Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia PDF

Preview

Summary

MAKALAH ILMU PERUNDANG-UNDANGAN “Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia” Disusun Oleh: Raka Tri Portuna 02011281419245 Dosen Pengampu: Laurel Heydir, S.H., M.A Lusi Apriyani, SH., LL.M JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA INDRALAYA 2015 i KATA PENGANTAR Puji syukur saya pan...

Description

MAKALAH ILMU PERUNDANG-UNDANGAN “Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”

Disusun Oleh: Raka Tri Portuna 02011281419245

Dosen Pengampu: Laurel Heydir, S.H., M.A Lusi Apriyani, SH., LL.M

JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA INDRALAYA 2015

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”. Dan juga saya berterima kasih pada Bapak Laurel Heydir, S.H., M.A dan Ibu Lusi Apriyani, SH., LL.M selaku Dosen mata kuliah Ilmu Perundang-undangan yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Saya sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita tentang bagaimana dalam pembentukan undang-undang di negara kita ini. Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saya mengharapkan adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah saya buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi saya sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan saya memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Indralaya, 05 Nopember 2015

Penulis

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang

1

B. Perumusan Masalah

3

C. Manfaat

3

D. Kajian Pustaka

3

1. Teori dan Landasan Pembentukan Undang-Undang

3

2. Asas-asas Pembentukan Perundang-undangan yang baik

6

3. Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

7

BAB II PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

9

A. Undang-Undang dan Sistem Hukum

9

B. Bentuk Undang-Undang (Struktur Naskah)

11

C. Materi Muatan dan Bahasa Undang-Undang

16

D. Prosedur Pembentukan Undang-Undang

21

BAB III PENUTUP

26

A. Pembahasan

26

B. Kesimpulan

28

DAFTAR PUSTAKA

29

Pendahuluan

1

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Ilmu pengetahuan perundang-undangan akhir-akhir ini sangat populer terutama untuk

membuat suatu perundang-undangan yang baru. Ilmu pengetahuan perundang-undangan dikembangkan di Eropa Barat di negara-negara yang berbahasa Jerman dan Belanda.1 Sebagai telaah sejarah perundang-undangan (wetshistorie), dapat dikemukakan bahwa sejak proklamasi 17 Agustus 1945, Republik Indonesia telah melewati 4 kali berlakunya Undang-Undang Dasar, yaitu: (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat; (3) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan; (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diubah (diamendemen) dengan empat kali perubahan. UUD 1945 sebelum perubahan tidak menjelaskan tentang pembentukan undang-undang dengan lengkap, melainkan hanya menegaskan bahwa Presiden

memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan

persetujuan DPR, Sementara itu mengenai proses pembentukan undang-undang hanya menyebutkan bahwa rancangan undang-undang yang tidak mendapat persetujuan DPR tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan berikutnya. UUD 1945 mengalami empat kali perubahan fundamental dalam waktu relatif sangat pendek. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diberi wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasas 1945, sebagai perwujudan keinginan rakyat untuk melakukan reformasi di bidang hukum. Perubahan UUD1945 sangat mempengaruhi mekanisme penyelenggaraan negara dan urusan pemerintahan, akibatnya berbagai lembaga negara diwajibkan untuk melakukan 1

Farida, Maria, ILMU PERUNDANG-UNDANGAN,Yogyakarta:Kanisius(1998), hal.2

Pendahuluan

2

pembenahan yang menyangkut fungsinya untuk disesuaikan dengan perubahan tersebut. Tidak hanya mempengaruhi mekanisme penyelenggaraan negara dan urusan pemerintahan tetapi juga mengbah kekuasaan membentuk undang-undang dari semula yang dipegang presiden beralih menjadi wewenang Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga, penataan pelaksanaan fungsinya akan memiliki pengaruh terhadap kualitas pembentukan undangundang di Indonesia. Langkah-langkah ke arah pembentukan undang-undang yang berkualitas, sebagai bagian dari ikhtiar untuk mendukung reformasi hukum, telah di implementasikan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Upaya perbaikan tersebut menyangkut proses pembentukanya (Formal), maupun substansi yang diatur (Materil). Langkah ini dapat memberikan jaminan, bahwa undang-undang yang dibentuk mampu menampung berbagai kebutuhan dan perubahan yang cepat, dalam pelaksanaan pembangunan. Undang-undang merupakan landasan hukum yang yang menjadi dasar pelaksanaan dari keseluruhan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahaan. “legal policy” yang dituangkan dalam undang-undang, menjadi sebuah sarana rekayasa sosial, yang membuat kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah, untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai-nilai baru..2 Didalam negara yang berdasarkan atas hukum moderen (verzorgingsstaat), tujuan utama dari pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodipikasi bagi normanorma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi tujuan utama pembentukan undang-undang itu adalah menciptakan modipikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.3 Saat ini undang-undang memberikan bentuk yuridis terhadap campur tangan sosial yang dilakukan oleh pembentuknya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Undangundang kini tidak lagi terutama berfungsi memberi bentuk kristalisasi kepada nilai-nilai yang 2

Yuliandri, Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada(2010), hal.1 3 Farida, Maria, ILMU PERUNDANG-UNDANGAN,Yogyakarta:Kanisius(1998), hal.2

Pendahuluan

3

hidup dalam masyarakat, melainkan memberikan bentuk bagi tindakan politik yang menentukan arah perkembangan nilai-nilai tersebut. Dalam uraian diatas maka dalam kesempatan ini penulis akan membuat suatu Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Apa itu Proses, menurut menurut kamus besar Bahasa Indonesia Pengertian proses adalah rangkaian suatu tindakan. Jadi proses pembentukan undang-undang adalah rangkaian tindakan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Rangkaian bagaimana sesuatu peraturan tersebut dilakukan dan pastilah terdapat tata cara dalam melaksanakanya.

B.

Perumusan Masalah Dari judul diatas terdapat perumusan masalah diantaranya:

A. Mengapa dalam pembentukan undang-undang harus mempunyai dasar hukum? B. Bagaimana proses pembentukan undang-undang?

C.

Manfaat

1. Mahasiswa dapat mengetahui proses pembentukan undang-undang di indonesia. 2. Mahasiwa dapat mengetahui, Mengapa undang-undang mempunyai dasar hukum.

D.

Kajian Pustaka

1. Teori dan Landasan Pembentukan Undang-Undang Undang-undang (gezets) adalah dasar dan batas bagi kegiatan pemerintah, yang menjamin tuntutan-tuntutan negara berdasar atas hukum, dan adanya kepastian dalam

hukum.

Menurut

pendapat

Peter

Badura,

dalam

pengertian

teknis

ketatanegaraan Indonesia, undang-undang ialah produk yang dibentuk bersama oleh

Pendahuluan

4

Dewan Perwakilan Rakyat dengan presiden, dalam penyelengaraan pemerintahan negara (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 hasil perubahan pertama). Peraturan perundang-undangan dilihat dari peristilahan merupakan terjemahan dari peristilahan merupakan terjemahan dari wettelijke regeling. Kata wettelijke berarti sesuai dengan wet atau berdasarkan wet. Kata wet pada umumnya diterjemahkan dengan undang-undang dan bukan dengan undang. Sehubung dengan kata dasar undang-undang, maka terjemahan wettelijke regeling ialah peraturan perundangundangan. Menurut Otto, dkk., teori tentang pembentukan undang-undang (legislative theories) memungkinkan untuk mengenali faktor relevan yang mengaruhi kualitas hukum (the legal quality) dan substansi undang-undang (the content of the law). Teori-teori tersebut meliputi: 1. The synoptic policy-phases theory; 2. The agenda-building theory; 3. The elite ideology theory; 4. The bureau-politics theory or organisational politics theory; 5. The four rationalities. Diantara kelima macam teori pembentukan undang-undang tersebut, “the agenda –building theory” kiranya sesuai-memiliki kesamaan- dengan situasi dan kondisi pembentukan hukum di indonesia, yang pada umumnya memiliki karakteristik “a bottom up approach”. Dengan demikian teori tersebut mengandung persamaan unsur-unsur dengan proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Landasan pembentukan undang-undang menurut Jimly Asshiddiqe, harus dilihat dari sisi tekhnis pembentukan undang-undang, landasan pembentukan undang-

Pendahuluan

5

undang haruslah tergambar dalam ‘konsiderens” suatu undang-undang. Dalam konsiderens suatu undang-undang haruslah memuat norma hukum yang baik, yang menjadi landasan keberlakuan undang-undang tersebut.4 Undang-Undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu. Suatu undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif (misalnya anggota DPR), eksekutif (misalnya presiden), dan selanjutnya dibahas di antara anggota legislatif. Undang-undang sering kali diamandemen (diubah) sebelum akhirnya disahkan atau mungkin juga ditolak. Undang-undang dipandang sebagai salah satu dari tiga fungsi utama pemerintahan yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. Kelompok yang memiliki kekuasaan formal untuk membuat legislasi disebut sebagai legislator (pembuat undang-undang), sedangkan badan yudikatif pemerintah memiliki kekuasaan formal untuk menafsirkan legislasi, dan badan eksekutif pemerintahan hanya dapat bertindak dalam batas-batas kekuasaan yang telah ditetapkan oleh hukum perundangundangan. Undang-undang secara formil jelas berbeda dari rancangan undang-undang. Pembatas antara suatu rancangan undang-undang dan undang-undang adalah tindakan pengesahan formil berupa pengundangan un-dang-undang itu dalam Lembaran Negara. Sejak undang-undang itu diundangkan, maka naskahnya resmi disebut sebagai undang-undang. Akan tetapi, sebelum naskah yang bersangkutan resmi disahkan oleh 4

Yuliandri, Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada(2010), Hal.25

Pendahuluan

6

Presiden dan kemudian diundangkan sebagaimana mestinya da lam Lembaran Negara, maka naskah rancangan itu masih tetap disebut sebagai rancangan undang-undang. Tentu saja dapat dibedakan antara rancangan un-dang-undang yang belum dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat, rancangan undang-undang yang sedang dalam proses pembahasan bersama oleh DPR bersama dengan pemerintah, dan rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama oleh DPR bersama dengan pemerintah, yaitu yang sudah disahkan secara materiel dalam rapat paripurna DPR-RI sebagai tanda dicapainya persetujuan bersama antara DPR dan Presiden atas rancangan undang-- undang yang bersangkutan.5

2.

Asas-asas Pembentukan Perundang-undangan yang baik Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Van Der Vlies, banyak memengaruhi rumusan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004 (yang sekarang telah di amandemen) ke UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perumusan mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut menurut Van Der Vlies dalam bukunya yang berjudul Het Wtsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu asas formal dan asas materiil. 1) Asas-asas formal meliputi: a. Asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling); b. Asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste organ); c. Asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheids beginsel); d. Asas dapat dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid);

5

Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Rajawali Pers(2011), hal. 41

Pendahuluan

7

e. Asas consensus (het beginsel van consensus); a) Asas-asas material yang meliputi: a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (het beginselvan duidelijke termonologie en duidelijke systemtiek); b. Asas dapat dikenali (het beginsel van de kenbaaheid); c. Asas perlakuan yang sama dalam hokum (hetrechtsgelijkeheidsbeginsel) d. Asas kepastian hukum (het rechtzekerheidsbeginsel); e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (hetbeginsel van de individuale rechtbedeling). Sedangkan A.Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, khususnya dalam ranah keindonesiaan, terdiri atas: Cita Hukum Indonesia; Asas Negara Berdasarkan Hukum; Asas Pemerintahan Berdasarkan Sistem Konstitusi; dan Asas-asas lainya.6

3. Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Ketentuan UU PPP mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: a.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.

b.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR);

c.

Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang- Undang (Perpu)

6

Farida, Maria, ILMU PERUNDANG-UNDANGAN,Yogyakarta:Kanisius(1998), hal. 196-197

Pendahuluan

8

a) Undang-Undang (UU) dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 . b) Perpu dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, dengan ketentuan: Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut, DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan, dan

Jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus

dicabut. d.

Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Pemerintah (PP) dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang.

e.

Peraturan Presiden (Perpres) Keputusan Presiden (Keppres) yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan.

7

f.

Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi); dan

g.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda kabupaten/Kota).7

UU NO. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Psl. 7

Pembentukan Undang-Undang

9

BAB II

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

A.

Undang-Undang dan Sistem Hukum Undang-undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum. Karenanya, proses

pembentukan undang-undang akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tempat undang-undang itu dibentuk. Sehingga untuk mengkaji pembentukan undangundang secara komprehensif, haruslah dimulai dengan mengkaji sistem hukum itu sendiri. Lawrence M. Friedman mengemukakan untuk memahami sistem hukum dapat dilihat dari unsur yang melekat pada sistem hukum itu sendiri, yakni: “sistem hukum mempunyai unsur-unsur, yaitu: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture)”.8 Lebih lanjut dikemukakan, bahwa untuk mempermudahkan pemahaman tentang sistem hukum, dapat dilakukan dengan: “mengambarkan ketiga unsur sistem hukum itu adalah dengan mengibaratkan struktur hukum seperti mesin. Substansi adalah apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh mesin. Budaya hukum adalah siapa saja yang ingin mematikan dan menghidupkan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Satu saja komponen pendukung tidak berfungsi maka niscaya sistem mengalami disfunction (kepincangan). Dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia, khusunya pada masa Orde Baru, dengan memodifikasi serta memasukan unsur lain dalam pembangunan hukum, kompenen sistem hukum yang dikemukakan Friedman juga menjadi acuan. Pada Seminar Hukum Nasional Keenam yang diselengarakan oleh Badan Hukum Nasional (BPHN), pada tahun 8

Yuliandri, Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada(2010), Hal.31

Pembentukan Undang-Undang

10

1994, ditetapkan adanya empat kelompok atau aspek pembahasan utama dalam pembangunan hukum di Indonesia, yaitu: 1. Budaya hukum, dengan rincian pembahasan tentang pengembangan sistem filsafat hukum nasional, pembinaan kesadaran, dan perilaku budaya hukum nasional, penigkatan sumber daya manusia dibidang hukum melalui pendidikan dan pelatihan hukum. 2. Materi Hukum, dengan uraian subtema tentang, pengembangangan hukum tertulis peraruran perundangan-undangan Indonesia, pengembangan yurisprudensi tetap, serta pengembangan hukum kebiasaan. 3. Lembaga dan Aparatur Hukum, dengan uraian subtema terdiri dari, pengembangan dan penataan kembalihubungan antar lembaga-lembaga hukum di bidang penegakan hukum, pembinaan hubungan antar lembaga-lembaga hukum dan pelayanan hukum, serta kerja sama negara/ organisasi internasional. 4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Hukum, dengan Sub-Subtema, peningkatan fungsi dan peranan kepustakaan hukum, pembinaan sistem dokumentasi dan informasi hukum, serta moderenisasi sarana dan prasarana hukum. Adanya pemahaman mengenai perngertian dari sistem hukum, dan kaitanya dengan peroses pembentukan undang-undang, diharapkan akan berpengaruh pada ditempatkanya pembentukan undang-undang, sebagai bagian utama proses berjalanya sistem hukum. Akan tetapi, pengembangan substansi hukum melalui pembentukan, juga amat tergantung pada pengembangan sistem kelembagaan hukum atau struktur hukum yang ada. Selain itu, keberhasilan dan berkembangnya sistem hukum juga akan sangat ditentukan oleh budaya hukum yang ada.9

9

Ibid, Hal.36

Pembentukan Undang-Undang

B.

11

Bentuk Undang-Undang (Struktur Naskah)

1. Kepala Surat Kepala surat adalah bentuk formal penulisan atau format kertas pengesahan suatu undang-undang. Dari segi formatnya itu, Undang-Undang Republik Indonesia selama ini mempunyai kepala surat yang didahului oleh lambang Bintang di antara lingkaran Padi dan Kapas disertai dengan kata-kata Presiden Republik Indonesia. Dengan kepala surat yang demikian, berarti lembaga yang menerbitkan UndangUndang Republik Indonesia adalah Presiden. Kerangka undang-undang terdiri atas: a.

Judul;

b. Pembukaan; c. Batang tubuh; d. Penutup; e. Penjelasan; dan f. Lampiran. Setiap undang-undang harus dirumuskan dengan judul tertentu. Dalam rumusan judul itu dimuat kete-rangan mengenai jenis, nomor, tahun pengesahan, penetapan, atau pengundangan, dan nama resmi undang-undang yang bersangkutan. Dalam praktik di berbagai negara, judul undang-undang kadang-ka...