Proposal Magang DPR RI PDF

Preview

Summary

PROPOSAL KEGIATAN MAGANG PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Oleh: Nada Siti Salsabila (1610611159) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA 2019 LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL KEGIATAN MAGANG PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NADA SITI SALSABILA 16106111...

Description

PROPOSAL KEGIATAN MAGANG PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Oleh: Nada Siti Salsabila

(1610611159)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA 2019

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL KEGIATAN MAGANG PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NADA SITI SALSABILA 1610611159

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk Diajukan sebagai Syarat menempuh Mata Kuliah Magang

Jakarta,

Maret 2019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Kaprogdi Ilmu Hukum

Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H.

Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H.

NIP. 196212011989032001

NIP. 198810122018031001

Menyetujui, Pembimbing Magang

Kayus Kayowuan Lewoloba, S.H., M.H. NIK. 472019805591

ii

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penyusun panjatkan atas kehadirat Allah SWT, shalawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, berkat kemudahan serta petunjuk dari-Nya penyusun dapat menyelesaikan proposal kegiatan magang pada Dewan Perwakilan Republik Rakyat Indonesia. Tujuan penyusunan proposal kegiatan magang ini untuk memenuhi syarat pengajuan magang pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia khususnya Komisi II DPR RI. Selain itu sebagai sarana untuk memenuhi Mata Kuliah Magang. Kegiatan magang ini diharapkan akan melengkapi kompetensi mahasiswa dalam bentuk aktualisasi mahasiswa hukum untuk memadukan antara ’law in book’ dan ’law in action’. Sehubungan dengan Komisi II DPR RI sebagai instansi yang dituju oleh penyusun

dengan

pertimbangan

ketertarikan

penyusun

terhadap

bidang

Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi dan Kepemiluan yang menjadi lingkup tugas Komisi II DPR RI. Oleh karenanya, penyusun tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan bidang hukum tersebut. Mendasarkan hal tersebut, maka penyusun selaku peserta kegiatan magang berniat untuk mengajukan proposal kegiatan magang. Hal ini bertujuan untuk dapat memperlancar aktifitas Magang tersebut, penyusun membutuhkan bantuan dalam hal persetujuan, kerjasama, maupun berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan Magang ini.

Jakarta, Maret 2019 Penyusun,

Nada Siti Salsabila NIM 1610611159

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................... iii DAFTAR ISI ......................................................................................................... iv

A. Latar Belakang ...................................................................................................1 B. Tujuan Magang ..................................................................................................4 C. Target dan Sasaran Kegiatan ..............................................................................5 D. Pelaksanaan Magang ..........................................................................................6 E. Rencana dan Jadwal Kegiatan Magang..............................................................7 F. Daftar Pustaka ..................................................................................................11

iv

A. Latar Belakang Program sarjana (S1) dibentuk dengan tujuan menghasilkan sumber daya manusia yang siap pakai dan ahli di bidangnya serta tanggap terhadap perubahan disegala bidang kehidupan, namun pada kenyataannya, banyak dijumpai lulusan dari perguruan tinggi mengalami kesulitan dalam menghadapi praktik yang ada dalam dunia usaha/dunia kerja. Hal ini disebabkan realitas pada tataran das sollen dan das sein terkadang tidak berkesesuaian atau dengan kata lain kurang siapnya lulusan tersebut dengan fakta di lapangan yang ternyata jauh berbeda dengan apa yang diterima selama masa perkuliahan. Kurangnya bekal teknikal yang dimiliki oleh mahasiswa dapat mengakibatkan sumber daya manusia yang dihasilkan kurang mempunyai kualifikasi dan kompetensi seperti yang diinginkan oleh dunia usaha/dunia kerja. Adanya perubahan yang cepat dan dinamis dalam segala bidang kehidupan meliputi hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi di era globalisasi yang semakin modern ini, membawa dampak yang besar untuk pengembangan kualitas manusia yang maju dan mandiri.. Hal ini mendorong perguruan tinggi untuk dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki keunggulan di baik bidang ilmu pengetahuan, teknologi, maupun keterampilan. Oleh karena itu, sebagai proses pendidikan, mahasiswa perlu meningkatkan pemahamannya atas disiplin ilmu yang ditekuni melalui tambahan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan bermasyarakat. perubahan dalam bidang hukum megalami dinamika yang cukup progresif terutama apabila ditinjau dari segi ruang lingkup ekonomi yang berkaitan dengan hukum. Sehingga tentulah dibutuhkan para lulusan yang kompeten, serta kemampuan soft skill dan hard skill yang mumpun di bidangnya. Hal ini menjadi salah satu motivasi bagi mahasiswa sebagai calon tenaga profesional untuk memiliki bekal yang cukup, tidak saja menguasai ilmu yang bersifat teoritis tetapi juga mampu untuk mengimplementasikannya ke kondisi yang nyata. Salah satu partisipasi dunia usaha/dunia kerja dalam mendukung mewujudkan sumber daya manusia yang siap pakai, ahli, dan tanggap adalah memberikan kesempatan untuk melaksanakan Magang di lingkungan dunia usaha/dunia kerja secara langsung. Dengan dukungan tersebut diharapkan dapat membantu mempersiapkan mahasiswa sebagai sumber daya yang akan memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan secara langsung ke dunia usaha/dunia kerja antara lain: 1. Melatih mahasiswa untuk berpikir secara komprehensif dalam mengenali dan mengatasi

permasalahan yang kompleks dan dinamis yang timbul dalam dunia

usaha/dunia kerja. 1

2. Memberikan gambaran nyata mengenai situasi dan kondisi permasalahan yang sesungguhnya terjadi di dunia kerja, di mana selama ini mahasiswa hanya memperolehnya secara teori dari bangku perkuliahan. 3. Menambah pengalaman dalam dunia usaha/dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga setelah menyelesaikan studinya, mahasiswa memiliki bekal yang memadai untuk memasuki dunia usaha/dunia kerja. Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta khususnya Fakultsas Hukum mengelompokan mata kuliah atas dasar status mata kuliah dengan penilaian Sistem Kredit Semester (SKS). Salah satu Mata Kuliah yang diwajibkan untuk diambil oleh mahasiswa sebagai salah satu prasyarat kelulusan adalah Magang. Mata Kuliah Magang adalah kegiatan mahasiswa yang terencana dan terbimbing dalam bentuk praktik kerja guna memberikan pengalaman belajar tentang aplikasi disiplin ilmu hukum pada institusi tempat Magang. Magang Semester Genap 2019 direncanakan akan berlangsung selama satu bulan di tempat Magang yang telah dipilih oleh mahasiswa dan disetujui oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 (dua) SKS dan menjadi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi dan lulus dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Mengingat banyak mata kuliah di pelajari, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta khususnya semester 6 telah memilih konsentrasi peminatan, dimana ilmu yang diperoleh adalah ilmu teoritis dan ilmu praktis. Oleh karena itu mahasiswa memerlukan perlu penerapan yang telah didapat di bangku kuliah dalam dunia kerja. Maka mahasiswa Fakultas Hukum telah mendapatkan ilmu yang lebih spesifik. Untuk memperdalam ilmu yang telah didapat, mahasiswa perlu melaksanakan kegiatan praktik kerja magang yang sesuai dengan peminatan yang telah dipilih oleh agar nantinya mahasiswa lebih siap dalam menghadapi dunia kerja. Dengan adanya magang, maka diharapkan dapat membentuk individu-individu yang tangguh, berkompeten, serta profesional dalam menghadapi dunia pekerjaan yang telah menunggunya. Magang akan dilaksanakan di perusahaan atau lembaga sesuai minat masing-masing mahasiswa yang keudian dalam proses tersebut akan dibimbing oleh para dosen yang berkompeten di bidangnya. Selain itu, kegiatan magang ini juga diharapkan mampu menjadi tolak ukur dan kesesuaian antara Perguruan Tinggi sebagai sumber tenaga kerja dengan perusahaan atau lembaga yang menjadi pasar tenaga kerja. 2

Sehubungan dengan itu, konsentrasi peminatan hukum yang dipilih oleh penyusun, yakni Hukum Tata Negara yang mempelajari praktik dalam penyelenggaraan negara yang mencakup berbagai isu mengenai relasi antarlembaga negara dan antara negara dan warganya: bagaimana negara ditata, diorganisasikan, untuk dikelola dalam mencapai tujuan negara. Dalam hal penyelenggaraan negara terdapat tiga cabang kekuasaan yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam cabang legislatif terdapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sebagai lembaga yang merepresentasikan perwujudan rakyat, menyandang tanggung jawab yang harusnya dipenuhi secara demokratis dan responsif. Secara harfiah kewenangan utama DPR RI sebagai lembaga legislatif yang memiliki wewenang utama, yakni membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.1 Simpul kata, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebaggai suatu lembaga negara yang bergerak dalam lingkup politik hukum, dan Undang-Undang sebagai manifestasi dari politik hukum tersebut. Kekuasaan sebagai pembentuk undangundang sebagaima telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pasal 20 ayat (1)2, secara sosiologis kekuasaan tersebut merupakan amanat dari seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan karakteristik yang esensial dalam pemerintahan yang berlandaskan demokrasi, singkatnya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan serta rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu.3 Oleh karenanya hal tersebut direduksi ke dalam bentuk konsep perwakilan rakyat yakni DPR, sebagai lembaga negara penampung aspirasi serta pemikiran rakyat dan juga jembatan yuridis antara rakyat dengan pemerintahan eksekutif di dalam tata ruang kekuasaan lembaga negara. Kehadiran lembaga perwakilan rakyat merupakan wujud dari demokrasi.4 Dilihat dari sudut pandang yuridis, bahwasanya DPR sebagai lembaga yang berkompetensi dalam pembentukkan Undang-Undang diharapkan mampu memproduksi produk-produk hukum yang berlandaskan pada hukum dan tidak bertentangan dengan

1

Pasal 17 a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2 Lihat Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” 3 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2010), hlm. 414. 4 Charles Simabura, Parlemen Indonesia: Lintasan Sejarah dan Sistemnya, (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2011), hlm. 23.

3

peraturan perundang-undangan yang lain. Serta, yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan konstitusi dan masih berada pada jalur doktrin konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu di dalam DPR RI terdapat beberapa komisi, yakni salah satunya adalah Komisi II yang memiliki beberapa ruang lingkup tugas, yaitu Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, dan Pertanahan dan Reforma Agraria. Sehubungan dengan hal tersebut fokus pilihan karena ketertarikan dalam Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi dan Kepemiluan. Penyusun tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan bidang hukum tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka penyusun selaku peserta kerja magang berniat untuk mengajukan proposal kegiatan magang. Hal ini bertujuan untuk dapat memperlancar aktifitas Magang tersebut, penyusun membutuhkan bantuan dalam hal persetujuan, kerjasama, maupun berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan Magang ini.

B. Tujuan Magang Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan dari pelaksanaan kegiatan magang ini adalah: 1. Tujuan Umum : a. Memberikan sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan berbagai ilmu yang telah diperoleh ke dalam dunia kerja. b. Membantu mahasiswa dalam memahami serta mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan professional dalam dunia kerja. c. Meningkatkan kompetensi kualitas akademik agar lebih siap menghadapi dunia kerja d. Sebagai bekal untuk mempersiapkan diri terjun ke dalam dunia kerja profesional maupun dalam kehidupan sosial bermasyarakat. 2. Tujuan Khusus : a. Sebagai wahana untuk mengaplikasikan dan membandingkan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktek di dunia kerja. b. Untuk menambah wawasan praktis yang terdapat pada instansi terkait sehingga mahasiswa mendapat gambaran realita kerja. c. Dapat menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan hukum khususnya di bidang kepemiluan dan otonomi daerah sebagai lingkup tugas Komisi II DPR RI. 4

C. Target dan Sasaran Kegiatan Berdasarkan pernyataan tujuan magang diatas maka target dan sasaran kegiatan yang ingin dicapai oleh kegiatan magang ini adalah: 1. Target a. Mampu mengaplikasikan teori dengan praktik di lapangan. Mencakup apakah teori yang diperoleh telah sesuai dengan penerapan di lapangan dan apakah materi perkuliahan yang telah diberikan telah sesuai dengan kebutuhan dengan standar profesional. b. Mampu beradaptasi dengan lingkungan professional dalam dunia kerja dengan peningkatan kompetensi kualitas akademik agar lebih siap menghadapi dunia kerja. c. Mampu membandingkan antara teori yang pernah diperoleh dalam perkuliahan dengan praktek kerja yang sesungguhnya, apakah teori yang telah diterima di bangku perkuliahan telah sesuai dengan penerapannya, dan untuk mengetahui apakah kurikulum yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja pada saat sekarang ini. d. Mampu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan hukum khususnya di bidang kepemiluan dan otonomi daerah. e. Mampu menganalisa persoalan dan dapat terlibat langsung dalam mengkaji persoalan kepemiluan dan otonomi daerah yang menjadi lingkup tugas dari Komisi II DPR RI. f. Mampu menganalisa sengketa Pilkada yang terjadi di beberapa daerah. 2. Sasaran Dewan Perwakilan Rakyat RI sebagai lembaga negara yang merupakan reduksi dari konsep perwakilan rakyat yang penampung aspirasi serta pemikiran rakyat dan juga jembatan yuridis antara rakyat dengan pemerintahan eksekutif di dalam tata ruang kekuasaan lembaga negara. Selain itu, terdapat beberapa komisi di DPR RI yang merupakan unit kerja utama di dalam lembaga tersebut. Dalam hal pelaksanaannya, komisi dapat mengadakan beberapa kegiatan, yakni rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga, konsultasi dengan DPD, rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya, rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain, rapat kerja dengan menteri atau

5

rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan, dan/atau kunjungan kerja.5 Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, komisi merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang bersifat tetap dan jumlahnya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan Tahun Sidang. Salah satu komisi di DPR RI adalah Komisi II dalam pelaksanaan tugasnya memiliki beberapa ruang lingkup, yaitu Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, dan Pertanahan dan Reforma Agraria. Sehubungan dengan fokus pilihan dan ketertarikan penyusun dalam Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi dan Kepemiluan, penyusun tertarik untuk memecahkan permasalahan dan menganalisa persoalan serta dapat terlibat langsung dalam mengkaji perihal Kepemiluan dan Dalam Negeri yang menjadi lingkup tugas dari Komisi II DPR RI. Proposal ini masih bersifat fleksibel, segala hal dan ketentuan yang belum ada dan tercakup dalam proposal ini, dapat direncanakan dan disusun kemudian berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan serta situasi dan kondisi yang ada baik di akademik maupun DPR RI.

D. Pelaksanaan Magang 1. Rencana kegiatan Magang di DPR RI ini, akan dilaksanakan pada : Hari

: Senin s.d. Jumat

Waktu

: 30 hari (di mulai pada tanggal 1 Juli s.d 31 Juli 2019)

Jangka Waktu

: 4 (empat) minggu

Tempat

: Kompleks Gedung DPR/MPR/DPD

Alamat

: Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270

Pelaksanaan magang di DPR RI dilaksanakan selama 1 Bulan. Pelaksanaan magang dimulai pada tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 pada hari senin sampai jumat dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Adapun waktu pelaksanaan Magang tersebut dapat disesuaikan dengan kebijakan dari pihak DPR RI.

5

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia, Diakses pada tanggal 7 Maret 2019.

6

2. Jadwal Jam Kerja di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat RI : a. Hari Senin sampai dengan Jumat. b. Jam Masuk Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB. c. Jam Istirahat Pukul 12.00 WIB. Peraturan yang harus dipatuhi oleh peserta magang yaitu : 1. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 08.00 WIB. 2. Istirahat makan siang dan sholat pukul 12.00 – 13.00 WIB. 3. Pulang pada pukul 16.00 WIB pada hari Senin sampai dengan Jumat. 4. Apabila ada kepentingan dan harus meninggalkan kantor harus meminta izin terlebih dahulu. 5. Berpakaian Sopan dengan menggunakan Kemeja Putih dan Rok/Celana Hitam.

E. Rencana dan Jadwal Kegiatan Magang Bentuk kegiatan yang direncanakan diantaranya adalah magang. Magang yang dimaksud adalah melibatkan mahasiswa untuk membantu pekerjaan di bidang hukum di bawah bimbingan dan supervisi pembimbing lapangan dari pihak Komisi II DPR RI, berupa problem analyzing, dan problem solving. Bentuk kegiatan di atas dapat disesuaikan dengan kebijakan dari pihak Komisi II DPR RI. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi: a. Pembekalan di Fakultas. b. Pengenalan seputar DPR RI. c. Mengarsipkan surat keluar dan surat masuk. d. Membantu persiapan rapat paripurna dan rapat internal di Komisi II DPR RI. e. Membantu menyusun rencana kegiatan Bagian Persidangan berdasarkan data dan program Komisi II DPR RI dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja. f. Membantu merencanakan kegiatan, mempersiapkan bahan dalam rangka menyusun ikhtisar, resume rapat/pertemuan lainnya yang diselenggarakan oleh Komisi II DPR RI. Pada pelaksanaan kegiatan magang di DPR RI, kegiatan magang di tempatkan dalam satuan kerja pada Komisi II DPR RI. Kegiatan selama pelaksanaan magang adalah sebagai berikut:

7

Jadwal kegiatan (Time table) No Pertemuan Ke-

Hari/Tanggal

1.

I

1 Juli 2019

2.

II

2 Juli 2019

3.

III

3 Juli 2019

4.

IV

5.

V

6.

VI

7.

VII

9 Juli 2019

8.

VIII

10 Juli 2019

9.

IX

11 Juli 2019

4 Juli 2019

5 Juli 2019