Program pengawasan sekolah PDF

Preview

Summary

PROGRAM PENGAWASAN SEKOLAH TAHUN AJARAN 2011-2012 INSTRUMEN SUPERVISI 8 STANDAR Oleh : TATANG SUPRIADI, S.Pd NIP. 19590412 198112 1 001 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN CIPANAS 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/1...

Description

PROGRAM PENGAWASAN SEKOLAH TAHUN AJARAN 2011-2012

INSTRUMEN SUPERVISI 8 STANDAR

Oleh :

TATANG SUPRIADI, S.Pd NIP. 19590412 198112 1 001 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN CIPANAS

1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/1996, tentang Jabatang Fungsional Pengawas Sekolahh dan Angka Kreditnya. Surat Keputusan Mendikbud Nomor 020/U/1998, tentang petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya. Bahwa keberadaan Pengawas Sekolah diperlukan dalam ranka meninkatkan mutu pendidikan. Pengawas Sekolah bertugas secara penuh untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan mel;aksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis dan administrasi pendidikan. Melaksanakan penilaian adalah menentukan derajat kualitasnpendidikan berdasarkan kreteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Adapun melaaksanakan pembinaan adalah 1) memberi arahan, 2) bimbingaan, 3)contoh dan 4) saran dalam melaksanakan pendidikan di sekolah. Memberikan arahan adalah upaya Pengawas Sekolah agar guru dan tenaga kependidikan lainnya di sekolah yang diawasi dalam melaksanakan tgugasnya lebih terarah dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Memberikan bimbingan tujuannya adalah agar guru dan tenaga kependidikan lainnya yang diawasi, mengetahui lebih rinci kegiatan yang harus dilakukan dan bagaimana cara mel;aksanakannya. Pengawas Sekolah harus mampu memberi contoh yang baik, bagaimana suatu proses belajar mengajar yang evektif dengan bertindak sebagai guru yang melaksanakan PBM untuk materi tertentu di depan kelas dengan tujan agar guru yang diawasi dapat memperhatikan model pembelajaran yang baik. Dalam kenyataannya di lapangan, kadang-kadang Kepala Sekolah dihadapkan dengan berbagai masalah, baik intern dalam mengelola sekolahnya maupun dalam hubungannya dengan masyarakat dan lain-lain. Pengawas sekolah berupaya agar sesuatu proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah lebih baik daripada hasil yang dicapai sebelumnya atau berupa saran kepada pimpinan untuk menindaklanjuti pembinaan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri.

2

Pengawas

sekolah

bertanggung

jawab

untuk

melaksanakan

pengawasan

penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan bidang penugasannya dan bertanggung jawab untuk meninkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil prestasi belajar siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Wewenang pengawas sekolah diantaranya adalah : a) memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang oftimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya sesuai dengan kode etik provesi, b) menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya yang diawasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi, dan c) menentukan dan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan. B. Dasar Hukum 1

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);

3

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/1996, Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka kredinya;

4

Keputusan Mendikbud. RI Nomor 020/U/1998, tentang petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Sekolah dan Angka Kreditnya;

5

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;

6

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Setifikassi Guru dalam Jabatan.

7

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Seklah dan Angka Kreditnya.

8

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas

9

Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kaupaten Lebak Pasal 70 Ayat (1)-(3).

3

C. Tujuan dan Sasaran Pengawasan 1. Tujuan Tujuan penyusunan program kerja tahunan pengawasan sekolah adalah : a.

Tujuan Umum : Memberi arahan dan panduan kepada pengawas sekolah agar dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan mencapai tujuan daan sasaran yang diharapkan

b. Tujuan Khusus : 1).

Pengawas

permasalahan

sekolah

mampu

mengidentifikasi

permasalahan-

yang dialami oleh sekolah, pendidik dan tenaga

kependidikan lainnya (warga sekolah) di wilayah binaan masing-masing; 2). Pengawas sekolah memiliki acuan dalam menentukan langkah strategis yang dibutuhkan oleh warga sekolah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.

2. Sasaran : Sasaran Pengawasan meliputi : a. Pengawasan akademik kepada pendidik (guru) dalam hal : 1) Mengembangkan kualitas pembelajaran (Supervisi akademik); 2) Produktifitas, efesiensi dan efektifitas. b.

Pengawasan

manajerial

kepada

tenaga

kependidikan

(Kepala

Sekolah,tenag administrasi, pustakawan, laboran, penjaga sekolah, petugas keamanan dll. Mengevaluasi proses dan hasil penembangan program sekolah secara kolaboratif

4

D. VISI, MISI dan STRATEGI Pengawasan 1, Visi Pengawas Sekolah : “TERWUJUDNYA SISTEM PENGAWASAN PENDIDIKAN YANG MAMPU MENDORONG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN YANG EFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL, SEHINGGA DAPAT MENDORONG TERSELENGGARANYA PENDIDIKAN YANG BERMUTU, MERATA DAN DAPAT DIPERTANGGUNG-JAWABKAN”. 2, Misi Pengawas Sekolah : a.

Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan yang berorientasi obyektif dan akuntabel. b. Menegakkan aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean govermance); c. Mendorong terwujudnya akuntabilitas unit kerja; d. Meningkatkan provesionalisme aparat pengawasan e.

Mengembangkan sistem pengawasan yang mandiri dan obyektif

f.

Melakukan koordinasi fungsi pengawasan yang dilakukan lintas atau multi intaansi Menegakkan etika dan moral penyelenggaraan pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan.

g.

3, Strategi Pengawasan Sekolah : a. Berperan sebagai : 1) Mitra Strategis Sekolah 2) Inovator Pendidikan 3) Konsultan edukasi b. Mengembangkan pendekatan kolaborasi : c. Berfungsi sebagai : 1) Negosiator 2) Asesor 3) Pusat Informasi 4) Evaluator/Judgement, 4. Mekanisme dan prosedur pengawasan dilakukan secara : a. Transparan/terbuka b. Akuntabel/pertanggunggugatan c. Adil, dan 5. Kompetitif. E. Sasaran dan Target Pengawasan

Sasaran Pengawasan Sekolah meliputi : 5

1. Pengawasan Akademik kepada Pendidik (Guru) dalam hal : a. Mengembangkan kualitas pembelajaran (Supervisi Akademik); b. Produktivitas, efesiensi dan epektifitas. 2. Pengawasan Manajwerial kepada tenaga kependidikan (Kepala Sekolah, Tenaga Administrasi, Perpustakaan, Laboran, Penjaga Sekolah, Petugas keamanan dan Lain-lain Mengevaluasi proses dan hasil pengembangan program sekolah secara kolaboratif. Sedangkan Target Pengawasan adalah : 1. Bidang Akademik : a. Pendidik (Guru) mengerjakan TUPOKSI dengan lebih epektif dan evisien. b. Terjadinya peningkatan/perbaikan dalam proses pembelajaran. c. Meningkatnya hasil be;ajar siswa. 2. Bidang Manajerial : a. Terciptanya Sekolah yang kondusif, dinamis dan epektif. b. Sekolah memiliki kelengkapan administrasi, meiliki Program yang jelas dan dan mampu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan dan memajukan sekolah. E. Tugas Pokok/ Ruang Lingkup Pengawasan : 1, Membina dan mengembangkan (Developing) a. Membina dan mengembangkan kompetensi pendidik dalam mengelola proses Pembelajaran b. Membina dan mengembangkan kompetensi Kepala Sekolah dan tenaga kependidikan lainnya lainnya dalam menyelenggarakan, dan mengelola pendidikan di sekolah. 2, Memantau (Monitoring) -

Memantau berlansungnya proses pembelajaran; Memantau berjalannya program sekolah; Memantau kegiatan administrasi sekolah; Memantau pelaksanaan MBS. Di sekolah.

3, Menilai (Evaluating) -

Menilai kinerja pendidik (Guru dan Kepala Sekolah); Menilai kinerja tenaga kependidikan lainnya; Menilai kinerja sekolah (sebagai lembaga penyelengara pendidikan); Menilai hasil pembelajaran; Menetapkan derajat ketercapaian semua program pendidikan. 6

4, Mensupervisi (Supervising)

a) Supervisi Akademik : Memberikan bantuan profesional kepada guru dalam meninkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. b) Supervisi Manajerial Memberikan bantuan operasional kepada Kepala Sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan menuju pada sekolah yang efektif. 5, Mengkoordinasikan (Koordinating) a. Membangun networking dalam proses pendidikan di sekolah; b. Menciptakan hubungan kolaboratif dan sinergis antara warga sekolah dengan

orang

tua siswa, masyarakat, dan stake holder lainnya; c. Bertindak sebagai mediator, konselor dan advisor. 6. Meneliti (Researching) a. Melakukan penelitian yang berkaitan dengan proses dan hasil pembelajaran (Penelitian Tindakan Kelas). b. Melakukan Penelitian proses manajemen sekolah (Penelitian Tindakan Sekolah). 7. Melaporkan (Reporting) a. Menyusun laporan hasil pengawasan tahunan, semesteran dan bulanan; b. Menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait berkenaan dengan proses danhasil pembelajaran serta manajemen sekolah.

Sedangkan Sasaran pengawasan sekolah meliputi : 1. Pengawasan akademik kepada pendidik (guru) dalam hal : 2. Mengembangkan kualitas pembelajaran (Supervisi akademik); 3. Produktifitas, efesiensi dan efektifitas. 4. Pengawasan manajerial kepada tenaga kependidikan (Kepala Sekolah, tenaga

Administrasi, pustakawan, laboran, penjaga sekolah, petugas keamanan dll. Mengevaluasi proses dan hasil penembangan program sekolah secara kolaboratif .

7

BAB II IDENTIFIKASI DAN ANALISIS HASIL PENGAWASAN A, Identifikasi Hasil Pengawasan Tahun Sebelumnya : ASPEK Pembinaan



URAIAN Membina guru dalam menyusun silabud dan RPP.

HASIL %



Membina guru dalam pembuatan, pemanfaatan dan pemeliharaan media dan sumber pembelajaran.



Memperkenalkan

pendekatan

pembelajaran

yang

inovatif (CTL, Pakem) 

Meningkatkan kemampuan guru dalam merancang evaluasi pembelajaran yang efektif.



Memberdayakan wadah pembinaan profesional KKG di gugus sekolah.



Membina kepala sekolah dalam menyusun RPS/RKS dan APBS/RKT.



Membina kepala sekolah dalam melaksanakan MBS.



Membina kepala sekolah dalam mengelola administrasi sekolah.

Pemantauan

Penilaian



Membina hubungan masyarakat dan layanan khusus.

  

  

Memantau pelaksanaan penerimaan siswa baru Memantau PBM di kelas Memantau penilaian pendidikan (Pelaksanaan Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), Tes Kemampuan Dasar (TKD), Ujian Sekolah (US), dan Ujian Nasional (UN). Memantau ketercapaian kurikulum Pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial kepala sekolah Penilaian Kinerja Guru



Penilaian Kinerja Kepala Sekolah



Pelaksanaan lomba-lomba dan festifal dari tingkat Kecamatan – Provinsi

8

B. Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan (tahun sebelumnya) Masalah-masalah dalam pengawasan dikelompokkan kedalam komponen-komponen yang terdapat dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP)

1, Stadar Isi : 

Penyusunan KTSP belum mampu mandiri



Penyusunan Silabus belum menyentuh kebutuhan sekolah



Belum 100% guru membuat RPP secara continyu



Beban belajar belum maksimal/Efisiensi pemanfaatan jam belajar



Beban mengajar, pemerataan guru belum terlaksana



Rasio pendidik dan peserta didik



Kalender pendidikan : Banyak hari efektif digunakan untuk kegiatan organisasi, dan lomba-lomba



Jam belaJajar belum efektif

2, Standar Proses : 

Proses pembelajaran belum mengacu SNP (interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotifasi, partisipatif, prakarsa, mandiri sesuai dengan bakat dan minat, keteladanan, perkembangan fisik danfsikologis)



Pemanfaatan media pembelajaran belum maksimal



Inovaasi strategi dan pendekatan pembelajaran masih lambat, cenderung status quo/tidak berubah.

3.Standar Kompetensi Lulusan :  

Kemampuan menjabarkan SKL BSNP menjadi Standar Kelulusan Sekolah Penetapan KKM tiap mata pelajaran belum dianalisis secara cermat dan akurat



Fungsi KKM hanya sebatas pemenuhan kebutuhan administratif, tidak dijadikan acuan proses pembelajaran



Belum maksimal peran sekolah dasar sebagai penembang kemampuan dasar calistung.

9

4. Standar Pendidik dan Tenaa Kependidikan : 

Kualifikasi Akademik Pendidik S1-PGSD. Belum memadai



Fungsi pendidik sebagai agen pembelajaran belum maksimal



Belum tersedia tenaga kependidikan : Pelaksana administrasi, Pelaksana penjaga sekolah, Petugas kebersihan, penjaga keamanan, sesuai dengan SPN-BSNP.

5. Standar Sarana dan Prasarana : 

Sarana pendidikan umumnya belum memadai terutama perangkat komputer yang ternyata saat ini merupakan kebutuhan yang sangat.



Prasarana, lahan, ruang belajar, ruang guru, ruang pimpinan, daya dan jasa masih minim



Rasio jumlah media pembelajaran dengan peserta didik

6. Standar Pelayanan : 

MBS belum bisa dilaksanakan sepenUhnya



Transparansi dan akuntabilitas baru sebatas wacana



Peran dan fungsi komite sekolah belum oftimal



Peran serta masyarakat di SD tersendat dan tidak maksimal

7. Standar Pembiayaan : 

Biaya : Investasi : Sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan SDM dan model kerja tetap terbantu BOS.



Biaya Operasi : Cukup dengan dana BOS.



Biaya Personal : sebagian menjadi tanggung jawab orang tua pesertas didik.

10

8. Standar Penilaian : 

Belum maksimalnya hasil penilaian digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan.

C. Kebijakan dalam bidang pendidikan : 1. Kebijakan Pemerintah Pusat a. Peningkatan mutu pendidikan 

Pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan



Akreditasi sekolah



Standar Nasional Pendidikan (PP 19 Tahun 2005)



Permendiknas

b. Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan c. Peningkatan kesejahteraan pegawai 

PP 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen



Permen 12 tentang sertifikasi guru



Permen 10 tahun 2009 tentang sertifikasi guru dalam jabatan pengawas sekolah.

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten : a. Pengembangan mutu pendidikan  Pemberlakuan mata pelajaran muatan lokal BTA  Pelaksanaan Wajib Belajar Diniyah b. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

11

Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tahun sebelumnya lebih lanjut dapat digambarkan sebagai berikut : PROGRAM KEGIATAN HASIL TARGET YANG PELAKSANAAN DIHARAPKAN No TAHUN YANG KETER. SNP. TAHUN 2010-2011 DICAPAI 2009-2010 4 1 2 3 5 6 1

2

STANDAR ISI

STANDAR PROSES

a. Penyusunan KTSP belum mampu mandiri b. Penyusunan Silabus belum menyentuh kebutuhan sekolah c. Belum 100% guru membuat RPP secara continyu d. Beban belajar belum maksimal/Efisiensi pemanfaatan jam belajar e. Beban mengajar, pemerataan guru belum terlaksana f. Rasio pendidik dan peserta didik g. Kalender pendidikan : Banyak hari efektif digunakan untuk kegiatan organisasi, dan lombalomba h. Jam belaJajar belum efektif a. Proses pembelajaran belum mengacu SNP (interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotifasi, partisipatif, prakarsa, mandiri sesuai dengan bakat dan minat, keteladanan, perkembangan fisik danfsikologis) b. Pemanfaatan media pembelajaran belum maksimal c. Inovaasi strategi dan pendekatan pembelajaran masih lambat, cenderung status quo/tidak berubah.

12

a. KTSP disusun berdasarkan ketentuan b. Guru mampu membuat silabus c. Guru membuat RPP secara continyu d. Beban belajar maksimal

60 %

50 %

60 %

70 %

a. Guru 40 % menggunakan pendekatan PAIKEM dalam KBM. b. Menggunakan 50 % multi media dalam KBM.

1 2

3

4

2 STANDAR PROSES

3 a. Proses pembelajaran belum mengacu SNP (interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotifasi, partisipatif, prakarsa, mandiri sesuai dengan bakat dan minat, keteladanan, perkembangan fisik danfsikologis) b. Pemanfaatan media pembelajaran belum maksimal c. Inovaasi strategi dan pendekatan pembelajaran masih lambat, cenderung status quo/tidak berubah. STANDAR a. Kemampuan KOMPETENSI menjabarkan SKL BSNP LULUSAN menjadi Standar Kelulusan Sekolah masih rendah b. Penetapan KKM tiap mata pelajaran belum dianalisis secara cermat dan akurat c. Fungsi KKM hanya sebatas pemenuhan kebutuhan administratif, tidak dijadikan acuan proses pembelajaran STANDAR a. Kualifikasi Akademik PENDIDIK DAN Pendidik S1-PGSD. Belum TENAGA memadai KEPENDIDIKAN b. Fungsi pendidik sebagai agen pembelajaran belum maksimal c. Belum tersedia tenaga kependidikan : Pelaksana administrasi, Pelaksana penjaga sekolah, Petugas kebersihan, penjaga keamanan, sesuai dengan SPN-BSNP.

13

4 a. Guru menggunakan pendekatan PAIKEM dalam KBM.

5 40 %

b. Menggunakan multi media dalam KBM.

50 %

a. Sekolah mampu 50 % menjabarkan SKL sesuai BSNP. b. Guru mampu menetapkan KKM dengan baik dan 50 % dijadikan acuan dalam PBM

a. Kualifikasi 80 % Seluruh pendidik minimal S.1 b. Guru memiliki dan mampu 10 % mengoperasikan Computer/Leptop. c. Disiplin Pendidik dan Tenaga Kependidikan 70 % tinggi. d.. Sekolah memiliki tenaga TU dan tenaga kebersihan 20 %

6

1 5

2 STANDAR SARANA

3 4 5 a. Sarana pendidikan a. Sekolah Memiliki 90 % umumnya belum memadai Computer/Leptop terutama perangkat komputer yang ternyata saat ini merupakan kebutuhan yang sangat penting b. Prasarana, lahan, ruang belajar, ruang guru, ruang pimpinan, daya dan jasa masih minim c. Rasio jumlah media pembelajaran dengan peserta didik

6

STANDAR PENGELOLAAN

a. MBS belum bisa a. Oftimalisasi dilaksanakan sepenuhnya pelaksanaan b. Transparansi dan MBS akuntabilitas baru sebatas wacana c. Peran dan fungsi komite sekolah belum oftimal d. Peran serta masyarakat di SD tersendat dan tidak maksimal

40 %

7

STANDAR PEMBIAYAAN

a. Biaya : Investasi : Sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan SDM dan model kerja tetap terbantu BOS. b. Biaya Operasi : Cukup dengan dana BOS. c. Biaya Personal : sebagian menjadi tanggung jawab orang tua pesertas didik.

a. Menggali sumber dana selain BOS

25 %

8