PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS PDF

Preview

Summary

ARTIKEL ILMIAH PENGEMBANGAN ELECTRONIC GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Diajukan sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Oleh : ADI WAHYU WICAKSONO F1B00910 JUR...

Description

ARTIKEL ILMIAH PENGEMBANGAN ELECTRONIC GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Diajukan sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

Oleh : ADI WAHYU WICAKSONO F1B00910

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTASI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO 2014

1

ARTIKEL ILMIAH PENGEMBANGAN ELECTRONIC GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Oleh : ADI WAHYU WICAKSONO F1B00910

Diajukan sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Telah diterima dan disetujui Pada tanggal,.............................................. Pembimbing 1. Pembimbing Utama Dr.Ali Rokhman, M.Si. NIP: 19671017 199303 1 003

.................... ..................

2. Pembimbing Pendamping Dwiyanto Indiahono, S.Sos, M.Si. NIP: 19800908 200501 1 001

......................................

Mengetahui, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr.Ali Rokhman, M.Si. NIP: 19671017 199303 1 003

2

PENGEMBANGAN ELECTRONIC GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DEVELOPMENT OF ELECTRONIC GOVERNMENT IN BANYUMAS REGENCY GOVERNMENT Adi Wahyu Wicaksono, Ali Rokhman, Dwiyanto Indiahono Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto ABSTRAK Pelayanan publik membutuhkan sebuah transformasi dari pelayanan publik manual ke pelayanan publik berbasis digital (e-Government) untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik . Kabupaten Banyumas telah menyikapi pentingnya kebutuhan pelayanan publik berbasis e-Government melalui Perda No 4 Tahun 2012 Rencana Induk Pengembangan Electronic Government, sebagai dasar hukum pelaksanaan pengembangan e-Government di segenap lingkup Pemerintahan Kabupaten Banyumas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memberikan gambaran dan menjelaskan proses pengembangan layanan e-Government yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui website resmi Pemkab Banyumas www.banyumaskab.go.id. Metode penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk melihat sejauh mana proses pengembangan e-Government di Kabupaten Banyumas berlangsung. Informan dalam penelitian ini didapat melalui purposive sampling, yaitu Kepala Seksi Telematika Dinhubkominfo, Staff Seksi Telematika Dinhubkominfo, Kabag Humas Setda Banyumas, dan pengguna layanan e-Government di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian mengungkapkan proses pengembangan e-Government memerlukan keterkaitan antara tiga aspek yang mempengaruhi keberhasilan eGovernment yaitu, support, capacity, dan value. Aspek support sudah didukung oleh komitmen Pemkab Banyumas untuk mengembangkan e-Government melalui Perda No 4 Tahun 2012 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Electronic Government di Kabupaten Banyumas. Aspek capacity belum sepenuhnya terpenuhi, terutama pada kapasitas SDM pengelola e-Government dan kapasitas struktur organisasi pada instansi pengelola e-Government. Aspek value dalam kemanfaatan website sudah dimanfaatkan sebagai sarana penghubung antar instansi di Kabupaten Banyumas melalui media e-Office dan sebagai media informasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna website tersebut. Kata Kunci : capacity, pengembangan e-Government, support, value

3

ABSTRACT Public service requires a transformation of the public service manual to digital based public services ( e -Government ) to achieve effectiveness and efficiency in the public service . Banyumas has been addressing the importance of needs based public services through e -Government Regulation No. 4 of 2012 Master Plan for Development of Electronic Government , as the legal basis for the implementation of e-Government development in the entire scope of the Government of Banyumas. This study aims to determine , provide an overview and explains the process of the development of e-Government services are carried out by the Government through the official website Banyumas regency of Banyumas www.banyumaskab.go.id . Descriptive qualitative research methods to look at the extent to which the process of the development of e -Government in Banyumas underway . Informants in this study obtained through purposive sampling , this informan are Head Section Of Dinhubkominfo Telematics Section ,Dinhubkominfo Telematics Section Staff, Head of Public Relations Setda Banyumas , and users of e -Government services in Banyumas . The results of the study revealed the development of e -Government requires a link between the three aspects that affect the success of e -government , namely , support , capacity , and value . Aspects of support has been supported by the Banyumas regency commitment to develop an e -Government by Regulation No. 4 of 2012 on Policy and Strategy Development of Electronic Government in Banyumas . Aspects of capacity not being fully met , especially in the management of human resources capacity and the capacity of e -Government organizational structure in the management of e -Government agencies . Aspects value in usefulness website has been used as a means of liaison between agencies in Banyumas through the medium of e - Office and as a medium of information utilized by the community of users of the website. Keyword: capacity, e-Government development, support, value PENDAHULUAN Pelayanan publik merupakan suatu kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah sebagai organisasi yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan tugas – tugas pelayanan publik dituntut untuk melaksanakan pelayanan publik berdasarkan nilai-nilai efisinsi dan efektivitas dalam rangka mewjudkan pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik yang efisien dan efektif dapat diwujudkan dengan melakukan reformasi pelayanan publik. Reformasi pelayanan publik yang diharapkan akan terwujud jika di dalamnya terdapat sebuah inovasi baru daalm pelayanan publik. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik adalah salah satu

4

inovasi saat ini mendapat perhatian untuk menwujudkan reformasi pelayanan publik.

Pemerintah pusat menanggapi perlu adanya sebuah transformasi

pelayanan publik dari pelayanan publik berbasis birokratis ke pelayanan publik berbasis elektronik (e-Government) dengan memanfaatkan TIK. Tanggapan pemerintah pusat tersebut diwujudkan melalui Inpres No 6 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan Electronic Government. Inpres tersebut pada intinya mengamanatkan kepada segenap Instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah untuk segera menyusun strategi dan kebijakan pengembangan e-Government pada instansi masing-masing. Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai instansi pemerintahan mengawali

pengembangan

Pemerintah

Kabupaten

e-Government

Banyumas

pada

dengan tahun

meluncurkan 2007

dengan

website domain

www.kabupatenbanyumas.go.id. Peluncuran website tersebut dijadikan awal bagi pelaksanaan pengembangan e-Government di Kabupaten Banyumas. Tahun 2010 atas Instruksi Kemenkominfo untuk penyeragaman nama domain instansi pemerintahan

domain

www.banyumas.go.id

dirubah

menjadi

www.banyumaskab.go.id yang dikelola oleh Seksi Telematika Pos dan Telekomunikasi

Dinhubkominfo

Kabupaten

Banyumas.

Website

www.banyumaskab.go.id yang dikelola Dinhubkominfo Kab.Banyumas dalam perjalananya terdapat berbagai kendala. Konten website yang disajikan masih belum terbarukan dan beberapa menu yang tersedia masih belum bisa diakses. Begitu pula pada layanan interaksi di menu suara warga, terdapat banyak komentar yang masuk namun tidak ditangapi oleh pengelola website. Fenomena di atas merupakan masalah yang muncul secara faktual dalam konteks ini mengingat ciri informasi yang baik dalam website harus memenuhi syarat dimensi waktu, dimensi konteks dan dimensi bentuk. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mendesksripsikan bagaimana proses pengembangan

layanan

e-Government

Pemerintah Kabupaten Banyumas.

yang

telah

diselenggarakan

oleh

5

METODE PENELITIAN Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Banyumas, tepatnya pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas selaku organisasi pengelola layanan e-Government di Pemkab Banyumas. Lokasi tersebut dipilih karena Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang telah memeiliki dan mengembangkan layanan e-Government serta sebagai kabupaten yang telah memiliki kebijakan pengembangan e-Government daerah dalam bentuk Peraturan Daerah no 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pengembangan Electronic Government. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Melalui metode penelitian kualitatif penulis bertujuan untuk mengungkapkan dan menggambarkan fenomena sebenarnya yang terjadi dalam objek penelitian secara alamiah. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang diperkuat dengan snow ball sampling. Semua informan dalam penelitian ini dipilih dengan kriteria memiliki keterlibatan dan mengetahui secara langsung pelaksanaan dan proses pengembangan e-Government di Kabupaten Banyumas. Pengumpulan

data

dalam

penelitian

ini

didapat

melalui

wawancara,

pendokumentasian data penelitian baik primer maupun sekunder dan observasi langsung terhadap kegiatan yang terjadi dalam objek penelitian. Data yang telah peneliti peroleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data interaktif versi Miles Huberman. Analisis data dimulai dengan pengumpulan data di lapangan, kemudian data yang telah terkumpul direduksi untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam hasil penelitian yang berupa narasi dan tabel. Data penelitian yang telah disajikan diambil kesimpulan untuk melihat secara ringkas penelitian hasil penelitian yang telah dilakukan. Fokus penelitian tertuju pada pengembangan electronic government. Aspek yang dilihat untuk mendeskripsikan proses pengembangan e-Government di Kabupaten Banyumas didapat dari tiga element keberhasilan pengembangan eGovernment yang dikemukakan oleh JF.Kennedy School Of Government Harvard University yaitu aspek support, aspek capacity, dan aspek value. Tiga aspek

6

tersebut akan diteliti untuk mendapatkan hasil berupa deskripsi proses pengembangan e-Government di Pemkab Banyumas dan mengetahui level pengembangan e-Government yang telah dicapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN Pengembangan e-Government pada sebuah instansi memerlukan proses yang panjang. Keberhasilan pengembangan e-Government dapat dilihat dari sejauh mana level pengembangan e-Government telah dicapai oleh sebuah layanan e-Government. Inpres No 3 Tahun 2003 mengemukakan empat level pengembangan e-Government yang harus mampu dicapai secara bertahap oleh instansi pengelola e-Government. Tahapan pertama yaitu tahap persiapan, tahap kedua adalah tahap pematangan, tahap ketiga yaitu tahap pemantapan, dan tahap keempat adalah tahap pemanfaatan. Pemkab Banyumas telah melaksanakan proses pengembangan eGovernment melalui layanan e-Government berupa website resmi Pemkab Banyumas www.banyumaskab.go.id. Website tersebut merupakan portal induk layanan e-Government yang ada di Kabupaten Banyumas. Pengelolaan dan pengembangan e-Government di Kabupaten Banyumas menjadi tugas seksi Telematika Dinhubkominfo Kabupaten Banyumas. Penelitian yang dilakukan memfokuskan pada pengembangan e-Government di Pemkab Banyumas. Pengembangan e-Government yang telah dilaksanakan dinilai berdasarkan tiga aspek yaitu tiga element keberhasilan pengembangan e-Government. Ketiga aspek dalam penelitian ini adalah support capacity, dan value. Aspek support merupakan bentuk dukungan serta komitmen pemerintah yang ditujukan terhadap pengembangan e-Government. Aspek capacity yaitu kapasitas sumber daya baik secara kualitas maupun kuantitas yang dimiliki untuk mendukung kebutuhan pengembangan e-Government. Aspek value yaitu nilai yang bermanfaat serta bentuk pemanfaatan dari adanya layanan e-Government yang telah dikembangkan oleh pemerintah. Hasil penelitian ketiga aspek tersebut peneliti bahas sebagai berikut:

7

A. Aspek support Hasil penelitian menemukan bahwa aspek support sudah mendapatkan dukungan Pemkab banyumas. Aspek support dinilai berdasarkan tiga sub aspek. Sub aspek pertama adalah persepsi pemerintah mengenai pentingnya eGovernment bagi optimalisasi pelayanan publik. Dinhubkominfo memiliki persepsi bahwa e-Government merupakan cara baru yang efektif untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih profesional. Pemanfaatan eGovernment diakui menjadi faktor yang mendorong peningkatan pelayanan publik, dengan pernyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa persepsi pemerintah kabupaten banyumas memandang e-Government sebagai hal yang penting dan patut dikembangkan untuk mewujdukan pelayanan publik yang optimal. Sub aspek kedua yaitu keberadaan kebijakan pengembangan eGovernment. Kebijakan pengembangan e-Government di Kab. Banyumas telah disusun dalam Perda No 4 Tahun 2012 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Electronic Government di Kabupaten Banyumas. Kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa Pemkab Banyumas berkomitmen untuk mengembangkan e-Government secara terencana, terstruktur dan sistematis. Sub aspek ketiga adalah dukungan dalam pendanaan bagi pengembangan eGovernment. Hasil penelitian mengungkapkan adanya peningkatan alokasi dana pengembangan e-Government secara signifikan paska ditetapkanya Perda No 4 Tahun 2012. Sub Aspek keempat adalah dukungan penyediaan infrastruktur. Infrastruktur yang disediakan sejalan dengan besaran pendanaan bagi pengembangan e-Government. Infrastruktur yang saat ini ada di Dinhubkominfo telah memenuhi kebutuhan pengelolaan e-Government, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pengembangan e-Government sesuai kebutuhan. B. Aspek capacity Aspek capacity menilai kemampuan sebuah organisasi untuk menyediakan segala sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan tujuan organisasi. Sub aspek yang pertama adalah kapasitas Sumber daya manusia. Kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki Dinhubkominfo saat ini belum

8

sesuai dengan kebutuhan ideal organisasi. Hal ini dilihat secara kauantitas masih kurangnya jumlah tenaga dan staff pengelola e-Government di Dinhubkominfo. Secara kualitas pendidikan SDM yang ada saat ini masih belum memenuhi syarat yaitu memiliki kemampuan khusus di bidang TIK. Sub aspek kedua adalah kapasitas infrastruktur pendukung pengelolaan eGovernment. Kapasitas infrastruktur yang disediakan oleh Pemkab kepada Dinhubkominfo mampu mencukupi kebutuhan pelaksanaan e-Government. Hal ini dapat dilihat dari kapasitas yang paling mutakhir yaitu pembangunan gedung pusat data yang dijadikan sebagai pusat pengelolaan sistem informasi manajemen dan pusat pengelolaan dan pengembangan layanan e-Government yang ada di Pemkab Banyumas. Sub aspek ketiga adalah kapasitas struktur organisasi. Struktur organisasi yang ada di Dinhubkominfo saat ini belum adaptif dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Untuk itu perlu adanya penambahan dan pembenahan struktur organisasi. Untuk melaksanakan layanan publik dengan baik perlu dbentuk unit khusus pengelola e-Government untuk masing-masing layanan. C. Aspek value Aspek value merupakan nilai dan kemanfaatan yang dihasilkan dari pemanfaatan layanan e-Government yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tiga sub aspek menjadi dasar penilaian aspek value yang muncul dalam layanan e-Government di Kabupaten Banyumas. Sub aspek pertama adalah pemanfaatan e-Governement antar instansi pemerintahan. Bentuk pemanfaatan e-Government yang telah dilakukan antar SKPD di Pemkab Banyumas adalah layanan e-Office. Layanan e-Office terbukti mampu meningkatkan efisiensi serta efektifitas hubungan kerja antar SKPD, sekaligus mampu mempersingkat alur kerja khususnya dalam surat menyurat dinas. Sub aspek kedua adalah pemanfaatan e-Government antara instansi pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah mampu berinteraksi dengan masyarakat pengguna melalui media interaksi yan tersedia dalam www.banyumaskab.go.id. Sub aspek ketiga adalah kemanfaatan e-Government bagi pelayanan publik. E-Government berperan sebagai media penyedia layanan informasi dan media penghubung antara

9

pemerintah sebagai penyedia layanan publik dengan masyarakat sebagai pengguna

layanan

publik.

Sebagai

penyedia

layanan

informasi

www.banyumaskab.go.id mampu menyajikan informasi dan data yang berguna bagi kebutuhan pengguna website. Sebagai media interaksi layanan interaksi yang disediakan dalam www.banyumaskab.go.id belum bisa memenuhi kebutuhan pengguna, karena adanya keterbatasan akses dan alur kerja sehingga interaksi antara administrator dengan pengguna website terhambat.

KESIMPULAN Aspek Support mendapatkan dukungan nyata dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. Hal ini bisa dilihat melalui komitmen dan dukungan Pemkab Banyumas terhadap pengembangan e-Government. Dukungan yang muncul dalam pengembangan e-Government di Kabupaten Banyumas berupa kebijakan dan strategi pengembangan e-Government di Kabupaten Banyumas melalui Perda No 4 Tahun 2012 yang berisi kebijakan dan strategi pengembangan e-Government di Kabupaten Banyumas. Dukungan tersebut berpengaruh pada alokasi pendanaan pengembangan e-Government di Kabupaten Banyumas yang mengalami perbaikan dan berimbas pada lancarnya proses pengembangan e-Government sampai saat ini. Aspek Capacity yang dimiliki oleh Dinhubkominfo selaku instansi pengelola e-Government di Kabupaten Banyumas belum memiliki kapasitas yang dapat mendukung pengembangan e-Government sesuai kebutuhan. Kapasitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan e-Government belum dimiliki oleh Dinhubkominfo, jumlah pegawai masih kurang dan tingkat kompetensi TIK pegawai belum memenuhi persyaratan pengelola e-Government.. Kapasitas struktur organisasi pelaksana belum mampu mendukung pelaksanaan eGovernment di Dinhubkominfo. Dinhubkominfo masih harus menggunakan tenaga honorer non PNS untuk membantu pengelolaan e-Government. Belum idealnya kapasitas sumber daya manusia dan belum sesuainya struktur organisasi dengan kebutuhan pengembangan e-Government berdampak pada pengembangan e-Government yang dilampaui saat ini baru mencapai tahapan pematangan.

10

Aspek Value yang muncul dari pengembangan e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu pemanfaatan layanan e-Government antar instansi pemerintah di Kabupaten Banyumas. Dinhubkominfo telah menyusun layanan e-Office yang digunakan sebagai sarana surat menyurat elektronik antar SKPD di Pemerintah Kabupaten Banyumas. Selain pemanfaatan e-Government antara instansi pemerintah, e-Government juga digunakan sebagai sarana penyedia informasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh

pemerintah dengan

masyarakat, dalam layanan tersebut pemerintah dapat berinteraksi dengan masyarakat melalui website resmi Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA Indiahono, Dwiyanto. 2009, Perbandingan Administrasi Publik, Gava Media, Yogyakarta. Indrajit, Richardus Eko. 2002, Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Penerbit Andi, Yogyakarta. ---------------------------. 2005, Electronic Government In Action: Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia, Penerbit Andi, Yogyakarta. Miles, Matthew, Michael Huberman. 2007, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta. Sugiyono. 2009, Memahami Penelitian Kualitatif, A...