinas Komunikasi dan Informasi, serta Kantor Pengelolaan Data Elektronik. Seiring dengan hal tersebut, saat ini mulai tumbuh apa yang disebut dengan e-Government sebagai implementasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pemerintahan yang di dukung dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment. Hal itu telah merangsang setiap daerah untuk berlomba-lomba 3

Jurnal

ALBOACEN

Volume 1, Nomor 2, Desember 2013

dalam memajukan daerahnya dengan memanfaatkan segala sumberdaya yang tersedia, salah satunya adalah dengan mempromosikan atau memasarkan daerahnya dengan memanfaatkan jaringan e-Government dimana daerah dapat memasarkan informasi mengenai lokasi dan sumberdaya yang tersedia dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di suatu daerah sehingga dapat terjadi multiplier effect untuk mengembangkan potensi sumberdaya daerah secara keseluruhan. Pemerintah Kota Pekanbaru menyadari betapa pentingnya penggunaan teknologi ini. Karena itu, teknologi tersebut harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk peningkatan kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Apalagi kemajuan pesat di bidang TIK dewasa ini tidak dapat dipungkiri telah memberi andil besar di dalam kehidupan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka akses informasi yang begitu cepat dan tanpa batas dapat disajikan melalui pemanfaatan optimal sarana teknologi ini. Namun pemanfaatan itu belum dapat direalisasikan dengan pencapaian yang berarti. Terbukti dari perolehan yang dilakukan oleh Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) pada tabel berikut ini : Tabel 1.1 Hasil PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia) Kementrian Komunikasi dan Informatika di Riau Tahun 2012

Sumber : http://pegi.layanan.go.id/tabel-hasil-pegi-4/

Dari keseluruhan Kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau, kesemuanya mendapatkan predikat kurang. Ini sudah membuktikan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) yang ada di Provinsi Riau belum begitu maksimal. Dari rata-rata predikat kurang tersebut, Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau menempati 4

Jurnal

ALBOACEN

Volume 1, Nomor 2, Desember 2013

urutan keenam, dibawah Kabupaten/Kota Dumai, Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, dan Siak. Hal ini menjadi pertanyaan yang mendasar bahwa sejauh mana pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di terapkan di Kota Pekanbaru.1 Subjek penelitian yang penulis analisis adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru sebagai salah satu bentuk manifestasi dari pelayanan Government to Citizen (G-to-C) yang diklasifikasikan dalam e-Government dimana Pelayanan kependudukan merupakan barometer pencapaian keberhasilan terhadap program-program pemerintah lainnya dan Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau yang perkembangannya dapat dilihat sebagai kota metropolitan. Beberapa permasalahan yang dapat penulis identifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Disdukcapil sebagai instansi teknis dalam pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil diantaranya adalah Keterbatasan sumber daya, yaitu sumber daya aparatur/pegawai dan sumber daya teknologi itu sendiri baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Permasalahan lainnya adalah Panjangnya mekanisme pengurusan dokumen-dokumen kependudukan (KK/KTP, dll) serta proses antar jemput berkas dari UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) ke kantor Disdukcapil atau sebaliknya yang masih dilakukan secara manual sehingga proses penyelesaiannya relatif memakan waktu yang cukup lama.2 1.2. Rumusan Masalah Dari pemaparan gejala-gejala terseleksi dalam latar belakang, maka penulis merumuskan masalah penelitian dengan pertanyaan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah Upaya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (e-Government) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru? 2. Apakah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dapat meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan kepada masyarakat? 1.3. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah upaya yang ditempuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan.

1

Kementerian Komunikasi dan Informasi, Pemeringkatan e-Government Indonesia pemerintah Daerah Provinsi Riau, tahun 2012 (diakses dari www.kominfo.go.id pada 25-09-13) 2 Rumusan Rencana Strategis Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017

5

Jurnal

ALBOACEN

Volume 1, Nomor 2, Desember 2013

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. 1.4. Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Secara akademis, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan terutama yang berkaitan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (e-Government) untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dalam kerangka otonomi daerah. 2. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan clean government (pemerintah yang bersih) dan good governance (tata pemerintahan yang baik) melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelayanan kependudukan. B. LANDASAN TEORI 2.1. Konsep Teknologi Informasi dan Komunikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bila dilihat dari kata penyusunnya adalah Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Secara sederhana Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi melalui penggabungan teknologi komputasi (komputer) dengan teknologi komunikasi dari pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut menjadi lebih cepat, lebih luas penyebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.3 Setelah itu teknologi penyampaian informasi berkembang melalui gambar. Dengan gambar, jangkauan informasi bisa lebih jauh. Ditemukannya alphabet dan angka arabik memudahkan penyampaian informasi dari yang sebelumnya satu gambar mewakili suatu peristiwa kini dibuat dengan kombinasi alphabet, atau penulisan angka yang sebelumnya MCMXLIII diganti dengan 1943.4 Selain pengertian diatas, masih ada pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi yang lain, seperti yang dijelaskan Lucas dalam Akadun bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis.5 3 4 5

6

Akadun, Teknologi Informasi Administrasi (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 10. Ibid., hlm. 115 Ibid.

Jurnal

ALBOACEN

Volume 1, Nomor 2, Desember 2013

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan gabungan dantara teknologi komputer dan teknologi komunikasi sehingga menjadi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sehingga TIK dapat diartikan sebagai teknologi pengolahan informasi untuk pemrosesan informasi baik menggunakan alat-alat komputer maupun alatalat komunikasi. 2.2. Konsep e-Government Menurut Keppres No. 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. E-Government adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Peranan TIK dalam proses bisnis membuat organisasi selalu berusaha untuk mengimplementasikan Teknologi untuk proses yang terintegrasi. Menurut Richard Heeks dalam Indrajit, e-Government lahir karena revolusi informasi dan revolusi pemerintahan. Heeks menuliskan beberapa syarat menuju keberhasilan e-Government sangat berkaitan dengan: (i) infrastruktur sistem data, (ii) infrastruktur legal/hukum, (iii) infrastruktur kelembagaan, (iv) infrastruktur SDM, (v) infrastruktur teknologi, dan (vi) kepemimpinan dan pemikiran strategis.6 World Bank Group dalam Indrajit menyatakan; “E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. These technologies can serve a variety of different ends: better delivery of government services to citizens, improve interactions with business and industry, citizen empowerment throught access to information, or more efficient government management”.7 Artinya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh aparatur pemerintah mampu meningkatkan hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis dan dengan sesama pemerintah itu sendiri. TIK akan memberikan banyak manfaat di bidang perbaikan pelayanan pemerintah, meningkatkan interaksi dengan pelaku bisnis dan industri, serta pemberdayaan warga negara melalui informasi atau menjadikan manajemen pemerintahan lebih efektif dan efisien. Konsep e-Government apabila diklasifikasikan menurut Richardus Eko Indrajit dibagi kedalam empat jenis, yaitu: 6

Ricahrdus Eko Indrajit, Electronic Government : Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis Teknologi Digital (Jogjakarta: Andi, 2006), hlm. 25. 7 Ibid., hlm. 2.

7

Jurnal

ALBOACEN

Volume 1, Nomor 2, Desember 2013

1. Government to Citizens (G-to-C), tujuannya adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. 2. Government to Business (G-to-B), merupakan bentuk relasi antara pemerintah dengan para pengusaha, dengan tujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya. 3. Government to Government (G-to-G), merupakan interaksi antar satu pemerintah dengan pemerintah lainnya dengan tujuan untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik dan mekanisme hubungan sosial dan budaya. 4. Government to Employes (G-to-E), tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.8 Klasifikasi jenis-jenis e-Government di atas adalah yang menjadi dasar bahwa penerapan e-Government sangat penting. Jenis-jenis tersebut menggambarkan suatu interaksi, dimana pemerintah sebagai unsur penyelenggara roda pemerintahan sangat membutuhkan adanya hubungan dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan publik. 2.3. Konsep Pelayanan Pada dasarnya pelayanan dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok, dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. 9 Dalam konteks ke-Indonesia-an, penggunaan istilah pelayanan publik (public service) dianggap memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Oleh karenanya, ketiga istilah tersebut digunakan secara interchangeable dan dianggap tidak memiliki perbedaan mendasar. Walaupun pelayanan publik merujukkan istilah publik lebih dekat pada pengertian masyarakat atau umum, namun demikian pengertian publik yang melekat pada pelayanan publik tidaklah sepenuhnya sama dan sebangun dengan pengertian masyarakat.10 Berdasarkan konteks tersebut Pamudji menerangkan bahwa pelayanan publik adalah berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa.11 Sementara itu menurut Sinambela, pelayanan 8

Ibid., hlm. 42. Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 128. 10 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 178. 11 S. Pamudji, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 46. 9

8

Jurnal

ALBOACEN

Volume 1, Nomor 2, Desember 2013

publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasil...