Rangkuman Hukum Acara Pidana PDF

Preview

Summary

RANGKUMAN HUKUM ACARA PIDANA Penyusun: Daya Perwira Dalimi Kelas Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pancasila TAHAPAN I: LIDIK, SIDIK, TUNTUT, PRAPERADILAN, PRAPENUNTUTAN 1. Dugaan terjadinya Tindak Pidana:  LAPORAN (DELIK LAPORAN) – Pasal 1(24) KUHAP Pemberitahuan oleh seseorang karena Hak dan Ke...

Description

RANGKUMAN HUKUM ACARA PIDANA

Penyusun: Daya Perwira Dalimi

Kelas Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pancasila

TAHAPAN I: LIDIK, SIDIK, TUNTUT, PRAPERADILAN, PRAPENUNTUTAN 1. Dugaan terjadinya Tindak Pidana:  LAPORAN (DELIK LAPORAN) – Pasal 1(24) KUHAP Pemberitahuan oleh seseorang karena Hak dan Kewajiban berdasarkan UU kepada pejabat berwenang mengenai sesuatu yang telah, sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana  PENGADUAN (DELIK ADUAN) – Pasal 1(25) KUHAP Pemberitahuan kepada Pejabat berwenang yang disertai permintaan untuk menindak seseorang menurut hukum yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya (Ps.1(25) KUHAP )  TERTANGKAP TANGAN– Pasal 1(19) KUHAP Ketika mendapati seseorang atau menemui peristiwa: a) sedang melakukan tindak pidana; b) segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan; c) Diserukan oleh khlayak ramai; dan d) sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana 2. Tindakan PENYELIDIKAN Penyelidikan adalah serangkaian tindakan PENYELIDIK untuk MENCARI dan MENEMUKAN PERISTIWA yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan atau diteruskan ke dalam proses penyidikan (Ps.1(5) KUHAP ) 3. Wewenang PENYELIDIK (Ps.5(1).b KUHAP): a. Menerima laporan dan aduan; b. Mencari keterangan dan bukti ; c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan memeriksa identitas dan d. Tindakan lain yang bertanggung jawab, tapi dapat juga melakukan Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan dan lain2 jika mendapat perintah dari Penyidik 4. PENANGKAPAN: Ps. 16 – 19 KUHAP a. Dilakukan oleh pihak yang berwenang: PENYELIDIK atas perintah penyidik, penyidik & penyidik pembantu b. Jangka waktu penangkapan HANYA 1x24 Jam (Ps.19 KUHAP) c. Alasan penangkapan: karena seseorang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Ps.17 KUHAP) d. Prosedurnya: dilakukan oleh Polisi dengan menggunakan surat perintah yang mencantumkan nama dan alasan penangkapan serta uraian singkat kejahatannya, dan surat penangkapan tersebut harus diberikan juga kepada keluarganya segera setelah ditangkap. 5. Serangkaian tindakan PENYIDIKAN Penyidikan: serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya Penyidikan DIMULAI ketika sudah dilakukan pemberitahuan kepada Penuntut Umum (Ps.109 KUHAP) dan keluarnya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Penyidikan dianggap selesai ketika dalam waktu 14 hari, PU tidak mengembalikan berkas perkara atau PU sudah memberitahukan kepada Penyidik bahwa berkas sudah lengkap (Ps. 110(4) KUHAP) 6. Wewenang Penyidik: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana b. Melakukan tindakan pertama pada TKP c. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa identitas tersangka d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi h. Menghentikan penyidikan (SP3) i. Mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan perkara j. Mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab you’re never too old to set another goal or to dream a new dream

Rangkuman Materi Hukum Acara Pidana Daya Perwira Dalimi – 3010 215 021 (Kelas Karyawan)

1

UPAYA HUKUM LANJUTAN 7. PENAHANAN: Ps. 20-31 KUHAP A. PIHAK BERWENANG YANG MELAKUKAN PENAHANAN Dilakukan oleh pihak yang berwenang (Ps.20 KUHAP),yaitu: - PENYIDIK atau penyidik pembantu untuk kepentingan penyidikan; - JPU untuk kepentingan penuntutan; dan - Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan (Ps.20) B. DASAR Penahanan: Tingkatan Delik (unsur perumusan delik) 1) Unsur Objektif / Yuridis a. Tindak pidana yang disangkakan diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih b. Tindak pidana tertentu yang tercantum pada KUHP 2) Unsur Subjektif Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran Tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau dikhawatirkan akan mengulangi Tindak Pidana (Ps.21(1)) C. PROSEDUR Penahanan (Ps.21(2) KUHAP) 1. Dengan surat perintah penahanan dari penyidik atau Penuntut Umum atau Surat Penetapan Hakim, yang berisi Identitas, Alasan, uraian singkat dan menyebut dg jelas tempat dimana Tersangka ditahan 2.

Menyerahkan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga Tersangka/terdakwa

D. JENIS Penahanan (Ps. 22(1) KUHAP) 1) Penahanan RUTAN a. Dilaksanakan di Rutan b. Dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang sudah dijalankan 2) Penahanan RUMAH a. Dilaksanakan di rumah tempat kediamana tersangka/terdakwa dengan pengawasan b. Dikurangkan sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan yang telah dijalankan 3) Penahanan KOTA a. Dilaksanakan di Kota tempat tinggal tersangka/terdakwa dengan kewajiban melapor pada waktu yang ditentukan b. Dikurangkan seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan yang telah dijalankan E. BATAS WAKTU PENAHANAN PENAHANAN NORMAL Penyidik 20 hari Ps.24(1) Diperpanjang PU 40 hari Ps.24(2) PU 20 hari Ps.25(1) Diperpanjang KPN 30 hari Ps.25(2) Hakim 30 hari Ps.26(1) Diperpanjang KPN 60 hari Ps.26(2) Hakim PT 30 hari Ps.27(1) Ketua PT 60 hari Ps.27(2) Hakim MA 50 hari Ps.28(1) Ketua MA 60 hari Ps.28(2)

PENAHANAN TAMBAHAN Penyidikan 30 hari Ps.29(2) Diperpanjang KPN 30 hari Ayat 3a Penuntutan 30 hari Ps.29(2) Diperpanjang KPN 30 hari Ayat 3a Pengadilan Negeri 30 hari Ps.29(2) Diperpanjang KPT 30 hari Ayat 3b Proses Banding 30 hari Ps.29(2) MA 30 hari Ayat 3c Proses Kasasi 30 hari Ps.29(2) Ketua MA 30 hari Ayat 3d Syarat: b. adanya gangguan fisik, mental berat yang dibuktikan dengan surat dokter; atau c. diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih

you’re never too old to set another goal or to dream a new dream

Rangkuman Materi Hukum Acara Pidana Daya Perwira Dalimi – 3010 215 021 (Kelas Karyawan)

2

8. PENGGELEDAHAN (Ps. 32-37 KUHAP) 1) Pejabat Berwenang : Penyidik Polri dan Penyidik PNS 2)

Dalam keadaan Biasa a. Harus ada Surat Ijin KPN setempat b. Didampingi oleh 2 orang saksi dari warga setempat c. Buat Berita Acara Penggeledahan, paling lambat 2 hari setelah penggeledahan d. Dilarang dilakukan pada malam hari

3)

Dalam Keadaan Mendesak a. Dapat dilakukan tanpa Surat Ijin KPN: - pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada diatasnya - setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal - tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya - tempat penginapan atau tempat umum lainnya b. Dapat dilakukan malam hari

4)

Dilarang, kecuali tertangkap tangan a. Tempat sedang berlangsung sidang DPR, MPR atau DPRD b. Tempat sedang berlangsung ibadahDidampingi oleh 2 orang saksi dari warga setempat c. Tempat sedang berlangsung sidang pengadilan

9. PENYITAAN (Ps. 38-46 KUHAP) 1) Pejabat Berwenang : Penyidik Polri dan Penyidik PNS 2)

Dalam keadaan Biasa: dilakukan terhadap benda tidak bergerak dan harus mendapat ijin dari KPN setempat (Ps.38)

3)

Dalam Keadaan Mendesak a. Dapat menyita benda bergerak dan wajib melaporkan kepada KPN untuk mendapatkan persetujuannya b.

Benda yang dikenakan penyitaan: (Ps.39) - Benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang diduga diperoleh dari tindak pidana - Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindakan pidana - Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana - Benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana - Benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana

c.

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata/pailit juga dapat disita untuk kepentingan penyidikan

10. PEMERIKSAAN SURAT (Ps.47-49) 1) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat jika dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara pidana 2)

Prosedur - Ijin dari KPN - Jika setelah diperiksa ada hubungan dengan perkara, maka surat tersebut dilampirkan dalam BP - Jika tidak ada hubungan dengan perkara, maka surat tersebut ditutup kembali dengan tertulis “telah dibuka oleh penyidik”

11. Proses penyerahan Berkas Perkara (BP) dari Penyidik ke JPU a. BP adalah kumpulan berita acara yang terdiri dari Pemeriksaan tersangka, saksi, penangkapan dan upaya paksa lainnya, pemeriksaan di tempat kejadian, dll b.

Setelah BP sudah siap, BP diserahkan oleh Penyidik ke JPU, dan harus dipelajari, JPU wajib dalam 7 hari memberitahukan kepada penyidik sudah lengkap atau belum

c.

Jika JPU merasa penyidikan dalam BP belum lengkap (P-18), JPU mengembalikan BP ke Penyidik sambil memberikan petunjuk yang harus dilengkapi (P-19) dan ini disebut Pra-Penuntutan (Ps.110(2&3))

d.

Ketika BP dikembalikan lagi oleh Penyidik ke JPU, dan JPU merasa sudah cukup (P-21), maka JPU bisa melanjutkan dengan proses pembuatan SURAT DAKWAAN you’re never too old to set another goal or to dream a new dream

Rangkuman Materi Hukum Acara Pidana Daya Perwira Dalimi – 3010 215 021 (Kelas Karyawan)

3

12. PRA PENUNTUTAN Pra-Penuntutan adalah Proses pengembalian berkas perkara dari seorang JPU kepada Penyidik, karena dinilai oleh JPU bahwa Berkas Perkaranya masih Kurang sempurna atau Kurang Lengkap dan memberikan petunjuk kepada Penyidik hal-hal apa saja yang harus disempurnakan/dilengkapi. Keputusan JPU yang MENYATAKAN bahwa Berkas Perkara tidak lengkap ini disebut dengan KODE P-18. Tindakan JPU pada saat mengembalikan Berkas Perkara kepada Penyidik dikenal dengan KODE P-19 Tindakan Penyidik yang akhirnya memberikan kembali Berkas Perkara yang sudah disempurnakan kepada JPU dikenal dengan KODE P-20 Tindakan JPU yang akhirnya menilai bahwa Berkas Perkaranya telah lengkap dan sempurna, dikenal dengan KODE P-21 Perlu dicatat, bahwa Proses Pra-Penuntutan ini adalah bukan HAL YANG MUTLAK HARUS DILAKSANAKAN dalam setiap perkara Pidana, karena sangat dimungkinkan bagi seorang Penyidik ketika menyerahkan Berkas Perkara kepada JPU, sudah langsung dinilai SEMPURNA oleh JPU, sehingga JPU langsung menyatakan Berkas Perkara sudah SEMPURNA (KODE P-21) dan tidak perlu dikembalikan ke Penyidik 13. JPU mempunyai 2 azas yaitu: a. Azas Legalitas (Ps.137 KUHAP): JPU WAJIB MENUNTUT tiap orang (SIAPAPUN) yang melakukan tindak pidana, TANPA KECUALI b.

Azas Oportunitas (Ps.14(h) KUHAP): JPU berwenang MENUTUP PERKARA demi kepentingan UMUM, bukan HUKUM: Dengan demikian, JPU tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana JIKA menurut pertimbangan akan merugikan KEPENTINGAN UMUM (Deponering/Peti es) – ini harus sesuai persetujuan Jaksa Agung, Pemerintah dan DPR

14. Wewenang JPU (Ps.14 KUHAP) a. Menerima dan memeriksa berkas perkara dari Penyidik b. Mengadakan Pra-Penuntutan c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahana setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik d. Membuat surat dakwaan e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan f. Menyampaikan pemberitahuan dengan disertai surat panggilan kepada tersangka dan saksi tentang ketentuan hari dan waktu sidang g. Melakukan penuntutan h. Menutup perkara demi kepentingan umum (Deponeriing) i. Tindakan lain j. Melaksanakan penetapan atau putusan hakim 15. Fungsi Surat Dakwaan a. Bagi HAKIM: merupakan dasar dan membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan putusan di pengadilan b.

Bagi JPU: merupakan Dasar pembuktian atau analisa Yuridis yang digunakan

c.

Bagi TERDAKWA: merupakan dasar untuk mempersiapkan Pembelaan

16. Syarat Surat Dakwaan 1) Syarat Formal (Ps.143(2.a)) – TIDAK MENYEBABKAN Surat Dakwaan Batal a. Memuat tanggal, dan ditandatangani oleh PU b. Memuat identitas tersangka, i.e. Nama lengkap, TTL, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan 2)

Syarat Materi (Ps.143 (2.b)) – menyebabkan Surat Dakwaan batal demi hukum a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan b. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti) you’re never too old to set another goal or to dream a new dream

Rangkuman Materi Hukum Acara Pidana Daya Perwira Dalimi – 3010 215 021 (Kelas Karyawan)

4

17. Muatan Surat Dakwaan – JST WBA MK 1) Jenis tindak pidana yang dilakukan 2) Siapa yang melakukan 3) Tempat tindak pidana dilakukan 4) Waktu atau kapan dilakukan 5) Bagaimana tindak pidana dilakukan 6) Akibat yang ditimbulkan 7) Motivasi tindak pidana dilakukan 8) Ketentuan pidana yang diterapkan 18. BENTUK Surat Dakwaan a. Surat Dakwaan Tunggal: hanya berisi satu dakwaan saja. Ini digunakan jika Jaksa SUDAH SANGAT YAKIN atas perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa b.

Surat Dakwaan BERTINGKAT (Primer Subsidair): terdiri dari dua atau lebih yang disusun secara berurutan, mulai dari dakwaan yang terberat sampai kepada dakwaan yang teringan Ini diberikan untuk suatu Perbuatan yang sejenis, hanya saja mempunyai bobot hukuman yang berbeda, yang mana bertujuan untuk menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seberat-beratnya. Dan Dakwaan Subsider bisa terdiri lebih dari 1 dakwaan. Contoh: JPU ingin mendakwa seseorang yang telah melakukan suatu Pembunuhan. Dakwaannya Primernya adalah menggunakan Pasal Pembunuhan Berencana (Ps.340 KUHP) yang mana mempunyai hukuman yang paling berat, karena JPU menduga sudah ada perencanaan. Kemudian, untuk Dakwaan Subsider nya, JPU menggunakan Pasal Pembuhan biasa (Ps.338 KUHP)

c.

Surat Dakwaan ALTERNATIF: memberikan alternatif kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang terbukti, isi antara keduanya saling mengecualikan. Ciri-cirinya dalam Dakwaannya menggunakan kata “ATAU” dan JPU hanya wajib membuktikan SALAH SATU dari Dakwaannya saja (Jika sudah terbukti satu dakwaan, maka tidak perlu membuktikan dakwaan yang lainnya). Idealnya, Dakwaan Alternatif ini adalah untuk Perbuatan yang berbeda, tetapi tidak terlalu jauh perbedaannya (Tipis sekali perbedaannya), dimana Perbuatan Pidana tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari beberapa Pasal Pidana. Contoh: JPU mendakwa Terdakwa dengan Pasal Penipuan atau Penggelapan, karena JPU menilai Perbuatan Dakwaan dapat dikenai Pasal Penipuan atau Penggelapan

d.

Surat Dakwaan KOMULATIF: dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran sekaligus. Ciri-ciri dalam dakwaannya adalah menggunakan kata “DAN”, dan JPU wajib membuktikan SELURUH dari Dakwaannya. Contoh: JPU mendakwa Terdakwa dengan menggunakan Pasal Pembunuhan (Ps.338 KUHP) dan Pencurian (Ps.362 KUHP), karena Terdakwa diduga telah melakukan Pembunuhan dan Pencurian

e.

Surat Dakwaan GABUNGAN/KOMBINASI: Dakwaan yang digabungkan antara Dakwaan Komulatif dengan Dakwaan Alternatif atau Bertingkat

you’re never too old to set another goal or to dream a new dream

Rangkuman Materi Hukum Acara Pidana Daya Perwira Dalimi – 3010 215 021 (Kelas Karyawan)

5

19. PRA-PERADILAN – Pasal 77 KUHAP 1) Definisi & ALASAN Pra-Peradilan adalah WEWENANG Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai dari alasan-alasan sebagai berikut: a. Sah atau tidaknya penangkapan b. Sah atau tidaknya penahanan c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan d. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan e. Ganti rugi dan rehabilitasi 2)

PIHAK yang mengajukan (Ps.79&80 KUHAP) a. Tersangka, keluarga dan Penasihat Hukum b. JPU dan pihak ketiga c. Penyidik dan pihak ketiga

3)

CARA mengajukan a. Membuat permohonan b. Ditujukan kepada KPN c. Memuat alasan d. Apa yang diminta dalam permohonan

20. Penyidik dan JPU dapat MENGHENTIKAN suatu Penyidikan (Ps. 109 (2)KUHAP) atau Penuntutan (Ps. 140 (2).a KUHAP) dengan salah dari beberapa alasan, yaitu: a. Kurang cukup bukti b.

Peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana

c.

Dihentikan demi hukum: - Ne Bis in Idem - Tersangka meninggal dunia - Kadaluwarsa

you’re never too old to set another goal or to dream a new dream

Rangkuman Materi Hukum Acara Pidana Daya Perwira Dalimi – 3010 215 021 (Kelas Karyawan)

6

TAHAPAN II: PEMERIKSAAN PERSIDANGAN 21. Pemeriksaan Persidangan 1) Acara Pemeriksaan Biasa (Ps.152-202 KUHAP) - sistem pembuktian rumit - ancaman hukuman lebih dari 1 tahun 2)

Acara Pemeriksaan Singkat (203-204 KUHAP) Apabila dalam waktu 14 hari tidak selesai, maka beralih menjadi acara pemeriksaan biasa

3)

Acara Pemeriksaan Cepat a. acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Ps.205-210 KUHAP) b. acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas (Ps. 211 – 216 KUHAP)

22. Asas pemeriksaan Persidangan: (tidak dipenuhi di PN, maka putusan hakim batal) 1) Pemeriksaan dilakukan secara lisan 2) Pemeriksaan dilakukan dengan bahasa indonesia 3) Pemeriksaan dilakukan secara langsung/tidak boleh diwakili 4) Pemeriksaan dilakukan secara terbuka untuk umum 23. ACARA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PIDANA: 1) Hakim membuka sidang, dengan sidang dinyatakan dibuka untuk umum 2) Hakim menanyakan identitas terdakwa, dan mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan sidang 3) Hakim meminta JPU untuk membacakan DAKWAAN (*Substansial Pertama) 4) Hakim menanyakan terdakwa apakah sudah mengerti mengenai dakwaannya, jika belum hakim meminta JPU untuk membacakan dakwaan kembali, khususnya bagian yang tidak dimengerti oleh terdakwa 5) Terdakwa/penasehat umum mengajukan KEBERATAN/EKSEPSI (*Substansial Kedua) mengenai: - Kompetensi Pengadilan (Pengadilan tidak berwenang mengadili). Terhadap Eksepsi ini, Hakim akan mengeluarkan Putusan Sela terlebih dahulu, sebelum masuk ke Pokok Perkara - Dakwaan tidak dapat diterima : diputus bersamaan dengan putusan akhir - Surat dakwaan harus dibatalkan : diputus bersamaan dengan putusan akhir 6) Acara PEMBUKTIAN (*Substansial Ketiga) 7) Acara pemeriksaan selesei, dilanjutkan dengan pengajuan TUNTUTAN (*Substansial Keempat) dari JPU 8) Terdakwa/Penasehat Hukum mengajukan PLEDOI/PEMBELAAN (*Substansial Kelima) 9) PUTUSAN Hakim (*Substansial Keenam) - Putusan BEBAS / Vrijspraak - Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum - putusan pemidanaan 10) Setelah pembacaan putusan, hakim wajib memberitahukan hak2 terdakwa - hak untuk menerima - hak menolak putusan - hak untuk pikir2 (dalam waktu 7 hari) 24. Substansial Kedua: Upaya Hukum KEBERATAN/EKSEPSI (Ps.156 KUHAP)  Diajukan oleh terdakwa/Kuasanya, karena - pengadilan yang tidak berwenang menangani perkaranya, atau - dakwaan tidak dapat diterima : diputus bersamaan dengan putusan akhir; atau - surat dakwaan harus dibatalkan : diputus bersamaan dengan putusan akhir 

Jika hakim menerima keberatan khususnya karena pengadilan tidak berwenang, maka hakim akan mengeluarkan putusan sela dan perkara dihentikan pada saat itu juga



Jika Hakim menolak keberatan tersebut, terdakwa/kuasanya dalam melakukan perlawanan ke PT

you’re never too old to set another goal or to dream a new dream

Rangkuman Materi Hukum Acara Pidana Daya Perwira Dalimi – 3010 215 021 (Kelas Karyawan)

7

25. Substansial Ketiga: PEMBUKTIAN A. Menggunakan sistem pembuktian negatif, yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar2 terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa B. Macam2 Alat Bukti (Ps. 184 KUHAP) 1) Keterangan Saksi - apa2 yang dilihatnya sendiri - apa2 yang didengarnya sendiri - apa2 yang dialaminya sendiri - menjelaskan dengan terang sumber dan alasan pengetahuannya, sehubungan dengan peristiwa dan keadaa pengetahuannya, sehubungan dengan perisitiwa dan keadaan yang dilihatnya, didengarnya dan dialaminya 2) Keterangan Ahli: apa yang seorang ahli nyatakan di Pengadilan - Saksi ahli mengandung 2 alat bukti, jika Saksi ahli datang ke Pengadilan - Keterangan ahli dapat berupa ...