Pemberantasan Korupsi di Denmark PDF

Preview

Summary

Pemberantasan Korupsi di Denmark Andi Fahmi, Berliandra Saputra, Jefri Wiradiputra, Yuli Susanti, dan Zahid Abidin Mahasiswa Diploma IV Akuntansi Kurikulum Khusus Kelas 7G Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta Sekilas Tentang Denmark Denmark merupakannegara kerajaan yang terletak di Skandinavia, ...

Description

Pemberantasan Korupsi di Denmark Andi Fahmi, Berliandra Saputra, Jefri Wiradiputra, Yuli Susanti, dan Zahid Abidin Mahasiswa Diploma IV Akuntansi Kurikulum Khusus Kelas 7G Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta

Sekilas Tentang Denmark Denmark merupakannegara kerajaan yang terletak di Skandinavia, Eropa Utara dengan ibu kota Copenhagen. Memiliki wilayah seluas 43.000 km2, tidak termasuk Kepulauan Faroe dan Greenland. Bersaama negara Eropa lainnya, Denmark telah menjadi anggota Uni Eropa sejak 1973 serta merupakan salah satu pendiri North Atlantic Treaty Organozation (NATO ) dan Organization for Economic Co-operation and Development(OECD). Denmark menganut monarki konstitusional dan sistem pemerintahan parlementer. Memiliki satu pemerintah pusat dan 98 munisipalitas sebagai pemerintah daerah. Munisipalitas merupakan subdivisi administratif terkecil yang pimpinannya diangkat melalui suatu proses pemilihan demokratis. Pemerintahannya dipimpin oleh wali kota dan suatu dewan kota. Kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif di Denmark berdiri sendiri-sendiri dan bersifat independen satu sama lain. Parlemen Nasional Denmark yang disebut Folketingetbertugas mengeluarkan peraturan. Pemerintah dibantu oleh administrasi negara bertugas memastikan pelaksanaan peraturan yang telah dibuat oleh parlemen sedangkan institusi peradilan seperti pengadilan daerah, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung bertugas memberikan penilaian dan keputusan hukum. Konstitusi di Denmark mencakup aturan-aturan dasar terkait bagaimana negara ini diperintah dan untuk memastikan hak-hak dasar dan kebebasan warganegara terpenuhi. Konstitusi ini menjamin hak-hak kepemilikan privat, kebebasan memeluk dan menjalankan ibadah agama, kebebasan untuk membentuk organisasi, kebebasan/hak untuk melakukan demonstrasi, kebebasan berekspresi dalam bentuk tulisan, ucapan, atau bentuk-bentuk lainnya.Kebebasan berbicara di Denmark menjadikan seseorang bebas untuk mengeluarkan/mengekspresikan apa yang dirasa dan dipikirkan. Namun, kebebasan tersebut tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan aturan yang berlaku. Dengan kata lain, seseorang dapat dihukum atas pernyataan yang dia buat bila menghina kehormatan orang lain atau mengancam orang/pihak lain, misalnya yang berkaitan dengan kepercayaan atau ras. Demokrasi di Denmark diatur dalam konstitusi yang pertama kali dibuat pada tahun 1849. Sepanjang perjalanannya, konstitusi Denmark telah mengalami perbaikan beberapa kali, misalnya

1

pada tahun 1915 ketika kaum perempuan diberikan hak untuk memilih. Konstitusi yang digunakan sekarang adalah konstitusi tahun 1953 dan tidak mengalami banyak perubahan hingga sat ini. Denmark merupakan penganut ekonomi kapitalis pasar campuran dengan Gross Domestic Product (GDP) sebesar $57.998 per kapita pada tahun 2013. Menurutsitus Forbes.com, Denmark menduduki peringkat 4Best Countries for Business tahun 2014 serta merupakan“The Happiest Nation In The World” dalam kegiatan United Nation Conference on Happiness, yang diselenggarakan pada bulan April 2012.Denmark terkenal dengan keseimbangan sosial, persamaan hak, tingkat korupsi yang rendah, transparansi, dan kesejahteraan sosial universal, seperti, pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, upah minimum tenaga kerja yang tinggi, dan jaminan atas pengangguran. Denmark merupakan salah satu negara di Eropa Utara dengan sistem kesejahteraan negaranya (Welfare State) yang ditopang oleh dua pilar utama, yaitu pajak dan jaminan sosial. Tarifpajak usaha di Denmark mencapai 25%, dan merupakan tarif pajak tertinggi di dunia. Anggaran pendapatan dan belanja pemerintahanya merupakan komposisi dan proporsi pengelolaan pajak yang disalurkan kembali ke masyarakat dengan menyelenggarakan kesejahteraan sosial, fasilitas publik, kesehatan yang baik, dana pensiun, dan pendidikan. Indeks Persepsi Korupsi Denmark Bersama Selandia Baru, Denmark menjadi negara paling bebas korupsi di dunia berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) yang dibuat oleh Transparency International(TI)dan diumumkan pada 3 Desember 2013. Dalam penghitungannya Transparency International memberi skor antara 0 dan 100. Skor 0 berarti sektor publik sebuah negara dianggap sangat korup, dan 100 berarti dianggap sangat bersih. Dari 117 negara yang diteliti, Denmark berhasil mempertahankan posisi nomor 1 sebagai negara paling rendah korupsinya dengan nilai 91 dari 100, berbagi tempat bersama Selandia Baru yang juga memperoleh nilai yang sama. Transparency International juga menempatkan Denmark sebagai negara dengan pemerintahan yang paling transparan. Denmark memang tidak bebas korupsi sama sekali. Transparency International menyatakan bahwa masih terdapat sejumlah permasalahan di Denmark seperti isupendanaan kampanye, juga termasuk isu anggota parlemen melakukan perjalanan dan makan malam yang dibiayai pihak swasta.

2

Faktor Pendukung Rendahnya Tingkat Korupsi di Denmark 1. Adanya lembaga ombudsman yang independen dan penegakan hukum yang adil serta tidak diskriminatif Lembaga Ombudsman Denmark atau disebut Folketingets Ombudsmand atau Danish Parliamentary Ombudsman didirikan pada tahun 1955 dan merupakan lembaga ombudsman ketiga yang dibentuk di dunia setelah Swedia (1809) dan Finlandia (1919). Folketingets Ombudsmand bersama dengan Ombudsman Selandia Baru (1962) memberikan pengaruh yang besar terkait kedudukan lembaga tersebut dalam sistem pemerintahan suatu negara dan ikut menyebarkan konsep lembaga ombudsman di dunia. Faktor-faktor yang memberikan kontribusi terbesar dalam penyebaran konsep ombudsman dari Denmark dan Selandia Baru, yang berbeda dari ombudsman yang ada lebih dulu di Swedia, adalah sifatnya yang fleksibel dan pergeseran dalam tujuan dasar dari lembaga ini. Profesor Stephan Hurwitz (anggota Ombudsman Denmark saat itu) banyak mempublikasikan konsep ombudsman dalam bentuk seminar dan menyebarkan konsep bahwa ombudsman dapat diterapkan dengan fleksibilitas yang tinggi dan diadaptasi secara berbeda pada setiap negara sesuai dengan lingkungan pilitik dan administrasinya. Tujuan dasar pada awal adopsi sistem ombudsman ini adalah sebagai lembaga yang melayani pengaduan individu warga negara akibat keputusan administratif pemerintah dan akan memperoleh perbaikannya. Secara bertahap, lembaga ombudsman menjadi sebuah lembaga hukum ombudsman untuk pemerintah, melakukan perbaikan administrasi dan mencegah terjadinya kembali pelanggaran administrasi, tidak hanya menyediakan proteksi secara langsung akan tetapi juga menyediakan proteksi secara tidak langsung menentang keputusan asministratif. Ombudsman Denmark merupakan lembaga independen yang ditunjuk pemerintah dan parlemen yang berpihak pada kepentingan publik dengan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan. Lembaga ini bertanggung jawab mengkaji setiap aspek pelayanan publik tanpa terkecuali dengan berperan sebagai pengawas dan whistleblower serta menginvetigasi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Ombudsman bersama dengan auditor nasional bekerja sama memberantas korupsi oleh aparatur negara termasuk oleh perdana menterinya sendiri. Ombudsman tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya penegakan hukum yang baik. Hukum di Denmark ditegakkan untuk semua pelaku korupsi dan perusahaan atau individu pemberi suap. Penegakan hukum benar-benar tidak diskriminatif dan tidak tumpul ke atas juga tidak tumpul ke bawah. Denmark sadar betul bahwa sistem negara dan hukumnya harus ditegakkan untuk membasmi korupsi. Namun, penegakan hukum di Denmark tidak selalu terpaku pada beratnya hukuman yang dijatuhkan. Hukuman mati di Denmark sudah ditiadakan sejak 1994. Eksekusi 3

terhadap hukuman mati pun sudah lama tidak ada. Hukuman mati terakhir di Denmark dilakukan pada tahun 1950. 2. Transparansi dan keterbukaan di bidang politik (Parlemen) Denmark memiliki upaya dan komitmen yang kuat dalam meningkatkan transparansi. Pada tahun 2009, parlemen memperkenalkan “Skema Keterbukaan” yang bertujuan meningkatkan transparansi

biaya

dan

kegiatan

anggota

parlemen.

Para

anggota

parlemen

harus

mempublikasikan informasi tentang pengeluaran bulanan mereka, baik untuk kegiatan hiburan, biaya perjalanan, hadiah, ongkos perjalanan resmi, dan pertemuan resmi. Mekanisme ini bertujuan memastikan pengawasan yang efektif dari perilaku anggota parlemen. 3. Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Perlawanan terhadap korupsi juga membutuhkan partisipasi publik dan mekanisme transparansi

seperti

pengungkapan

informasi

oleh

negara

selain

dengan

penegakan

hukum.Pemerintah Denmark berusaha melaksanakan “Open Government” yang bertujuan membentuk tata kelola pemerintah yang baik dan memperkuat demokrasi. Denmark juga membuka informasi mengenai anggaran negara ke publik, sehinggapublik dapat ikut mengevaluasi pemerintah dalam mengelola anggaran. Transparansi juga ditunjukkan oleh pejabat negara secara personal dengan mempublikasikan informasi mengenai jumlah pengeluaran, belanja perjalanan dan hadiahyang diterima tentunya dengan peran serta media dan bantuan teknologi informasi.Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam mengevaluasi keuangan negara dan pejabatnya, ikut berperan dalam menjaga para pejabat untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Setiap pergerakan keuangan akan selalu diawasi oleh masyarakat. 4. Denmark menerapkan birokasi yang efisien, berkomitmen untuk memodernisasi sektor publik dan meningkatkan pengelolaan sumber daya publik. Hal ini dilakukan antara lain dengan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik, mekanisme antikorupsi dan akuntabilitas, partisipasi warga negara, dan dialog dengan masyarakat sipil. Birokrasi yang efisien dan tidak karut-marut mempersempit ruang untuk korupsi dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta memudahkan investor untuk berinvestasi menjadikan Demark salah satu negara tujuan investasi terbaik di dunia. 5. Kebebasan pers dan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka keterbukaan Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa informasi tentang pemerintahan tersedia secara transparan dan bisa diketahui warga serta pelaku bisnis dengan bantuan teknologi.

4

Transparansi memungkinkan seluruh masyarakat turut mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan adanya pengawasan oleh seluruh masyarakat, tentu penegakan hukum terhadap pemimpin/pejabat

yang terjerat

kasus

korupsi

ataupun kasus

pidana

lainnya

dapat

diwujudkan,sehingga rakyatdapat mengikuti proses hukum dan jalannya pemeriksaan yang melibatkan koruptor-koruptor tersebut, membuat tidak ada lagi putusan-putusan pengadilan yang disalahgunakan, dipalsukan, atau pun dibekukan tanpa sebab. Pers memegang peranan penting dalam menyampaikantransparansi kepada mayarakat dan menjadi alat paling efektif dan efisien dalam membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi. Kebebasan pers di Denmark sangat dijunjung tinggi. Lembaga internasional asal Prancis, Reporters Without Borders menobatkan Denmark pada peringkat ketujuh dalam daftar World Press Freedom Index 2014. 6. Gaya hidup politikus dan pejabat pemerintah yang sederhana Selain keterbukaan pejabat negara secara personal dengan mempublikasikan informasi mengenai jumlah pengeluaran, belanja perjalanan dan hadiah yang diterima, pejabat politikus dan pejabat Denmark memiliki gaya hidup yang sederhana. Gaya hidup politikus dan pejabat Denmark mencerminkan kesederhanaan yang menjadi panutan untuk jajaran dan masyarakat pada umumnya. Gaya hidup mereka sehari-hari jauh dari kesan glamour, konsumtif, dan materialis. Mereka lebih memilih hidup sederhana seperti kalangan grass root (rakyat jelata) pada umumnya. Para pejabat di Denmark tidak segan menggunakan sepeda menuju kantor dan menggunakan jas biasa yang jauh dari kesan mewah. 7. Fleksibilitas Tenaga Kerja (Flexcurity System) Denmark memliki Gross Domestic Product (GDP) sebesar $57.998per kapita pada tahun 2013. Sedangkan Sistem Pasar Tenaga Kerja di Denmark dikenal dengan sebutan “Flexcurity” yang merupakan kombinasi dari “Flexibility” (Fleksibilitas) dan “Security” (Keamanan). Fleksibilitas dan Keamanan ini membentuk segitiga kebijakan pasar tenaga kerja aktif. Sisi pertama dari segitiga ini adalah aturan yang memudahkan pengusaha untuk memberhentikan pegawai saat ekonomi turun dan memudahkan merekrut pegawai saat ekonomi tumbuh. Sekitar 25% pekerja sektor swasta Denmark berganti pekerjaan mereka setiap tahun.Sisi kedua adalah jaminan terhadap penganguran. Pengangguran diberikan santunan pengangguran yang bisa mencapai 90% dari upah buruh minimum yang sudah ditetapkan tinggi. Kemudian sisi ketiga, kebijakan pasar tenaga kerja aktif di mana terdapat suatu sistem yang menawarkan bantuan, panduan, pendidikan serta pekerjaan kepada pengangguran. Sekitar 1,5% GDP Denmark dihabiskan untuk kebijakan pasar tenaga kerja aktif ini. 5

Model Flexcutiry mempunyai dua keuntungan, memastikan pengusaha memperoleh tanaga kerja yang fleksibel dan pekerja menikmati jaminan pengangguran dan kebijakan pasar tenaga kerja aktif.Sistem ini membuat Denmark berhasil mengamankan pertumbuhan ekonomi berimbang dengan daya serap tenaga kerja. Dan berikutnya tentu menjaga kesejahteraan warganya. 8. Jaminan sosial dan pelayanan sosial yang baik Flexicuritytidak hanya diperkuat dengan jaminan terhadap penganguran saja, tetapi juga sistem perlindungan sosial universal seperti layanan kesehatan gratis dan pendidikan gratis. Pendidikan dasar adalah wajib di Denmark dan nyaris seluruh pendidikan tinggi juga diatur dan dibiayai pemerintah. Sistem pendidikan pun disiapkan untuk berhubungan langsung dengan dunia kerja. Semua hal tersebut bersinergi membentuk keseimbangan sosial, kesejahteraan sosial dan kesetaraan antarwarganegara terjadi, sehingga menekan angka korupsi. 9. Masyarakat Denmark adalah masyarakat yang homogen Homogenitas masyarakat Denmark terdapat dalam beberapa hal diantaranya: - Kesenjangan sosial rendah dan kesejahteraan hampir merata, hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah yang berkelanjutan danjaminan sosial untuk seluruh penduduk. - Pendidikan diperhatikan dengan baik dengan tingkat melek baca 100% - Masyarakat Denmark merupakan masyarakat yang peduli, misalnya kepedulian mengenai isu hak asasi manusia seperti kesamaan gender dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat Masyarakat Denmark juga memiliki pemahaman yang mendalam atas bagaimana lembagalembaga negara bekerja ataupun bagaimana seharusnya berjalan. Sehingga, mereka menjadi memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah bahwa pemerintahnya benar-benar bekerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya, serta membawa negara Denmark mencapai tujuan negara. Kasus Korupsi di Denmark 1. Liburan Mewah pada November 2004 Lima orang petinggi Kementrian Perpajakan di Denmark menerima liburan mewah pada akhir pekan ke taman safari dan padang golf di Afrika Selatan dari salah satu vendor IT bernama Accenture pada Nopember 2004. Accenture ini adalah vendor yang melakukan pengembangan sistem administrasi perpajakan di Denmark. Perjalanan ini diikuti oleh Direktur Kebendaharaan, Pimpinan Audit Internal Administrasi Pajak, Direktur IT, Direktur Pengembangan dan Mantan 6

Wakil Menteri.

Perjalanan

ini dibalut

sebagai

kunjungan

dinas

dengan dalihuntuk

memperlihatkan solusi IT oleh Accenture yang dikembangkan di sistem penerimaan negara di Afrika Selatan. Negara membayar sebesar 30.000 dolar per orang untuk penerbangan dan akomodasi penginapan untuk perjalanan dinas ini. Accenture memperpanjang dan membayar biaya penginapan pada akhir pekan dan memberikan wisata ke taman safari, padang golf dan kasino pada para petinggi perpajakan sampai akhir pekan. Kasus ini baru ditemukan pada tahun 2011. Tidak ada tindak lanjut atas kasus ini meskipun Parliament Denmark menyimpulkan bahwa hal ini tidak sesuai dengan prinsip hukum administratif. 2. Kasus Jam Rollex pada April 2010 Troel Lund Poulsen, Menteri Lingkungan Denmark melakukan perjalanan dinas di Qatar, Arab Saudi dan UAE. Troel mendapat beberapa hadiah dari petinggi di Timur Tengah dengan hadiah paling mahal berupa jam Rolex seharga 68.000 dollar yang berasal dari Raja Abdullah di Arab Saudi. Dia menganggap hadiah jam rolex ini sebagai hadiah pribadi bukan hadiah kenegaraan, sehingga dia menggunakan jam ini secara pribadi. Kasus ini diakhiri dengan Treoel Lund Poulsen menyerahkan jam tangan tersebut kepada Perpajakan. Baik Ombudsman maupun kepolisian Copenhagen tidak melanjutkan kasus ini dan membiarkan Troel bebas dari segala tuduhan. 3. Skandal Pengadaan Barang dan Jasa Kasus skandal pengadaan terbesar di Denmark yang diduga melibatkan 34 kotamadya. Sesuai peraturan Denmark untuk pengadaan dengan nilai 1,4 juta atau lebih, pemerintah daerah harus mengirim pekerjaan tersebut pada EU Tender, sehingga semua pihak dapat mengikuti lelang tender tersebut. Namun,sejumlah 34 kotamadya tidak melakukan hal tersebut dan langsung memberikan kontrak pengadaan sistem penggajian dan akuntansi kepada perusahaan KMD. Para pimpinan kotamadya meminta maaf lewat media Computerworld dan menyatakan bahwa mereka mengira aturan pengadaan tersebut tidak berlaku apabila hanya untuk kegiatan upgrade sistem. Kotamadya lain meminta maaf karena menganggap hanya KMD yang bisa menyediakan produk yang dibutuhkan. Kasus ini hanya dilanjutkan dengandirekomendasikannyaParliamen Denmark untuk memperketat sanksi terhadap pelanggaran aturan pengadaan dan pembatalan kontrak ilegal tersebut. 4. Kasus Tiket Madonna pada Maret 2010 Mayor Hillerod, Peter Zahlekjær yang diketahui menerima hadiah dari perusahaan IT KMD dalam bentuk tiket konser Madonna. Pemberian ini dengan maksud agar KMD mengambil alih adminsitrasi gaji pegawai kota dan administrasi kepegawaian dengan kontrak senilai 48,7 juta 7

yang seharusnya dilakukan melalui pelelangan tender terlebih dahulu.

Peter Zahlekjær

mengundurkan diri pada bulan Maret dan kasusnya tidak dilanjutkan. Mayor Kirsten Jensen merasa senang atas pengunduran diri Peter dan menganggap pengunduran diri Peter ini sebagai cara menghemat uang rakyat karena dianggap biaya untuk menerima pengunduran dirinya lebih murah daripada biaya untuk melanjutkan kasusnya. Kesamaan dari kasus beberapa contoh kasus korupsi di Denmark yaitu pelakunya tidak merasa telah melanggar hukum sehingga pelaku tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara legal maupun moral. Apabila kasus-kasus tersebut terjadi di negara lain dan ditemukan di media akan disebut sebagai korupsi. Namun, kasus-kasus ini di Denmark hanya dianggap sebagai “isolated event” atau kejadian yang jarang terjadi dan tidak perlu untuk dipermasalahkan.

8

Daftar Pustaka AF, Dino dan Nazaruddin. (2011) Ombudsman Office For Good Governance. Diakses 12 Jauni 2014 dari http://coretan-dinding-inspirasi.blogspot.com/2011/06/ombudsman-office-for-goodgovernance.html Best Countries for Bussiness 2014. Diakses 12 Juni 2014 dari http://www.forbes.com/best-countriesfor-business/list/ Chief Executives Of Tax Was Paid Safari. (2011). Diakses pada 9 Juni 2014 dari http://politiken.dk/oekonomi/ECE1178167/topchefer-i-skat-var-paa-betalt-safari/ Corruption? No, we have not in Denmark.(2011). Diakses 9 Juni 2014 dari http://politiken.dk/debat/analyse/ECE1217603/korruption-nej-det-har-vi-ikke-i-danmark/ Dhita, A. (2014). Kepemimpinan Angela Markel dan Resep Denmark sebagai Negara Paling Bersih dari Korupsi. Diakses 9 Juni 2014 dari http://birokrasi.kompasiana.com/2014/03/26/kepemimpinan-angela-markel-dan-resep-denmarksebagai-negara-paling-bersih-dari-korupsi-642146.html Largest municipal procurement scandal brewing. (2010). Diakses pada 9 Juni 2014 dari http://politiken.dk/indland/ECE957740/stoerste-kommunale-udbudsskandale-under-opsejling/ Facts And Statistics. Diakses 12 Juni 2014 dari http://denmark.dk/en/quick-facts/facts/ Flexcurity. Diakses 12 Juni 2014 dari http://denmark.dk/en/society/welfare/flexicurity/ n It/s All About Denmark. Diakses ...