Penelitian Sengketa Ekonomi Syariah.pdf PDF

Preview

Summary

Muhibbuddin, S.Ag., M.Si. Rizal Darwis, M.HI. STUDI ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF UU. NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA (Studi pada Pengadilan Agama Gorontalo) LEMBAGA PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) S...

Description

Muhibbuddin, S.Ag., M.Si. Rizal Darwis, M.HI.

STUDI ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF UU. NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA (Studi pada Pengadilan Agama Gorontalo)

LEMBAGA PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SULTAN AMAI GORONTALO 2014

KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN Jl. Gelatik No. I Heledulaa Kota Timur Kota Gorontalo Telp (0435) 822725 – 821942

KATA SAMBUTAN Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena dengan hidayah dan taufik-Nya sehingga penelitian dengan judul: “Studi Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Studi pada Pengadilan Agama Gorontalo)”dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Sultan Amai Gorontalo menyampaikan terima kasih kepada Rektor; Dr. H. Kasim Yahiji, M.Ag., Wakil Rektor I; Dr. Ayuba Pantu, M.Pd., dan Wakil Rektor II; Dr. H. Buhari Luneto, M.Pd., serta Ketua LP2M; Dra.Aisma Maulasa, M.Th.I., atas arahan dan apresiasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara optimal sebagai salah satu tugas pokoknya sehingga mampu memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Upaya penting lainnya yang telah dan akan dilakukan adalah menciptakan iklim yang kondusif agar dosen secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelanggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi. Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada saudara (i) peneliti atas jerih payahnya melaksanakan penelitian. Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal. Amin. Wassalam Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan

Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag. NIP. 19720513 200604 1 002

ii

KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN Jl. Gelatik No. I Heledulaa Kota Timur Kota Gorontalo Telp (0435) 822725 – 821942

SURAT KETERANGAN Nomor : In.16/TL.03/LP2M/10/2014 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menerangkan bahwa: Nama NIP Pangkat/Gol/Ruang Unit Kerja Judul Penelitian

: : : : :

Muhibbuddin, S.Ag., M.Si. 19750128 200212 1 003 Penata Tk. I, III/d Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Studi Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Studi pada Pengadilan Agama Gorontalo)

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian tahun 2014 dan telah diseminarkan pada tanggal 30 Oktober 2014. Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 02 November 2014 Wassalam Mengetahui, Kepala LP2M

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan

Dra. Aisma Maulasa, M.Th.I. NIP. 19591225 199203 2 002

Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag. NIP. 19720513 200604 1 002

iii

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK 1. a. Judul Penelitian

a. Jenis Penelitian b. Tahun Penelitian 2. Peneliti a. Nama Lengkap dan Gelar Akademik b. Jenis Kelamin c. NIP/Pangkat/Golongan d. Jabatan a. Nama Lengkap dan Gelar Akademik b. Jenis Kelamin c. NIP/Pangkat/Golongan 3. 4. 5. 6.

d. Jabatan Jumlah Peneliti Lokasi Penelitian Jangka Waktu Penelitian Sumber Dana

: Studi Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Studi pada Pengadilan Agama Gorontalo) : Studi Lapangan (Field Research) : 2014 : Muhibbuddin, S.Ag., M.Si. : Laki-Laki : 197501282002121003 / Lektor, III/c : Ketua Peneliti : Rizal Darwis, M.HI. : Laki-Laki : 197907172009011017/ Asisten Ahli, III/c : Anggota Peneliti : 2 (Dua) Orang : Kota Gorontalo : 6 Bulan : DIPA IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2014

Kepala LP2M

Gorontalo, 1 Nopember 2014 Ketua Peneliti

Dra. Aisma Maulasa, M.Th.I. NIP. 19640325 199203 2 001

Muhibbuddin, S.Ag., M.Si. NIP. 19790717 200901 1 017

Mengetahui, Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo

Dr. H. Kasim Yahiji, M.Ag. NIP. 19610522 199003 1 002

iv

KATA PENGANTAR Syukur alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan nikmat kesempatan sehingga dapat merampungkan penelitian dengan judul Studi Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Studi pada Pengadilan Agama Gorontalo). Dalam melakukan proses penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah membantu demi tersajinya karya yang ada saat ini. Untuk itu sewajarnya dihaturkan terima kasih yang sedalamdalamnya kepada: 1. Bapak Dr. H. Kasim Yahiji, M.Ag., selaku Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo. 2. Ibu Dra. Aisma Maulasa, M.Th.I., selaku Ketua LP2M yang telah menyeleksi penelitian ini dan termasuk penentu untuk menyatakan lulus tidaknya sebuah penelitian di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo. 3. Para responden dalam hal ini hakim-hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang telah berpartisipasi dan bersedia untuk penulis wawancarai. 4. Para staf/karyawan di Pengadilan Agama Gorontalo yang telah memfasilitasi penulis untuk bertemu dan berkomunikasi dengan para responden. 5. Seluruh pihak yang berpartisipasi dalam proses penelitian ini. Disadari bahwa dalam hasil penelitian ini masih terdapat kekeliruan. Olehnya itu saran dan kritikan yang sifatnya konstruktif demi perbaikan penelitian selanjutnya sangat diharapkan dan dihaturkan terima kasih. Wassalam,

Muhibbuddin, S.Ag., M.Si. Ketua Peneliti

v

DAFTAR ISI KATA SAMBUTAN ..................................................................... SURAT KETERANGAN .............................................................. LEMBAR IDENTITAS DAN LAPORAN PENGESAHAN ....... KATA PENGANTAR ................................................................... DAFTAR ISI .................................................................................. BAB I

ii iii iv v vi

PENDAHULUAN .....................................................

1

A. B. C. D.

Latar Belakang Masalah ....................................... Rumusan Masalah ................................................. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .......................... Komposisi Bab .....................................................

1 7 8 9

KAJIAN TEORI .........................................................

11

A. Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama .. B. Pengertian dan Sistem Ekonomi Syariah ............. C. Prinsip-Prinsip Umum Ekonomi Syariah .............

11 19 21

METODE PENELITIAN ...........................................

37

A. B. C. D.

Jenis Penelitian ..................................................... Pendekatan Penelitian ........................................... Teknik Pengumpulan Data ................................... Teknik Analisis Data ............................................

37 37 38 39

HASIL DAN PEMBEHASAN ..................................

41

A. Profil Pengadilan Agama Gorontalo .................... B. Respon Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah Pasca UU No. 3 Tahun 2006 .......................................... C. Kesiapan Hakim Pengadilan Agama dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah di Gorontalo ..........................................................

41

PENUTUP ..................................................................

67

A. Kesimpulan ........................................................... B. Saran .....................................................................

67 68

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................

70

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

vi

55

61

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Perubahan sosial secara sosiologis merupakan ciri yang melekat dalam masyarakat yang disebabkan karena masyarakat itu mengalami suatu perkembangan. Oleh karena itu, perkembangan tersebut perlu direspon juga oleh hukum Islam. Pada gilirannya hukum Islam diharapkan memiliki kemampuan fungsi sebagai social engineering selain sebagai social control. Hal tersebut karena hukum Islam sangat berpengaruh dan efektif dalam membentuk tatanan sosial dan kehidupan komunitas kaum muslimin.1 Hukum Islam dalam merespon perkembangan zaman dituntut untuk memiliki fleksibilitas yang memadai agar tidak kehilangan daya jangkaunya, baik dalam fungsinya sebagai social control maupun dalam batas-batas tertentu sebagai social engineering.2 Pembaharuan hukum Islam ini saling berkaitan dengan tuntutan historis sebuah komunitas Islam agar tidak kehilangan peran vitalnya dalam upaya memberi arah dan bimbingan bagi masyarakat Islam, baik dari aspek ibadah, sosial dan muamalat (perekonomian). Penegakan hukum melalui jalur peradilan memberikan respon yang signifikan terhadap keberlangsungan keadilan bagi pihak-pihak Amir Mu’alim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam (Cet. 2; Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 20. 1

2

Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Gama Media: Yogyakarta, 2001), h. 12.

2

yang mencari keadilan. Hal itu berujung pula dengan adanya perkembangan wewenang peradilan agama di Indonesia yang diikuti dengan berkembangnya pula kebutuhan hidup manusia dipandang dari aspek hukum. Dalam penegakan hukum melalui pengadilan agama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman secara formal keberadaan peradilan agama

diakui,

namun

mengenai

susunan

dan

kekuasaan

(wewenangnya) masih beragam. Perkembangan selanjutnya, pada tanggal 29 Desember 1989 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, meskipun di dalamnya banyak mengatur persoalan tehnis beracara di depan sidang pengadilan. Bangsa Indonesia secara terus menerus akan memerlukan pembaharuan hukum, sehingga dapat dicapai kodifikasi dan unifikasi hukum. Pemberlakuan undang-undang ini cukup penting dalam kehidupan masyarakat yang beragama Islam. Masyarakat Islam telah terlayani penyelesaian sengketa di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah. Dalam hal ini yang hendak ditegakkan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah substansi nilai-nilai hukum yang mewarnai kehidupan masyarakat muslim. Adanya UU No. 7 Tahun 1989 memberi nilai positif bagi keberadaan lembaga peradilan agama dalam sistem pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia dan telah banyak menghasilkan perubahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat hukum dan ketatanegaraan. Perubahan signifikan di bidang ketatanegaraan adalah adanya peradilan satu atap (one roof system) di bawah Mahkamah

3

Agung Republik Indonesia diawali ketika amandemen ketiga UUD 1945 dimasukkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yaitu dengan adanya penambahan

tentang

kekuasaan

kehakiman.

Dengan

adanya

perubahan UUD 1945 tersebut, maka UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian pengejawantahan dengan lahirnya UU No. 4 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan lahirnya undang-undang kehakiman yang berparadigma baru ini menuntut juga dilakukannya amandemen terhadap undang-undang pada masing-masing lingkungan peradilan, termasuk UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan perkembangan tersebut, maka untuk merespon dinamika

perkembangan

dan

kebutuhan

hukum

masyarakat,

amandemen undang-undang Peradilan Agama memberikan perluasan kewenangan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan terakhir UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satunya yaitu bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari’ah. Semakin berkembangnya pertumbuhan ekonomi syariah dari tahun ke tahun secara pesat, maka dapat dimungkinkan munculnya permasalahan baru yang berkaitan dengan hal itu yang menimbulkan suatu sengketa antar para pihak yang berkepentingan apabila suatu

4

perjanjian atau kesepakatan itu dilanggar oleh salah satu pihak terkait dan pihak yang lain tidak dapat menerimanya dengan cara baik. Namun dalam permasalahan sengketa ekonomi syari’ah terdapat dualisme penanganan perkara, baik melalui jalur arbitrase, jalur Pengadilan Negeri maupun jalur Peradilan Agama. Padahal menurut UU No. 3 Tahun 2006, salah satu kewenangan Pengadilan Agama yang merupakan kewenangannya yang baru adalah menangani perkara di bidang ekonomi syari’ah. Hal ini berimbas pula bagi para hakim Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang ekonomi syari’ah yang diajukan kepadanya dengan dalih tidak ada hukumnya, karena hakim wajib berijtihad menciptakan hukum untuk menyelesaikan perkara yang ditanganinya. Perkembangan perbankan syari’ah yang ada di Indonesia harus juga bersamaan dengan perkembangan peraturan yang ada, mulai dari sistem

hingga

bagaimana

penyelesaian

sengketanya.

Diawal

perkembangan perbankan syariah di Indonesia, belum dikenal dengan adanya lembaga peradilan yang secara khusus menangani perkara syari’ah, di saat itu hanya dikenal dengan nama BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia). Lembaga ini dibentuk oleh MUI dengan dasar hukumnya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altrenatif Penyelesaian Sengketa. Terdapat beberapa permasalahan yang muncul ketika BAMUI yang kini menjadi BASYARNAS mengeluarkan suatu putusan. Pihak yang kalah tidak mau mengikuti putusan tersebut secara sukarela. Arbitrase tidak dapat melakukan eksekusi karena tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya. Adanya kekurangan pada lembaga arbitrase inilah maka diterbitkan

5

UU. No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai lembaga yang dapat melaksanakan eksekusi yang telah diputuskan oleh Arbitrase Syari’ah Nasional. Berlandaskan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut, Peradilan Agama telah memiliki suatu kompetensi baru khususnya dalam menangani sengketa ekonomi syari’ah. Pasal 49 huruf (i) revisi undang-undang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama

bertugas

dan

berwenang

memeriksa,

memutus

dan

menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syari’ah. Penjelasan huruf (i) pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi: bank syari’ah, lembaga keuangan makro syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan bisnis syari’ah.3 Perkembangan baru dalam ranah dunia peradilan di Indonesia adalah diberikannya kompetensi penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah kepada Peradilan Agama. Kompetensi tersebut merupakan suatu peluang dan tantangan baru bagi aparat hukum di lingkungan Peradilan Agama, sehingga dibutuhkan kesiapan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Pelimpahan

kewenangan

memeriksa,

memutus,

dan

menyelesaikan perkara ekonomi syari’ah kepada Peradilan Agama 3

Lihat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berserta penjelasannya.

6

memberi isyarat pengakuan akan eksistensi Peradilan Agama sekaligus sebagai perwujudan bagi keinginan sebagian, bahkan seluruh umat Islam Indonesia untuk menyelesaikan sengketanya sesuai tuntunan syariat. Di sinilah Peradilan Agama diharapkan sekaligus diproyeksikan sebagai lembaga peradilan yang paling tepat dan representatif dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syari’ah. Hal ini tidak terlepas pula bagi Pengadilan Agama Gorontalo sebagai salah satu lembaga Peradilan Agama di Indonesia yang berkedudukan di ibukota propinsi Gorontalo dengan cakupan wilayah yuridiksi Kota Gorontalo dan Kabupaten BoneBolango memberikan peluang yang besar pula dalam penanganan kasus/perkara perekonomian syari’ah. Namun, pengalihan kewenangan mengadili ini ternyata sampai saat ini masih menyisakan polemik, tidak hanya di kalangan akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga praktisi dalam lapangan ekonomi syari’ah, khususnya dalam bidang perbankan dan lembaga pembiayaan. Di antara sekelumit polemik tersebut adalah keraguan sebagian pihak mengenai kompetensi dan kapabilitas sumber daya hakim-hakim pada lingkup Peradilan Agama dalam memutus perkara ekonomi syari’ah mengingat selama ini mereka hanya menyelesaikan perkara-perkara yang dapat dikatakan jauh dari anasir bisnis dan finansial. Terlebih dalam salah satu putusan Pengadilan Agama dalam perkara

ekonomi

syari’ah

yang

amarnya

membatalkan

dan

menyatakan tidak sah penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, namun kemudian dibatalkan pada tingkat Kasasi. Persoalan lain yang mungkin patut mendapat perhatian adalah minimnya jumlah perkara ekonomi syari’ah yang masuk ke

7

Pengadilan Agama (dengan tidak menafikan bahwa jalan terbaik penyelesaian suatu perkara adalah perdamaian). Bahkan, perkara ekonomi syari’ah tersebut didaftar dan diputus oleh Pengadilan Negeri,

meski

undang-undang

secara

tegas

mengamanahkan

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam hal tersebut. Berangkat dari kenyataan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah dalam Perspektif UU. No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Studi Pada Pengadilan Agama Gorontalo).”

B. Rumusan Masalah Berdasarkan

latar

belakang

masalah

di

atas,

maka

permasalahan pokok yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kaitannya dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan...