Contoh Duplik Dalam Hukum Acara Pidana PDF

Preview

Summary

JAWABAN PENASIHAT HUKUM (D U P L I K)ATAS TANGGAPAN PENUNTUT UMUMDengan Nomor Reg. Perkara : PDM – 123 / Ep. 1 / XI / 2019 Atas Nama Terdakwa Misha Pravira Alias IchaJakarta Barat, 2 Januari 2020Kepada Yth. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana Reg. Perkara No. : PDM - 123 / Ep. ...

Description

JAWABAN PENASIHAT HUKUM (D U P L I K) ATAS TANGGAPAN PENUNTUT UMUM

Dengan Nomor R Reg. eg. Pe Perkara rkara : PDM – 123 / Ep Ep.1 .1 / XI / 2019 Atas Nama T Terdakwa erdakwa Misha Pr Pravir avir avira a Alias Icha

Jakarta Bara Barat, t, 2 Januari 2020

Kepada Yth. Majelis Hakim Y Yang ang Memeriksa dan Mengadili P Perkar erkar erkara a Pidana Reg. P Perkara erkara No No.. : PDM - 123 / Ep Ep.1 .1 / XI / 2019 Atas Nama T Terdakwa erdakwa : Misha Prav Pravir ir ira a alias IIcha cha Di P Pengadilan engadilan Negeri Jakarta Bar Barat at Jl. Letjen S. Parman No No.. Kav Kav.. 71, RT RT.10/RW .10/RW .10/RW.3, .3, Slipi, Kec. Pal almerah, merah, Kota Jakarta Bara Barat, t, Daerah Kh Khusus usus Ibuk Ibukota ota Jakarta

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Renaldy Nicholas, S S.H. .H. .H.,, M.H. 2. Patr Patricia icia Louise, S.H. S.H.,, M.H. 3. Vincent Stanly Stanly,, S.H. S.H.,, M.H. 4. Gracia K Ka amarov marov,, S S.H. .H. .H.,, M.H.

M ON I S M U S & A SS OC I AT ES L AW F I R M

|1

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat MONISMUS & ASSOCIA ASSOCIATES, TES, beralamat di Jalan Sudirman Kav 29-31, RT.8/RW.3, Kuningan, Karet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta 12920,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Terdakwa : Nama Lengkap

Tempat Lahir

:

:

Misha Pr Pravir avir avira a

Jakarta

Umur / T Tanggal anggal Lahir

:

Jenis K Kelamin elamin

:

Per Perempuan empuan

Kebangsaan

:

Indonesia

Tempat Tinggal

:

57 T Tahun ahun / 29 Januari 1962

Jalan Sultan Mansyur Blok A10 No 09, R RT T.4/RW .4/RW.5, .5, K Ke el. Raw Rawa a Buay Buaya, a, K Kec. ec. Cengkare Cengkareng, ng, Jakarta Bara Baratt

Agama

:

Islam

Pek Pekerjaan erjaan

:

Peg Pegawai awai Negeri Sipil

Pend Pendidikan idikan

:

S2

--------Sebelum kami menyampaikan Jawaban atas Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan kami, perkenankanlah kami Tim Penasihat Hukum dari MISHA PRAVIRA, panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak-Nya kami dapat diberikan kesempatan untuk membacakan Jawaban kami pada sidang yang mulia ini.--------------------------

M ON I S M U S & AS S OC I AT ES L AW F I R M

|2

--------Selanjutnya izinkanlah kami menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Ketua dan Majelis Hakim yang mulia, yang telah memberikan

kesempatan kembali kepada kami untuk menyampaikan tanggapan/Duplik atas Replik yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum, dalam rangka untuk memperoleh kebenaran materiil dalam mengungkapkan perkara yang kini berada diujung persidangan, sebagaimana yang didakwakan dan dituntut terhadap diri terdakwa.------------------------------------------------------------------

--------Tibalah kini kesempatan yang diberikan bagi kami guna kepentingan Terdakwa untuk mengajukan atas Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan kami, sebagai suatu bentuk kepedulian terhadap pencarian kebenaran dan keadilan. Sejak awal persidangan ini, kami berterima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memimpin jalannya sidang dengan kebijaksanaannya, tidak lupa juga bagi Penuntut Umum yang mempunyai tujuan yang sama dengan kami, yaitu mencari kebenaran dan keadilan meskipun memiliki perbedaan cara dengan kami dalam mempertimbangkan fakta-fakta.--------------------------------------------------------------------------------

--------Pada saat ini pula kami tidak sama sekali bermaksud untuk memperlama jalannya persidangan. Namun, kesempatan yang disediakan oleh Hukum Acara Pidana ini, kami tujukan semata-mata untuk menemukan kebenaran sejati dan menegakan hukum serta keadilan terhadap Terdakwa dalam perkara ini.-------

M ON I S M U S & AS S OC I AT ES L AW F I R M

|3

--------Tibalah kini kesempatan bagi kami guna kepentingan Terdakwa untuk mengajukan Jawaban atas Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan kami, sebagai suatu bentuk kepedulian terhadap pencarian kebenaran dan keadilan. Sejak

awal

persidangan ini, kami berterima kasih kepada

Majelis

Hakim yang telah memimpin jalannya sidang dengan kebijaksanaanya, kemudian bagi Penuntut Umum yang mempunya tujuan yang sama dengan kami, yaitu mencari kebenaran dan keadilan meskipun berbeda dengan kami yang mempertimbangkan fakta-fakta.-------------------------------------------------

--------Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan kami seharusnya adalah suatu tanggapan terhadap uraian fakta di dalam Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum, namun tampaknya malah menjadi suatu jiplakan kesalahan fakta yang sama, penggunaan sampel-sampel yang sama dan

tak

bermakna

dan

lagi-lagi

penerapan

ilmu

yang

salah.-----------------------

--------Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan kami ini tidak lebih dari suatu formalitas buatan yang kosong yang tidak mengandung substansi dan jiwa yang menjunjung hukum serta keadilan. Nyatalah dari posisi Penuntut Umum, bahwa satu-satunya hal yang ingin mereka lakukan adalah menyelesaikan

dan melewati tugas yang melelahkan mereka, yang telah

mereka pahami dalam waktu yang cukup lama. Tujuan dari proses pemeriksaan pidana ini adalah untuk mencari kebenaran mengenai apakah

M ON I S M U S & AS S OC I AT ES L AW F I R M

|4

suatu Tindak Pidana telah dilakukan, dan hal ini dapat ditemukan apabila bukti yang sah dan meyakinkan diajukan pada persidangan pidana. Oleh karena itu, bukti tidak bisa hanya didasarkan pada sebentuk barang bukti yang

belum

tentu

Terdakwa

menghendaki

untuk

itu.----------------------------------------------

--------Bahwa apa yang akan kami sampaikan dalam Jawaban atas Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan kami ini merupakan upaya kami untuk mencoba menjelaskan kebenaran fakta, dengan harapan tidak ada pihak yang tersesat dalam mengikuti maupun mengamati proses persidangan ini. Kami juga mengharapkan Majelis Hakim tidak terpengaruh dari permintaanpermintaan dan desakan-desakan dari pihak lain yang hendak melemparkan tanggung jawab. Berani mengambil keputusan untuk menyatakan kebenaran yang benar hakiki dan bersandar pada keadilan yang berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan kami yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum pada dasarnya Jawaban atas Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan kami yang diajukan oleh Penuntut Umum.--------------------------------------------------------------------------

Majelis Hakim Y Yang ang Mulia,

M ON I S M U S & AS S OC I AT ES L AW F I R M

|5

--------Bahwa dalam persidangan perkara a quo akhirnya terdapat perbedaan perbedaan pendapat dan pandangan, terutama antara kami Penasihat Hukum Terdakwa dengan Penuntut Umum dalam perkara ini, hendaknya harus ditinjau semata-mata sebagai aspek peninjauan yuridis terhadap perkara yang sedang kita hadapi sekarang ini, karena memang kenyataannya sudut pandang antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa memang sejak awal telah berbeda dan bertentangan dalam memandang perkara a quo.------

--------Jaksa Penuntut Umum hanya memandang secara yuridis formal atau legalistik saja guna berusaha menjerat dan/atau mengkait-kaitkan Terdakwa saja dalam perkara ini, sedangkan kami memandang perkara a quo secara lebih

komprehensif

demi

mencari

kebenaran

sejati,

serta

juga

mempertimbangkan dan mengkombinasikan unsur/hal secara simultan, yaitu asas kemanfaatan hukum, asas keadilan hukum dan asas kepastian hukum bagi diri Terdakwa.--

--------kami Penasihat Hukum terdakwa memandang perkara a quo secara lebih

komprehensif,

guna

mencari

keberanan

sejati,

serta

juga

mempertimbangkan dan mengkombinasikan 3 unsur secara simultan, yaitu asas kemanfaatan hukum, asas keadilan hukum dan asas kepastian hukum bagi diri terdakwa.------------------------------------------------------------------------

M ON I S M U S & AS S OC I AT ES L AW F I R M

|6

--------Kami juga mengharapkan Majelis Hakim tidak terpengaruh dengan permintaan-permintaan dan desakan-desakan dari pihak-pihak yang hendak melemparkan

tanggung

jawab.

Berani

mengambil

keputusan

untuk

menyatakan kebenaran hakiki dan bersandar pada keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan kami, yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada dasarnya merupakan jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan yang kami ajukan atas Keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum.--------------------------------

I.

PENDAHULUAN

Majelis Hakim Y Yang ang T Terhormat, erhormat, Saudar Saudara a Jaksa P Penuntut enuntut Umum yyang ang ka kami mi hormati hormati,, Saudar Saudara aT Terdakwa erdakwa dan hadi hadirin rin yan yang g kami hormati, Serta Sidang yyang ang kami muliakan, --------Suatu image dan precedent yang menghambat laju dan perkembangan hukum di Negara tercinta ini, adalah Subyektifitas orang-orang tertentu yang memandangan bahwa setiap orang yang diajukan ke persidangan perkara pidana adalah pasti bersalah dan harus dihukum. Image dan Precedent tersebut harus disingkirkan karena bertentangan dengan hakikat Pasal 8 Undang-undang K Kekuasan ekuasan K Kehakiman ehakiman yang menyatakan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, dan/atau dihadapkan di persidangan, wajib dianggap TIDAK BERSALAH sebelum adanya

M ON I S M U S & AS S OC I AT ES L AW F I R M

|7

putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan berkekuatan hukum tetap.” --------Jawaban ini merupakan penutup dan kesempatan terakhir yang diberikan oleh KITAB UNDANG-UNDANG ACARA HUKUM PIDANA kepada Terdakwa untuk membela diri demi menemukan kebenaran materil dan

Justice. Persoalan ini merupakan mengindarkan perkara ini dari Miscarriage of Justice isu

penting

karena

menyangkut

beberapa

pihak

karena

melakukan

penuntutan yang dapat menhancurkan nama baik yang menyangkut dalam masalah

Pemalsuan

Surat.----------------------------------------------------------------------Seperti dalam kasus ini, dimana Terdakwa Misha Pravira dianggap melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Penc Pencucian ucian Uang ang. PADAHAL sebenarnya segala perbuatan pidana yang terjadi dalam perkara ini TIDAK PERNAH dilakukan oleh Terdakwa.------------------------------------------

--------Sangat menyedihkan jika seseorang dipersalahkan dalam perkara ini. Karena sesungguhnya bahwa Terdakwa BUKANL BUKANLAH AH orang yang patut dipersalahkan. Terdakwa hanyalah korban dari kesalahpahaman, bahwa Miscarriage of Justice adalah kemunduran bagi para penegak hukum. Karena tanpa adanya keadilan dalam kasus pidana, maka matilah penegakan hukum yang ada.------------------------------------------------------------------------------------------Sebelum masuk ke dalam uraian Jawaban yang akan menjawab Tanggapan

dari

Penuntut

Umum,

izinkanlah

kami

terlebih

dahulu

menyampaikan beberapa adagium hukum yang menggambarkan posisi kami dalam situasi ini:

M ON I S M U S & AS S OC I AT ES L AW F I R M

|8

“Hukum tidak membatasi deng dengan an pasti, melainkan menja menjamin min kebebasan bagi setiap or orang ang yang baik. baik.”” (Ora (Orang ng harus percay percaya a untuk mengerti) -Credo ut intellegam intellegam--

--------Berdasarkan adagium di atas, posisi kami disini adalah sebagai pihak yang sedang berusaha membebaskan seseorang “terzolimi” oleh hukum sebagaimana adagium yang menyatakan:

“Hukum terkadang tidur tidur,, tetapi hukum tidak perna pernah h mati. mati.”” -Dormiunt Aliquando Leges, Nunq Nunquam uam Moriuntur Moriuntur--

--------Kami yakin hukum yang tidak pernah mati dalam mengungkap kebenaran yang ada. Selain itu, ada baiknya Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan Jawaban kami dalam memutus perkara ini dengan memperhatikan adagium berikut ini:

“Sekalipun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah, atau walaupun har harus us mengorbankan kkebaikan, ebaikan, keadila keadilan n harus tetap ditegakkan. ditegakkan.”” -Fiat Justitia Ruat Coelum Coelum--

M ON I S M U S & AS S OC I AT ES L AW F I R M

|9

Majelis Hakim yyang ang Mulia,

--------Adagium-adagium tersebut diatas mungkin hanya sebuah “postulat” yang bahkan tidak ada hubungannya dengan perkara ini, Namun yang ingin kami tunjukkan adalah posisi klien Misha Pravira alias Icha sebagai Walikota Jakarta Barat dalam kasus ini yaitu sebagai sosok yang baik hati dan jujur namun disalahkan oleh pihak Penuntut Umum.

II.

JA JAW WABAN MENGENAI KECACA KECACAT TAN AL ALA AT BUKTI

Majelis Hakim Y Yang ang T Terhormat, erhormat, Saudar Saudara a Jaksa P Penuntut enuntut Umum yyang ang ka kami mi hormati hormati,, Saudar Saudara aT Terdakwa erdakwa dan hadi hadirin rin yan yang g kami hormati, Serta Sidang yyang ang kami muliakan,

--------Bahwa setelah membaca dan memahami keseluruhan isi Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan kami, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan Jawaban atas Tanggapan Penuntut Umum terkait kecacatan alat bukti yakni:

M ON I S M U S & AS S OC I AT ES L AW F I R M

| 10

A. KETIDAKABSAHAN

PENGHADIRAN

SAKSI

MAHKOTA

(KROONGETUIE) B. ALAT BUKTI WHATSAPP DAN REKAMAN SEBAGAI ALAT BUKTI YANG MASIH DIPERTANYAKAN VALIDITAS YURIDISNYA

A. KETIDAKABSAHAAN

PENGHADIRAN

SAKSI

MAHKOT MAHKOTA A

(KROONGETUIE)

Kami Penasihat Hukum Terdakwa TIDAK SEPENDAPAT dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Penuntut Umum memperbolehkan untuk mengajukan rekan kerja Terdakwa yang ikut kerja dalam melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di dalam persidangan A quo. Jelas bahwa penghadiran rekan kerja Terdakwa dipersidangan menciderai asas non self incrimination.

Menurut Drs. M . Sofy Sofyan an Lubis, SH. Menjelaskan bahwa Sedangkan istilah ’saksi mahkota’ tidak terdapat dalam KUHAP. Walaupun

dalam

KUHAP

tidak

ada

definisi

otentik

mengenai ’saksi mahkota’ ( kroongetuie) namun dalam praktik dan berdasarkan perspektif empiris saksi mahkota itu ada. Di sini yang dimaksud ”saksi mahkota” didefinisikan adalah; ”saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka

atau

terdakwa

lainnya

yang

bersama-sama

melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.

Dalam pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum materil KUHAP sebagai hukum formil telah memiliki sistem pembuktian

M ON I S M U S & AS S OC I AT ES L AW F I R M

| 11

tersendiri mengacu pada alat bukti yang sah sebagaimana diterangkkan dalam pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah, yaitu: a. Keterangan saksi b. Keterangan ahi c. Surat d. Petunjuk e. Keterangan Terdakwa Pengaturan mengenai ’saksi mahkota’ ini pada awalnya diatur di dalam pasal 168 KUHAP, yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Kemudian dalam perkembangannya, maka tinjauan pemahaman (rekoqnisi) tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 dijelaskan bahwa tidak melarang apabila Penuntut

Umum

mengajukan

Saksi

Mahkota

dengan syarat

bahwa saksi dalam kedudukannya sebagai Terdakwa yang diberikan kesaksian. Dan dalam Yurisprudensi tersebut juga ditekankan definisi Saksi Mahkota adalah, “Teman Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana bersama-sama diajukan untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum yang perkaranya di pisah karena kurangnya, alat bukti”. Dari Yurisprudensi ini dapatlah disimpulkan bahwa hanya pada saat kurang / ketidakadanya suatu alat bukti dalam suatu perkara, barulah Teman Terdakwa/Saksi Mahkota bisa diajukan dalam suatu pengadilan.

M ON I S M U S & AS S OC I AT ES L AW F I R M

| 12

Jadi disini penggunaan saksi mahkota ”dibenarkan” didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu, 1) dalam perkara delik penyertaan ; 2) terdapat kekurangan alat bukti; dan 3) Diperiksa dengan mekanisme pemisahan ( splitsing); adapun dalam

perkembangannya

terbaru

Mahkamah

Agung

RI

memperbaiki kekeliruannya dengan mengeluarkan pendapat terbaru tentang penggunaan ’saksi mahkota’ dalam suatu perkara pidana, dalam hal mana Mahkamah Agung RI kembali menjelaskan bahwa ”penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi HAM” (lihat : Yuri urisprudensi sprudensi : MARI, No. 1174 K/Pid/1994 tangg tanggal al 3 Mei 1995 ; MARI, No.1952 K/Pid/1994, tanggal 29 April 1995 ; MARI, No. 1950 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995 ; dan MARI, No. 1592 K/Pid/199 K/Pid/1995, 5, tanggal 3 Mei 1995.

Penggunaan saksi mahkota yang terus berlangsung sampai sekarang

ini

harus

segera

dihentikan,

karena

pasti

menimbulkan permasalahan yuridis. Adanya alasan klasik yang dikemukakan Penuntut Umum, bahwa untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan publik sebagai dasar argumentasi diajukannya saksi mahkota bukan merupakan hal yang menjustifikasi penggunaan

saksi mahkota sebagai alat bukti sudah tidak bisa ditoleransi lagi.

Secara normatif penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan

tidak

memihak

(fair

trial)

dan

juga

merupakan

pelanggaran kaidah HAM secara universal sebagaimana yang diatur dalam KUHAP itu sendiri, khususnya hak ingkar yang dimiliki terdakwa dan hak terdakwa untuk tidak dibebankan kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP), di samping itu juga

M ON I S M U S & AS S OC I AT ES L AW F I R M

| 13

penggunaan ’saksi mahkota’ oleh Penuntut Umum selama ini jelas

melanggar

instrumen

hak

asasi

manusia

secara

internasional (International Covenant on Civil and Political

Right).

Putusan Mahkamah Agung AgungNo. No. 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa: “ Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam

KUHAP mengenai Saksi mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empiris maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang ber berasal asal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainny lainnya a yang bersama-sama melaku...