PERANAN INDONESIA DALAM PASUKAN PERDAMAIAN INTERNASIONAL DI LEBANON MAKALAH OLEH PDF

Title PERANAN INDONESIA DALAM PASUKAN PERDAMAIAN INTERNASIONAL DI LEBANON MAKALAH OLEH
Author Hana Sembiring
Pages 17
File Size 747.9 KB
File Type PDF
Total Downloads 64
Total Views 135

Summary

PERANAN INDONESIA DALAM PASUKAN PERDAMAIAN INTERNASIONAL DI LEBANON MAKALAH OLEH : HANA RENITA SALSALINA Br. SEMBIRING NIM : 200200362 Dosen Pengampu : Dr. Sutiarnoto, S.H., M.Hum UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM 2021 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah membe...


Description

Accelerat ing t he world's research.

PERANAN INDONESIA DALAM PASUKAN PERDAMAIAN INTERNASIONAL DI LEBANON MAKALAH OLEH Hana Sembiring Makalah

Cite this paper

Downloaded from Academia.edu 

Get the citation in MLA, APA, or Chicago styles

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

Ket erlibat an Indonesia di UNIFIL dan Komit men Indonesia melalui Pet a Jalan 4,000 Peacekee… Rany P Hadi PASUKAN GARUDA SEBAGAI BUKT I PERAN INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA David IJ IJ PERAN UNIT ED NAT IONS INT ERIM FORCE IN LEBANON (UNIFIL) DALAM KONFLIK ISRAEL-HIZBULLAH DI … Haby Praset ya

PERANAN INDONESIA DALAM PASUKAN PERDAMAIAN INTERNASIONAL DI LEBANON

MAKALAH

OLEH : HANA RENITA SALSALINA Br. SEMBIRING NIM : 200200362

Dosen Pengampu : Dr. Sutiarnoto, S.H., M.Hum

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul PERANAN INDONESIA DALAM PASUKAN PERDAMAIAN INTERNASIONAL DI LEBANON ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Dr. Sutiarnoto, S.H., M.Hum pada mata kuliah Hukum Internasional. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan, khususnya bagi mahasiswa Kelas Hukum Internasioanl Grup C Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tentang Peranan Indonesia dalam Pasukan Perdamaian Internasional di Lebanon. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sutiarnoto, S.H., M.Hum, selaku dosen pengampu Mata Kuliah Hukum Internasional yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Saya menyadari makalah yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan makalah ini.

Medan, Mei 2021

Penulis

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ....................................................................................................... i DAFTAR ISI...................................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1 1.1

Latar Belakang ............................................................................................... 1

1.2

Rumusan Masalah.......................................................................................... 2

1.3

Tujuan ............................................................................................................ 2

BAB II PEMBAHASAN ................................................................................................... 3 2.1

Pengertian UN Peacekeeping ....................................................................... 3

2.2

Sejarah berdirinya UN Peacekeeping ............................................................ 4

2.3

Sejarah Awal Konflik Israel dan Lebanon ................................................... 6

2.4

Peranan Pasukan Perdamaian Indonesia dalam Misi Perdamaian di Lebanon ................................................................................. 7

BAB III PENUTUP ........................................................................................................... 11 3.1

Kesimpulan .................................................................................................... 11

3.2

Saran .............................................................................................................. 12

DAFTAR PUSTAKA......................... ............................................................................... 13

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Salah satu tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Konsekuensi dari hal tersebut adalah Indonesia harus senantiansa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Mohammad Hatta dalam bukunya yang berjudul Demokrasi Kita, menegaskan bahwa dalam paragraf Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Pernyataan ini yang lahir dari penderitaan sendiri, tidak saja menentukan politik ke dalam tetapi mempengaruhi juga politik luar negeri Republik Indonesia. Dalam alinea keempat diperkuat pendapat itu dengan meletakkan kewajiban atas pemerintah untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Disini pula terletak dasar fundamental dari pada Politikk luar negeri Republik Indonesia yang terkenal dengan Politik Bebas Aktif. Politik bebas dan aktif maksudnya Indonesia bebas untuk menjalin kerja sama degnan negara manapun, serta turut aktif dalam organisasi internasional untuk bekerja sama dan menjaga perdamaian dunia. Menurut Hatta pula, tujuan politik bebas dan aktif tersebut antara lain mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keselamatan bangsa, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan perdamaian dunia, dan memperat persaudaraan antar bangsa.1 Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan anggota PBB berkomitmen seperti pada tujuan dan prinsip dalam piagam PBB, khususnya dalam menjaga perdamaian dunia. Partisipasi Indonesian pada UN Peacekeeping Operation berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945, UU Hubungan Luar Negeri No. 37 Tahun 1999, UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No. 2 Tahun Noveria Dhian Pertiwi 2019 “Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia” , diakses dari : https://www.researchgate.net/publication/330278935_Peran_Indonesia_dalam_Perdamaian_Dunia

1

1

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, serta UN Charter. Sejarah penjaga perdamaian Indonesia / pasukan Garuda (Kontingen Garuda / Konga) dimulai dengan pengiriman misi pertamanya, yaitu Kontingen Garuda I pada tahun 1957 ke Mesir (UNEF) di Timur Tengah.2

1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah : 1.

Apakah yang dimaksud dengan UN Peacekeeping Operation?

2.

Bagaimanakah sejarah dari UN Peacekeeping Operation?

3.

Bagaimanakah sejarah awal konflik yang terjadi antara Lebanon dengan Israel?

4.

Bagaimanakah peranan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi perdamaian di Lebanon?

1.3. Tujuan 1. Untuk mengetahui pengertian UN Peaacekeeping Operation 2. Untuk mengetahui sejarah UN Peaacekeeping Operation 3. Untuk mengetahui sejarah awal konflik Lebanon dan Israel 4. Untuk mengetahui peranan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi perdamaiannya

2

Ibid

2

BAB II PEMBAHASAN

2.1. Pengertian UN Peacekeeping Operation Dengan berkembangnya ilmu hubungan internsional pasca Perang Dunia II, ditambah dengan banyaknya tindakan dekolonisasi dan negara-negra yang memerdekan diri, semakin terlihat jelas bahwa konflik internasional tidak semuuanya dapat diselesaikan dengan cara-cara damai. Beberapa situasi konflik internasional akan memaksa negara lain untuk menggunakan kekuatan militernya, kondisi seperti ini yang mendorong terciptanya Peacekeeping Operation di PBB. Menurut buku The Blue Helemts : Review of UN Peacekeeping, defenisi dari peacekeeping itu sendiri adalah : “...an operation involving military personnel but without enforcement powers, undertaken by the United Nations to help maintain or restore international peace and security in areas of conflict. These operations are voluntary and are based on consent and cooperation. While they involve the use of military personnel, they achieve their objectives not by force of arms, thus contrasting them with the „enforcement action‟ of the United Nations under Article 42.” Berdasarkan pemahaman tersebut, Peacekeeping Operation adalah suatu operasi yang melibatkan personel militer tetapi tanpa kekuatan daya serng, yang dibawahi oleh PBB untuk membantu menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional di wilayah-wilayah berkonflik. Operasi ini bersifat sukarela dan didasarkan atas kesediaan kerja sama. Dalam pelaksanaannya, operasi perdamaian memang melibatkan penggunaan dari personel militer, tetapi mereka mencapai tujuan-tujuan mereka tanpa penggunaan kekuatan senjata yang berbeda dari pengertian enforcement PBB yang terdapat di Artikel 42. Peacekeeping merupakan suatu teknik yang dikembangkan oleh PBB dalam upaya penyelesaian konflik bersenjata. Peacekeeping telah terbukti menjadi salah satu alat paling efektif yang disediakan oleh PBB untuk membantu negara-negara menavigasi jalan yang sulit dari konflik ke perdamaian. Biasanya Peacekeeping Operation dilakukan hanya setelah konflik pecah. Piagam PBB mengarah kepada sistem hubungan internasional dimana penggunaan kekuatan sebagai saran adari kebijakan luar negeri tidak berlaku lagi. 3

Hal ini berarti bahwa PBB bergantung pada waktu yang dibutuhkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu permasalahan konflik. Adapun metodemetode yang digunakan PBB dalam Peacekeeping Operation antara lain : melalui usaha-usaha menjalin hubungan diplomatik multilateral yang dilakukan berdasarkan kerangka kerja dari Dewan Keamanan, hubungan bilateral yang dilakukan oleh negara-negara anggota PBB, atau melalui badan-badan PBB lainnya oleh Sekretaris Jendral PBB. Metode-metode tersebut juga dapat menjadi metode peacemaking PBB dan semuanya itu baru akan menjadi efektif untuk PBB jika dilakukan di setiap level dari suatu konflik yang terjadi.3 Peacekeeping memiliki kekuatan unik, termasuk legitimasi, berbagi beban, dan kemampuan untuk mengerahkan dan mempertahankan pasukan dan polisi dari seluruh dunia dengan mengintegrasikan mereka dengan penjaga perdamaian sipil untuk memajukan mandat multidimensional. Peacekeepers PBB memberikan keamanan dan dukungan politik dan pembangunan perdamaian untuk membantu negara-negera yang berkonflik membuat transisi awal yang sulit dari konflik ke perdamaian. Peacekeeping PBB adalah kemitraan global yang unik. Ini menyatukan Majelis Umum, Dewan Keamanan, Sekretariat, Pasukan, dan kontributor polisi dan pemerintah negara yang bersangkutan dalam upaya gabungan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Kekuatannya terletak pasa legitimasi Piagam PBB dan di berbagai negara partisipan yang berpartisipasi dan menyediakan sumber daya yang berharga.4

2.2. Sejarah berdirinya Peacekeeping Sejarah peacekeeping diawali dengan pidato bersejarah Lester B. Pearson, mantan Menteri Luar Negeri dan PM Kanada (1963 – 1968), di Majelis Umum PBB tanggal 2 November 1956. Ia menyatakan perlunya membentuk “a truly international peace anf police force” dalam menjaga kesepakatan gencatan senjata dalam krisis Terusan Suez, kala itu. Keyakinan perlunya membentuk peacekeeping force inilah, yang membawa Pearson kemudian memperoleh hadiah Nobel Perdamaian tahun 1957. Fierda Milasari Rahmawati, “Peacekeeping Operation” http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/132923T%2027784-Peacekkeping%20operation-Analisis.pdf (diakses 28 Mei 2021) 4 United Nations Peacekeeping “What is Peacekeeping” https://peacekeeping.un.org/en/what-is-peacekeeping (diakses 25 Mei 2021) 3

4

Tentara dikirim ke medan perang, lebih dari tujuh dekade lalu itu, dengan bendera dan misi yang baru, yaitu perdamaian. Misi ini tidak ada preseden sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Misi tersebut merupakan upaya untuk menghadapi dan mengelahkan kekerasan dengan toleransi dan perang dengan perdamaian.5 Pemeliharaan perdamaian terutama terbatas terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan menstabilkan situasi di lapangan, memberikan dukungan penting bagi upaya politik untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai. Misimisi itu terdiri dari pengamat militer yang tidak bersenjata dan pasukan bersenjata ringan dengan peran pemantauan, pelaporan, dan membangun kepercayaan diri. Dua operasi pemeliharaan perdamaian pertama yang dikerahkan oleh PBB adalah UN Truce Supervision Organization (UNSTO)

dan UN Military

Obeserver Group in India dan Pakistan (UNMOGIP). Kedua misi ini yang terus beroperasi hingga hari ini. Saat ini, lebih dari 110.000 staf militer, polisi, dan sipil saat ini melayani dalam 14 misi pemeliharaan perdamaian. Mewakili jumlah personel dalam misi pemeliharaan perdamaian, sebagai akibat dari transisi dama dan pembangunan kembali negara-negara yang berkonflik. Namun, pengurangan personel dan misi pemeliharaan perdamaian di tahuntahun selanjutnya sama sekali tidak menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh PBB berkurang. Munculnya konflik baru yang menyebar diluar batas-batas lokal dan regional menandakan bahwa permintaan misi lapangan diperkirakan akan tetap tinggi dan peacekeeping akan terus menjadi salah satu tugas operasional PBB yang paling kompleks. Pemeliharaan perdamaian multidimensi saat ini akan terus memfasilitasi proses politik, melindungi warga sipil, membantu pelucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi mantan kombatan ; mendukung organisasi pemilu, melindungi, dan mempromosikan hak asasi manusia, dan membantu memulihkan aturan hukum.6

Leonard F. Hutabarat, “Indonesia dan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB”, dalam Majalah LVRI, No. 21, Januari 2016, hlm. 8. https://kemlu.go.id/download/L1NoYXJlZCUyMERvY3VtZW50cy9NYWphbGFoJTIwTFZSSS5wZGY 6 United Nations Peacekeeping “Our History” https://peacekeeping.un.org/en/our-history (diakses 26 Mei 2021) 5

5

2.3. Sejarah Awal Konflik Israel dan Lebanon Berdasarkan sejarah, konflik yang terjadi antara Lebanon dan Israel bermula ketika Hizbullah melakukan penyerangan lewat udara ke wilayah Israel Utara, yaitu kota Shlomi dan juga menembakkan roket Angkatan Pertahanan Israel IDF (Israeli Defence Force). IDF yang sedang melakukan patroli di perbatasan menjadi korban yang mengakibatkan delapan tentara IDF tewas serta ditangkapnya dua tentara lainnya (Ehud Goldwasser dan Elgad Regev). Tentara Hizbullah juga menembakkan roket dan mortil secara beruntun ke wilayah utara Israel lainnnya sebagai suatu pengalihan perhatian pada waktu yang sama. Israel membalas menyerang Lebanon dengan menggunakan alasan penawaran dua tentara Israel oleh Hizbullah dalam suatu serangan lintas perbatasan. Menurut pejabat Israel diduga kedua tentara itu dibawa ke Iran. Hizbullah berencana melakukan penukaran tawanan dalam membebaskan warga Lebanon dan Palestina yang ditahan Israel. Serangan besar Israel ini diluar dugaan Hizbullah yang sebelumnya memperkirakan Israel hanya akan membalasnya dengan Operasi Komando untuk membalas menculik anggota Hizbullah, seperti yang sebelumnya pernah dilakukan. Tampaknya Israel telah lama mempersiapkan serangan ini atas dukungan dari Amerika Serikat, sebagai penjajakan untuk serangan berikutnya ke Iran. Hizbullah membalas kembali dengan meluncurkan roket-roket ke kawasan utara Israel. Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengatakan serangan akan dihentikan jika Hizbullah membebaskan dua tentara Israel yang disandera. Israel menuduh Hizbullah telah meluncurkan 130 roket dalam waktu 48 jam yang menyebabkan belasan warga tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Di saat yang sama, milisi Hizbullah meminta Israel segera menghentikan agresi militernya di wilayah Palestina. Namun, Israel menolak berkompromi, dan kemudian melancarkan serangan ke sejumlah kamp milik Fatah dan Hamas. Termasuk beberapa lokasi yang dicurigai potensial untuk melarikan Kopral Gilad Shalit dari tempat penyergapannya di selatan Gaza. Dalam tujuh malam berturut-turut sejak penculikan tentara Israel, Jalur Gaza digempur serangan udara. Israel berusaha meningkatkan aksi militernya untuk membebaskan anggotanya. Selain dari darat, militer Israel menggempur Beirut dari udara. Sebuah kawasan pinggiran kota yang banyak dihuni kelompok Hizbullah hancur. Jembatan diwilayah Akkar, beberapa tempat di lembah Bekaa, 6

serta ruas jalan dekat perbatasan Suriah juga tidak luput dari serangan peluru kendali Israel). Akibatnya distribusi makanan dan obat-obatan bagi warga sipil sulit disalurkan. Menurut Perdana Menteri Lebanon Fouad Siniora, dalam serangan itu sepertiga dari jumlah korban tewas berusia dibawah 12 tahun. Satu juta warga Lebanon atau seperempat populasinya kini kehilangan tempat tinggal. Selain itu, Israel juga menyerang Lebanon pada tanggal 5-6 Agustus 2006. Israel antara lain menggempur kota Tirus, Nakburah dan Nabatiyeh di Lebanon Selatan. Israel juga menyerang markas Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) di Lembah Bekaa. Serangan Israel itu telah menewaskan sedikitnya lima penduduk dan 12 lainnya luka-luka di Desa Al-Ansar dekat Nabatiyeh. Menurut laporan AFP, kelimanya tewas ketika rudal Israel jatuh di sebuah rumah. Selain itu, tiga orang tewas di Nakoura, Lebanon Selatan. Mereka juga tewas akibat tembakan rudal Israel.7

2.4. Peranan Pasukan Perdamaian Indonesia dalam Misi Perdamaian di Lebanon Komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan amanat dari alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komitmen ini senantiasa diwujudkan melalui partisipasi dan kontribusi aktif Indonesia di dalam Peacekeeping Operation PBB. Dalam konteks internasional, pertisipasi tersebut merupakan indikator penting dan konkrit dari peran suatu negara dalam memberikan kontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sedangkan dalam konteks nasional, keterlibatan tersebut merupakan sarana peningkatan profesionalisme individu dan organisasi yang terlibat secara langsung dalam penggelaran operasi internasional. Kontribusi Indonesia pada Peacekeeping Operation PB dimulai pada tahun 1957, saat Indonesia mengirimkan 559 personel infantri sebagai bagian dari United Nations Emergency Force (UNEF) di Sinai. Pengiriman tersebut diikuti dengan kontribusi 1.074 personel infantri (1960) dan 3.457 personel infantri Hamdy Maulana, “ Peran Pasukan Perdamaian Indonesia dalam Misi Keamanan di Lebanon 2006-2012” , Prosiding Konferensi Nasional Ke- 7 Asosiasi Program Perguruan Tinggi Muhammadiyah „Aisyiyah (APPPTMA) Jakarta, 23 -25 Maret 2018, hlm. 83. http://www.appptma.org/wp-content/uploads/2019/08/8.Peran-Pasukan-Perdamaian-Indonesia-Dalam-Misi-Keamanan-Di-Lebanon-2006-2012.pdf (diakses 28 Mei 2021) 7

7

(1962), sebagai bagian dari United Nations Operation in the Congo (ONUC) di Republik Kongo.8 Mengenai konflik yang terjadi di Lebanon tersebut, kontribusi Indoensia dalam misi perdamaian ke Lebanon tidak dapat dilepaskan dari idealisme bangsa Indonesia untuk turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Di samping itu platform politik luar negeri bebas aktif memberikan dorongan agar Indonesia terlibat secara aktif untuk ikut serta dan berkontribusi bagi upaya perdamaian di seluruh dunia. Kehadiran Indonesia dalam operasi perdamaian yang digelar secara internasional pada masa tersebut memiliki arti penting sebagai implementasi dari nilai politik luar negeri yang dimiliki oleh Indonesia kepada dunia.9 Penurunan pasukan perdamaian PBB di Lebanon dimulai pada tahun 1978 di bawah Res...


Similar Free PDFs