PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA, MASALAH DAN DILEMA DALAM PELAKSANAANNYA PDF

Preview

Summary

PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA, MASALAH DAN DILEMA DALAM PELAKSANAANNYA Oleh : Aermadepa, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum UMMY Solok ABSTRAK Fiduciary not properly implemented in practice, in accordance with that stipulated in Fiduciary Lawguarantees. Fiduciary must bemade with Notarill deed, and must ...

Description

Accelerat ing t he world's research.

PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA, MASALAH DAN DILEMA DALAM PELAKSANAANNYA dhona agung prasetiyo

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN IMPLIKASI WANPRESTASI T ERHA… Set iant o Trimulyo, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadialn Universit as Mat aram

JURNAL VOLUME 1 NO 2 EBOOK FULL PROT ECT v3 rent BUKU AJAR HUKUM JAMINAN (ASHIBLY).pdf ashibly unihaz

PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA, MASALAH DAN DILEMA DALAM PELAKSANAANNYA Oleh : Aermadepa, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum UMMY Solok

ABSTRAK Fiduciary not properly implemented in practice, in accordance with that stipulated in Fiduciary Lawguarantees. Fiduciary must bemade with Notarill deed, and must be registered with the Registrar of Fiduciary. Then, registration office offiduciary publish Fiduciary Warranty certificaten that have the power eksekutorial. But in practice, most of the fiduciary ismadeunder the hand (not madeby anotary), and is not registered on fiduciary registration office. The cause is, among other the costof loading and the fiduciary deed registration fiduciary registration carried outin the provincial capital, and not specifically rulein fiduciary law about the deadline to register fiduciary and sanction sare notarranged if the fiduciary is not in the register. Keywords : Fiduciary, registration of fiduciary, the power of eksekutorial. I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan kegiatan yang sangat lumrah dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini. Perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan meliputi bidang produksi baik pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan ataupun produksi bidang industri, investasi, perdagangan, eksport import dan sebagainya. Dalam pembangunan sarana prasarana fisik dalam pembangunan seperti halnya gedung-gedung, jembatan-jembatan, irigasi, perumahan dan sebagainya.1 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit yang diberikan oleh Kreditur tentunya mengharuskan Kreditur merasa aman. Maka untuk kepentingan keamanan, terutama sekali guna menjamin pelunasan utang tersebut diperlukan alat pengaman bagi Kreditur. Salah satu bentuk pengaman kredit yang

1

Sri Gambir Melati Hatta, Perkreditan Dan Tantangan Dunia Perbankan,

Legalitas.Org, 16 Agustus 2007, diakses dari http://www.legalitas. org/node/258, diakses tanggal 28 November 2011.

Vol. 5 No.1 Juni 2012

ISSN : 1979 - 5408

paling mendasar dalam pemberian fasilitas kredit antara lain adalah objek jaminan, disamping kemampuan seorang Debitur. Salah satu bentuk jaminan yang ada dan berlaku sekarang adalah Fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 168). Fidusia itu adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Ciri-ciri jaminan fidusia diantaranya adalah memberikan hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditur, memungkinkan pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan utang, memberikan kepastian hukum, dan mudah dieksekusi.2 Secara hukum untuk adanya jaminan fidusia sebagaimana dalam Undang-Undang Jaminan fidusia tersebut wajib di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia,3 sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 170). Hukum jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut dibuat dan diberlakukan salah satu nya adalah untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi kreditur, disamping itu juga sebagai pembaharuan hukum. Karena lembaga jaminan fidusia yang selama ini sudah hidup dan berkembang dalam tatanan hukum Indonesia dan berlaku ditengahtengah kehidupan masyarakat masih bersandarkan pada yurisprudensi atas kasus bierbrouwerij aresst di Belanda, dan setelah itu muncul pula persoalan hukum di indonesia dalam perkara Bataafsche Petroleum Maatschappij v. Pedro Clignett yang diputus pada tanggal 18 agustus 1932 oleh Hooggerechtschof (Hgh). Putusan tersebut merupakan tonggak awal lahirnya fidusia di indonesia dan sekaligus menjadi yurisprudensi pertama sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah dalam jaminan gadai. Sejak keputusan tersebut kehidupan lembaga jaminan fidusia semakin diminati oleh pelaku usaha khususnya yang membutuhkan kredit bank dengan jaminan barang bergerak yang masih dapat dipergunakan untuk melanjutkan usahanya tanpa harus melepaskan kekuasaan atas barang jaminan itu secara fisik. Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat possessory, seperti gadai, jaminan fidusia memungkinkan sang debitur sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminkan tersebut.4

2

Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 51 3 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia 4 Aria Suyudi, Jaminan Fidusia dan Potensinya dalam Mendorong Laju Ekonomi , Legal Banking, 16 Agustus 2008. Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu

725

Vol. 5 No.1 Juni 2012

ISSN : 1979 - 5408

Dengan lahir dan diberlakukannya UUJF tentunya diharapkan lembaga jaminan fidusia yang sudah berkembang dan hidup semenjak lama itu lebih memainkan perannya sebagai lembaga jaminan dan tentunya juga dalam rangka pembaharuan hukum. Dimana yang harus menjadi perhatian dalam pembaharuan hukum itu, adalah sarana yang dapat mempelancar jalannya perekonomian. Menurut studi yang dilakukan Burg’s mengenai hukum dan pembangunan terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan supaya tidak menghambat ekonomi, yaitu “stabilitas” (stability), “prediksi” (preditability), “keadilan” (fairness), “pendidikan” (education), dan “pengembangan khusus dari sarjana hukum” (“the special development abilities of the lawyer”).5 Namun dalam prakteknya pada banyak kredit dengan jaminan fidusia ini tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Padahal salah satu tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia itu adalah untuk kepastian hukum bagi kreditur sendiri, disamping itu tentunya harus selalu ditaati karena UUJF sudah diberlakukan dan mengikat semenjak diundangkan. Sebagaimana teori hukum Hans Kelsen yang menyatakan bahwa apapun isi dari suatu norma, dan apapun perbuatan manusia memungkinkan untuk menjadi isi suatu norma, dapat memperoleh validitasnya. Suatu norma adalah valid dan mengikat hanya berdasarkan persyaratan bahwa telah dibuat dalam bentuk tertentu dan lahir dengan prosedur dan peraturan tertentu.6 Hal ini-lah yang menjadi latar belakang tulisan penulis ini yang penulis beri judul ”Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah dan Dilema dalam Pelaksanaannya”. B. Rumusan Masalah : Adapun yang menjadi masalah dalam makalah ini dapat penulis rinci dalam dua masalah pokok, yang termuat dalam rumusan masalah yang penulis uraikan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia untuk jaminan kredit, apakah sudah sesuai dengan aturan tentang Jaminan Fidusia ? 2. Bila tidak sesuai, apakah penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia tersebut dengan aturan (norma) nya ? C. Tujuan Penulisan : Dari rumusan masalah yang diuraikan diatas, dapatlah diperinci lebih lanjut bahwa tujuan tulisan ini, antara lain : a. Untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia dengan dengan aturan jaminan fidusia. b. Bila tidak sesuai, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ketidak-sesuaian tersebut. 5

Leonard J. Theberge, Law and Economic Development, Journal of International Law and Policy¸ Volume 9, 1980, hal. 232, dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Jakarta, 2003 6

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hal.97.

726

Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu

Vol. 5 No.1 Juni 2012

ISSN : 1979 - 5408

D. Kegunaan/Manfaat : Adapun kegunaan/manfaat tulisan ini dibedakan antara kegunaan/ manfaat terotis dan kegunaan/manfaat secara praktis. Adapun secara teoritis, tulisan ini diharapkan akan berguna atau bermanfaat untuk menjawab dan menambah pengetahuan tentang jaminan fidusia, serta diharapkan akan dapat berpartisipasi dalam mengembangkan ilmu terkait. Sementara itu secara praktis, tulisan ini diharapkan akan dapat berguna bagi para praktisi dan pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan dengan jaminan fidusia. E. Metode Penelitian : Tulisan ini dilakukan dengan pendekatan penelitian hukum empiris atau sosisologis (socio legal research), yaitu dengan meneliti langsung pelaksanaan di lapangan dalam rangka memperoleh data primer. Yaitu mencari bahan hukum langsung ke lapangan berkenaan dengan pendaftaran jaminan fidusia dan dilemanya. II. PEMBAHASAN A. Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Aspek-aspek filosofis dari hukum diantaranya adalah kepastian hukum (legal certainty), nilai kemanfaatan (utility) dan keadilan (justice) menjadi bagian penting dari roh suatu norma hukum yang ada, baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peraturan perunang-undangan, dan aturan hukum lainnya. 7 Demikian juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan peninggalan penjajahan Kolonial belanda yang masih berlaku sampai sekarang. Hal ini juga sesuai dengan tujuan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Prof.Subekti, S.H., dalam bukunya ”Dasar-Dasar Hukum dan Keadilan”, bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagian pada rakyatnya. 8 Jadi pada dasarnya hukum itu (termasuk aturan-aturan yang dibuat) adalah untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Hal ini juga didukung dengan teori utilitis dari Jeremy Bentham, dalam bukunya ”Introduction to the morals and legislation” yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah memuwujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Dan karena apa yang berfaedah bagi orang yang satu, mungkin merugikan orang yang lain, maka menurut teori utilitis, tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagian sebanyak-banyaknya pada orang yang sebanyak- banyaknya. 9 7

Bambang Sutiyoso, Aktualita Hukum dalam Era Reformasi, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal.XIII. 8 C.S.T.Kansil, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN.Balai Pustaka, Cetakan ketiga, 1980, Hal. 39. 9 Ibid, Hal.42. Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu

727

Vol. 5 No.1 Juni 2012

ISSN : 1979 - 5408

Istilah jaminan merupakan terjemahan bahasa Belanda zekerheid atau cautie. 10 Yaitunya mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain jaminan juga dipergunakan istilah agunan. Istilah agunan dapat dilihat pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Nomor 182), agunan yaitu jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Jadi agunan atau jaminan ini adalah konstruksi jaminan tambahan (accessoir), dan tujuannya untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Dari Pasal 8 dan penjelasannya UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 diketahui bahwa jaminan dan agunan tidaklah sama. Yang dimaksud dengan jaminan adalah keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan jaminan dalam pengertian lama (collateral) yang berupa barang atau benda tertentu yang bernilai ekonomis yang akan dipakai sebagai pelunasan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bila nasabah debiturnya wanprestasi disebut dengan agunan. 11 Selanjutnya dari penjelasan Pasal 8 UU Perbankan ini dikenal dua jenis jaminan, yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Jaminan pokok yaitu barang yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, sementara jaminan tambahan yaitu barang yang tidak berkaitan langsung dengan kredit yang bersangkutan yang ditambahkan sebagai agunan. Hukum jaminan tergolong bidang hukum yang akhir-akhir ini secara populer disebut The Economic Law (Hukum Ekonomi), Wiertschaftrecht atau Droit Economique12 yang mempunyai fungsi menunjang kemajuan ekonomi dan kemajuan pembanguan pada umumnya. Sehingga terhadap bidang hukum jaminan ini pengaturannya dalam undang-undang perlu diprioritaskan. Jaminan fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan yang ada dan berkembang dewasa ini tentunya juga mengandung aspek-aspek filosofis hukum sebagaimana tersebut diatas. Dan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diamanatkan oleh UUJF adalah dalam rangka kepastian hukum. 10

Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal 21 11 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, Hal. 282. 12 Djoko Muljadi, Pengaruh Penanaman Modal Asing Atas Perkembangan Hukum Persekutuan Perseroan Dagang (Vennoottschapsrecht) Dewasa ini, Majalah Hukum dan Keadilan, No.5/6, Tahun 1972, sebagaimana dikutip oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, , Hukum Jaminan di Indonesia PokokPokok Hukum Dan Jaminan Perorangan, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1980, Hal.1

728

Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu

Vol. 5 No.1 Juni 2012

ISSN : 1979 - 5408

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi fides yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut Fiduciary Transfer of Ownership. Fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan kebendaan berdasarkan kepercayaan, yaitu kreditur dan debitur sepakat mengikat suatu benda sebagai agunan sebagai jaminan atas utang debitur dimana objek jaminan tersebut pengalihannya secara constitutum possesorium. Objek jaminan tetap berada pada kekuasaan nyata debitur sedangkan hak milik objek jaminan berpindah kepada kreditur. Kreditur yang berkedudukan sebagai penerima Fidusia selama perjanjian jaminan Fidusia berlangsung memegang hak milik tersebut hanya sebagai benda jaminan, bukan sebagai pemilik seterusnya.13 Hal seperti ini diistilahkan oleh Susilawettysebagai transfer dokumen kepemilikan. Dimana karena objekyangsangat dibutuhkan olehpemilik untukmencari nafkah, maka dilakukanlahtransferdokumenkepemilikan.Yang terakhir iniberlakudengan cara yang samadalamhipotek,dimanahanyatransfer dokumenkepemilikanterjadi. Perbedaan utamaterletak pada kenyataanbahwa dalamfidusiayangditransfer/dialihkan adalahbenda-bendayang dapat ditrnasfer (benda bergerak) sepertiperhiasan, mobil atausepeda motorsementara dihipotekhal itu dilakukan untukbendanonditransfer(benda tetap) seperti tanah, rumah perkebunan. 14 Jaminan fidusia ini tidak hanya berkembang di Inodonesia, beberapa negara lain juga mengenal dan mepergunakan lembaga fidusia sebagai pranata jaminan dalam pemberian kredit-nya. Misalnya saja di Brazil, dimana untuk jaminan kredit atas perjanjian penjualan real estate juga mempergunakan lembaga jaminan fidusia, 15 sebagaimana layaknya untuk rumah susun di Indonesia yang tidak bisa dijaminkan dengan Hak Tanggungan melainkan dengan pranata jaminan fidusia. Demikian juga Uni Eropa yang kembali mengadopsi hukum jaminan fidusia untuk lembaga jaminan dengan pengalihan kepemilikan

13

Nur Laily, Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Jurnal Garuda Kemdiknas, diakses dari http://garuda.kemdiknas.go.id/jurnal diakses tanggal 30 Oktober 2011. 14 Susilawetty, Rules and Regulation On ecurity Rights In Indonesia, Artikel Universitas Muhammadiyah Jakarta, diakses dari http://www.umj.ac.id/main/artikel/ index.php?detail=20100409042536, diakses tanggal 16 November 2011 15

Biro hukumLevy&SalomaoAdvogados, Brazilian Real Estate Law Aims To Stimulate Markets, Inter-American Trade Report - January 23, 1998, Volume 5 Nomor 2, Halaman 1. Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu

729

Vol. 5 No.1 Juni 2012

ISSN : 1979 - 5408

16

(fidusia). Malah Boston University School ofLawmenyelenggarakan Konferensikhusus tentang hukumjaminan fidusia pada tanggal 29 Oktober2010.17 Untuk memberikan kepastian hukum Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik benda yang berada di dalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia. Menurut Prof.Mariam Darus Badrulzaman dengan pendaftaran fidusia maka jaminan fidusia mendapatkan karakter sebagai "hak barang" dan tidak lagi sebagai kesepakatan. Sebagai hak barang, jaminan fidusia membawa prinsipprinsip antara lain menjamin hak berikut barang, memiliki posisi utama dalam kaitannya dengan kreditur lainnya, dan jaminan tidak termasuk dalam aset bangkrut jika debitur tersebut diputuskan bangkrut .18 Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia akan melakukan pencatatan jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, dimana pencatatan ini dianggap sebagai lahirnya jaminan fidusia. Ini berarti tiada jaminan fidusia tanpa dilakukan pendaftaran pada Kantor Pendafataran Fidusia. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pendafataran diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Sebagai bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan pemegang jaminan fidusia adalah Sertipikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendafataran Fidusia. Dan sertipikat jaminan fidusia ini sebenarnya merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada saat pernyataan pendaftaran. Dengan mendaftarkan objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, kedudukan kreditur menjadi kuat, hak kreditur merupakan hak kebendaan yang dapat dipertahankan terhadap siapapun.19 Jadi sesuai dengan UUJF, maka pendaftaran fidusia itu merupakan suatu keharusan. Artinya kedudukan kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia baru sah bila jaminan fidusia yang 16

Ivan P. Mangatchev, LLM, PhD, Fiducia Cum Creditore Contracta in EU Law, diakses dari http://jura.ku.dk/focofima/nyheder/fiducia_cum_creditore /copenhagen__ lecture_1609.pdf/, diakses tanggal 16 November 2011 17 Symposium, The Role of Fiduciary Law and Trust in The Twenty-First Century: A Confrence Inspired by The Work of Tamar Fankel, Editor’s Foreword, Boston University Law Review, Volume 91: 833, diakses dari http://www.bu.edu/law/central/jd/organizations/ journals/bulr/documents/EDITORSFOREWORD_000.pdf, diakses tanggal 29 Oktober 2011. 18

Mariam Darus, Mengatur Hukum Jaminan Fidusia : Dengan Undang Undang dan Penerapan Sistem Pendaftaran, Jurnal Hukum Bisnis Volume 9, 1999, Halaman 62-65. 19 Betty Dina Lambok, Akibat Hukum Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia untuk Menyewakan Objek Jaminan Fidusia kepada Pihak Ketiga, Jurnal Hukum Pro Justitia, Juli 2008, Volu...