RESUME HUKUM ACARA PIDANA DOC

Title	RESUME HUKUM ACARA PIDANA
Author	Elsa Karina
Pages	30
File Size	164 KB
File Type	DOC
Total Downloads	15
Total Views	298

Summary

Description

I. Pendahuluan I.1 Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara pidana merupakan rangkaian peraturan- peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara degan mengadakan hukum pidana. Hukum acara pidana sebagai salah satu instrumen dalam sistem peradilan pidana pada pokoknya memiliki fungsi utama, yaitu: 1. Mencari dan menemukan kebenaran; 2. Pengambilan keputusan oleh hakim, dan 3. Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil itu. Dari ketiga fungsi tersebut, yang paling penting adalah fungsi untuk mencari dan menemukan kebenaran, yakni kebenaran materiil. Kebenaran materiil merukan kebeneran yang selengkap-lengkapnya atau setidaknya yang mendekati kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang didakwa itu dapat dipersalahkan. Tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan awal, artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum nasional, dalam hal ini mencapai suatu masyarakat tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera. I.2 Sejarah Perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia Sebelum era KUHAP, mengenai hukum acara pidana berturut-turut berlaku: a. Inlands Reglement Inlands Reglement (IR) adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku pertanggal 1 Mei 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jenderal tanggal 3 Desember 1847 Stbld Nomor 57. IR berisi hukum acara pidana sekaligus hukum acara perdata dalam satu perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya menemui banyak permasalahan dan sulit diterapkan. Permasalahan yang muncul adalah di Jawa dan Madura masyarakat masih memberlakukan hukum adat, sehingga kebijakan untuk...