PERAN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PDF

Preview

Summary

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Oleh: Mukhrizal Effendi, M.SP Dra. Hj. Annim Hasibuan, M.Pd Riana Sitio, SE., M.Ak Muhammad Ali Al Ihsan, SE., M.Si Dibiayai dengan Dana kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2018 Oleh Badan Penelitian dan Pe...

Description

Accelerat ing t he world's research.

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Hj Srimurniaty Mukhrizal Effendi

Cite this paper

Downloaded from Academia.edu 

Get the citation in MLA, APA, or Chicago styles

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

OPT IMALISASI SINERG ITAS PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DESA DALAM PENGEL… Hj Srimurniat y " Implement asi UU No.9 Tahun 1995 Tent ang Program GURUH SYAH PUT RA SIHIT E Exsum Pemet aan Bencana hendrick st ar

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Oleh: Mukhrizal Effendi, M.SP Dra. Hj. Annim Hasibuan, M.Pd Riana Sitio, SE., M.Ak Muhammad Ali Al Ihsan, SE., M.Si

Dibiayai dengan Dana kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2018 Oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Utara Kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Labuhan Batu

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM LABUHAN BATU

BADAN USAHA MILIK DESA i | P a g e

ABSTRAK

PERAN BUMDes TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Oleh: Mukhrizal Effendi, M.SP, Dra. Hj. Annim Hasibuan, M.Pd, Riana Sitio, S.E, M.Ak, Muhammad Ali Al Ihsan, S.E, M.Si UNIVERSITAS ISLAM LABUHAN BATU Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes di Kabupaten Labuhanbatu Utara diantaranya unit usaha simpan pinjam, pembiayaan rekening, perkreditan dan pengelolaan pasar. Dalam penelitian ini peneliti, ditemukan di berapa desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara masih banyak BUMDes-BUMDes belum berjalan dengan baik. Karena, pada tingkat Pemerintah Desa baru sampai tahap sosialisasi, sehingga hampir sebagian masyarakat desa tidak mengetahui dan diikutsertakan dalam kegiatan musyawarah bersama dalam pendirian BUMDes. Padahal program yang dicanangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.memiliki peran yang besar pengaruhnya dalam mensejahterakan masyarakat desa. Isu sentral penelitian ini adalah mengkaji pembentukan dan pendirian badan usaha milik desa terhadap pengembangan ekonomi desa. Permasalahan yang diteliti dirumuskan dalam pertanyaan penelitian berikut ini, antara lain: 1) bagaimana peran BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara? Dan 2) Apa yang dapat diberikan rekomendasi kepada BUMDes yang berada di wilayah perkotaan dan wilayah perkebunan sesuai dengan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia? Metode Penelitian yang digunakan mix methods, yakni penelitian kualitatif dan kuantitatif, jenis dan sumber data terdiri dari; data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data primer menggunakan kuisioner bagi 35 responden yang ditetapkan secara purposive sampling; sedangkan data sekunder, baik berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan literatur lainnya. Selanjutnya untuk memperkaya data tersebut digali informasi dari 7 informan serta dilakukan observasi ke wilayah perkotaan dan wilayah perkebunan yang memiliki BUMDes dan belum memiliki BUMDes. Data primer dianalisis secara kuantitatif dengan melakukan editing, pengkodean data, pemberian skor, dan tabulasi. Sedangkan data primer yang dianalisis secara kualitatif dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan

BADAN USAHA MILIK DESA ii | P a g e

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, peran Pemerintah Kabupaten belum optimal dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BUMDes di tingkat Pemerintahan Desa baru pada tahap sosialisasi. Sehingga di beberapa masih banyak yang memiliki kendala karena belum mendapatkan bimbingan teknis. Kedua, keberadaan BUMDes di Kabupaten Labuhanbatu Utara mengalami situasi yang sulit, belum membuahkan hasil dan berbagai kendala lainnya setelah diteliti disebabkan persoalan laporan keuangan dan kualitas Sumber Daya Manusia. Sehingga program masih BUMDes belum dirasakan oleh Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa bermanfaat. Kata Kunci: BUMDes dan Pengembangan Ekonomi Desa

BADAN USAHA MILIK DESA iii | P a g e

BADAN USAHA MILIK DESA iv | P a g e

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas kesehatan yang diberikan sehingga buku ini dapat selesai. Penulisan buku ini didorong oleh kegelisahan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara atas program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai pembentukan dan pendirian BUMDes yang menyangkut kesejahteraan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi sekarang ini. Persepsi yang berkembang di tengah masyarakat desa dan awam, dana BUMDes adalah dana bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, bukan-nya dana bergulir yang diperuntukkan kepentingan orang banyak dan bahkan tak sedikit Kepala Desa yang mendekam di penjara akibat penyalahgunaan wewenang akibat dari penggunaan dana desa yang diperuntukkan kepentingan pribadi mapun golongan. Buku ini berusaha meneruskan usaha-usaha yang telah dilakukan para akademisi maupun penulis tentang pengembangan ekonomi desa melalui peran badan usaha milik desa (BUMDes), Sejalur dengan studi manajemen untuk merumuskan dan mencari solusi terhadap kebijakan-kebijakan strategis bidang ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Aek Kanopan, Desember 2018 Peneliti,

Mukhrizal Effendi

i

BADAN USAHA MILIK DESA v | P a g e

DAFTAR ISI Abstrak …………………………………………………………………………….. Kata Pengantar ……………………………………………………………………. Daftar Isi ………………………………………………………………………... Daftar Tabel ………………………………………………………………………... BAB I

i iii iv v

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah............................................................... 1.2 Perumusan Masalah...................................................................... 1.3 Tujuan Penelitian.......................................................................... 1.4 Manfaat Penelitian........................................................................

1 7 8 8

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu…………..................................................... 2.2 Badan Usaha Milik Desa…………............................................... 2.3 Teori Kelembagaan...................................................................... 2.4 Teori Pengembangan Ekonomi Desa........................................... 2.5 Kerangka Pemikiran....................................................................

9 10 22 23 24

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian...................................................... 3.2 Jenis Penelitian............................................................................. 3.3 Subjek Penelitian.......................................................................... 3.4 Instrumen Penelitian……............................................................. 3.5 Validitas dan Reliabilitas.............................................................. 3.6 Teknik Pengumpulan Data........................................................... 3.7 Jenis dan Sumber Data................................................................. 3.8 Identifikasi Defenisi Operasional Penelitian……………………. 3.9 Teknik Analisis Data…………………………………………….

26 28 29 30 30 32 33 34 36

BAB II

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Penelitian…………………………………………………. 4.2 Peran BUMDes terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara………………............................ 4.3 Jenis Usaha BUMDes sesuai dengan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam di Kabupaten Labuhanbatu Utara Utara............................................................................................ 4.4 Karakteristik Responden………………..................................... BAB V

PENUTUPAN 5.1 Kesimpulan ........................................................................... 5.2 Rekomendasi..................................................................................

DAFTAR PUSTAKA

BADAN USAHA MILIK DESA vi | P a g e

41 49 59 64 73 74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1a Table 3.1.2 Table 3.8 Table 4.1.1a Table 4.1.1b Table 4.1.3 Table 4.1.4 Table 4.1.5 Table 4.1.6 Table 4.1.7 Table 4.2a Table 4.2b Table 4.2c Table 4.3a Table 4.3b Table 4.3c Table 4.4a Table 4.4b Table 4.4c Table 4.4d Table 4.4e Table 4.5a Table 4.5b Table 4.6 Table 4.7a Table 4.7b Table 4.7c

Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Perincian waktu penelitian………………………………………….. Operasional variable dan pedoman wawancara…………………….. Luas wilayah dan rasio terhadap total menurut kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara……………………………………… Banyaknya desa, kelurahan, lingkungan dan dusun menurut kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara………………………. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin...…………………. Komposisi penduduk berdasarkan usia………...………………….... Komposisi penduduk berdasarkan agama…………………………... Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan…...………… Persentase mata pencaharian di Kabupaten Labuhanbatu Utara menurut lapangan pekerjaan………………………………………... Pemetaan BUMDes sesuai status di Kabupaten Labuhanbatu Utara BUMDes di lokasi penelitian Pelaksanaan BUMDes sesuai dengan yang telah direncanakan dalam musyawarah bersama Jenis BUMDes Klasifikasi BUMDes versi Forum BUMDes Indonesia di Kabupaten Labuhanbatu Utara……………………………………… Desa belum memiliki BUMDes dan potensi jenis usaha di Kabupaten Labuhanbatu Utara……………………………………… Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin……………………. Distribusi responden berdasarkan usia……………………………… Distribusi responden berdasarkan pendidikan……………………… Distribusi responden berdasarkan pekerjaan……………………….. Distribusi responden berdasarkan pendapatan……………………… Hasil uji validitas instrumen.……………………………………….. Hasil uji validitas instrumen………………………………………… Hasil uji normalitas menggunakan kolgomorov-smirnof…………... Hasil analisis regresi linear…………………………………………. Hasil uji t variable………………………………………………….. Koefisien determinasi……………………………………………….

BADAN USAHA MILIK DESA vii | P a g e

Halaman 5 27 35 42 43 44 45 46 47 47 49 53 56 60 62 63 64 64 65 65 66 67 68 69 70 71 71

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Pembangunan pada hakikatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU Desa) yang mengatakan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,

penanggulangan

kemiskinan

melalui

pemenuhan

kebutuhan

dasar,

pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Desa sebagai satuan politik terkecil Pemerintahan, memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal, maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa. Akan tetapi, disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. Pembangunan pada tingkat desa memiliki kelemahan-kelemahan, antara lain sebagai berikut: 1) kualitas Sumber Daya Manusia dan persoalan keuangan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah memberikan bantuan dana program pembangunan desa yang salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat BUMDes). Berdasarkan Pasal 87 tentang UU Desa yang berbunyi:

BADAN USAHA MILIK DESA 1 | P a g e

“Desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa wajib mengelolanya dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, dengan menjalanan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum”. Selanjutnya dalam Pembentukan BUMDes sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015, menyebutkan bahwa: “Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar desa”.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UUNo. 6 tahun 2014 tentang Desa serta PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa.Dalam UU No. 32 tahun 2004 juncto UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri.

BADAN USAHA MILIK DESA 2 | P a g e

Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif,efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Ridlwan (2014:428) mengemukakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, dengan tujuan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (selanjutnya disebut dengan PAD). Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan

BADAN USAHA MILIK DESA 3 | P a g e

secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Pasal 1 angka 6 UU Desa jo Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa). Desa yang mendirikan BUMDes wajib mengelolanya dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, dengan menjalan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum. Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari 8 kecamatan, 90 desa/kelurahan, yang responsif terhadap tuntutan Desa. Kabupaten Labuhanbatu Utara telah mengalokasikan dana Desa sejak tahun 2014 dengan harapan pembangunan semakin merata sampai ke tingkat desa. Dari 8 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang memperoleh BUMDes adalah Kecamatan NA IX-X, Aek Kuo, Aek Natas, Marbau, Kualuh Hulu, Kualuh Selatan, Kualuh Hilir, dan Kualuh Leidong merupakan Kecamatan yang berbatas dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2

memiliki luas wilayah 355,90 km dengan jumlah penduduk 39.225 jiwa dan 9.707 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 18 (delapan belas) desa, dimana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan karyawan perkebunan, dapat dilihat pada tabel 1.1.a berikut di bawah ini.

BADAN USAHA MILIK DESA 4 | P a g e

TABEL 1.1.a LUAS WILAYAH MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA No

Kecamatan/ Luas Area District (Km2) 1 NA IX-X 554,00 2 Marbau 355,90 3 Aek Kuo 250,20 4 Aek Natas 678,00 5 Kualuh Selatan 344,51 6 Kualuh Hilir 385,48 7 Kualuh Hulu 637,39 8 Kualuh Leidong 340,32 2015 3545,80 Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka, 2018

Persentase (%) 15,62 10,04 7,06 19,12 10,87 9,72 17,98 9,60 100,00

Namun pada kenyataannya, belum dilakukan pemetaan, verifikasi dan standarisasi organisasi/kelembagaan BUMDes sesuai status di Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2018, yang telah direalisasikan kepada 57 BUMDes. Apabila mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, maka terdapat 6 (enam) bentuk usaha yang dikelola BUMDes berdasarkan penyebaran wilayah di Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dibagi berdasarkan 3 (tiga) kategori, yakni: wilayah pesisir, wilayah perkotaan, dan wilayah perkebunan/pertanian. Dimana lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah 6 (enam) Desa) dan 3 (tiga) Kecamatan, yakni; 1) Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu, 2) Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu, 3) Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu, 4) Desa Babussalam Kecamatan Marbau, 5) Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo dan 6) Desa Perkebunan Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo.

BADAN USAHA MILIK DESA 5 | P a g e

Dari sekian Banyak BUMDes yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut, bentuk-bentuk unit usaha BUMDes di masing-masing desa berbeda satu dengan yang lainnya. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan. Salah satu BUMDes yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa adalah BUMDes Sejahtera Berseri didirikan pada tahun 2013 sebagai penguatan Desa Sukarame sebagai salah satu desa di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara. Hal ini disebabkan oleh potensi unggulan desa berbeda satu sama lain. Salah satunya yang dapat menjadi percontohan adalah Desa Sukarame memiliki 4 (tiga) unit usaha BUMDes termasuk dalam kategori jenis usaha, yaitu: 1) jenis usaha keuangan (financial business) yang menjalankan kegiatan simpan pinjam untuk memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa dengan cara memberikan akses kredit di bawah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pinjaman ringan jangka pendek untuk masyarakat desa, 2) jenis usaha perantara (brokering), seperti menyediakan jasa pembayaran listrik dan pasar desa yang menyediakan lots untuk tempat berjualan dan 3) jenis usaha perdagangan (trading), seperti penggemukan sapi. Disamping itu di beberapa desa, masyarakatnya memiliki anggapan bahwa dana yang disalurkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui program BUMDes adalah dana bantuan bergulir yang dikucur oleh pemerintah pusat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BADAN USAHA MILIK DESA 6 | P a g e

Usaha penerapan program Dana BUMDes yang dicanangkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam memaksimalkan pengelolaan alokasi dana BUMDes yang dikelola oleh masyarakat desa. Penggunaan Dana BUMDes di Kabupaten Labuhanbatu Utara telah berjalan sesuai dengan program yang dilaksanakan....