Pleidooi KPK Juga Bisa Salah PDF

Preview

Summary

Dalam Perkara Nomor: 04/PID.B/TPK/2009/PN.JKT PST Penulis : Ir. Mohammad Iqbal Dr. Maqdir Ismail SH. & Partners Ilustrasi Sampul : Irfanie Hikma Ihsani Kontributor : Buroqi T. Siregar & Rangga Praduwiratna Editor / Layout : Edy Surya & Erni Susiana Penerbit : @ IQBALINDO, 2009 Situs dok...

Description

Dalam Perkara Nomor: 04/PID.B/TPK/2009/PN.JKT PST Penulis : Ir. Mohammad Iqbal Dr. Maqdir Ismail SH. & Partners Ilustrasi Sampul Kontributor Editor / Layout Penerbit Situs dokumen

: Irfanie Hikma Ihsani : Buroqi T. Siregar & Rangga Praduwiratna : Edy Surya & Erni Susiana : @ IQBALINDO, 2009 : www.geocities.com/iqbal_kppu/doc_list.htm

“Lily ybk. Hendaklah diingat abang sekarang tidak lagi berfungsi sebagai Advokat; sedangkan sebagai Wantimpres tidak layak/etis membuat surat jaminan. Maka buat saja nama abang sbg tokoh masyarakat. Abang tidak mau lagi terjadi peristiwa spt kasus Pak jendral Darsono, mantan Panglima Siliwangi, dimana teman2 seperjuangan kita yg punya kedudukan di DPR atau Lembaga lainnya semuanya takut menandatangani permohonan tahanan luar utk Pak Ton. Sungguh tragis. Abang.” SMS di atas adalah dari Adnan Buyung Nasution SH kepada Andralilianti, istri Mohammad Iqbal, saat beliau dimohon untuk membuat Surat Jaminan Tahanan Kota terhadap Mohammad Iqbal.

“Kenapa Surat Perintah Penyelidikan No. Sprin.Lid-62/01/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 dan Surat Perintah Penyadapan No. Sprin.Dap70A/01/22/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 yang digunakan sebagai dasar Penyelidikan perkara saya ini tidak boleh diketahui oleh saya dan Penasehat Hukum Saya?”. Demikian bunyi salah satu pleidooi Mohammad Iqbal mengenai TIDAK DIBERIKAN-nya dua dokumen penting perkara oleh KPK kepada Mohammad Iqbal dan Penasehat Hukumnya, walaupun Penasehat Hukum telah dua kali melayangkan surat resmi untuk meminta dokumen tersebut.

Pengantar

PENGANTAR Sidang perkara Nomor : 04/PID.B/TPK/2009/PN. JKT PST dengan terdakwa Mohammad Iqbal pada hari Senin 8 Juni 2009 telah mulai memasuki babak akhir, dengan disampaikannya Pleidooi atas dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan seminggu sebelumnya. Buku ini menyajikan Pleidooi yang diajukan oleh Mohammad Iqbal dan Penasehat Hukum beliau Dr. Maqdir Ismail SH. & Partners. Melalui data dan argumen yang diungkapkan, Pleidooi ini tidak saja menggugurkan apa yang didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum, tetapi juga membuka mata akan berbagai fakta yang jelas-jelas muncul, baik di dokumen Berita Acara Pemeriksaan para saksi, dan dari fakta Persidangan yang terungkap dari keterangan saksi, ahli dan bukti surat. Dari fakta yang terungkap di persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan saksi, Pleidooi ini secara jelas menunjukkan adanya keanehan yang luar biasa dalam perkara ini, antara lain adalah : 1. Surat perintah penyadapan terhadap Mohammad Iqbal dan Billy Sindoro yang diterbitkan oleh KPK tanggal 20 Juni 2008, tepat 1 bulan SEBELUM mereka berkenalan tanggal 21 Juli 2008. 2. Surat perintah penangkapan KPK atas Billy Sindoro (diduga untuk kasus pidana yang lain) sudah muncul tanggal 1 Juli 2008, yakni 20 hari sebelum Billy berkenalan dengan Mohammad Iqbal. 3. Adanya 2 (dua) Surat Perintah Penyelidikan yang dikeluarkan oleh KPK pada tanggal 20 Juni 2008 dan tanggal 15 September 2008, untuk penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang sama. Dalam hal materi perkara, pleidooi ini juga secara jelas akan menunjukkan adanya pemaksaan dakwaan dan tuntutan oleh Penuntut Umum, karena fakta dan bukti dipersidangan justru membuktikan sebaliknya, yakni :

I

Pengantar

1. Penuntut Umum menuduh Mohammad Iqbal pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2008 telah membuat keputusan yang menguntungkan PT. Direct Vision. Tetapi bukti dan saksi justru menggugurkan tuduhan tersebut, karena keputusan yang dimaksud dibuat oleh Anna Maria Tri Anggraini dan / atau Benny Pasaribu saat Mohammad Iqbal sedang melaksanakan sholat Jumat. 2. Penuntut Umum menuduh Mohammad Iqbal menerima tas yang berisi uang suap senilai 500 juta rupiah. Tetapi para saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut serta seluruh bukti yang diajukan ke persidangan (termasuk rekaman CCTV) tidak satupun yang bisa membuktikan tuduhan tersebut. 3. Penuntut Umum menuduh Mohammad Iqbal membocorkan LHPL (Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan) yang dianggap sebagai rahasia. Faktanya LHPL tersebut sudah dipublikasikan oleh Ketua Majelis Anna Maria Tri Anggraini dan telah beredar di media massa jauh sebelum Mohammad Iqbal memberitahukannya kepada pihak PT. Direct Vision. Dalam proses pemeriksaan BAP maupun persidangan, ada beberapa fakta baru yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan perkara ini, antara lain : 1. Skenario penjebakan terhadap para komisioner KPPU yang terungkap dari Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi Erry Bundjamin SH (Penasehat Hukum PT. Direct Vision) dan Erwin Darwis Purba SH (Senior Vice President Legal PT. Direct Vision). Skenario ini menunjukkan keterlibatan komisioner KPPU lainnya, yakni Tadjudin Noersaid dalam melakukan manuver di dalam KPPU. 2. Perubahan keputusan yang dilakukan oleh Anna Maria Tri Anggraini dan / atau Benny Pasaribu saat Mohammad Iqbal sedang melaksanakan Sholat Jumat yang secara nyata telah menguntungkan pihak PT. Direct Vision Temuan diatas cukup menarik, karena menunjukkan bagaimana PT. Direct Vision berusaha mendapat keuntungan melalui pendekatan ke komisioner KPPU, dimana Mohammad Iqbal tidak berperan, tetapi justru Mohammad Iqbal yang pada akhirnya menjadi korban. II

Pengantar Selama proses persidangan, banyak hal yang bisa disimpulkan mengingat adanya beberapa temuan dan/atau kejadian, antara lain : 1. Kesaksian dari Ahli yang menyebutkan bahwa rekaman CCTV yang ditampilkan di persidangan tidak dapat dijadikan alat bukti, karena rekaman tersebut tidak orisinil dan tidak utuh. 2. Saksi Kunci perkara ini ( Erry Bundjamin dan Erwin Darwis Purba) yang tidak dihadirkan oleh pihak Penuntut Umum, padahal berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan kedua saksi ini telah membeberkan fakta sebenarnya mengenai skenario proses dan target penjebakan komisioner KPPU. Dari seluruh fakta, bukti, temuan, saksi dan ahli yang ditampilkan di proses persidangan, maka sangatlah penting bagi majelis hakim untuk bertindak dan memberi keputusan yang adil dengan cara yang benar, yakni : 1. Hakim memutuskan perkara Mohammad Iqbal berdasarkan fakta dan kesaksian yang muncul di persidangan. 2. Memerintahkan kepada KPK dan / atau aparat penegak hukum di Indonesia untuk menindaklanjuti berbagai temuan yang muncul di persidangan. Pembuatan buku ini semata-mata merupakan upaya penyampaian kepada masyarakat Indonesia mengenai apa dan bagaimana proses hukum atas perkara yang menimpa Mohammad Iqbal. Harapan kami, buku ini bisa memberi fakta dan data untuk perbaikan proses hukum di Indonesia.

III

DAFTAR ISI

PENGANTAR DAFTAR ISI

I IV

Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Pengantar Nota Pembelaan I. Pendahuluan II. KPK Melanggar Hak Asasi Terdakwa III. Terdakwa Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Pengadilan IV. Analisa Yuridis Terhadap Pasal-Pasal Yang Didakwakan V. Tanggapan Terhadap Analisa Fakta Surat Tuntutan VI. Tanggapan Terhadap Analisa Yuridis Surat Tuntutan VII. Tanggapan Terhadap Tuntutan Pidana Surat Tuntutan VIII. Penutup Dan Permohonan

1 3 13 27 31 75 81 89 95

Nota Pembelaan Mohammad Iqbal Pengantar Tanggapan dan Pembelaan I. Pendahuluan II. Surat Tuntutan Penuntut Umum Yang Salah III. Korban Skenario Jahat Terhadap KPPU IV. Pertanggungjawaban Publik Sebagai Anggota KPPU V. Penutup AKHIR KATA LAMPIRAN

101 103 109 147 159 161 167

IV

Dalam Perkara Nomor : 04/PID.B/TPK/2009/PN.JKT PST

oleh : Tim Penasehat Hukum : Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M M. Rudjito, S.H., LL.M Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum Dasril Affandi, S.H., M.H Andi Abdurrahman Nawawi, S.H Masayu Donny Kertopati, S.H

Pengantar Nota Pembelaan

Nota Pembelaan Terdakwa Ir H. Mohammad Iqbal Dalam Perkara Nomor : 04/PID.B/TPK/2009/PN.JKT PST Majelis Hakim yang mulia, Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati, Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang tidak habishabisnya melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami masih diberi kekuatan mengemban tanggung jawab profesi sebagai Advokat untuk menyampaikan Pembelaan tidak saja bagi kepentingan klien kami, Ir. H. Mohammad Iqbal, namun lebih dari itu tugas kami untuk menguak kebenaran dan memperoleh keadilan dalam perkara ini. Terima kasih kami haturkan kepada Majelis Hakim yang mulia yang telah memimpin persidangan perkara ini dan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kami untuk mengajukan pertanyaan baik kepada saksi maupun kepada Terdakwa juga mengajukan keberatan-keberatan ataupun memeriksa barang bukti. Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Sdr. Penuntut Umum yang telah bekerja keras membuktikan dakwaannya. Andaikata dalam persidangan perkara ini terjadi perdebatan keras atau saling interupsi antara kami dengan Sdr. Penuntut Umum, maka hal itu adalah wujud dari dinamika persidangan dan hendaknya tidak menjadikan sebagai sesuatu yang mengganggu. Kepada Sdr. Panitera Pengganti, kami berharap tidak ada bagian yang tertinggal ketika mencatat keterangan para saksi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan yang sangat berarti bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam membuat putusan.

1

Pengantar Nota Pembelaan

2

I. Pendahuluan

I. PENDAHULUAN Majelis Hakim yang mulia, Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati, Sebagai kalimat pembuka pada bagian ini, kami sampaikan penghargaan kami atas perkenan Majelis yang mulia untuk mendengarkan keterangan ahli hukum pidana yang kami hadirkan dalam persidangan ini. Kepada Saudara Penuntut Umum, yang telah berupaya dengan segenap tenaga dan cara untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, layak pula kita sampaikan penghargaan. Namun, tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan kami terhadap Penuntut Umum, perlu juga kami sampaikan satu kritik kami terhadap Penuntut Umum yang tidak setuju kehadiran ahli hukum pidana dihadapan sidang yang mulia ini. Tetapi secara kasat mata membenarkan argumen dalam Surat Tuntutan Pidana dengan mengutip pendapat orang dari buku, yang mungkin dianggap sebagai ahli oleh Penuntut Umum, meskipun tidak jelas benar keahliannya. Inilah keanehan dan keajaiban yang akan dilanggengkan dalam proses peradilan terhadap perkara korupsi. Sikap menganggap diri sudah ahli ini, bagi kami sungguh membuat kami yang tidak mempunyai keahlian ini menjadi kecil hati. Sikap merasa ahli tanpa mau mendengar orang lain, tanpa mau belajar dari hasil penelitian para peneliti bagi kami adalah sikap tinggi hati yang tidak beralasan.

Majelis Hakim yang mulia, Sdr. Penuntut Umum yang terhormat, Sudah barang tentu pada tempatnya juga kami menyampaikan kekecewaan kami, ketika Penuntut Umum yang menggunakan haknya menganggap pembuktian sudah cukup tanpa perlu 3

I. Pendahuluan

menghadirkan Saksi dalam penyidikan yaitu saksi Erry Bundjamin dan saksi Erwin Darwis Purba. Dimana penggunaan hak itu dibenarkan oleh Majelis Hakim yang mulia. Kekecewaan kami atas ketidak hadiran saksi Erry Bundjamin dan saksi Erwin Darwis Purba, menurut hemat kami sangat beralasan. Sebab menurut pandangan kami, kedua anak manusia bernama Erry Bundjamin dan Erwin Darwis Purba inilah yang menjadi pangkal terjadinya perkara ini. Paling tidak dari catatan resmi, bahwa kedua makhluk inilah yang memulai menyusun rencana untuk melakukan pendekatan kepada KPPU yang sedang menangani sengketa Liga Inggris. Namun keterlibatan keduanya tidak pernah diungkap secara jelas dan nyata sampai terjadinya kasus ini. Dalam penyidikan tidak banyak hal yang ditanya, dan kemudian dalam persidangan dianggap tidak perlu dihadirkan oleh Penuntut Umum. Tentu saja sebagai penasehat hukum yang ingin mencari kebenaran, tidak ingin menimbulkan fitnah, kami menghendaki agar kedua orang ini dihadirkan dalam persidangan. Simplifikasi dan penyederhanaan masalah oleh Saudara Penuntut Umum ini bagi kami adalah satu bentuk dari pengabaian hak masyarakat untuk mengetahui duduk perkara dan kebenaran secara materil perkara ini. Pengabaian hak Terdakwa dan masyarakat untuk membuka masalah sesungguhnya dari perkara ini. Dan tentu juga masyarakat berhak tahu siapa saja yang terlibat dan menjadi penyebab kasus ini. Perkara ini, dengan konstruksi yang dibangun oleh Penuntut Umum seolah-olah hanya masalah kecil yaitu, “penyerahan secara salah tas berisi uang oleh Billy Sindoro kepada Terdakwa Mohammad Iqbal”. Padahal dalam faktanya masalah penyerahan tas berisi uang tersebut hanya satu fase atau satu mata rantai dari satu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak Lippo dalam bersengketa dengan Astro Malaysia. Masih banyak hal yang bisa diungkap, banyak masalah yang bisa diperjelas dan diurai, masih banyak masalah belum terbuka dan tersembunyi. Terutama yang berhubungan dengan penggelapan pajak dari PT. First Media Tbk yang sudah menghukum petugas pajak, tapi belum menghukum petinggi PT. First Media Tbk. 4

I. Pendahuluan

Majelis Hakim yang mulia, Sdr. Penuntut Umum yang terhormat, Sebagaimana telah kami kemukakan dalam Eksepsi kami, bahwa malapetaka yang menimpa Terdakwa, Klien kami Mohammad Iqbal, berawal dari permintaan Tadjoedin Noersaid, agar Terdakwa Mohammad Iqbal bersedia untuk menemui Billy Sindoro. Permintaan yang disampaikan melalui telpon dan SMS. Namun, malang tak dapat ditolak dan untung tak dapat diraih, ternyata satu bulan sebelum Tadjoedin Noersaid meminta kesediaan Terdakwa untuk bertemu dengan Billy Sindoro, Komisi Pemberantasan Korupsi, telah secara sengaja melakukan penyadapan terhadap nomor telpon genggam Terdakwa dan Billy Sindoro. Hingga kini, selama persidangan kita tidak pernah mendapatkan keterangan dan alasan yang jelas dan dasar hukum dilakukannya penyadapan terhadap klien kami Mohammad Iqbal dan terhadap Billy Sindoro. Hanya saja memang seperti diberitakan oleh Berita Harian Kontan tanggal 10 Mei 2008, Koran Sindo tanggal 17 Juni 2008, Harian Kontan 30 Juni 2008, melaporkan adanya mark down (pengurangan pajak) yang sedang diusut berhubungan dengan PT. First Media, sebagai induk perusahaan yang bergerak dalam bidang penyiaran milik kelompok Lippo. Dan sebagaimana diterangkan oleh Roy Edu Tirtadji dalam Berita Acara Pemeriksaanya, Billy Sindoro adalah termasuk salah seorang dalam Kelompok Lippo. Memang masalah penggelapan pajak atau pengurangan pembayaran pajak PT. First Media ini bukan urusan kita. Oleh karena bukan urusan kita, tentu dengan kita sebut masalah ini, akan banyak yang beranggapan bahwa ini adalah bentuk keusilan kami penasehat hukum Terdakwa saja. Dan tidak juga kita temukan hubungan langsung dengan perkara yang kita hadapi ini selama dalam persidangan. Tidak ada satu saksipun selama persidangan ini yang menerangkan bahwa kasus Terdakwa Mohammad Iqbal ini berhubungan dengan kasus pembayaran pajak PT. First Media Tbk.

5

I. Pendahuluan

Yang menjadi masalah bagi kami, kalau seandainya benar cerita yang berkembang bahwa penyadapan yang dilakukan terhadap Billy Sindoro ini pada awalnya berhubungan dengan kegiatan Sdr. Billy Sindoro ditempat lain dan agar supaya masalahnya tidak terlalu besar maka akan dicarikan pasangannya. Pasangan yang paling tepat untuk digiring dan mempunyai nilai berita yang besar adalah perkara yang sedang berlangsung di KPPU. Perkara liga Inggris yang sangat menarik perhatian orang banyak, karena melibatkan para penggemar sepak bola yang luar biasa fanatiknya. Kalau seandainya cerita ini benar, maka inilah salah satu bentuk dari penggunaan kekuasaan untuk mengalihkan masalah besar dengan biaya besar, menjadi masalah besar dengan biaya kecil. Malang nian nama baik dan nasib klien kami Mohammad Iqbal ini, hanya dimanfaatkan untuk mengalihkan cerita yang tidak berkaitan langsung dengan dirinya. Tidak ada niat kami untuk mencari-cari masalah, apalagi menyusahkan orang yang tidak bersalah. Apa yang kami kemukakan sejak dalam eksepsi kami, adalah upaya kami mencari kebenaran materiil dalam perkara ini.

Mohammad Iqbal korban persekongkolan untuk mempengaruhi KPPU.

Majelis Hakim yang mulia, Sdr. Penuntut Umum yang terhormat, Dalam Eksepsi yang kami sampaikan sebagai keberatan kami terhadap Dakwaan Penuntut Umum, sudah kami kemukakan juga bahwa Klien kami Ir. Mohammad Iqbal ini adalah korban persekongkolan untuk mempengaruhi KPPU sebagaimana dapat disimpulkan dari Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi Saksi Erry Bundjamin, S.H. dan saksi Erwin Darwis Purba, S.H. Persekongkolan ini, kami yakini sebagai upaya untuk menguntungkan kepentingan

6

I. Pendahuluan

pemegang saham PT. Direct Vision, yaitu kelompok usaha Lippo. Hal ini tentu berkaitan dengan sengketa pemegang saham PT. Direct Vision melawan Astro Malaysia. Suatu persengketaan besar yang melibatkan konglomerat Indonesia dan Malaysia. Persengketaan yang terkait dengan gengsi dan nama besar dalam dunia usaha di Asia Tenggara. Untuk melindungi gengsi dan kepentingan serta nama baik pemegang saham Lippo, saksi Erry Bundjamin dan Erwin Darwis Purba mendiskusikan cara mempengaruhi KPPU yang akan dilakukan melalui jasa baik Tadjudin Noersaid. Seorang bekas aktivis Mahasiswa dan sudah menjadi politisi kawakan. Salah seorang pemimpin pada partai besar yang dianggap berpengaruh. Seorang Komisioner KPPU senior dan dianggap dapat melakukan lobby terhadap Terdakwa. Dari catatan Erwin Darwis Purba yang disita oleh penyidik KPK, dapat dikatakan bahwa skenario yang disusun oleh saksi Erry Bundjamin, S.H. dan saksi Erwin Darwis Purba, S.H. telah berhasil meyakinkan Tadjudin Noersaid untuk mempengaruhi Terdakwa Mohammad Iqbal. Hal ini dapat kita lihat dari keterangan yang disampaikan oleh saksi Tadjudin Noersaid dihadapan sidang, bahwa dia-lah yang meminta Terdakwa untuk menerima permintaan Billy Sindoro untuk melakukan pertemuan. Pertemuan yang menjadi pangkal terjebaknya Terdakwa Mohammad Iqbal dalam kumparan persengkokolan untuk mempengaruhi KPPU tidak bakalan terjadi jika KPK segera melakukan penangkapan terhadap Billy Sindoro berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap09/01/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008. Kecerobohan KPK yang tidak segera melakukan penangkapan terhadap Billy Sindoro yang sudah disiapkan surat perintah penangkapannya tersebut menjadi faktor yang sangat menentukan untuk terjadinya perkara ini.

7

I. Pendahuluan

Majelis Hakim yang mulia, Sdr. Penuntut Umum yang terhormat, Namun sungguh disayangkan, Penuntut Umum tidak berkenan menghadirkan saksi Erry Bundjamin pada persidangan ini, karena dianggap pembuktian telah cukup. Sedangkan ketidak hadiran saksi Erwin Darwis Purba, sebagaimana disampaikan oleh Penuntut Umum, karena telah pindah alamat bahkan katanya telah pindah keluar negeri. Kebenaran cerita ini hanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang tahu. Ketidak hadiran saksi yang telah diperiksa oleh penyidik, kemudian diabaikan dan dianggap tidak perlu dihadirkan dihadapan sidang yang mulia ini, bukan hanya melawan akal sehat kami, tetapi telah menyesatkan kita semua dalam memahami perkara ini secara baik. Dengan tidak bermaksud untuk menyampaikan buruk sangka kami, kami melihat ada hal yang tidak patut dan janggal telah terjadi dalam penanganan perkara ini. Saksi Erry Bundjamin, S.H. dan saksi Erwin Darwis Purba, S.H. sepanjang yang kami ketahui, hanya diperiksa dalam perkara Klien Kami Terdakwa Mohammad Iqbal. Tidak ada berkas pemeriksaan mereka sebagai saksi dalam perkara Billy Sindoro. Kalau ditanya kepada kami penyebab hal itu terjadi, jawaban kami hanya pimpinan yang menyidik perkara inilah yang mengetahui alasannya. Apa kepentingannya hal ini dilakukan demikian, hanya penyidik yang tahu. Kita yang hanya menjadi bagian tidak menentukan dalam proses perkara ini harus menerima semua ini sebagai hal yang patut diterima.

Majelis Hakim yang mulia, Sdr. Penuntut Umum yang terhormat, Kalau dikaji ulang secara lebih baik dan teliti, tidak ada alasan yang masuk diakal dan dapat dijadikan argumen untuk membenarkan ketidak-hadiran saksi Erry Bundjamin, S.H. dan saksi Erwin Darwis Purba, S.H. untuk bersaksi dalam perkara ini. Ketidak-hadiran kedua 8

I. Pendahuluan

saksi ini telah melahirkan fitnah yang tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Fitnah terutama berhubungan dengan banyaknya orang besar yang mereka sebut dan bicarakan untuk dihubungi da...