Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Kerangka Hukum Indonesia PDF

Preview

Summary

PERMASALAHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM KERANGKA HUKUM INDONESIA Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah Aspek Hukum dalam Ekonomi Dosen : Bapak Ujang Rivai, SH., M.Si Disusun oleh: EDWIN RONALDO ( NIM. 5553121723 ) KELAS 3F 2013 JURUSAN ILMU EKONOMI PROGRAM STUDI EK...

Description

PERMASALAHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM KERANGKA HUKUM INDONESIA

Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah Aspek Hukum dalam Ekonomi Dosen : Bapak Ujang Rivai, SH., M.Si

Disusun oleh: EDWIN RONALDO

( NIM. 5553121723 )

KELAS 3F

2013

JURUSAN ILMU EKONOMI PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA Jalan Raya Jakarta KM 4, Serang, Banten.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena, atas berkat dan kehendak-Nyalah penulisan paper ini dapat selesai tepat pada waktunya. Dalam penulisan paper ini penulis menemukan cukup banyak kesulitan, terutama keterbatasan mengenai penguasaan Ilmu Hukum. Tetapi berkat bimbingan yang diberikan oleh berbagai pihak akhirnya penulis pun dapat menyelesaikan laporan penelitian ini. Karena itu penulis turut mengucapkan terima kasih kepada : 1.

Pengampu Aspek Hukum dalam Ekonomi, Bapak Ujang Rivai, SH., M.Si atas kepercayaan yang telah diberikan untuk menulis paper, serta membimbing dalam proses penulisan

2.

Ayah dan Ibu penulis tersayang yang telah memberikan dukungan atau motivasi secara moral, spiritual, dan materil. Penulis menyadarai bahwa penulisan paper ini masih ditemukan

banyak kekurangan. Maka, kritik dan saran dirasakan sangat dibutuhkan untuk kemajuan penulis di masa yang akan datang. Penulis berharap, agar dengan adanya paper ini dapat berguna bagi semua orang.

Serang, 13 November 2013

PENULIS

II

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR................................................................................................... II DAFTAR ISI ................................................................................................................... III BAB I

PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang Masalah .................................................................... 1 1.2 Tujuan Penulisan ................................................................................. 2 1.3 Ruang Lingkup .................................................................................... 2

BAB II

PEMBAHASAN ........................................................................................... 3 2.1 Asal Mula HaKI ................................................................................... 3 2.1.1. Pengertian HaKI...................................................................... 3 2.1.2. Sejarah HAKI ........................................................................... 4 2.1.3. Sekilas Sejarah Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia .............. 4 2.1.4. Tujuan dan Alasan Perlindungan HAKI ......................... 9 2.1.5. Konsep HAKI........................................................................... 9 2.1.6. Jenis-Jenis HAKI ................................................................... 10 2.1.7. Sumber

Hukum

Hak

Kekayaan

Intelektual

Di

Indonesia ................................................................................. 13 2.2 Sistem Dan Keberadaan HAKI Dalam Kerangka Hukum Indonesia Serta Hukum Internasional ........................................ 14 2.2.1 HAKI dalam Kerangka Hukum Nasional ..................... 15 2.2.2 HAKI dalam Kerangka Hukum Internasional ............. 16 2.2.3 HAKI dan Tantangan Globalisasi .................................... 17 BAB III PENUTUP ................................................................................................... 22 3.1 Kesimpulan ......................................................................................... 22

III

3.2 Dampak Positif dan Negatif adanya Hak katas Kekayaan Intelektual ............................................................................................ 22 3.3 Solusi Atas Permasalahan ............................................................... 23 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................. 24

IV

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah Timbunya pemikiran kekayaan atas karya-karya intelektual pada

akhirnya digunakan untuk melindungi dan mempertahankan kekayaan intelektual tersebut. Akhirnya, kebutuhan ini menciptakan pemikiran perlindungan hukum atas kekayaan intelektual tadi, termasuk pengakuan hak atas karya tersebut. Sesuai dengan hakikatnya, HAKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang bersifat abstrak (tidak berwujud namun dapat dirasakan). Jika dilihat dari latar belakang sejarah mengenai HAKI, terlihat bahwa di negara-negara barat penghargaan atas hasil ide atau pemikiran individu sudah lama diterapkan dalam budaya mereka, yang kemudian diterjemahkan kedalam perundang-undangan. Hak Atas Kekayaan Intelektual di negara-negara barat bukan hanya sekedar perangkat hukum yang digunakan untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang, akan tetapi juga dipakai sebagai alat strategi usaha dimana suatu penemuan dapat dikomersialisasikan sebagai kekayaan intelektual, ini memungkinkan pencipta tersebut dapat mengeksploitasi ciptaannya secara ekonomi. Hasil dari komersialisasi penemuan tersebut dapat menyebabkan pencipta karya intelektual itu untuk terus berkarya dan meningkatkan mutu karyanya dan menjadi contoh bagi yang lainnya. Sehingga akan timbul keinginan pihak lain untuk dapat berkarya dengan lebih baik sehingga menimbulkan kompetisi antar individu di dalamnya. Di Indonesia penerapan HAKI baru dapat dilakukan akhir-akhir ini, dikarenakan sudah maraknya kasus-kasus yang melibatkan kekayaan intelektual didalamnya. Oleh karena itu,maka pada tahun 2002 disahkanlah undang-undang tentang HAKI, yang mengatur tata cara,

1

pelaksanaan, dan penerapan HAKI di Indonesia. Dengan adanya UU HAKI, diharapkan dapat lebih mengatur tentang hak-hak seseorang terhadap karyanya, dan juga dapat menjerat pelaku kejahatan HAKI. 1.2

Tujuan Penulisan Penulisan paper ini bertujuan agar dapat bermanfaat :



Untuk pemerintah, agar dapat mengevaluasi permasalahan – permasalahan Ha katas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang terjadi diIndonesia, selain itu agar dapat memfokuskan diri dalam pendistribusian hak tersebut sehingga HaKI dapat diperoleh setiap individu atas ide/pikirannya.



Bagi penulis, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Aspek Hukum dalam Ekonomi. Selain itu untuk mendapatkan pengalaman, dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih luas, serta lebih memahami setiap permasalah yang terjadi mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual.



Guna khususnya untuk Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

1.3

Ruang Lingkup

Penulisan paper ini dilakukan melalui pembatasan masalah, antara lain: 

Paper ini memuat permasalah – permasalahan sebab timbulnya pengakuan Hak atas Kekayaan Intelektual.



Paper ini hanya memuat ruang lingkup atau pola pembentukkan HaKI di Indonesia maupun secara Internasional.

2

BAB II PEMBAHASAN

2.1

Asal Mula HaKI

2.1.1. Pengertian HaKI Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karyadi bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh “produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau harta intelek (di Malaysia) merupakan padanan bahasa Inggris intellectual property right. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the creations of the human mind) (WIPO, 1988:3). Secara substantif pengertian HAKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual tersebut di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (Property) terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai aset perusahaan.

3

2.1.2. Sejarah HAKI Kalau dilihat secara historis, undang-undang mengenai HAKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo dan Gutternberg tercatat sebagai penemupenemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di zaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undangundang paten pada tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang HAKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta. WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HAKI anggota PBB. Sebagai tambahan pada tahun 2001, World Intellectual Property Organization (WIPO) telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Sejak ditandatanganinya persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (GATT) pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh-Maroko, Indonesia sebagai salah satu negara yang telah sepakat untuk melaksanakan persetujuan tersebut dengan seluruh lampirannya melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 2.1.3. Sekilas Sejarah Perkembangan Sistem Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia

Perlindungan

Hak

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU

4

Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Propertysejak tahun 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d. 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU peningggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia ( sekarang Jakarta ), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda. Pada

tahun

1953

Menteri

Kehakiman

RI

mengeluarkan

pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan semetara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri. Pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundangkan UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk menggantikan UU Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI

5

mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek 1961 dimaksudkan

untuk

melindungi

masyarakat

dari

barang-barang

tiruan/bajakan. Pada tanggal 10 Mei1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)] berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia

membuat

pengecualian

(reservasi)

terhadap

sejumlah

ketentuan,yaitu Pasal 1 s.d. 12, dan Pasal 28 ayat (1). Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta ( UU Hak Cipta 1982) untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta 1982 dimaksudkan

untuk

mendorong

dan

melindungi

penciptaan,

penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa. Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No. 34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 adalah mencangkup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Tim Keppres 34 selanjutnya membuat sejumlah terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan UU Paten.

6

Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat. Menyusuli pengesahan UU No. 7 tahun 1987 Pemerintah Indonesia menandatangani sejumlah kesepakatan bilateral di bidang hak cipta sebagai pelaksanaan dari UU tersebut. Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 di tetapkan pembentukan Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman. Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan UU Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan UU Paten 1989, perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor indusri, teknologi memiliki peranan sangat penting. Pengesahan UU Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem HKI, termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan

7

dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif. Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. UU Merek 1992 menggantikan UU Merek 1961. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS). Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989, dan UU Merek 1992. Di penghujung tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang HKI, yaitu UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundangundangan di bidang HKI dengan Persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya. Catatan: Perubahan Nomenklatur Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Penggunaan Nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

8

2.1.4. Tujuan dan Alasan Perlindungan HAKI Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual berujuan untuk memberikan perlindungan atas hak cipta dan untuk mendukung serta memberikan penghargaan atas buah kreativitas. Perlindungan ini diberikan agar tumbuh inovasi-inovasi baru baik dibidang perindustrian maupun seni dan ilmu pengetahuan. Adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual juga menjadi suatu aset yang bernilai karena memberikan hak-hak keekonomian yang besar. Adanya hak kekayaan intelektual ini bahkan dapat menjadi suatu katalis bagi pertumbuhan perekonomian

suatu

negara.

Karena

sifatnya

yang

universal,

perlindungan hak kekayaan intelektual haruslah didukung dan diakui oleh negara-negara di dunia. 2.1.5. Konsep HAKI Beberapa konsepsi hak kekayaan intelektual adalah sebagai berikut: a.

Hak Otoritas Dengan hak yang didapat dari otoritas publik, tumbuhlah ekslusivitas atau kepemilikan sehingga si pemilik dapat melarang pihak lain menggunakan hak tersebut tanpa izinnya. Secara esensial hak ekslusif ini adalah monopoli untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan hak kekayaan intelektual dikecualikan dari kategori monopoli yang dilarang.

b.

Hak Privat dan Pasar Masyarakat yang mendapatkan keselamatanya melalui mekanisme pasar. Karya intelektual, yang telah mendapat atau telah dikemas dengan hak ekslusif yang menjadikannya property pemiliknya, menciptakan pasar (permintaan dan penawaran). Hal ini timbul karena pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual memenuhi

9

kebutuhan masyarakat banyak. Itulah sebabnya dalam hak kekayaan intelektual, misalnya paten, dipersyaratkan adanya unsur penerapan industrial yakni dapatnya hasil karya ini diterapkan dalam industri. Secara ringkas hak kekayaan intelektual merupakan pendorong pertumbuhan perekonomian. c.

Prinsip Berkesinambungan Sistem pasar telah tercipta, mempertemukan pemegang hak kekayaa...