Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Kelompok Masyarakat (Citizenship Education for Social Community) PDF

Preview

Summary

1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT (CITIZENSHIP EDUCATION FOR SOCIAL COMMUNITY) Oleh: Yuyus Kardiman* ABSTRACT The biggest problems in the Pancasila and Civic Education in fact not on how the Pancasila and Civic Education implemented a formal educational institution...

Description

1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT (CITIZENSHIP EDUCATION FOR SOCIAL COMMUNITY) Oleh: Yuyus Kardiman*

ABSTRACT The biggest problems in the Pancasila and Civic Education in fact not on how the Pancasila and Civic Education implemented a formal educational institution, but Pancasila and Civic Education conducted by the non-formal institutions both family and society. More social problems that occur due to the inability of society to educate both by example and efforts to socialize knowledge and values. For this reason the development efforts of Pancasila and Civic Education for the community to be important, especially in Indonesia. Key Words: Pancasila and civic education, society.

pendidikan

A. Pendahuluan 1. Latar Belakang

apalagi

konsep

Pendidikan

Kewarganegaraan (civic Education), kadang

Pendidikan selalu menjadi sorotan

kita

terjebak

pada

pemikiran

bahwa

dalam upaya pembangunan setiap bangsa,

pendidikan itu adalah sekolah yaitu suatu

begitupun di Indonesia, pendidikan selalu

lembaga formal yang dimiliki oleh Negara

menjadi

selalu

atau swasta yan dilakukan dalam sebuah

persoalan

gedung sekolah dan berbagai fasilitas yang

mengenai pendidikan terus mengemuka,

ada di dalamnya, kurikulum dan guru serta

mulai

komponen sekolah lainnya yang ada.

trend

topic

dipermasalahkan.

dari

yang

Berbagai

persoalan

Ujian

Nasional,

Pendidikan karakter yang luntur, guru yang tidak

berkualitas,

kurikulum

dalam

masalah

tersebut,

sehingga mengatasi yang

Sehingga ketika adanya persoalan

pergantian

sosial (konflik sosial) dalam masyarakat,

berbagai

seperti tawuran antar pelajar/mahasiswa,

akhirnya

yang akhirnya merembet menjadi tawuran

kurikulumnya dianggap bermasalah juga. Persoalan di atas menggambarkan

antar kelompok masyarakat, suku bahwak mengatanamanakan

agama,

tingkat

bahwa belum stabilnya system pendidikan

kriminalitas yang semakin tinggi yang tidak

kita, sehingga secara langsung ataupun tidak

jarang dilakukan oleh anak usia sekolah,

berpengaruh terhadap kualitas pendidikan

kasus

itu sendiri. Terlebih adanya pemahaman

vandalism, dan sebagainya, tidak jarang

yang

masyarakat menjadikan lembaga pendidikan

keliru,

yaitu

ketika

mendengar

asusila,

obat-obat

terlarang,

*Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta

2 formal

(sekolah)

itulah

yang

menjadi

dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan

penyebab utama. Bahwa Sekolah tidak

dasar,

berhasil melakusanakan pendidikan moral

pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal

atau karakter, sekolah tidak memberikan

adalah jalur pendidikan di luar pendidikan

keterampilan yang jelas bagi siswanya,

formal yang dapat dilaksanakan secara

sekolah membebankan orang tua, dan

terstruktur dan berjenjang. Pendidikan

sebagainya.

informal adalah jalur pendidikan keluarga

Terlebih, negaraan

Pendidikan

yang

sangat

Kewarga-

sarat

pendidikan

menengah,

dan

dan lingkungan.

dengan

Begitupun

dengan

Pendidikan

pendidikan nilai dan moral, pendidikan

Kewarganegaraan, tidak saja ada dalam

demokrasi, pendidikan hukum, pendidikan

pembelajaran

hak

nasionalisme,

melainkan juga bergerak pada kehidupan

pendidikan multicultural, seolah memiliki

masyarakat. Hal ini dikemukakan Cogan

beban yang berat dalam menghadapi segala

(1998:1) yang menyatakan “What is called

persoalan tersebut di atas. Sehingga tidak

for is a new conception of citizenship

sedikit

guru

education, one in which both schools and

ketika

the communities they serve and are a part

asasi

manusia,

yang

Pendidikan

mempersalahkan Kewarganegaraan

terjadi permasalah tersebut.

di

persekolahan

saja,

of, are equal partners in the education of

Dari permasalahan di atas, maka

each new generation of citizens.” Hal ini

perlu kiranya ada penjelasan rasional serta

menjelaskan bahwa dalam konsepsi baru

upaya

tentang pendidikan kewarganegaraan, salah

untuk

persoalan tanggung

memecahkan

yang jawab

Kewarganegaraan

menjadi

berbagai

salah

satu

satunya adalah dimana antara sekolah dan

dari

Pendidikan

masyarakat merupakan mitra yang sejajar

untuk

kehidupan

untuk melayani dan melakukan pendidikan

masyarakat Indonesia yang lebih baik. Berbicara

sangatlah

Hal inilah yang menjadi persoalan

luas, pendidikan milik semua pihak, baik

bangsa ini sekarang, bahwa pada tataran

pihak sekolah, orang tua, masyarakat, dan

masyarakat belum terbangun pendidikan

Negara. Menurut UU No. 20 tahun 2003

kewarganegaraan yang optimal, sehingga

Bab VI Pasal 13 Ayat 1 jalur pendidikan

pendidikan

terdiri atas pendidikan formal, nonformal,

seolah tidak mendapatkan dukungan dari

dan informal yang dapat saling melengkapi

pihak

dan

informal).

memperkaya.

pendidikan

bagi generasi baru sebagai warga Negara.

Pendidikan

formal

adalah jalur pendidikan yang terstruktur

kewarganegaraan

masyarakat

(sektor

disekolah

pendidikan

3 Untuk itulah penulis tertarik untuk menulis ide-ide dalam bentuk artikel ini dengan

judul

negaraan

“Pendidikan

bagi

2. Pembahasan a. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan

Kewarga-

Masyarakat”

bagi Masyarakat

(Civic

Education for Civic Community)

Demokrasi tidak didapatkan melalui keturunan

atau

kelahiran,

melainkan

merupakan suatu proses panjang melalui 2. Rumusan Masalah

pendidikan

dan

pembudayaan,

seperti

Dari latar belakang di atas maka

dikemukakan oleh Winataputra (2006)

penulis membuat rumusan masalah sebagai

bahwa “democracy isn’t inherrited, but it

berikut:

is learned”, hal ini menjelaskan akan

1) Permasalahan apa saja yang muncul

pentingnya pendidikan demokrasi pada

dalam pendidikan kewarganegaraan

suatu masyarakat. Tidak saja masyarakat

pada masyarakat dewasa ini?

sekolah,

2) Bagaimana

upaya

membangun

Pendidikan Kewarganegaraan bagi masyarakat

untuk

juga

kelompok

masyarakat informal yakni lingkungan sekolah termasuk orang tua di dalamnya.

menciptakan

masyarakat yang demokratis?

melainkan

Seperti yang dikemukakan oleh Cogan pada bagian latar belakang di atas, bahwa Pendidikan kewarganegaraan tidak

3. Tujuan Penulisan

saja ada pada domain sekolah, melainkan

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:

ada

juga

pada

domain

masyarakat

(kultural) dimana PKn dalam masyarakat

1) Untuk mengentahui permasalahan

memiliki konten, tugas dan fungsi sejajar

apa saja yang terjadi dalam upaya

dengan demain sekolah, hal ini sesuai

pendidikan kewarganegaraan pada

dengan pendapat Sapriya (2007:281-282)

masyarakat dewasa ini.

yang menyatakan bahwa domain PKn

2) Untuk mengembangkan pendidikan

sebagai program sosial kultural pada

kewarganegaraan (baik kelembagaan

hakikatnya tidak banyak perbedaan dengan

maupun konten) dalam masyarakat,

program

sehingga

tujuan, pengorganisasian kurikulum, dan

terciptanya

yang demokratis.

masyarakat

materi

kurikuler

dilihat

pembelajaran.

dari

aspek

Perbedaannya

terutama pada aspek sasaran, kondisi, dan karakteristik peserta didik. Program PKn ini

dikembangkan

kehidupan

masyarakat

dalam dengan

konteks sasaran

4 semua anggota masyarakat. Tujuannya

lingkup masyarakat yang lebih luas dari

lebih

dominasi warga negara dewasa.

pada

upaya

pembinaan

warga

masyarakat agar menjadi warga Negara

Hal di atas menunjukkan dua hal

yang baik dalam berbagai situasi dan

yang

perkembangan

kewarganegaraan . Pertama, pendidikan

zaman

yang

senantiasa

berubah.

penting

dalam

pendidikan

kewarganegaraan di persekolahan yang

Hal

ini

pemikiran tentang

di

dasari

Winataputra Pendidikan

juga

(2001,

oleh

harus terus di kembangkan, sehingga

2006)

mampu mempersiapkan warga negara

Kewarganegaraan

muda

untuk

berpartisipasi

dalam

memiliki visi akademis dan pedagogis,

kehidupan demokratis dalam masyarakat.

yang meliputi tiga domain, yaitu, 1)

Kedua,pengembangan

domain kurikuler, yaitu domain pendidikan

kewarganegaraan pada masyarakat civil

kewarganegaraan

melalui civic community.

yang

dikembangkan

dipersekolahan, 2) domain kajian ilmiah,

Arti

pendidikan

penting

pendidikan

yaitu pendidikan kewarganegaraan yang

kewarganegaraan ini, berkaitan tujuan dari

dikembangkan di perguruan tinggi, serta 3)

PKn itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat dari

domain social kultural, yaitu pendidikan

konten PKn secara ontology. Konten dalam

kewarganegaraan yang dikembangkan pada

PKn meliputi tiga dimensi yaitu dimensi

masyarakat.

pengetahuan

Peter Levine ( 2012:55) menjelaskan

knowledge),

kewarganegaraan dimensi

(civic

keterampilan

bahwa “civic education should help to

kewarganegaraan (civic skill), dan dimensi

strengthen and sustain a civil society in

nilai

which

dengan penjelasan sebagai berikut:

young

people

participate

as

citizens and learn the skills, knowledge,

kewarganegaraan

1) Dimensi

(civic

value),

pengetahuan

and values they need in the broader

kewarganegaraan (civic knowledge),

public sphere dominated by adults.”

yang menyangkut bidang politik,

Pendidikan kewarganegaraan akan membantu

untuk

memperkuat

hukum

dan

normal,

sehingga

dan

membawa konsekueni materi kuliah

mempertahankan suatu masyarakat sipil

PKn meliputi pengetahuan tentang

(civil society) di mana warga negara muda

prinsip

berpartisipasi sebagai warga negara untuk

pemerintahan dan non pemerintahan,

belajar keketerampilan, pengetahuan, dan

identitas

nilai-nilai yang mereka butuhkan dalam

peradilan yang bebas dan objektif, sejarah

dan

demokrasi,

nasional,

nasional,

rule

lembaga

of

hak

law,

dan

5 tanggungjawab warga negara , HAM

demokratis yaitu pengetahuan kewarga-

dan hak politik.

negaraan (civic knowledge), kecakapan

2) Dimensi

ketrampilan

kewarganegaraan (civic skill), dan watak-

kewarganegaraan (civil skill), yaitu

watak kewarganegaraan (civic disposition).

yang menyangkut ketrampilan dalam

Civic

berpartisipasi di dalam kehidupan

pengetahuan

berbangsa

Oleh

berkaitan dengan kandungan atau apa yang

harus

seharusnya diketahui oleh warga Negara

karena

dan

itu,

bernegara.

peserta

didik

Knowledge

adalah

kewarganegaraan

diberikan kesempatan untuk ikut

meliputi

mewujudkan

konstitusi, tujuan, nilai-nilai dan prinsip

masyarakat

ketrampilan

madani,

memngaruhi,

ketrampilan

monitorig

pemerintahan,

jalannya

ketrampilan

politik

demokrasi,

dan

yang

hubungan

pemerintahan,

Negara

dengan

Negara lain serta peran warga Negara.

dalam

Civic Skill yaitu kemampuan warga

mengambil keputusan, ketrampilan

Negara untuk mempraktekkan hak-haknya

dalam memecahkan masalah sosial,

dan

ketrampilan

sebagai anggota masyarakat yang berdaulat

berkoalisi,

dan

ketrampilan mengelola konflik. 3) Dimensi

nilai

kewarganegaraan

mengarah

tanggung

jawabnya

berdasarkan pengetahuan kewarganegaraan yang telah dimiliki.

(Civic Value), maksudnya materi prkuiiahan

menunaikan

pada

Civic isaratkan

disposition

kepada

yaitu

karakter

meng-

masyarakat

penanaman nilai, ke[ercayaan serta

maupun perseorangan dari warga Negara

sikap kewarganegaraan yang baik.

yang

Materi yang terkait dengan dimensi

pengembangan demokrasi konstitusional.

ini

watak-watak

adalah komitmen, penguasaan

penting

bagi

pemeliharaan

kewarganegaraan

sebagai-

nilai keagamaan , norma dan etika,

mana

nilai keadilan, demokrasi, kebebasan

berkembang secara perlahan sebagai akibat

berpedapat, dan perindungan.

dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh

Sejalan dengan Branson (dalam Kardiman, 2008:47) yang menyatakan bahwa

Pendidikan

kecakapan

dan

seseorang

sekolah,

Ketiga domain, merupakan acuan dalam

tiga komponen utama yang cocok untuk

transfer

dikembangkan

transfer

yang

rumah,

society.

Kewarganegaraan

masyarakat

di

komunitas, dan organisasi-organisasi civil

merupakan pendidikan yang mengandung

pada

kewarganegaraan,

melakukan

transfer

knowledge, of

culture

of

transfer of dari

value, skill,

nilai-nilai

6 kebangsaan Indonesia, yakni nilai-nilai

yang menciptakan. Sehingga Tuhan lah

Pancasila. Nilai-nilai Pancasila seharusnya

sebagai penyebab akan adanya manusia di

menjadi karakter yang dibangun dalam

dunia.

Pendidikan

founding fathers dengan kajian filsafati ini

Kewarganegaraan,

bahkan

dalam pendidikan pada umumnya.

sepakat

Hal inilah yang pada saat ini mulai dirasakan

hilang

dalam

Bangsa

Indonesia

bahwa

Indonesia

harus

melalui

manusia

the

khususnya

menyandarkan

segala

kehidupan

bentuk kehidupannya kepada Ketuhanan

pendidikan nasional kita, tidak saja di

Yang Maha Esa. BerKetuhanan berarti

dunia

percaya bahwa setiap manusia di dunia ini

persekolahan,

terlebih

pada

lingkungan masyarakat. Masyarakat seolah

adalah

kehilangan

sehingga sesame ciptaan Tuhan sudah

arah,

bukan

saja

tidak

sama

sebagai

ciptaan

memahami apa yang harus dilakukan,

selayaknya

tetapi lebih dasar lagi banyak perilaku

menghargai, menyayangi.

masyarakat yang tidak tahu mana yang

Nilai

saling

Tuhan,

menghormati,

Kemanusiaan,

dalam

sila

salah dan yang benar. Sudah saatnya

kedua Pancasila “Kemanusiaan Yang Adil

bahwa

revitalisasi

dan Beradab,” dijelaskan bahwa jika

dengan

manusia sudah memahami bahwa dirinya

nilai-nilai

malhkuk Tuhan, dan harus menyandarkan

kehidupan

sgala kehidupannya kepada Tuhan, maka

demokratis Indonesia. Untuk perlu kiranya

apapun yang diciptakan Tuhannya harus

penulis menguraikan secara singkat arti
...