PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH ( UMKM ) DI INDONESIA PDF

Title PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH ( UMKM ) DI INDONESIA
Author Lilis Suwardi
Pages 11
File Size 70.5 KB
File Type PDF
Total Downloads 82
Total Views 109

Summary

Tugas Terstruktur Dosen Pengampu Keuangan Publik Islam Nur Rodiah, SEI.,MH PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH ( UMKM ) DI INDONESIA OLEH LILIS SUWARDI ( 180105010334 ) LOKAL D 2018 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM JURUSAN EKONOMI SYAR...


Description

Tugas Terstruktur

Dosen Pengampu

Keuangan Publik Islam

Nur Rodiah, SEI.,MH

PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH ( UMKM ) DI INDONESIA

OLEH LILIS SUWARDI ( 180105010334 ) LOKAL D 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM JURUSAN EKONOMI SYARIAH BANJARMASIN 2020

PEDAHULUAN Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yayng dimiliki perorangan maupun badan usaha yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, misalnya usaha kuliner. Pada sepuluh tahun terakhir perkembangan UMKM di Indonesia mencapai 99,9 persen dari total unit usaha di Indonesia. Jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia sebanyak 62,5 juta unit meliputi perdagangan, pertanian, peternakan,

kehutanan,

perikanan,

pertambangan,

pengolahan,

bangunan

komunikasi, hotel, restoran dan jasa-jasa. Berkembangnya UMKM di Indonesia tidak lepas dari faktor yang mendorong majunya pertumbuhan UMKM di Indonesia diantaranya, pemanfaatan sarana teknologi, informasi dan komunikasi, kemudahan peminjam modal usaha, menurunya tarif PPH final, meskipun begitu pertumbuhan UMKM di Indonesia dinilai masih lambat karena ada beberapa faktor tersebut dinilai belum terlalu efektif, salah satuya dibagian perpajakan usaha. Ditengah perkembangan UMKM yang belum terlalu baik di awal tahun 2020, UMKM di Indonesia kembali di uji dengan munculnya pandemi Covid-19 di tengah masyarakat Indonesia. Wabah Covid-19 bermula muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan WHO. Lebih dari 620.000 kasus Covid-19 telah dilaporkan lebih dari 190 negara, mengakibatkan lebih dari 28.800 kematian dan 137.000 diantaranya sembuh. Di italia kegiatan masyarakatnya masih masif sehingga penyebaran virus korona sangat cepat. Mengambil pelajaran dari negara Italia maka seharusnya untuk mencegah penyebaran pandemi covid-19 perlu dilakukan Social Distancing atau dikenal juga dengan upaya Lockdown. Dengan demikian, di Indonesia pemerintah telah mencoba uapaya tersebut langsung berimbas langsung terhadap penurunan secara drastis ekonomi UMKM, karena setiap warga bahkan murid sekolah pun diliburkan agar tetap berada didalam rumah, akibatnya perusahaan UMKM terhambat dalam penjualan dan juga produksi.

1

ISI Ketangguhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia kembali diuji dalam menghadapi dampak ekonomi akibat penyebaran virus korona Covid-19. Selain membutuhkan dukungan pemerintah, pelaku UMKM perlu melakukan terobosan dan strategi agar tetap mampu bertahan di tengah lesunya ekonomi riil saat ini. Sejarah perekonomian Indonesia mencatat besarnya kontribusi UMKM dalam menghadapi beragam krisis yang mendera negeri ini. Pada masa krisis moneter 1998, UMKM menjadi penyangga ekonomi nasional. Sementara di masa krisis keuangan global 2008, UMKM tetap kuat menopang perekonomian nasional. Namun kini sektor UMKM kembali diuji ketahanannya ketika virus korona Covid-19 merebak dalam tiga bulan terakhir. Sebagian pengamat memperkirakan sektor UMKM akan mengalami kesulitan menahan dampak yang timbul akibat wabah Covid-19 tersebut. UMKM dinilai sebagai sektor yang paling rentan terhadap krisis ekonomi karena Covid19. Pasalnya, jenis usaha ini sangat bergantung pada perputaran uang hasil penjualan barang dagangan. Jika penyebaran virus korona dan dampaknya tak ditangani secara cepat, sektor UMKM dikhawatirkan akan terpuruk. Padahal, sektor UMKM selama ini mampu menyerap tenaga kerja hingga 97 persen atau 116,98 juta orang. Adapun jumlah UMKM pada 2018 tercatat 64,19 juta unit (99,99 persen). Pelaku UMKM bergerak di perdagangan, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan, bangunan, komunikasi, hotel, restoran dan jasa-jasa. UMKM menyumbang 60 persen bagi produk domestik bruto (PDB). Pelaku UMKM mulai menghadapi beragam kesulitan bisnis sejak wabah Covid-19 meluas di Tanah Air. Ketua Asosiasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun menyebutkan, omzet UMKM mulai turun sejak Februari tahun ini. Kemudian pada Maret ini, ada sejumlah UMKM yang tidak mendapat pemasukan sama sekali. Bahkan, ada beberapa UMKM yang sampai memberhentikan karyawannya karena kesulitan finansial. Sektor UMKM yang paling terdampak dari penyebaran virus korona meliputi fashion, kerajinan tangan, jasa transportasi

2

daring, dan kuliner. Kesulitan yang dihadapi antara lain sulitnya penyerapan produk-produk UMKM. Terpukulnya sektor UMKM akibat wabah virus korona itu sebenarnya sudah diprediksi Pusat Penelitian Ekonomi LIPI (P2E LIPI). Sektor pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak dari merebaknya virus korona. Dalam kajiannya, LIPI memproyeksikan bahwa salah satu yang terkena imbas pada sektor pariwisata adalah UMKM, terutama pada unit usaha makanan dan minuman serta kerajinan dari kayu dan rotan. Pada kedua unit usaha tersebut, lingkup usaha mikro yang paling besar terdampak adalah usaha mikro pada unit usaha makanan dan minuman sebesar 27 % dan kerajinan dari kayu dan rotan sebesar 17,03 %. Untuk sektor pariwisata, total kerugian diperkirakan 2 miliar dollar AS dengan penurunan pertumbuhan pesawat sebesar 0,013 %, penyediaan akomodasi sebesar 0,008 %, dan makanan minuman sebesar 0,006 %. Adapun Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) sampai saat ini masih mendata jumlah UMKM yang terdampak penyebaran virus korona. Data sementara menunjukkan, setidaknya sudah ada 500 lebih UKM yang mengadu lewat call center dan WhatsApp center. Persoalan yang dihadapi UMKM beragam, mulai dari turunnya omzet penjualan, kesulitan bahan baku, turunnya permintaan, hingga sulitnya pendistribusian. Di sisi lain, bisnis UKM juga terhambat dengan adanya langkah pembatasan sosial atau social distancing untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona. Kebijakan pemerintah membatasi pergerakan masyarakat dan imbauan agar masyarakat tetap berada di rumah bisa menyebabkan aktivitas ekonomi menjadi berkurang. Hal itu tampak dari sepinya pembeli di warung, pertokoan, hingga pusat perbelanjaan. Bahkan, sejumlah pusat perbelanjaan telah memutuskan tutup sementara. Dan

hal tersebut membuat banyaknya pelaku

UMKM yang mengeluhkan berbagai akibat dampak pademi Covid-19. Berikut keluhan para pelaku UMKM: 1. Penjualan menurun, Sebanyak 774 koperasi dan UMKM atau setara dengan 68 persen, mengeluh penjualannya menurun akibat dampak wabah virus corona. Penurunkan penjualan dirasakan di DKI Jakarta, Banten,

3

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi utara, Sulawesi tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. 2. Kesulitan bahan baku, Sebanyak 63 koperasi dan UMKM atau 6 persen, menyatakan mengalami kesulitan bahan baku. Hal itu terjadi di Banten, DKI Jakarta, DIY, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. 3. Distribusi terhambat, Sebanyak 111 koperasi dan UMKM atau setara dengan 10 persen menyatakan mengalami distribusi yang terhambat.Hal ini terjadi di Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timut, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Riau, Sulawesi Utara dan Banten. 4. Kesulitan permodalan, Sebanyak 141 koperasi dan UMKM atau setara dengan 12 persen, menyatakan mengalami masalah permodalan. Hal ini terjadi di Banten, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Bali, Jambi, Jawa Barat, Yogyakarta, Bali dan Kepulauan Riau. 5. Produksi terhambat, Sebanyak 42 koperasi dan UMKM atau setara dengan 4 persen, menyatakan mengalami produksi yang terhambat. Hal ini terjadi di Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Yogyakarta, Bengkulu, Kepulauan Riau dan DKI Jakarta. Untuk menghadapi keluhan pelaku UMKM tersebut, pemerintah kemudian turun tangan dengan merelokasi anggaran dan refocusing kebijakan guna memberikan insentif ekonomi bagi pelaku UMKM dan informal. Diharapkan dengan kebijakan itu, mereka bisa tetap berproduksi dan beraktivitas dan tidak melakukan PHK. Presiden Joko Widodo menyampaikan, nasabah usaha mikro dan usaha kecil akan diberikan penundaan cicilan sampai satu tahun dan juga penurunan bunga. Hal yang sama berlaku bagi pengemudi ojek daring dan sopir taksi yang mengambil kredit sepeda motor atau mobil, serta nelayan yang sedang memiliki kredit perahu.

4

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan countercyclical melalui Peraturan OJK (POJK) tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai solusi dari dampak penyebaran Covid-19. Peraturan OJK (POJK) Republik Indonesia Nomor 11/Pojk.03/2020 itu menyatakan bahwa bank akan menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitor yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitor UMKM. Aturan ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan. POJK menjelaskan, debitor, termasuk UMKM, adalah mereka yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pada bank karena terdampak akibat penyebaran Covid-19. Sektor ekonomi yang terdampak, antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Kualitas kredit yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitor yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dan restrukturisasi dilakukan setelah debitor terkena dampak penyebaran Covid-19. Restrukturisasi kredit akan dilakukan sesuai peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset. Penilaian kualitas aset tersebut, antara lain dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Debitor yang terkena dampak Covid-19 sebelum pemberlakuan POJK, bank tetap dapat menetapkan kualitas kredit menjadi lancar. Dengan demikian, pada saat periode pelaporan akhir Maret 2020, mereka dilaporkan lancar.Kelonggaran kredit dari pemerintah tersebut barangkali belum langsung menjawab persoalan mendasar UMKM. Persoalannya, jika benar sampai akhir Mei 2020 nanti pembatasan sosial atau social distancing secara mandiri tetap berlaku, akan cukup banyak pelaku usaha yang kembang kempis meneruskan usahanya. Karena itu, pada saat bersamaan, pemerintah berencana memberikan kartu sembako kepada keluarga miskin. Mereka nanti akan menerima Rp 200.000 per keluarga. Keluarga miskin diharapkan tetap bisa memutar

5

ekonomi negara di akar rumput dengan tetap berbelanja sehingga UMKM tetap ada pembelinya. Di sisi pemerintah, kebijakan relaksasi kredit bagi pelaku UMKM memang akan mengurangi beban pelaku UMKM dalam jangka pendek. Namun, langkah tersebut tidaklah cukup. Justru di masa krisis seperti ini, pemerintah bisa melakukan pemetaan persoalan Tak hanya bersandar pada kelonggaran kredit dari pemerintah, pengusaha UMKM juga bisa melakukan beragam terobosan dan strategi agar dapat bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Salah satunya dengan lebih mengoptimalkan platform digital dalam kegiatan pemasarannya. Dengan memanfaatkan platform digital, para pelaku UMKM akan memiliki kesempatan yang sama dengan pelaku usaha lain untuk menjual produknya. Pemanfaatan platform digital juga menguntungkan UMKM karena dapat menghemat biaya operasional. Selain itu, UMKM sebaiknya juga berfokus atau memprioritaskan layanan pada kelompok pelanggan yang loyal. Selain pemanfaatan platform digital, UMKM bisa berinovasi dengan menciptakan produk unggulan yang berbeda dengan yang beredar di pasaran. Keuangan juga perlu dikelola dengan baik dengan memperketat arus kas dan terperinci. Tidak ada salahnya aset yang kurang produktif dilepas. Dengan beragam strategi itu, pelaku UMKM diharapkan tetap mampu bertahan di tengah kesulitan bisnis menghadapi pandemi virus korona. Dan membenahi UMKM, Salah satunya dengan tetap menyediakan skema permodalan yang ramah terhadap UMKM. Selama ini, UMKM acapkali kesulitan mendapatkan modal dari bank karena sulitnya memenuhi syarat creditworthiness yang menjadi standar bank dalam memberikan pinjaman. Creditworthiness diartikan sebagai syarat-syarat kelayakan untuk mendapatkan kredit dari bank. Sejarah membuktikan sektor UMKM mampu tetap bertahan di tengah situasi ekonomi yang serba tidak pasti. Tak hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, UMKM juga memanfaatkan sumber daya lokal, seperti pekerja lokal dan bahan baku lokal. Hal itu tentunya menjadi keunggulan UMKM dibandingkan sektor industri lain yang mengandalkan bahan baku impor. Krisis akibat pandemi virus korona bisa menjadi ujian ketangguhan

6

bagi pelaku UMKM sekaligus tantangan dan peluang. Kejelian pelaku usaha melihat peluang dari setiap peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat menjadi kunci bertahan atau tidaknya UMKM menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Kemudian Stimulus dari Kementerian Koperasi dan UKM menyiapkan 8 program khusus sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak ekonomi wabah virus Corona (Covid-19) terhadap pelaku Koperasi dan UMKM di Tanah Air yakni sebagai Berikut : 1. mengajukan stimulus daya beli produk UMKM dan koperasi. Ini sudah disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi dan disetujui angkanya sekitar Rp 2 triliun untuk sementara ini. 2. Program belanja di warung tetangga bekerja sama dengan 9 BUMN Klaster Pangan dan kelompok masyarakat untuk mendorong gerakan sosial. Program ini sebenarnya bagaimana warung-warung di tingkat RT, di tingkat lingkungan kita mendapat supply barang dagangan sehingga mereka bisa jualan secara online. 3. Program restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha mikro yang sampai saat ini masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. 4. Akan dilakukan restrukturisasi kredit yang khusus bagi koperasi melalui LPDB KUMKM. 5. Dengan mendorong penyediaan masker untuk semua baik bagi tenaga medis maupun masyarakat umum. Antara lain dengan mendorong gerakan penggunaan masker kain buat siapa saja yang terpaksa harus beraktivitas keluar rumah dan mengajak UMKM di berbagai daerah untuk memproduksi. Kemenkop dan UKM juga mempertemukan koperasi dan UMKM produksi dengan offtaker masker, hand sanitizer, dan APD (alat pelindung diri) yang dibutuhkan tenaga kesehatan saat ini. 6. Berupaya memasukkan sektor mikro yang jumlahnya cukup banyak dan paling rentan terdampak Covid-19 dalam klaster penerima kartu pra kerja untuk pekerja harian.

7

7. Bantuan langsung tunai. Budget-nya sedang disusun oleh Kementerian Keuangan dan Kemenkop menjadi salah satu penyalur dari bantuan langsung ini yang sebenarnya semacam bantuan sosial yang diperluas. 8. Dan terakhir, dengan mengusulkan Pph 21, pajak penghasilan impor Pph 25, serta restitusi pertambahan nilai bisa direlaksasi untuk KUMKM. Dari 8 program di atas adalah upaya pemerintah untuk melindungi perekonomian di Indonesia. Diharapkan stimulus tersebut mampu mendongkrak penjualan produk-produk UMKM dengan anggaran Rp2 triliun dan diskon 25 % untuk konsumen 2 juta orang, sehingga diharapkan akan memberikan stimulus terhadap daya beli UMKM sebesar Rp10 triliun, serta dapat membawa dampak ekonomi yang positif terhadap pelaku UMKM di Indonesia.

8

PENUTUP Akibat Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, dimana UMKM memegang peran penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, pada tahun 2016 sektor UMKM mendominasi 99,9 % unit bisnis di Indonesia. Dari angka tersebut jenis usaha paling banyak menyerap tenaga kerja hingga 87 %. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) makin terasa dalam perekonomian dalam negeri, terutama dari sisi konsumsi, korporasi, sektor keuangan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM Untuk korporasi, pelemahan perekonomian akibat virus corona membuat aktifitas sektor manufaktur, perdagangan, transportasi, dan akomodasi seperti restoran dan perhotelan merupakan yang paling rentan. Sehingga, terjadi gangguan aktifitas bisnis yang akan menurunkan kinerja, pemutusan hubungan kerja, dan bahkan mengalami ancaman kebangkrutan. Dimana berdasarkan data yang diolah P2E LIPI dampak penurunan pariwisata terhadap UMKM yang bergerak di bidang

usaha makanan dan minuman mikro mencapai 27 %,

kemudian terhadap unit usaha kerajinan dari kayu dan rotan sebesar 17,03 %. Untuk sektor pariwisata, total kerugian diperkirakan 2 miliar dollar AS dengan penurunan pertumbuhan pesawat sebesar 0,013 %, penyediaan akomodasi sebesar 0,008 %, dan makanan minuman sebesar 0,006 %. Pemerintah bekerja sama dengan OJK, termasuk Bank, dalam mengatur stimulus di sektor ekonomi untuk menangani dampak covid-19. Sejumlah kebijakan strategis telah disiapkan. Dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk stimulus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dan kemudian terdapat program-program dari Kemenkop yakni ada 8 prgogram. Dengan tujuan, tidak ada lagi kekhawatiran yang muncul dari para pelaku UMKM, serta tidak ada anggapan lagi bahwa perjalanan bisnis yang tengah dijalani akan semakin menurun. Dan Dengan adanya

stimulus atau

program-program yang di lakukan oleh pemerintah ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi pelaku UMKM, untuk mencapai tujuan tersebut tentunya harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah dengan pelaku UMKM

9

DAFTAR PUSTAKA https://sukabumiupdate,com/detail/bale-warga/opini/67200-pengaruh-covid-19terhadap pertumbuhan-UMKM-di-Indonesia https://nasional.kontan.co.id/news/menghitung-dampak-covid-19-terhadap-duniausaha-hingga-umkm https://m.detik.com/news/berita/d-4964087/kemenkop-siapkan-8-programantisipasi-dampak-corona-pada-umkm https://amp.kompas.com/money/read/2020/03/27/190000026/terpukul-corona-ini5-keluhan-para-pelaku-umkm https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/03/31/ujian-umkm-menahan-korona/ https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200326125538-532-487051/jokowi-siaptebar-rp2-triliun-untuk-umkm-di-tengah-corona https://katadata.co.id/berita/2020/03/02/efek-domino-virus-corona-ke-industripenunjang-pariwisata

10...


Similar Free PDFs