Pengadilan Campuran (Hybrid-Tribunals) dalam Penyelesaian Kejahatan Internasional DOCX

Title	Pengadilan Campuran (Hybrid-Tribunals) dalam Penyelesaian Kejahatan Internasional
Author	Safiq Muhammadin
Pages	13
File Size	32.1 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	7
Total Views	124

Summary

Pengadilan Campuran (Hybrid-Tribunals) dalam Penyelesaian Kejahatan Internasional | 1 Pengadilan Campuran (Hybrid-Tribunals) dalam Penyelesaian Kejahatan Internasional Pendahuluan Pengadilan internasional merupakan mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan internasional sepe...

Description

Pengadilan Campuran (Hybrid-Tribunals) dalam Penyelesaian Kejahatan Internasional " 1 Pengadilan Campuran (Hybrid-Tribunals) dalam Penyelesaian Kejahatan Internasional Pendahuluan Pengadilan internasional merupakan mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan internasional seperti kasus-kasus kejahatan perang yang terjadi selama Perang Dunia II. Secara historis, Pengadilan Militer Internasional (International Military Tribunal) di Nuremberg (1945) dan Tokyo (1946) merupakan tonggak sejarah yang memiliki arti penting bagi perkembangan hukum internasional, khususnya hukum pidana internasional. Hal itu terutama dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang dibuat oleh Pengadilan di Nuremberg, kini telah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional (customary International law).1 Penyelesaian melalui forum pengadilan (judicial proceedings) merupakan salah satu mekanisme utama yang dikenal untuk menghukum pelaku kejahatan- kejahatan internasional. Pierre Hazan menyatakan hal itu sebagai berikut:2 "Judicial proceedings constitute the various forms of punitive policy, first implemented by the creation of the International Military Tribunal in Nuremberg International Criminal Tribunals, Semi-International Tribunals, the International Criminal Court and National Courts. Their purpose is to suppress International Crime (War Crimes, Crimes against Humanity and Crimes of Genocide) and also according do their mandat, serious human rights violations." Harus kita akui, bahwa Pengadilan Militer Internasional (International Military Tribunal) di Nuremberg (1945) dan Tokyo (1946) telah memberikan jalan bagi terciptanya hukum pidana internasional. Bentuk-Bentuk Pengadilan Internasional 1 Prinsip-prinsip tersebut, antara lain, yaitu individu bertanggung jawab pidana secara individual (individual Criminal responsibility) atas perbuatan-perbuatannya melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap perdamaian, dan kejahatan perang, apapun jabatan yang dimilikinya (baik sipil maupun militer); perintah atasan tidak dapat digunakan sebagai alasan pembenar atau untuk menghindarkan diri dari hukuman, namun hanya dapat digunakan untuk meringankan hukuman. 2 Pierre Hazan, Measuring the Impact of Punishment and Forgiveness: a Framework for Evaluating Transitional Justice, International Review of the Red Cross, Volume 88 Number 861, March 2006, hlm. 24....