Policy Brief "Upaya Peningkatan IPKM di Indonesia" PDF

Preview

Summary

Policy Brief Upaya Peningkatan IPKM di Indonesia Nunik Kusumawardani Agung Dwi Laksono Setia Pranata Turniani Laksmiarti Tumaji Mochamad Setyo Pramono Lely Indrawati Kasnodihardjo Noor Edi Sukoco Rachmalina Soerachman Mara Ipa Ina Kusrini Tatik Mudjiati Asep Kusnali Irfan Ardhani Aria Kusuma FX. Sr...

Description

Policy Brief Upaya Peningkatan IPKM di Indonesia Nunik Kusumawardani Agung Dwi Laksono Setia Pranata Turniani Laksmiarti Tumaji Mochamad Setyo Pramono Lely Indrawati Kasnodihardjo Noor Edi Sukoco Rachmalina Soerachman Mara Ipa Ina Kusrini Tatik Mudjiati Asep Kusnali Irfan Ardhani Aria Kusuma FX. Sri Sadewo Rais Yunarko Dwi Priyanto Yuana Wiryawan Nurillah Amaliah Nur Handayani Utami Bunga Ch. Rosha Kencana Sari

Health Advocacy

i

Policy Brief Upaya Peningkatan IPKM di Indonesia ©2016 Health Advocacy

Editor Prof. dr. Agus Suwandono, MPH, Dr.PH Dr. Trihono, M.Sc Dr. Semiarto Aji Purwanto Atmarita, MPH., Dr.PH

Desain Cover Agung Dwi Laksono

Cetakan 1, April 2016 Buku ini diterbitkan oleh HEALTH ADVOCACY Yayasan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Jl. Bibis Karah I/41 Surabaya 60232 Email: [email protected] Bekerja sama dengan BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI. Jl. Percetakan Negara 29 Jakarta 10560 Telp. +6231-3528748, Fax. +6231-3528749

ISBN 978-602-6958-03-7

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.

ii

DEWAN EDITOR

Prof. dr. Agus Suwandono, MPH, Dr.PH guru besar pada Universitas Diponegoro Semarang, sekaligus Profesor Riset dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Dr. Trihono, M.Sc Ketua Komite Pendayagunaan Konsultan Kesehatan (KPKK), yang juga Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI), sekaligus konsultan Health Policy Unit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dr. Semiarto Aji Purwanto antropolog, Ketua Dewan Redaksi Jurnal Antropologi Universitas Indonesia, sekaligus pengajar pada Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia di Jakarta. Atmarita, MPH., Dr.PH expert di bidang gizi, pengurus Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI).

iii

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada International Development Research Centre, Ottawa, Canada, atas dukungan finansial yang diberikan untuk kegiatan pengembangan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat tahun 2013 dan studi kasus kualitatif gambaran peningkatan dan penurunan IPKM di Sembilan Kabupaten/Kota di Indonesia. “This work was carried out with the aid of a grant from the International Development Research Centre, Ottawa, Canada.”

iv

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT selalu kami panjatkan, karena dengan rahmat dan karunia-Nya pada akhirnya policy brief ini telah dapat kami selesaikan dengan baik. Policy brief ini dirumuskan berdasarkan hasil studi kualitatif di sembilan Kabupaten/Kota di Indonesia (Nagan Raya, Padang Sidempuan, Tojo Una-Una, Gunungkidul, Wakatobi, Murung Raya, Seram Bagian Barat, Lombok Barat, dan Tolikara) pada tahun 2015, sebagai tindak lanjut dari hasil Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat tahun 2013. Hasil Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) menunjukkan hasil yang bervariasi di antara 497 Kabupaten/Kota di Indonesia. Beberapa Kabupaten/Kota mengalami peningkatan ataupun penurunan nilai IPKM pada tahun 2013 dibandingkan dengan IPKM 2007. Policy brief ini merupakan kumpulan rekomendasi kebijakan yang diperlukan untuk dapat meningkatkan nilai IPKM yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis di wilayah Kabupaten/Kota terpilih. Policy brief ini diharapkan dapat memberikan semangat ataupun pemikiran yang inovatif bagi Kabupaten/Kota dalam membangun kesehatan secara lebih terarah dan terpadu. Diharapkan juga bahwa policy brief ini menjadi pembelajaran bagi kabupaten/kota lainnya, terutama yang memiliki konteks sosial budaya ataupun geografis yang mirip. Penghargaan yang tinggi serta terima kasih yang tulus kami sampaikan atas semua dukungan dan keterlibatan yang optimal kepada tim penulis, International Development Researc Center (IDRC) Ottawa, Canada, tim editor, serta semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terselesaikannya policy brief ini. Kami sampaikan juga penghargaan yang tinggi kepada semua pihak di Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat Desa baik di sektor kesehatan maupun non-kesehatan serta anggota masyarakat, yang telah berpartisipasi aktif dalam studi kualitatif di sembilan Kabupaten/Kota sebagai bahan dasar dari policy brief ini. Tak ada gading yang tak retak, masih banyak kekurangan dan kelemahan dari penulisan policy brief ini, untuk itu kami dengan senang hati

v

akan menerima masukan dan saran yang dapat menjadikan penulisan policy brief ini menjadi lebih baik di masa mendatang. Kami berharap bahwa policy brief ini benar-benar bisa menjadi salah satu panduan untuk upaya peningkatan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat pada masa mendatang khususnya di sembilan wilayah terpilih. Billahittaufiqwalhidayah, Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Jakarta, April 2016

Tim Penulis

vi

DAFTAR ISI

DEWAN EDITOR UCAPAN TERIMA KASIH KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

iii iv v vii

1.

MENINGKATKAN KERJASAMA LINTAS SEKTOR; UPAYA MENINGKATKAN CAKUPAN AKSES DAN SUMBER AIR BERSIH DI KABUPATEN NAGAN RAYA Rekomendasi ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tumaji, Aria Kusuma

1

2.

MEMPERBAIKI MASALAH GIZI BALITA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI KOTA SALAK Rekomendasi ditujukan kepada Walikota dan Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan Turniani Laksmiarti, Irfan Ardhani, Asep Kusnali

9

3.

MENINGKATKAN STATUS GIZI BALITA; UPAYA MENGUNGKIT NILAI IPKM KABUPATEN GUNUNG KIDUL Rekomendasi ditujukan kepada Bupati dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul Kasnodihardjo, Yuana Wiryawan, Nurillah Amaliah, Nur Handayani Utami

17

4.

UPAYA PENINGKATAN SANITASI MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN AIR SUNGAI “AIR BERSIH VS AIR SUNGAI” Rekomendasi ditujukan kepada Bupati dan Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya Nunik Kusumawardani, Rachmalina Soerachman, Meda Permana

25

vii

5.

MENINGKATKAN STATUS GIZI BALITA; UPAYA AKSELERASI PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LOMBOK BARAT Rekomendasi ditujukan kepada Bupati dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat Agung Dwi Laksono, Mara Ipa, Ina Kusrini

35

6.

IPKM TOJO UNA-UNA, MENGAPA MENURUN? UPAYA DAN STRATEGI PENINGKATAN SKOR IPKM Rekomendasi ditujukan kepada Bupati dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una Mochamad Setyo Pramono, FX. Sri Sadewo

43

7.

BERKACA DARI WAKATOBI, ASA MENUJU INDONESIA SEHAT Rekomendasi ditujukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dan Kementerian Kesehatan RI. Kencana Sari, Bunga Ch. Rosha, Noor Edi Sukoco

51

8.

MENGUNGKAP SKOR DAN RANKING IPKM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT Rekomendasi ditujukan kepada Bupati dan Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat Lely Indrawati, Rais Yunarko, Dwi Priyanto

59

9.

PERHATIAN SERIUS TOLIKARA UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT Rekomendasi ditujukan kepada Bupati, Dinas Kesehatan dan Seluruh Sektor Terkait di Kabupaten Tolikara Setia Pranata, Tatik Mudjiati

69

viii

Meningkatkan Kerjasama Lintas Sektor Upaya Meningkatkan Cakupan Akses dan Sumber Air Bersih di Kabupaten Nagan Raya Rekomendasi ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Disusun oleh Tumaji, Aria Kusuma

Ringkasan Eksekutif Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Kabupaten Nagan Raya tahun 2013 mengalami peningkatan dibanding tahun 2007. Namun dari sisi peringkat justru mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan tidak semua indikator pada IPKM mengalami perbaikan, salah satunya adalah akses dan sumber air bersih dimana angka cakupannya masih sangat rendah. Untuk itu diperlukan peningkatan kerjama lintas sektor untuk dapat meningkatkan cakupan akses dan sumber air bersih. Mengingat masalah ketersediaan air bersih juga berhubungan erat dengan ketersediaan infrastruktur pendukung, yang hal itu menjadi kewenangan diluar sektor kesehatan.

Pengantar Pada tahun 2007 dan 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan mengembangkan suatu indeks yang dapat digunakan untuk menggambarkan masalah kesehatan suatu daerah. Indeks yang selanjutnya disebut dengan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) ini merupakan merupakan kumpulan indikatorindikator kesehatan yang dapat dengan mudah dan secara langsung diukur.

1

Dari 2 kali penilaian IPKM tersebut dapat diketahui bahwa banyak daerah yang mengalami peningkatan baik dari sisi nilai maupun dari sisi peringkat. Namun ada juga daerah yang meningkat dari sisi nilai namun justru menurun dari sisi peringkat. Sebagaimana yang Nilai IPKM Kabupaten Nagan terjadi pada Kabupaten Raya meningkat dari 0,3889 Nagan Raya. Nilai IPKM Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2007 menjadi meningkat dari 0,3889 pada 0,5818 pada tahun 2013. tahun 2007 menjadi 0,5818 Namun dari sisi peringkat pada tahun 2013. Namun justru mengalami penurunan, dari sisi peringkat justru mengalami penurunan, dari dari 396 pada tahun 2007 396 pada tahun 2007 menjadi 404 pada tahun 2013. menjadi 404 pada tahun 2013. Hal ini terjadi karena hanya beberapa indikator saja yang meningkat. Sementara indikator lainnya masih rendah (kalau tidak dapat dikatakan buruk). Beberapa indikator IPKM Kabupaten Nagan Raya yang meningkat (prevalensinya menurun) diantaranya adalah gizi buruk-kurang dan gangguan mental. Sementara indikator yang masih rendah adalah cakupan akses dan sumber air bersih. Gizi buruk-kurang, indikator yang masuk dalam kelompok subindeks kesehatan balita ini menurun prevalensinya dari 36,07% pada tahun 2007 menjadi 27,71% pada tahun 2013. Demikian juga prevalensi gangguan mental. Indikator yang masuk kelompok sub-indeks penyakit tidak menular ini menurun dari 19,27% pada tahun 2007 menjadi 2,54% pada tahun 2013. Kondisi yang berbeda terjadi pada indikator cakupan akses dan sumber air bersih. Indikator yang masuk pada kelompok subindeks kesehatan lingkungan ini, pada tahun 2013, cakupannya hanya sebesar 9,15%. Jauh dibawah rata-rata cakupan akses dan sumber air bersih Provinsi Aceh yang mencapai 32,16% maupun rata-rata nasional yang mencapai 50,41%. Rendahnya cakupan akses dan sumber air bersih di Kabupaten Nagan Raya ini tentu menjadi masalah yang harus dicari penyebab sekaligus solusi untuk mengatasinya.

2

Metode Penelitian dengan model pendekatan kualitatif ini, pengumpulan datanya dilakukan antara bulan Januari sampai dengan Februari 2015 dengan metode wawancara mendalam dan observasi. Sumber informasi tidak hanya dari sektor kesehatan, tapi juga dari sektor non kesehatan dan juga dari masyarakat.

Hasil Kabupaten Nagan Raya terletak dipesisir barat Provinsi Aceh. Kabupaten yang berdiri sejak tahun 2002 ini memiliki luas wilayah sebesar 3.544,91 km2 atau sekitar 6,25% dari total wilayah Provinsi Aceh. Secara topografis sebagian besar wilayahnya adalah dataran, sedangkan sebagian kecil lainnya merupakan daerah lereng gunung dan juga lembah. Terdapat beberapa sungai besar yang mengalir di Kabupaten Nagan Raya diantaranya adalah Krueng Beutong, Krueng Nagan, Krueng Lamie, Krueng Seumayam dan Krueng Isep. Hujanpun turun merata hampir sepanjang tahun. Sehingga tidak mengherankan bila cakupan akses air Gambar 1. Sumber Air di Kabupaten Nagan Raya masyarakat di KabuSumber: Dokumentasi Peneliti paten Nagan Raya mencapai 99,66%. Di atas rata-rata Provinsi Aceh (98,42) maupun nasional (95,26).

3

Namun kondisinya jauh berbeda ketika akses air tersebut dikaitkan dengan asal atau sumber air. Kriteria IPKM menyebutkan bahwa akses dan sumber air bersih dikatakan baik jika setiap anggota rumah tangga menggunakan air minimal 20 liter per hari, dimana air tersebut berasal dari air ledeng/ PDAM, sumur Gambar 2. Sistem Pengolahan Air Minum yang Telah Dibangun, Namun Tidak Dapat Difungsikan bor/pompa, suSumber: Dokumentasi Peneliti mur gali terlindung, ataupun dari mata air terlindung. Dengan kriteria tersebut ternyata cakupan akses dan sumber air bersih di Kabupaten Nagan Raya hanya 9,15%. Melihat hal terse-but, tampak bahwa mengenai akses air tidak menjadi masalah di Kabupaten Nagan Raya. Dengan tersedianya air yang melimpah, sangat kecil kemungkinan ma-syarakat mengalami kekurangan air. Dengan demikian yang menjadi masalah adalah terkait dengan asal atau sumber air. Ketersediaan air yang melimpah membuat masyarakat memanfaatkan air yang bersumber dari mata air tidak terlindung atau bahkan dari air sungai. Tentu hal ini tidak baik untuk kesehatan. Karena meski secara fisik tampak jernih, air yang berasal dari sumber mata air yang tidak terlindung, apalagi air dari sungai, sangat besar kemungkinan untuk tercemar limbah maupun bibit penyakit. Untuk memenuhi akan kebutuhan air bersih tersebut, sebenarnya Dinas Tata Kota dan Perumahan sebagai instansi yang bertanggungjawab untuk penyediaan infrastruktur dasar, pada tahun 2013 telah membangun 9 sumur bor yang dilengkapi MCK serta tahun 2014 membuat 3 SPAM meski dengan skala kecil. Namun sumur bor yang dibangun tersebut hanya berada di ibukota kecamatan dan hanya menjangkau masyarakat disekitar lokasi sumur bor dibangun saja. Sementara SPAM yang telah dibangun,

4

belum beroperasional karena belum ditetapkannya penanggung jawab operasional SPAM tersebut. Disisi lain, Dinas Kesehatan, utamanya seksi penyehatan lingkungan sebagai leading sector dibidang kesehatan lingkungan tidak mengetahui adanya pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan. Seksi penyehatan lingkungan Dinas Kesehatan masih disibukkan dengan pembenahan intern yang dilakukan. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya jumlah tenaga sanitarian baik di dinas maupun Puskesmas sehingga berdampak pada ditempatkannya orang-orang Meski secara struktur samanon sanitarian sebagai pesama dalam satu bidang, nanggung jawab program penyehatan lingkungan. Kenamun dengan alasan jumlah terbatasan lainnya adalah program yang banyak, dari sisi anggaran. Meski anggaran program secara struktur sama-sama dalam satu bidang, namun pengendalian dan dengan alasan jumlah propemberantasan penyakit jauh gram yang banyak, anggaran lebih besar dibanding program pengendalian dan pemberantasan penyakit japrogram penyehatan uh lebih besar dibanding lingkungan. program penyehatan lingkungan.

Kesimpulan Turunnya peringkat IPKM Kabupaten Nagan Raya, meski nilai indeksnya meningkat, disebabkan tidak semua indikator mengalami perbaikan. Salah satunya adalah cakupan akses dan sumber air bersih yang masih rendah. Hal ini terjadi karena pelaksanaan pembangunan kesehatan yang masih bersifat sektoral.

5

Implikasi & Rekomendasi Kondisi yang ada saat ini bila dibiarkan maka cakupan akses dan sumber air bersih Kabupaten Nagan Raya akan tetap rendah. Untuk itu perlu di-lakukan pembangunan kesehatan yang melibatkan lintas sektor. Tidak dapat dipungkiri bahwa program penyediaan air bersih erat kaitannya dengan ketersediaan infrastruktur dasar. Pembangunan infrastruktur Pembangunan infrastruktur tentu membutuhkan tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Di anggaran yang tidak sedikit. samping bukan kewenaDisamping bukan ngannya, Dinas Kesehatan tidak memiliki anggaran kewenangannya, Dinas untuk membangun infraKesehatan tidak memiliki struktur meski itu terkait anggaran untuk membangun dengan kesehatan. Sehingga kerjasama lintas sektor infrastruktur meski itu terkait menjadi sebuah keniscayaan. dengan kesehatan. Dengan data tentang masalah rendahnya askes dan sumber air bersih yang dimiliki, Dinas Kesehatan dapat memberikan masukan kepada Dinas Tata Kota dan Perumahan terkait pembangunan infrastruktur penyediakan air bersih guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Daftar Pustaka Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 2014. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat. Jakarta. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya. 2014. Nagan Raya Dalam Angka dan Produk Domestik Regional Bruto. Suka Makmue, Nagan Raya.

6

Tumaji, Kusuma A, Amaliani T, Mufidah NL. 2015. Status Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, Perlahan Bangkit dalam Keterbatasan. Buku Seri Studi Kualitatif Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat. Yogyakarta : PT Kanisius (Anggota IKAPI).

Hasil riset secara menyeluruh bisa didapatkan pada buku “Seri Studi Kualitatif IPKM; Status Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Perlahan Bangkit dalam Keterbatasan” Bisa diunduh pada tautan berikut: https://www.scribd.com/doc/301284885/Ser i-Studi-Kualitatif-IPKM-Status-KesehatanKabupaten-Nagan-Raya-Perlahan-Bangkitdalam-Keterbatasan

Info lebih lanjut bisa menghubungi Tumaji; HP 081335420751; Email [email protected]

7

8

Memperbaiki Masalah Gizi Balita dan Kesehatan Lingkungan di Kota Salak Rekomendasi ditujukan kepada Walikota dan Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan Disusun oleh Turniani Laksmiarti, Irfan Ardhani, Asep Kusnali

Ringkasan Eksekutif Studi kualitatif tentang Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) ini bertujuan untuk menjawab mengapa indikator pembangunan kesehatan masyarakat terutama kesehatan balita dan kesehatan lingkungan di Kota Padang Sidempuan berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Dengan menemukan penyebab masalah kesehatan balita dan kesehatan lingkungan tersebut dapat disusun kebijakan yang lebih efektif.

Pengantar Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat di Indonesia. IPKM disusun menggunakan tiga data survei nasional yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), dan Survei Potensi Desa (PODES).IPKM menggambarkan hasil pembangunan kesehatan masyarakat dalam angka indeks yang disusun menjadi peringkat untuk masing-masing provinsi maupun kabupaten/kota. Tujuan penentuan peringkat tersebut adalah memberikan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk menentukan alokasi anggaran kesehatan dari pusat ke daerah. Selain itu juga sebagai bahan advokasi kepada provinsi maupun kabupaten kota

9

untuk menaikkan peringkatnya dengan melakukan prioritas program kesehatan sesuai indikator dalam IPKM. Bagi Pemerintah Daerah IPKM diharapkan menjadi dasar dalam perencanaan program pembangunan kesehatan di wilayahnya. Berdasar IPKM 2013, Kota Padang Sidempuan berada pada peringkat 310 dari 497 kabupaten dan kota di Indonesia. Artinya laju pembangunan kesehatan Kota Padang Sidempuan lebih lambat jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. INDEKS KELOMPOK INDIKATOR Kes Balita

Kespro

Yankes

Perilaku

PTM

PM

Kesling

Kota Padang Sidempuan

0.5630

0.4469

0.3701

0.2973

0.6895

0.7478

0.3706

Sumatera Utara

0.6040

0.3322

0.2525

0.1924

0.3829

0.5496

0.4905

Sumber: Badan Litbang Kemenkes RI., 2013

Gambaran secara umum kondisi pembangunan kesehatan masyarakat di Kota Padang Sidempuan terlihat dalam tabel di atas. Pembangunan kesehatan balita dan pembangunan kesehatan lingkungan Kota Padang Sidempuan berada dibawah rata-rata angka provinsi dan angka nasional.

Metode Usulan kebijakan ini disusun berdasarkan hasil penelitian tim Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Penelitian dilakukan di enam kecamatan Kota Padang Sidempuan dengan desain penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2015 dengan metode wawanc...