Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Pendidikan PDF

Preview

Summary

Manajemen Pembiayaan Pendidikan Oleh : Fery Diantoro, M.Pd.I Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Pendidikan Pengawasan Pembiayaan Pendidikan Pengawasan (controlling)  Adalah suatu kegiatan melihat, memperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai dan melaporkan pelaksanaan suatu program kerja yang tela...

Description

Accelerat ing t he world's research.

Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Pendidikan Fery Diantoro

Related papers Audit Sekt or Publik yosua leonardo

Buku Pedoman Pengawasan Mahkamah Agung Joko Waluyo Teori Lengkap Audit Sekt or Publik (5) endang sihot ang

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

Manajemen Pembiayaan Pendidikan Oleh : Fery Diantoro, M.Pd.I

Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Pendidikan

Pengawasan Pembiayaan Pendidikan

Pengawasan (controlling)  Adalah suatu kegiatan melihat, memperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai dan melaporkan pelaksanaan suatu program kerja yang telah direncanakan sebelumnya  Tujuannya agar kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, dilaksanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada dalam perencanaan

Pengawasan keuangan/anggaran pendidikan

 Adalah aktivitas-aktivitas melihat, memperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan penggunaan anggran yang dialokasikan untuk membiayai program-program pendidikan  Tujuannya agar anggran yang dialokasikan tersebut digunakan sebagaimana mestinya, dan program-program pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

Kategori Dilihat dari pelaksanaannya, pengawasan dikategorikan kedalam 4 jenis: 1. Pengawasan melekat Pengawasan yang dialaksanakan oleh atasan langsung kepada bawahannya 2. Pengawasan fungsional Pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat yang berfungsi sebagai pengawas” 3. Pengawasan legeslatif Pengawasan yang dilakukan oleh badan legislasi (DPR) 4. Pengawan masyarakat Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupu kelompok

Pengawasan Melekat  Apabila pengawasan langsung dialakukan dengan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya maka tugas pengawasan fungsional, legislative dan masyarakat akan menjadi ringan  Pedoman yang yang harus dipegang oleh atasan langsung dalam menjalankan pengawasan melekat: 1. Pelaksanaan pengawasan keuangan harus dilakukan secara terus menerus sebagai kegiatan rutin dan berkesinambungan

Pengawasan Melekat (Lanjutan) 2. 3.

4. 5.

6. 7. 8.

Dilakukan secara efektif, diarahkan kepada kegiatan yang mengandung resiko kesalahan dan penyimpangan dan kegiatan yang strategis Dilakukan secara komprehensif, cepat, tepat, tertib dan didasarkan kepada penilaian yang objektif terhadap penyimpangan yang terjadi melalui analisis yang tepat Dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas sehingga terhindar dari cara berfikir dan bertindak yang subjektif Pelaksanaannya harus mencakup sub-system pencatat dan pelapor yang factual, rasional dan tepat waktu agar mampu mendeteksi penyimpangan sedini mungkin Berorientasi pada masa sekarang dan masa yang akan dating Bersifat edukatif/membina Mampu mencegah secara tuntas setiap masalah penyimpangan untuk terbinanya tertib pengelolaan anggaran dan kegiatan secara pasti

Sasaran Pengawasan  Dimensi kuantitatif Mengetahui sampai seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai  Dimensi kualitatif Sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan rencana  Dimensi fungsional Seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan dan fungsi yang telah direncanakan semula  Dimensi efisiensi Seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat

Jenis Pengawasan  Berdasarkan subjek • Pengawasan intern, yaitu pengawasan terhadap semua unit/bidang kegiatan yang ada di organisasi/lembaga • Pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawasan dari luar organisasi/lembaga yang mempunyai wewenang mengawasi  Berdasarkan waktu • Pengawasan terus menerus • Pengawasan berkala • Pengawasan insedental

Perangkat Aparat Pengawasan  Perangkat aparat pengawasan Negara  Aparat pengawasan fungsional konstitusional (BPK)  Aparat pengawasan fungsional pemerintahan o Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) o Inspektorat Jendral Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen (ITJEN)  Aparat pengawasan lainnya  Aparat pengawasan melekat  Aparat pengawasan proyek sektoral

Monitoring Penggunaan Anggaran Pendidikan

 adalah segala upaya untuk mengikuti perkembangan proses pelaksanaan kegiatan yang melibatkan penggunaan anggaran/keuangan pendidikan  Kegiatannya meliputi : pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penelaahan data dan informasi tentang penggunaan keuangan  Tujuan utamanya : untuk mencatat, menelaah dan mengolah data dan informasi tentang penggunaan anggaran pendidikan dalam bentuk perkembangan pelaksanaan rencana dan program, hasil-hasil yang dicapa, hambatan-hambatannya dan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasinya  Tujuan lainnya : untuk membandingkan hasil pelaksanaan rencana dan program dengan tujuan yang telah ditetapkan

Monitoring Penggunaan Anggaran Pendidikan

 Sasarannya : agar dapat diungkap secara menyakinkan tingkat daya serap biaya dan fisik dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan serta masalah-masalah yang menghambat daya serap penggunaan biaya untuk pelaksanaan program pendidikan.  Secara garis besar ada dua langkah monitoring : 1. Tahap persiapan, meliputi : menyusun dan menetapkan instrument monitoring yang sesuai dengan tujuan, melakukan uji coba instrument 2. Tahap pelaksanaan, meliputi : monitoring langsung dan tidak langsung  Hasilnya : berupa data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan

Pemeriksaan/Auditing Pembiayaan Pendidikan

Pemeriksaan atau Audit  Pemeriksaan/audit keuangan pendidikan merupakan bagian dari pengawasan  Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.  Adalah kegiatan melihat dengan teliti, menyelidiki, mempelajari, menelaah dan mengusut penggunaan anggaran pendidikan, termasuk mengusut tata cara pembukuan

Pemeriksaan atau Audit  Pemerikasaan merupakan tindakan membandingkan anatara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya  Laporan keuangan yang harus diperiksa terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas.  Catatan pembukuan terdiri dari buku harian, buku besar, dan buku pembantu.  Bukti pendukung antara lain bukti penerimaan kas dan pengeluaran kas, faktur penjualan, jurnal, dan lain-lain.  Dokumen lain yang perlu diperiksa antara lain notulen rapat, akte pendirian, kontrak, perjanjian kredit dan lain-lain

Fungsi dan Tujuan  Fungsinya : sebagai sarana untuk mengecek dan meneliti kebenaran, keaslian, dan keabsahan dokumen-dokumen yang ada sebagai akibat telah terjadinya transaksi dan menelusuri setiap pencatatan terhadap semua buku yang digunakan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang  Tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum di Indonesia.

Tujuan  Tujuan khususnya :  Memberikan laporan penggunaan anggaran pendidikan setelah diperiksa oleh akuntan/pemeriksa kepada pengelola, pemilik dan pihak lain (independent)  Menghindari kesalahan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran uang  Menghindari adanya penyimpangan atas proses pengelolaan keuangan  Membetulkan/mengoreksi kesalahan atau penyimpangan dalam proses pembukuan  Menghindari terulangnya kesalahan dan penyimpangan  Menciptakan kondisi penggunaan sumber daya pendidikan yang efektif dan efisien

Standar Pemeriksaan  Standar Umum  Pemeriksa harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor  Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.  Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama.

Standar Pemeriksaan  Standar Pekerjaan Lapangan  Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya  Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh unutk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.  Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

Standar Pemeriksaan  Standar Pelaporan  

 

Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Pemeriksaan Kas  Adalah suatau tindakan yang membandingkan anatara saldo kas baik berupa uang tunai, kertas berharga maupun giral yang berada dalam pengurusan pemegang kas dengan tata usahanya  Pemeriksaan kas dilakukan untuk mengetahui pengurusan, Pembukuan, pencatatan, penyimpanan uang kas, pengaturan dokumen keuangan apakah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Prosedur Pemeriksaan Kas  Pemeriksa memperlihatkan SPT dan tanda bukti diri yang diperlihatkan kepada bendaharawan  Melaksanakan penghitungan semua isi brankas dihadapan bendaharawan, serta bukti dokumen mengenai uang yang ada di bank yang dilengkapi bukti rekening koran  Melakukan penutupan buku kas umum untuk menetapkan saldo kas  Membuat berita acara pemeriksaan kas yang merupakan hasil kas opname dan penjelasan jika ditemukan perbedaan kas yang ditandatangani oleh pemeriksa dan bendaharawan  Mengisi daftar pemeriksaan kas pada halaman terakhir buku kas umum

Prosedur Pemeriksaan Tata Usaha Keuangan

 Memeriksa apakah seluruh transaksi telah dicatat dalam buku kas umum maupun pada buku kas pembantu secara tepat jumlah dan tepat waktu  Meneliti apakah seluruh pencatatan telah didukung dengan bukti yang sah dan lengkap  Memeriksa apakah dokumen/data yang berhubungan dengan keuangan telah disampaikan dan dicatat dengan tertib

Langkah Kerja Pemeriksaan Organisasi

 Pemeriksa minta FC SK pengangkatan bendaharawan belanja rutin dan atasan langsung bendaharawan belanja rutin  Periksa apakah bendaharawan merangkap jabatan yang dilarang  Dapatkan struktur Organisasi keuangan dan perlengkapan secara teliti apakah telah ada uaraian tugas yang mencerminkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas

        

Langkah Kerja Pemeriksaan Bukti/Data Keuangan Meneliti kesesuaian pembayaran Mengelompokkan cara pelaksanaan barang/pekerjan pemeliharaan untuk memeriksa kebenaran prosedur Meneliti apakah ada pengedaan yang dipecah-pecah untuk menghindari pelelangan Memeriksa apakah rekanan melakukan pekerjaan telah memenuhi persyaratan pekerjaan Memeriksa apakah SPK/kontrak telah memenuhi syarat Memeriksa apakah dalam pengadaan barang telah menggunakan produk dalam negeri Memeriksa apakah harga barang/pekerjaan menggunakan harga paling rendah dan menguntungkan negara Memeriksa apakah penerimaan barang, penyelesaian pekerjaan dibuatkan berita acara penerimaan Memeriksa apakah bukti pembayaran/kuitansi telah memenuhi syarat

Langkah Kerja Pemeriksaan Fisik

 Memeriksa apakah pelaksanaan pengadaan barang/pekerjaan sesuai dengan SPK/kontrak  Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka tentukan siapayang bertanggungjawab atas kerugian Negara tersebut  Jika terjadi kelambatan penyerahan barang/pekerjaan, periksalah apakah telah dipungut dendanya sesuai SPK yang bersangkutan

Langkah Kerja Pemeriksaan Pungutan Pajak

 Meneliti apakah bendaharawan telah memungut kewajiban pajak honorarium (PPh 21)  Meneliti apakah bendaharawan telah memungut kewajiban pajak atas penyerahan barang/jasa (PPh 22)  Meneliti apakah bendaharawan telah memungut PPN dari pengusaha kena pajak  Meneliti apakah bendaharawan telah menyetorkan hasil pungutan pajak ke kas Negara secara tepat waktu

Langkah Kerja Pemeriksaan Pengawasan Atasan Langsung

 Memeriksa apakah atasan langsung telah melakukan pemeriksaan kas bendaharawan sedikitnya tiga bulan sekali  Meneliti apakah pejabat yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan perlengkapan telah melakukan pemeriksaan penyimpanan barang inventaris yang dikelolanya, baik secara langsung melihat fisik barangnya maupun pembukuannya

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan kas

 Periksa bukti-bukti pengeluaran  Apakah sisa kas sama dengan sisa di buku kas umum  Setelah dilakukan pemeriksaan kas maka perlu dibuat register pemeriksaan kas  Buku kas umum ditutup danditanda tangani bendaharawan dan kepala sekolah

OPINI Auditor 1 2 3 4

UNQUALIFIED OPINION Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian

UNQUALIFIED OPINION WITH EXPLANATORY PARAGRAPH Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan tambahan Bahasa Penjelas

QUALIFIED OPINION Pendapat Wajar Dengan Pengecualian

DISCLAIMER OF OPINION (NO OPINION) Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat

5

ADVERSE OPINION Pendapat Tidak Wajar...