Perbedaan peradilan umum dan militer DOCX

Title Perbedaan peradilan umum dan militer
Pages 11
File Size 32.3 KB
File Type DOCX
Total Downloads 108
Total Views 217

Summary

NAMA : Yulizar Prihasto NIM : 201710110311365 Mata Kuliah : Hukum Acara Pidana (I) Tugas : Perbedaan Pejabat Dalam Peradilan Umum dan Peradilan Militer. PERADILAN UMUM Peradilan umum ialah sebuah pelaksanaan kekuasaan dalam kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan. Apabila rakyat pada umunya mel...


Description

NAMA : Yulizar Prihasto NIM : 201710110311365 Mata Kuliah : Hukum Acara Pidana (I) Tugas : Perbedaan Pejabat Dalam Peradilan Umum dan Peradilan Militer. PERADILAN UMUM Peradilan umum ialah sebuah pelaksanaan kekuasaan dalam kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan. Apabila rakyat pada umunya melaksankan sebuah pelanggaran ataupun kejahatan, dalam peraturan mampu dihukum ataupun dikenakan sanksi serta diadili pada lingkungan peradilan umum. Peradilan umum pada saat ini telah ditetapkan dalam UU No. 49 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman pada lingkungan peradilan umum diselenggarakan pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung yang berperan sebagai pengadilan negara yang tertinggi. Pengadilan Negeri Pengadilan negeri ialah sebuah pengadilan umum yang dalam sehari-hari bertugas memeriksa serta memutuskan perkara pada tingkat pertama dari semua perkara perdata serta pidana sipil pada seluruh kelompok penduduk (warga negara serta orang asing). Pada Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2004 mengenai amandemen pada Undang- Undang Nomer 2 tahun 1986 mengenai Peradilan Umum, yang mana Peradilan Umum ialah dari salah satu yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk semua rakyat yang mencari keadilan secara umum. Pengadilan negeri memiliki kedudukan di daerah ibu kota, di kabupaten/kota, serta daerah hukumnya yang meliputi kabupaten/kota. Perkara-perkara yang terdapat tersebut mampu diselesaikan oleh hakim serta dibantu oleh panitera. Urutan Pejabat dalam Pengadilan Negeri Dalam setiap Pengadilan Negeri terdapat juga Kejaksaan Negara yang berguna sebagai sarana pemerintah yang menjadi penuntut umum pada suatu perkara pidana kepada yang melakukan pelanggaran hukum. Namun pada perkara perdata, oleh Kejaksaan Negeri tidak memiliki kekuasaan untuk ikut campur tangan. Urutan pengadilan Negeri yaitu: 1. Pimpinan (Ketua serta waki ketua pengadilan) 2. Hakim anggota 3. Panitera 4. Sekretaris 5. Juru sita...


Similar Free PDFs