PROGRAM KERJA PENGAWAS SEKOLAH TAHUN 2018 PDF

Preview

Summary

PROGRAM KERJA PENGAWAS SEKOLAH TAHUN 2018 DISUSUN OLEH : SUMARSO, S.Pd., M.Pd. NIP. 196912131997021001 PEMBINA TK. I, IV/b PENGAWAS MADYA (SMP) PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2018 HALAMAN PENGESAHAN Program Kepengawasan Tahun 2018 disusun sebagai pedoman pengawasan d...

Description

PROGRAM KERJA PENGAWAS SEKOLAH TAHUN 2018

DISUSUN OLEH :

SUMARSO, S.Pd., M.Pd. NIP. 196912131997021001 PEMBINA TK. I, IV/b PENGAWAS MADYA (SMP)

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2018

HALAMAN PENGESAHAN Program Kepengawasan Tahun 2018 disusun sebagai pedoman pengawasan dalam melaksanakan tugas di sekolah binaan Di Kabupaten Pandeglang

Disusun Oleh : Nama NIP NUPTK Pangkat/Golongan Jabatan Jenjang

: SUMARSO, S.Pd., M.Pd. : 196912131997021001 : 5545747649200003 : Pembina TK. I, IV/b : Pengawas Madya : SMP

Disahkan Oleh :

Mengetahui : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang

Pandeglang, Januari 2018 Koordinator Pengawas

DRS. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si. NIP.196010061990101003

DRS. H. SUPIYANI NIP. 196010101979121003

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridho dan perkenan-Nya, maka Program

Pengawasan Tahun 2018 telah berhasil disusun

dan siap untuk

digunakan sebagai pedoman kerja kepengawasan . Program kerja pengawas sekolah ini digunakan sebagai acuan dan diuraikan lebih operasional ke dalam pedoman

pelaksanaan

program semester

tugas

pengawas

Pengawas SMP, dan sebagai

dalam

pembinaan

dan

penilaian

penyelenggaraan pendidikan di sekolah, pengumpulan, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan laporan hasil pengawasan sekolah, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pembinaan sekolah selanjutnya. Dengan mengacu pada program kerja ini, diharapkan Pengawas SMP dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sehingga keberadaannya senantiasa diharapkan oleh warga sekolah. Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan program pengawasan ini baik langsung maupun tidak langsung seperti teman sejawat, kepala sekolah dan lain-lain. Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam Program Pengawasan ini. Oleh karena itu, masukan-masukan yang konstruktif akan diterima untuk penyempurnaan program ini di masa yang akan datang.

Pandeglang,

Januari 2018

Penyusun,

SUMARSO, S.Pd., M.Pd. NIP. 196912131997021001

iii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………….. LEMBAR PENGESAHAN …………………………………………………………………………………….. KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………………………….. DAFTAR ISI

ii iii iv

…………………………………………………………………………….. BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………………….. A. Latar Belakang …………………………………………………………………………….. B. Landasan Hukum ……………………………………………….. C. Visi, Misi, dan Tujuan Pengawasan ……………………………………. D. Sasaran, Target, dan Strategi Pengawasan …………………………………………………………… E. Alur Kegiatan Pengawasan …………………………………………………………… F. Ruang Lingkup Pengawasan …………………………………….. G. Tujuan dan Manfaat Program Pengawasan

1 1 4 5 7 9 10 14

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM …………………………………. KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2017 ……………………………………… A. Identifikasi Hasil Pengawasan Tahun 2017 B. Evaluasi Hasil Pengawasan Tahun 2017 dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sebagai Acuan dalam Penyusunan Program ………… Pengawasan

15

………………..………… BAB III PROGRAM TAHUNAN PENGAWASAN SEKOLAH ………………………………….. A. Pembinaan Guru dan/atau Kepala Sekolah ……………………………………………………… B. Pemantauan Pelaksanaan SNP ………………………….. C. Penilaian Kinerja Guru dan/atau Kepala Sekolah D. Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru dam/atau Kepala …………. Sekolah

36 36 42 47 51

…………………………. BAB IV PROGRAM SEMESTER PENGAWASAN SEKOLAH ……………………………………… A. Semester Genap (Januari s.d. Juni 2018) ……………………………………… B. Semester Ganjil (Juli s.d. Desember 2018)

56 56 65

BAB V RENCANA PENGAWASAN AKADEMIK (RPA) DAN …………………………... RENCANA PENGAWASAN MANAJERIAL …………………………………………….. A. Rencana Pengawasan Akademik (RPA) …………………………………………. B. Rencana Pengawasan Manajerial (RPM)

75

………………………………………………………………………………………… BAB VI PENUTUP ……………………………………………………………………………………. A. Simpulan ……………………………………………………………………………………. B. Saran-Saran

88 88 88

iv

15 24

75 82

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan serangkaian proses meningkatkan penjaminan mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat serta memenuhi hak tiap warga negara mendapat pendidikan yang bermutu. Pelaksanaannya diatur secara bertahap dan berkelanjutan, terencana, terarah, sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dalam proses pemenuhan standar diperlukan indikator dan target, baik dalam keterlaksanaan prosedur peningkatan maupun produk mutu yang dapat diwujudkan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah menetapkan delapan standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Standar-standar tersebut merupakan acuan dan sebagai kriteria dalam menetapkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Salah satu standar yang memegang peran penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pengawas Sekolah merupakan salah satu tenaga kependidikan yang memegang peran strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan di sekolah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 15 ayat (4) butir d menyatakan bahwa guru yang diangkat dalam jabatan Pengawas Satuan Pendidikan melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan. Tugas pengawasan yang dimaksud adalah melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial. Hal ini searah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya Bab II pasal 5 yang menyatakan bahwa 1

tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Dengan demikian, pengawas sekolah dituntut mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk mampu melaksanakan tugas pengawasan. Program kerja merupakan landasan bekerja bagi pengawas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Dengan adanya program kerja maka kegiatan pengawasan dapat terarah dan memiliki sasaran serta target yang jelas. Segala aktivitas pengawasan termasuk ruang lingkup, output yang diharapkan serta jadwal pengawasan dituangkan dalam program yang disusun. Hal ini sekaligus menjadi dasar acuan dan pertanggung jawaban pengawas dalam bekerja. Untuk dapat menyusun program pengawasan dengan baik, seorang pengawas perlu memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai lingkup tugasnya, menguasai prosedur penyusunan program kerja, serta kemampuan berpikir sistematis untuk merancang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehinggar produktif dan memberi kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Kegiatan pengawasan sekolah diawali dengan penyusunan program kerja yang dilandasi oleh hasil pengawasan pada tahun sebelumnya. Dengan berpedoman pada program kerja yang disusun, dilaksanakan kegiatan inti pengawasan meliputi penilaian, pembinaan, dan pemantauan pada setiap komponen sistem pendidikan di sekolah binaannya. Pada tahap berikutnya dilakukan pengolahan dan analisis data hasil penilaian, pembinaan, dan pemantauan dilanjutkan dengan evaluasi hasil pengawasan dari setiap sekolah dan dari semua sekolah binaan. Berdasarkan hasil analisis data, disusun laporan hasil pengawasan yang menggambarkan sejauh mana keberhasilan tugas pengawas dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan di sekolah binaannya. Sebagai tahap akhir dari satu siklus kegiatan pengawasan sekolah adalah menetapkan tindak lanjut untuk program pengawasan tahun berikutnya. Tindak lanjut pengawasan diperoleh berdasarkan hasil evaluasi komprehensif terhadap seluruh kegiatan pengawasan dalam satu periode. 2

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XIX, Pasal 66, menyatakan bahwa “ Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, komite sekolah / madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pengawasan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.” Pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh para pejabat fungsional, yakni Pengawas Sekolah. Pengawas Sekolah memiliki peran dan fungsi yang sangat sentral dan strategis untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dalam konteks penjaminan mutu pendidikan. Indikator keberhasilan sekolah, antara lain: a. Mutu lulusan sekolah b. Kinerja sekolah pada semua komponen (organisasi dan manajemen, pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitas, program, lingkungan, dan sumber daya lainnya) c. Kinerja kepala sekolah d. Kinerja pendidik Oleh karena itu Pengawas Sekolah harus tanggap terhadap tanda-tanda jaman yang banyak ditengarai oleh akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, budaya mutu, keunggulan komparatif dan kompetetif, serta akuntabilitas publik. Memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas Pengawas Sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan berbasis kompetensi. Pengawas Sekolah harus mampu melaksanakan tugasnya secara produktif, kreatif, inovatif, profesional, dan akuntabilitas demi terwujudnya penjaminan mutu pendidikan di sekolah yang menjadi binaannya. Program kerja adalah rencana yang disusun dan berisi berbagai jenis kegiatan

yang

diselenggarakan

berdasarkan

tujuan,

sasaran

(target),

metodologi, dan jangka waktu, serta rincian dan hasil yang akan dicapai sebagai arah dalam melakukan tindakan dalam jangka waktu tertentu. Jabatan fungsional pengawas sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. 3

Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan

pembimbingan dan

pelatihan

profesional Guru. Untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta wewenang tersebut di atas, pengawas sekolah perlu menyusun program kerja/oprasional secara rapi, teratur dan sistematis, sehingga dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan adanya program kerja maka kegiatan pengawasan dapat terarah dan memiliki sasaran serta target yang jelas. Segala aktivitas pengawasan termasuk ruang lingkup, output yang diharapkan, serta jadwal pengawasan dituangkan dalam program yang disusun. Hal ini sekaligus menjadi dasar acuan dan pertanggung jawaban pengawas dalam bekerja. Dengan perencanaan program kerja pengawasan sekolah yang baik diharapkan mampu dihasilkan kinerja pengawasan yang bermutu. Kinerja pengawasan bermutu akan berdampak pada prestasi sekolah binaan yang bermutu/berkualitas pula sesuai dengan visi, misi, dan strategi pendidikan di Kabupaten Pandeglang.

B. Landasan Hukum 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.

4.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

4

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

8.

Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional

Republik Indonesia

Tahun 2005 Tentang Penetapan Angka Kredit

Nomor 19

Jabatan Fungsional

Pengawas Sekolah. 9.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan. 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah 13. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 14. Surat Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Pandeglang Nomor 800/0259-Disdikbud/2018, tanggal 08 Februari 2018 tentang

Pembagian Tugas Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Tahun 2018.

C. Visi, Misi, dan Tujuan Pengawasan 1.

Visi Pengawasan Pendidikan Indonesia “Terwujudnya sistem pengawasan pendidikan yang mampu mendorong penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang efesien dan efektif serta bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga dapat 5

mendorong terwujudnya pendidikan yang bermutu, merata dan dapat dipertanggungjawabkan”.

2.

Visi Pengawasan Pendidikan Kabupaten Pandeglang “Pelayanan supervisi akademis dan manajerial yang berkualitas, transparan dan akuntabel melalui kegiatan kepengawasan yang profesional.”

3.

Misi Pengawasan a. Melaksanakan penilaian untuk mencari peta kondisi real sekolah. b. Melaksanakan pembinaan berkelanjutan bagi guru, kepala sekolah dan tenaga administrasi sekolah sesuai kondisi sekolah binaan. c. melaksanakan pemantauan akademik dan manajerial kepada semua komponen sekolah sesuai tugas dan fungsinya masing- masing. d. meningkatkan

keprofesionalan

dan

akuntabilitas

penyelenggaraan

pendidikan di sekolah binaan. e. menjadi inovator, kolaborator, motivator, asessor, konselor, peneliti dan konsultan dalam penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan. f. memberdayakan

peran

serta

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

pendidikan. g. meningkatkan mutu sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, mandiri, bermartabat, mampu bersaing, berbudaya tetap terhadap pengaruh globalisasi, berkarakter, berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. h. Mengembangkan wawasan dan pengetahuan Pengawas Sekolah dalam bidang ICT untuk mengelola dan memanfaatkan sumber belajar dan sarana prasarana pendidikan di sekolah binaan secara optimal

4.

Tujuan Pengawasan Tujuan Umum : Pengawasan sekolah bertujuan untuk memfasilitasi sekolah meningkatkan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu dalam memenuhi standar nasional pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 6

Tujuan Khusus : Tujuan khusus pengawasan sebagai berikut: a. Terhimpun data kinerja sekolah dalam memenuhi SNP. b. Terlaksana pembinaan kepala sekolah dan guru dalam memecahkan permasalahan nyata dalam pekerjaan dengan menggunakan hasil analisis kebutuhan nyata kepala sekolah dan guru dalam meningkatkan efektivitas kinerja secara berkelanjutan. c. Tersusun informasi tentang perkembangan sistem pengelolaan sekolah sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja pengelolaan. d. Tersusun informasi tentang perkembangan sistem pembelajaran sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja serta perbaikan mutu lulusan.

D. Sasaran, Target, dan Strategi Pengawasan 1.

Sasaran Pengawasan Pada Tahun 2018, sasaran kepengawasan adalah sejumlah 11

sekolah,

seperti pada table dibawah ini :

Jml Guru No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nama Sekolah SMPN 1 Cisata SMPN 2 Cisata SMPN 3 Cisata SMPN 1 Jiput SMPN 2 Jiput SMPN 3 Jiput SMPN 1 Picung SMPN 2 Picung SMPN 3 Picung SMPN 4 Picung SMP As Salam Picung

Kepala Sekolah Ade Sunardi, S.Pd. Gatot Tri Cahyono, S.Pd. Cahya Rinawati, S.Pd. Ruskanda, M.Pd. Eem Suhaemi Moch. Fatullah Fajri, S.Pd. Trisna Rusmana, M.Pd. Suryana, M.Pd. Emah Naimah, S.Pd. Raswadi, M.Pd. Rohayati, S.Pd.

7

PNS 11 3 2 23 8 3 12 7 3 2 -

Non PNS 10 7 6 14 2 6 17 12 6 9 5

Jml 21 10 8 37 10 9 29 19 9 11 5

2.

Target Pengawasan Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, maka target pengawasan meliputi : a. Semua satuan pendidikan (100%) di wilayah binaan memiliki dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang terintegrasi dengan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). b. Semua satuan pendidikan (100%) di wilayah binaan memiliki dokumen silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang terintegrasi dengan nilai budaya dan karakter bangsa. c. Semua satuan pendidikan (100%) di wilayah binaan memiliki dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang merupakan rencana jangka menengah, Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang merupakan program sekolah harus dicapai pada tahun berjalan, dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). d. Semua satuan pendidikan (100%) di wilayah binaan memiliki dokumen panduan, petunjuk tentang pelaksanaan 8 standar Nasional Pendidikan. e. Semua satuan pendidikan (100%) di wilayah binaan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). f. Semua satuan pendidikan (100%) di wilayah binaan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) g. Semua satuan pendidikan (100%) di wilayah binaan melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

3.

Strategi Pengawasan Dalam

usaha

mencapai

target

di

atas

pelaksanaan

pengawasan

menggunakan empat strategi utama, yaitu : a. Pengumpulan

data

monitoring dan evaluasi sitem

perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi program. b. Pengumpulan data kuantitatif dan informasi mengenai kinerja sekolah, guru dan kepala sekolah.

8

c. Pembinaan kepala sekolah, guru dalam pengembangan perencanaan, pengelolaan pembelajaran, dan pelaksanaan tugas sesuai dangan program. d. Pelaksanaan evaluasi, reflekesi ketercapaian target yang direncanakan dan perbaikan berkelanjutan.

E. Alur Kegiatan Pengawasan Alur kegiatan kepengawasan, dapat digambarkan seperti gambar dibawah ini :

Gambar 1. Alur Kepengawasan Keterangan : Kegiatan pengawasan sekolah diawali deng...