PERANAN PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA DOC

Title PERANAN PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA
Author Celin Kristiyanti
Pages 10
File Size 75.5 KB
File Type DOC
Total Downloads 242
Total Views 316

Summary

PERANAN PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Oleh : Dr. Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum Abstrak Pendahuluan Masih jelas teringat dalam memori saat jatuhnya orde baru yang dipelopori oleh mahasiswa dikenal sebagai gerakan reformasi pada tahun 1998. Reformasi tersebut dilakukan melih...


Description

PERANAN PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Oleh : Dr. Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum Abstrak Pendahuluan Masih jelas teringat dalam memori saat jatuhnya orde baru yang dipelopori oleh mahasiswa dikenal sebagai gerakan reformasi pada tahun 1998. Reformasi tersebut dilakukan melihat kondisi bangsa Indonesia yang diperlakukan tidak adil oleh penguasa yang terkenal dengan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) setelah tiga puluh dua tahun lamanya. Pengelolaan negara dilakukan tidak secara transparan dengan dalih untuk kemakmuran dan untuk pembangunan sebagai pendukung dikeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan guna memperlancar dan memperkuat kepentingan penguasa. Hal ini tidak hanya dilakukan pada satu bidang saja melainkan dalam berbagai bidang yang menyangkut hajat hidup bangsa. Sistem hirarki atau struktural dipakai sebagai alat penguasa dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat paling rendah dengan berbagai macam bentuk birokrasi pemerintahan. Ketika masyarakat sadar bahwa untuk waktu yang cukup lama pemerintah telah merugikan maka ada keinginan melakukan perombakan. Merubah tatanan yang sudah mengakar dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) tidaklah mudah, masyarakat mengalami berbagai bentuk kendala, penguasa tetaplah penguasa yang dapat melakukan apa saja yang dikehendaki. Saat itu tidak ada lembaga yang mengontrol secara independen, semua ada pada satu kendali. Indonesia yang dikatakan sebagai negara hukum, justru hukum tidak berdaya, namun dijadikan alat penguasa. Hukum masih belum dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar yakni menjaga ketertiban dan memberikan jaminan keadilan bagi masyrakat khususnya masyarakat kecil yang semakin dimarginalkan ibarat hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Pada masa orde baru berbagai kasus telah terjadi antara lain kasus kedungombo, kasus nipah, kasus marsinah, kasus Aceh, tragedi 27 Juli,...


Similar Free PDFs