Replik Penuntut Umum (Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Pidana) PDF

Preview

Summary

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Di Bandar Lampung “Untuk Keadilan” REPLIK JAWABAN PENUNTUT UMUM TERHADAP NOTA PEMBELAAN TIM PENASEHAT HUKUM DALAM PERKARA PEMBUNUHAN DAN PENGGELAPAN ATAS NAMA TERDAKWA IZAH KARMILA Binti SUROSO Hakim Ketua Dan Anggota Majelis Hakim Yang Kami Muliakan, Panitera Penggan...

Description

Accelerat ing t he world's research.

Replik Penuntut Umum (Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Pidana) Hafid Adzam Hafid Adzam

Cite this paper

Downloaded from Academia.edu 

Get the citation in MLA, APA, or Chicago styles

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

Eksepsi Penasehat Hukum (Hukum Acara Dan Prakt ek Peradilan Pidana) Hafid Adzam

Berit a Acara Sidang final.docx Abdullah Azzam, SH Cont oh Not a Pembelaan kasus Pemerkosaan Tot oh Wildan Tohari

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Di Bandar Lampung “Untuk Keadilan”

REPLIK

JAWABAN PENUNTUT UMUM TERHADAP NOTA PEMBELAAN TIM PENASEHAT HUKUM DALAM PERKARA PEMBUNUHAN DAN PENGGELAPAN

ATAS NAMA TERDAKWA IZAH KARMILA Binti SUROSO

Hakim Ketua Dan Anggota Majelis Hakim Yang Kami Muliakan, Panitera Pengganti Yang Kami Hormati, Saudara Tim Penasehat Hukum Terdakwa Yang Kami Hormati, Saudara Terdakwa Yang Kami Hormati, Serta Peserta Sidang Pengadilan Yang Kami Muliakan

Pada hari yang penuh kedamaian ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat kasih dan perlindunganNya kita sampai pada hari ini dengan keadaan sehat wal’afiat dapat melanjutkan persidangan ini dalam rangka menemukan kebenaran yang sejati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu kami dalam mengungkap fakta-fakta yang sangat dibutuhkan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan. Dalam bukunya “Dari Bismar Untuk Bismar”, Bismar Siregar pernah mengatakan “jika supremasi hukum itu adalah pilihan utama untuk

meuwujudkan rasa keadilan masyarakat banyak (maslahat hukum), satu-satu nya cara adalah mengedapankan sikap adil. Artinya harus selalu ada kesadaran bahwa bersikuku dengan kebenaran sendiri (menganggap diri sebagai pihak yang paling berhak menunjukan kebenaran) adalah sikap yang sangat tidak adil. Karena hukum yang tidak mengutamakan kemasalahan umum tidak harus dipatuhi. Bahkan harus dilawan”.

Selain itu, prinsip “equality before the law” memandang bahwa persamaan

dimata hukum mengisyaratkan

bahwa hukum ditegakkan

setegak-tegaknya walaupun siapa pelakunya, dimana prinsip tersebut diakui secara normatif yang dilakasanakan secara empiris. Berangkat dari pendapat tersebut, maka kami berusaha kembali lagi memberikan pemahaman dan tanggapan mengenai pembahasan unsur-unsur yang ada dalam surat tuntutan kami agar kekeliruan dan keterbatasan penasihat hukum terdakwa dapat diluruskan, serta membantu penasihat hukum terdakwa untuk benar benar merasakan nilai-nilai keadilan dan dampak dari adanya tindak penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk menyampaikan jawaban atas pembelaan tim penasihat hukum terdakwa dalam upaya mempertahankan requesitoir atau tuntutan pidana yang telah kami sampaikan. Kami penuntut umum menyampaikan terimakasih kepada majelis hakim yang terhormat atas kesempatan yang diberikan dalam menyampaikan jawaban ini. Kami berniat untuk meluruskan pemahaman penasihat hukum terdakwa yang cenderung keliru dalam menginterprestasikan pembahasan unsur didalam surat tuntutan kami. Sehingga kami mengkhwatirkan terjadinya kesesatan dalam pemahaan surat tuntutan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Namun hal itu dapatlah kami maklumi sebagai keterbatasan manusia yang sifatnya alamiah. Sehubungan dengan hal tersebut ijinkanlah kami selaku penuntut umum dalam perkara terdakwa IZAH KARMILA Binti SUROSO pada kesempatan ini, untuk mengajukan jawaban terhadap pembelaan tim penasihat hukum terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020. Adapun jawaban ini kami susun dengan sistematika sederhana agar dipahami sebagai berikut:

I.

PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang Terhormat, Pada kesempatan ini ijinkanlah kami menyampaikan sebuah pepatah dari Negara Kincir (Belanda) mengenai kebenaran sebagai berikut : “All is

de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel” (Secepatcepatnya kebohongan berlari, kebenaran akan tetap terungkap) Sebuah sajak dalam kisah ramayana berikut sepertinya tepat untuk dijadikan bahan konteplasi kita bersama dalam penegakan hukum perakara ini.“Prihen temen dhrama duma ranang saratsaraga sang saduh

sirekatutanatanah tan kamapidonia tan yasa yasaki sang sajjana dharma

raksaka”

(utamakanlah

kebenaran

dengan

sungguh-

sungguhkepribadian orang budiman yang patut ditirubukan keinginan, bukan balas jasa yang menjadi tujuankekuatan orang yang berbuat baik adalah kebenaran dipegang teguh) (kakawin ramayana, sargah 24.59). Begitu pula sebuah ayat Alkitab berikut ini semoga menjadi perenungan bagi kita semua terutama bagi yang mulia majelis hakim dalam memutus perkara dan bagi tim penasihat hukum dalam membela hak-hak hukum terdakwa sebagai berikut: “janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan,

janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-rang besar, tetapi engkaui harus mengadili orang sesama mu dengan benar” (Imamat 19 : 15) Berangkat dari pepatah dan perenungan tersebut, kami penuntut umum akan berusaha untuk menyajikan kebenaran yang sebenar-benarnya untuk membuat terang perkara ini. bahwa dalam proses pencarian kebenaran meateril dalam perkara ini, kami akan mencoba melakukan pembahasan secara progresif sebagaimana diperkenalkan oleh sang bengawan hukum Prof. Satjipto Rahardjo, S.H.

Mengutip pendapat dari Alm. Prof. Satjipto Rahardjo, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Progresif” (suatu pengenalan), menyatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang membebaskan. “Hukum untuk Manusia”, dan oleh karena itu, apabila terjadi hambatan-hambatan terhadap pencapaian maka dilakukan pembebasan-pembebasan, baik dalam berilmu, berteori dan berpraktek. Perspektif hukum progresif tidak bersifat ridle bound (Rbo), yang menggarap hukum semata-mata menggunakan “rule and logic” atau

“rechtdognaticheid”.

dengan

alur

berpikir

linier,

marsinal,

dan

deterministic. Bahwa paradigma hukum progresif akan senantiasa berpikir (rule breaking). Dalam berpikir Rbt, kita harus berani untuk tidak selalu tunduk dan mengikuti alur linier, marsinal, deterministic. Dan perlu disadari bahwa hukum bukanlah institusi hukum yang absolut dan final, hukum selalu dalam proses menjadi (law As Proses, Law Indemaking). Bahwa

hukum

progresif

sama

sekali

tidak

bermaksut

untuk

mengesampingkan hukum itu sendiri, namun kereatifitas dalam memberi penafsiran dan membaca hukum secara progresif dengan alat berpikir logika peraturan. Implementasi paradigme hukum progresif secara nyata telah menempatkan hukum lebih terhormat dan fungsional karena ia tampil sebagai humanus, dimana menempatkan kepentingan dan unsur manusia diatas undang-undang. Meskipun paradigma hukum progresif menempatkan manusia sebagai inti atau pusat bekerjanya hukum dan berusaha melepaskan jeruji atau kerangkeng kekakuan hukum dalam arti teks undang-undang, tidak berarti harus menafikkan hukum. Agar paradigma hukum progresif tidak terjebak dalam absolutisme manusia, dalam arti peniadaan rambu-rambu atau aturan hukum , konsep progresif haruslah berakar pada sikap “menghargai hukum dan menempatkan hukum sebagai pijakan”, meskipun “tidak absolut”.

Berangkat dari penjelasan dan teori diatas, maka dalam menguraikan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kami penuntut umum akan melakukan penelaahan secara komprehensif dengan mencoba berfikir rule breaking dan menggandeng hukum progresif dalam membuktikan setiap unsur yang didakwakan. Hal ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan tidak menafikkan kepentingan dimasyarakat. Selain itu, diharapkan kepada tim penasehat hukum terdakwa agar tidak memandang perkara ini secara sepotong-sepotong tanpa melihat sisi perbuatan materiil terdakwa yang mengancam dan telah menimbulkan duka yang cukup dalam didalam masyarakat. Semoga hati kita semua disini terbuka untuk benar-benar menyadari arti kebenaran dan tidak disesatkan kepada pihak-pihak yang ingin memutar balikkan fakta.

II.

TANGGAPAN TERHADAP UNSUR

Majelis Hakim yang Mulia,

Adapun pembantahan unsur yang akan kami lakukan BUKANLAH Pasal-perpasal melainkan secara menyeluruh dan TIDAK akan melakukan pengulangan terhadap unsur yang sama dalam tiap pasalnya. Kami, Penuntut Umum akan menanggapi Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum sebagai berikut:

A. UNSUR “DENGAN SENGAJA” Dalam Pembelaannya, Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa uraian Tuntutan mengenai Unsur “Kesengajaan” Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan.

Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (culpa). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesenggajaan daripada dengan kealpaan. Kami TIDAK SEPENDAPAT dengan pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dengan uraian sebagai berikut : -

Melihat pengertian yang disebutkan dalam Oxford Advanced

Learner's Dictionary, kita ketahui bahwa kesengajaan adalah keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jika dihubungkan dengan tindak pidana maka, maka dalam melakukan suatu tindak pidana haruslah ada unsur-unsur yang menyebabkan tindakan tersebut dikatakan kesengajaan melakukan suatu tindak pidana. Adapun unsur-unsur tersebut, yaitu:harus ada kehendak, keinginan, atau kemauan pada diri seseorang untuk melakukan tindak pidana terhadap orang lain, yang merugikan orang tersebut. -

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disimpulkan bahwa : 1) Menurut Teori Kehendak (Wilstheorie), Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons Zevenbergen). 2) Teori

Pengetahuan/Membayangkan

(Voorstelling-Theorie)

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau yang dibayangkan di pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat.

Dengan demikian, unsur “Dengan sengaja” dalam Tuntutan telah terpenuhi.

B. UNSUR “DENGAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU KEPUNYAAN ORANG LAIN”

Dalam pembelannya, Tim Penasehat Hukum mengatakan bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena terdakwa terpaksa melakukan untuk membayar hutang. namun tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dalam keadaan terpaksa. Kami TIDAK SEPENDAPAT dengan pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dengan uraian sebagai berikut : -

Bahwa terdakwa sudah sering meminjam motor milik korban ketika berangkat kuliah.

-

Bahwa terdakwa pada saat ini meminjam motor korban untuk pulang kerumah saudaranya, dengan alasan sudah malam dan tidak ada kendaraan

-

Bahwa

setelah

meinjam

motor,

terdakwa

tidak

segera

mengembalikan motor itu. Tetapi selalu beralasan, bahkan sempat menghindar dari korban. -

Dan pada akhirnya motor tersebut dijual kepada seseorang, yang diketahui oleh teman kosan dari korban.

Dengan

demikian

Unsur

“Adanya

Pencurian

Kekerasan” dalam Dakwaan telah terpenuhi.

Dengan

III. PERMOHONAN

Majelis Hakim yang Terhormat,

Berdasarkan uraian-uraian diatas, ijinkanlah kami Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan sebagai berikut : 1. MENOLAK pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa IZAH KARMILA Binti SUROSO pada 19 Februari 2021. 2. Mengabulkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 10 Februari 2021 untuk seluruhnya. Namun apabila yang Mulia Majelis Hakim ingin memberikan putusan ataupun pertimbangan lain atas jawaban yang telah kami ajukan ini, mohon diputuskan dengan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

IV. PENUTUP

Majelis Hakim yang Mulia,

Tibalah kami pada akhir jawaban ini yang merupakan kesempatan terakhir

bagi

kami

yang

disediakan

oleh

Undang-Undang

untuk

mengungkapkan fakta dan kebenaran dalam perkara ini. Sebelum kami menutup jawaban ini, ijinkalah kami menyampaikan beberapa addendum yang kiranya dapat dijadikan oleh yang Mulia Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan dan putusan pada perkara ini. Selain itu, semoga addendum ini juga dapat menggugah hati dan membuka mata dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam memandang dan menjunjung tinggi nilai kebenaran.

“Buah terbaik dari keadilan adalah ketentraman.” (epicurius)

“Jujurlah meskipun kejujuran itu membawa kita keneraka didunia. Tidak ada nada keadilan bisa ditegakkan selama kita masih acuh terhadap hukum yang masih ada dan mementingkan kepentingan pribadi.” “Meskipun bisa mengelak dari hukuman, orang melarikan diri tidak mungkin bisa hidup tenang, karena mereka selalu dikejar ketakutan akan masa yang akan datang maupun masa kini.” (epicurius). Demikianlah jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa ini kami sampaikan. Kami berharap, dengan adanya jawaban ini majelis hakim tidak menyimpan keraguan dan kebimbangan dalam memutus perkara aquo. Semoga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan padaPengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo diberikan keteguhan hati dan iman untuk memutus perkara ini dengan adil dan bijaksana dengan memperhatikan seluruh pemaparan yang telah kami uraikan.

Bandar Lampung, 24 Februari 2021 JAKSA PENUNTUT UMUM

Hafid Adzam, S.H., M.H. NIP.19830103 200102 1 001

Dewi Indah Purnamasari,S.H.,M.H NIP.19830103 200102 1 001...