RANGKUMAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL DAN DEMOKRASI TERPIMPIN DOC

Title	RANGKUMAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL DAN DEMOKRASI TERPIMPIN
Pages	8
File Size	128.5 KB
File Type	DOC
Total Downloads	212
Total Views	304

Summary

Description

KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL DAN DEMOKRASI TERPIMPIN A. DEMOKRASI LIBERAL 1. Kehidupan Politik Menganut sistem multipartai yang memicu persaingan antarfraksi politik di parlemen untuk saling menjatuhkan. a. Sistem Pemerintahan Presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemeritahan. Kegiatan pemerintahan dijalankan oleh Menteri. Perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR) Sistem pemerintahan yang berlaku adalah Parlementer. b. Kabinet 1) Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951) Merupakan koalisi antara Masyumi dengan Partai Indonesia Raya (PIR), Parindra, Partai Katolik, Parkindo, dan PSII. Moh. Natsir Perdana Menteri pertama Indonesia, berasal dari Partai Masyumi. Didukung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Moh. Roem, Assaat, Djuanda, Soemitro Djojohadikusumo. Perekonomian Indonesia mengalami masa paling menguntungkan.. Karena berlangsungnya Perang Korea pada tahun 1950-an yang mendorong naiknya harga komoditas hingga berdampak pada peningkatan pendapatan ekspor. Kabinet Natsir mulai goyah ketika Hadikusumo dari PNI mengeluarkan mosi tuntutan agar pemerintah mencabut PP No. 39 Tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. 2) Kabinet Sukiman (26 April 1951-23 Februari 1952) Merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi. Soekarno menunjuk Sukiman (Masyumi) dan Suwirjo (PNI) Program Kabinet Sukiman: a) Menyempurnakan alat-alat kekuasaan negara. b) Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek dan jangka panjang. c) Menyelesaikan persiapan pemilu dan mempercepat pelaksanaan otonomi daerah. d) Menyiapkan UU tentang pengakuan serikat buruh. e) Menjalankan politik luar negeri bebas aktif. f) Memasukkan Irian Barat dalam wilayah RI secepatnya. Keputusan kontroversial Keputusan Menteri Luar Negeri Ahmad Soebardjo menandatangani perjanjian Mutual Security Act (MSA) dengan Duta Besar Amerika Serikat, Merle Cochran. Sunario (PNI) menganggap Ahmad Soebardjo melanggar politik luar negeri bebas aktif. Akibat mosi tersebut, Ahmad Soebadjo akhirnya mengundurkan diri....