PROGRAM KERJA PENGAWAS SEKOLAH TAHUN 2020 PDF

Preview

Summary

PROGRAM KERJA PENGAWAS SEKOLAH TAHUN 2020 DISUSUN OLEH : SUMARSO, S.Pd., M.Pd. NIP. 196912131997021001 PEMBINA TK. I, IV/b PENGAWAS MADYA (SMP) PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2020 HALAMAN PENGESAHAN Program Kepengawasan Tahun 2020 disusun sebagai pedoman pengawasan d...

Description

PROGRAM KERJA PENGAWAS SEKOLAH TAHUN 2020

DISUSUN OLEH :

SUMARSO, S.Pd., M.Pd.

NIP. 196912131997021001 PEMBINA TK. I, IV/b PENGAWAS MADYA (SMP)

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2020

HALAMAN PENGESAHAN Program Kepengawasan Tahun 2020 disusun sebagai pedoman pengawasan dalam melaksanakan tugas di sekolah binaan Di Kabupaten Pandeglang

Disusun Oleh : Nama NIP NUPTK Pangkat/Golongan Jabatan Jenjang

: : : : : :

SUMARSO, S.Pd., M.Pd. 196912131997021001 5545747649200003 Pembina TK. I, IV/b Pengawas Madya SMP

Disahkan Oleh :

Mengetahui : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang

Pandeglang, 7 Januari 2020 Koordinator Pengawas

DRS. H. TAUFIK HIDAYAT, M.Si. NIP. 196304211989031012

DRS. H. SUPIYANI NIP. 196010101979121003

ii

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridho dan perkenanNya, maka Program Pengawasan Tahun 2020 telah berhasil disusun dan siap untuk digunakan sebagai pedoman kerja kepengawasan . Program kerja pengawas sekolah ini digunakan sebagai acuan dan diuraikan lebih operasional ke dalam program semester Pengawas SMP, dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawas dalam pembinaan dan penilaian

penyelenggaraan

pendidikan

di

sekolah,

pengumpulan,

pengolahan dan analisis data, serta penyusunan laporan hasil pengawasan sekolah, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pembinaan sekolah selanjutnya. Dengan mengacu pada program kerja ini, diharapkan Pengawas SMP dapat melaksanakan

tugasnya

dengan

penuh

tanggung

jawab

sehingga

keberadaannya senantiasa diharapkan oleh warga sekolah. Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan program pengawasan ini baik langsung maupun tidak langsung seperti teman sejawat, kepala sekolah dan lain-lain. Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam Program Pengawasan ini. Oleh karena itu, masukan-masukan yang konstruktif akan diterima untuk penyempurnaan program ini di masa yang akan datang.

Pandeglang,

Januari 2020

Penyusun,

SUMARSO, S.Pd., M.Pd. NIP. 196912131997021001

iii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………….. LEMBAR PENGESAHAN …………………………………………………………………………………….. KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………………………….. DAFTAR ISI

ii iii iv

…………………………………………………………………………….. PENDAHULUAN …………………………………………………………………………….. Latar Belakang Landasan Hukum …………………………………………………………………………….. ……………………………………………….. Visi, Misi, dan Tujuan Pengawasan ……………………………………. Sasaran, Target, dan Strategi Pengawasan …………………………………………………………… Alur Kegiatan Pengawasan …………………………………………………………… Ruang Lingkup Pengawasan …………………………………….. Tujuan dan Manfaat Program Pengawasan

1 1 5 6 8 10 11 15

BAB I A. B. C. D. E. F. G.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM …………………………………. KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2018 A. Identifikasi Hasil Pengawasan Tahun 2018 ……………………………………… B. Evaluasi Hasil Pengawasan Tahun 2018 dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sebagai Acuan dalam Penyusunan ………… Program Pengawasan

17 17 27

………………..………… BAB III PROGRAM TAHUNAN PENGAWASAN SEKOLAH ………………………………….. A. Pembinaan Guru dan/atau Kepala Sekolah ……………………………………………………… B. Pemantauan Pelaksanaan SNP ………………………….. C. Penilaian Kinerja Guru dan/atau Kepala Sekolah D. Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru dam/atau …………. Kepala Sekolah

41 41 48 54

BAB IV PROGRAM SEMESTER PENGAWASAN SEKOLAH …………………………. ……………………………………… A. Semester Genap (Januari s.d. Juni 2020) ……………………………………… B. Semester Ganjil (Juli s.d. Desember 2020)

63 63 73

BAB V RENCANA PENGAWASAN AKADEMIK (RPA) DAN …………………………... RENCANA PENGAWASAN MANAJERIAL …………………………………………….. A. Rencana Pengawasan Akademik (RPA) …………………………………………. B. Rencana Pengawasan Manajerial (RPM)

82 82 89

BAB VI PENUTUP ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. A. Simpulan ……………………………………………………………………………………. B. Saran-Saran

96 96 96

iv

58

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penerapan serangkaian nasional

Standar

proses

dalam

Nasional

meningkatkan

rangka

Pendidikan

(SNP)

merupakan

penjaminan

mutu

pendidikan

mencerdaskan

kehidupan

bangsa

dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat serta memenuhi hak tiap warga negara mendapat pendidikan yang bermutu. Pelaksanaannya diatur secara bertahap dan berkelanjutan, terencana, terarah, sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dalam proses pemenuhan standar diperlukan indikator dan target, baik dalam keterlaksanaan prosedur peningkatan maupun produk mutu yang dapat diwujudkan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah menetapkan delapan standar nasional

pendidikan,

yaitu

standar

isi,

standar

proses,

standar

kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Standar-standar tersebut merupakan acuan

dan

sebagai

kriteria

dalam

menetapkan

keberhasilan

penyelenggaraan pendidikan. Salah

satu

standar

yang

memegang

peran

penting

dalam

pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Pengawas

Sekolah

merupakan

salah

satu

tenaga

kependidikan yang memegang peran strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan di sekolah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 15 ayat (4) butir d menyatakan bahwa guru yang diangkat dalam jabatan Pengawas Satuan Pendidikan melakukan tugas pembimbingan dan

pelatihan

profesional

guru

1

dan

tugas

pengawasan.

Tugas

pengawasan yang dimaksud adalah melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial. Hal ini searah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya Bab II pasal 5 yang menyatakan

bahwa

tugas

pokok

pengawas

sekolah

adalah

melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan

yang

meliputi

penyusunan

program

pengawasan,

pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru,

evaluasi

hasil

pelaksanaan

program

pengawasan,

dan

pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Dengan demikian, pengawas sekolah dituntut mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk mampu melaksanakan tugas pengawasan. Program kerja merupakan landasan bekerja bagi pengawas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Dengan adanya program kerja maka kegiatan pengawasan dapat terarah dan memiliki sasaran serta target yang jelas. Segala aktivitas pengawasan termasuk ruang lingkup, output yang diharapkan serta jadwal pengawasan dituangkan dalam program yang disusun. Hal ini sekaligus menjadi dasar acuan dan pertanggung jawaban pengawas dalam bekerja. Untuk dapat menyusun program pengawasan dengan baik, seorang pengawas perlu memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai lingkup tugasnya, menguasai prosedur sistematis

penyusunan untuk

program

merancang

kerja, program

serta dan

kemampuan kegiatan

berpikir

yang

akan

dilaksanakan sehinggar produktif dan memberi kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Kegiatan pengawasan sekolah diawali dengan penyusunan program kerja yang dilandasi oleh hasil pengawasan pada tahun sebelumnya. Dengan berpedoman pada program kerja yang disusun, dilaksanakan kegiatan

inti

pengawasan

meliputi

penilaian,

pembinaan,

dan

pemantauan pada setiap komponen sistem pendidikan di sekolah binaannya. Pada tahap berikutnya dilakukan pengolahan dan analisis 2

data hasil penilaian, pembinaan, dan pemantauan dilanjutkan dengan evaluasi hasil pengawasan dari setiap sekolah dan dari semua sekolah binaan.

Berdasarkan

hasil

analisis

data,

disusun

laporan

hasil

pengawasan yang menggambarkan sejauh mana keberhasilan tugas pengawas dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan di sekolah binaannya. Sebagai tahap akhir dari satu siklus kegiatan pengawasan sekolah adalah menetapkan tindak lanjut untuk program pengawasan tahun berikutnya. Tindak lanjut pengawasan diperoleh berdasarkan hasil evaluasi komprehensif terhadap seluruh kegiatan pengawasan dalam satu periode. Undang Pendidikan

–

Undang

Nasional

Nomor

Bab

20

XIX,

Tahun

Pasal

66,

2003

tentang

menyatakan

Sistem

bahwa

“

Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, komite sekolah / madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada

semua

jenjang

dan

jenis

pendidikan

sesuai

dengan

kewenangannya masing-masing. Pengawasan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.” Pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh para pejabat fungsional, yakni Pengawas Sekolah. Pengawas Sekolah memiliki peran dan fungsi yang sangat sentral dan strategis untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dalam konteks penjaminan mutu pendidikan. Indikator keberhasilan sekolah, antara lain: a. Mutu lulusan sekolah b. Kinerja sekolah pada semua komponen (organisasi dan manajemen, pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitas, program, lingkungan, dan sumber daya lainnya) c. Kinerja kepala sekolah d. Kinerja pendidik Oleh karena itu Pengawas Sekolah harus tanggap terhadap tandatanda jaman yang banyak ditengarai oleh akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecanggihan teknologi informasi dan

3

komunikasi, budaya mutu, keunggulan komparatif dan kompetetif, serta akuntabilitas publik. Memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas Pengawas Sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan berbasis kompetensi. Pengawas Sekolah harus mampu melaksanakan tugasnya secara produktif, kreatif, inovatif, profesional, dan akuntabilitas demi terwujudnya penjaminan mutu pendidikan di sekolah yang menjadi binaannya. Program kerja adalah rencana yang disusun dan berisi berbagai jenis kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan tujuan, sasaran (target), metodologi, dan jangka waktu, serta rincian dan hasil yang akan dicapai sebagai arah dalam melakukan tindakan dalam jangka waktu tertentu. Jabatan fungsional pengawas sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru. Untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta wewenang tersebut di atas, pengawas sekolah perlu menyusun program kerja/oprasional secara rapi, teratur dan sistematis, sehingga dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan adanya program kerja maka kegiatan pengawasan dapat terarah dan memiliki sasaran serta target yang jelas. Segala aktivitas pengawasan termasuk ruang lingkup, output yang diharapkan, serta 4

jadwal pengawasan dituangkan dalam program yang disusun. Hal ini sekaligus menjadi dasar acuan dan pertanggung jawaban pengawas dalam bekerja. Dengan perencanaan program kerja pengawasan sekolah yang baik diharapkan mampu dihasilkan kinerja pengawasan yang bermutu. Kinerja pengawasan bermutu akan berdampak pada prestasi sekolah binaan yang bermutu/berkualitas pula sesuai dengan visi, misi, dan strategi pendidikan di Kabupaten Pandeglang.

B. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19

Tahun

2005 Tentang

Penetapan

Angka

Kredit

Jabatan

Fungsional Pengawas Sekolah. 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.

5

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah 13. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 14. Surat Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pandeglang Nomor 800/007.1-Disdikbud/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pembagian Tugas Pengawas Sekolah di Lingkungan

Dinas

Pendidikan

dan

Kebudayaan

Kabupaten

Pandeglang Tahun 2020.

C. Visi, Misi, dan Tujuan Pengawasan 1. Visi Pengawasan Pendidikan Indonesia “Terwujudnya

sistem

pengawasan

pendidikan

yang

mampu

mendorong penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang efesien dan efektif serta bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga dapat mendorong terwujudnya pendidikan yang bermutu, merata dan dapat dipertanggungjawabkan”.

2. Visi Pengawasan Pendidikan Kabupaten Pandeglang “Pelayanan supervisi akademis dan manajerial yang berkualitas, transparan dan akuntabel melalui kegiatan kepengawasan yang professional.”

3. Misi Pengawasan a. Melaksanakan penilaian untuk mencari peta kondisi real sekolah.

6

b. Melaksanakan

pembinaan

berkelanjutan

bagi

guru,

kepala

sekolah dan tenaga administrasi sekolah sesuai kondisi sekolah binaan. c. melaksanakan pemantauan akademik dan manajerial kepada semua komponen sekolah sesuai tugas dan fungsinya masingmasing. d. meningkatkan

keprofesionalan

dan

akuntabilitas

penyelenggaraan pendidikan di sekolah binaan. e. menjadi inovator,

kolaborator, motivator,

asessor, konselor,

peneliti dan konsultan dalam penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan. f. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. g. meningkatkan mutu sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, mandiri,

bermartabat,

mampu

bersaing,

berbudaya

tetap

terhadap pengaruh globalisasi, berkarakter, berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. h. Mengembangkan wawasan dan pengetahuan Pengawas Sekolah dalam bidang ICT untuk mengelola dan memanfaatkan sumber belajar dan sarana prasarana pendidikan di sekolah binaan secara optimal

4. Tujuan Pengawasan Tujuan Umum : Pengawasan

sekolah

meningkatkan dan

bertujuan

untuk

memfasilitasi

sekolah

mengembangkan sistem penjaminan mutu

dalam memenuhi standar nasional pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Tujuan Khusus : Tujuan khusus pengawasan sebagai berikut: a. Terhimpun data kinerja sekolah dalam memenuhi SNP. 7

b. Terlaksana

pembinaan

kepala

sekolah

dan

guru

dalam

memecahkan permasalahan nyata dalam pekerjaan dengan menggunakan hasil analisis kebutuhan nyata kepala sekolah dan guru

dalam

meningkatkan

efektivitas

kinerja

secara

berkelanjutan. c. Tersusun informasi tentang perkembangan sistem pengelolaan sekolah sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja pengelolaan. d. Tersusun informasi tentang perkembangan sistem pembelajaran sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja serta perbaikan mutu lulusan.

D. Sasaran, Target, dan Strategi Pengawasan 1. Sasaran Pengawasan Pada Tahun 2020 ini Sasaran Kepengawasan adalah sejumlah 15 sekolah, seperti pada table dibawah ini :

Jml Guru No.

Nama Sekolah

Kepala Sekolah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SMPN 1 Karangtanjung SMPN 2 Karangtanjung SMPN 3 Karangtanjung SMPN 1 Majasari SMPN 2 Majasari SMPN 1 Sindangresmi SMPN 2 Sindangresmi SMPN 1 Cikedal SMPN 2 Cikedal SMP Al Mizan SMP Yanmu SMP IT Irsyadul Ibad SMP Al Iqro SMP Yanuba SMP As Shof

Drs. H. Mamun, M.Pd. Hj. Neny Siti Nurrokhmani Dra. Hj. Siti Kadarsih Rudi Daud Suwandi, S.Pd. Lilis Suliswati M. Utami Ato Adiarto, M.Pd. Hilmi, S.Pd. Sunandar, M.Pd. Drs. Nurhasan Helmi Permana, S.Pd. Abdullah Fauji, SH Ugi Gumilar, S.Pd. Juli Akhmad Jazuli Yana Rohmana Ade Iceu Sulastri, S.Pd.I

8

PNS 38 16 7 28 7 10 2 11 7 -

Non PNS 16 4 5 9 5 5 6 8 7 13 9 14 13 15 6

Jml 54 20 12 37 12 15 8 19 14 13 9 14 13 15 6

2. Target Pengawasan Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten

Pandeglang,

maka

target

pengawasan

meliputi : a....