Sekilas tentang CSR (Corporate Social Responsibility) PDF

Title Sekilas tentang CSR (Corporate Social Responsibility)
Author Y. Novandhika Putra
Pages 18
File Size 209.6 KB
File Type PDF
Total Downloads 13
Total Views 154

Summary

9.2.2015 / 22:09 – 24.2.2015 / 18:03 Sekilas tentang CSR (Corporate Social Responsibility ) Tulisan ini bertujuan untuk mempersiapkan diri menghadapi tes PT SMART Tbk. God, bless me! CSR (corporate social responsibility) merupakan kewajiban perusahaan untuk—menurut Elkington—tidak hanya memaksimalka...


Description

9.2.2015 / 22:09 – 24.2.2015 / 18:03

Sekilas tentang CSR (Corporate Social Responsibility ) Tulisan ini bertujuan untuk mempersiapkan diri menghadapi tes PT SMART Tbk. God, bless me!

CSR (corporate social responsibility) merupakan kewajiban perusahaan untuk—menurut Elkington—tidak hanya memaksimalkan keuntungan (profit), tetapi juga harus mampu untuk mengembangkan kesejahteraan sosial (people) dan kelestarian lingkungan (planet). Tekanan perusahaan untuk melakukan CSR datang dari dua faktor, yaitu: eksternal dan internal. CSR terbukti mampu meningkatkan citra perusahaan sehingga mampu mendongkrak “nilai” perusahaan. Bentuk CSR berupa ragam, antara lain: charity, philantrophy, dan community development (comdev). Bentuk comdev dianggap paling baik karena memberikan masyarkat pengetahuan tentang cara mengolah potensi yang ada sehingga masyarakat mampu mandiri untuk memenuhi kebutuhannya, tidak seperti bentuk CSR yang instan yang hanya memberikan barang tanpa memberi pengetahuan. Secara umum, pelaksanaan CSR melalui empat tahap yang dikenal dengan PDCA (plan, do, check, dan action) dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh prosesnya. Mengapa Perusahaan Harus Melakukan CSR?1 Alasan mendasar perusahaan harus melakukan CSR dapat dibagi menjadi dua, yaitu: alasan eksternal/faktor eksternal dan alasan internal/faktor internal. Faktor eksternal dapat dipahami melalui penjelasan lahirnya CSR secara historis. Seseungguhnya, kesadaran akan CSR sudah dimulai saat tahun 1700. Kala itu, kerajaan mewajibkan pengusaha/penjual memberi perhatian kepada konsumennya. Hukuman bagi penjual yang tidak memperhatikan konsumen (mulai dari menyebabkan sakit hingga menyebabkan kematian) akan dikenai hukuman. Pada abad ke 19, kesadaran masyarakat akan dampak negatif—walaupun tidak dipungkiri bahwa korporasi juga memiliki dampak positif, misalnya, yaitu menyerap tenaga kerja—dari proses produksi yang dilakukan oleh korporasi dimulai saat Bowen (1953) menyatakan bahwa pengusaha—belum menggunakan diksi korporasi karena belum menyadari kekuatan kapital korporasi yang niscaya mengalahkan negara—harus menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat sekitar. Perkataan Bowen tersebut banyak dikutip dan dikembangkan oleh penulis pada masa selanjutnya dengan menekankan pada “kewajiban pengusaha—atau korporasi pada buku yang berkembang—untuk mematuhi aturan masyarakat”. Selajutnya, Rachel (1960) menulis buku dengan judul “The Silent Spring” yang menyebabkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif korporasi semakin meningkat. Buku tersebut menjelaskan bagaimana korporasi yang menggunakan pestisida berdampak buruk pada populasi burung, yaitu: membunuh burung, merusak proses reproduksi, dan menipiskan telur. Di sisi lain, Inggris mengembangkan konsep “community development” sebagai usaha mengembangkan pendidikan masyarakat karena: (1) demi martabat manusia itu sendiri, (2) membantu pembangunan sosial karena, salah satunya, (3) Pembahasan ini berdasarkan rangkuman dari: Addakhil, 2011; Daniri, 2008a, 2008b, 2008c; dan Kusumadilaga, 2010.

1

1

pada saat itu, tahun 1940, paska Perang Dunia ke-2, Inggris telah memiliki teknologi, tetapi masyarakat tidak bisa menggunakan secara maksimal karena rendahnya tingkat penddikan masyarakat, dengan demikian (4) kelas bawah mampu naik ke kelas tengah sehingga (5) terjadi kesamarataan kelas; walaupun kemudian hal tersebut menjadi salah satu permasalahan tersendiri (Whitty, 1985, 9; Demaine, 2001, 8-9; 15; dan Nash, 2010, 1). Usaha community development merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh, tidak hanya negara, tetapi juga swasta—perusahaan juga terlibat di dalamnya. Banyak buku yang ditulis berdasarkan pemkiran: Bowen, Rachel, dan usaha community development oleh Inggris; yang mewarnai perkembangan CSR selama tahun 1960 hingga 1980 (Davis, McGuire, CED, Prakash, Drucker, dan WECD). Buku yang dirilis oleh Elkington juga merupakan salah satu buku yang mengembangkan pemikiran ketiga tokoh di atas. Buku tersebut sukses untuk semakin menyadarkan masyarakat akan pentingnya CSR yang dilaksanakan oleh korporasi. Ia mengenalkan konsep 3P yang sangat terkenal hingga saat ini., yaitu: people, planet, dan profit. Menurutnya, korporasi tidak boleh selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan (profit), tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan lingkungan sosial (people) dan menjaga kelestarian lingkungan alam (planet). Tekanan korporasi oleh masyarakat global untuk melakukan CSR semakin nyata. Tekanan tersebut bermula saat KTT di Rio (1992) menyatakan perlunya korporasi melakukan CSR. Kata korporasi mulai dikenalkan karena masyarakat mulai sadar bahwa kekuatan kapital milik korporasi semakin masif sehingga mampu mengalahkan negara, sebagaimana Korten (2001, dalam: Agus, 2009, 1; Yuniarti, 2007, 1; dan Ferdiansyah, 2010, 1) menyatakan: “dunia bisnis, selama setengah abad terakhir, telah menjelma menjadi institusi paling berkuasa di atas planet ini. Intitusi yang dominan di masyarakat manapun harus mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama.” Selain itu, studi The Institute of Policy Studies (2004, dalam: Ferdiansyah, 2010, 1; dan Lukito, 2011, 1) menyatakan bahwa korporasi menguasai 53 bagian dari 100 besar penguasa ekonomi dunia, sedangkan sisanya (57) adalah negara. Selanjutnya, hal yang sama juga terjadi saat Pertemuan Yohannesburg (2002) dan UN Global Impact (2007) yang menyerukan kewajiban korporasi untuk menjalankan CSR. Tekanan global terhadap korporasi untuk melaksanakan CSR menyebabkan dua hal, yaitu: memunculkan regulasi dan kesadaran masyarakat semakin meningkat. Beberapa regulasi yang hadir (misalnya, UU 40 tahun 2007 dan ISO 26000) menghimbau agar korporasi melakukan usaha CSR. Sementara itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya CSR makin meningkat karena masyarakat makin paham akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh korporasi, sehingga timbul pola konsumsi masyarakat yang lebih memilih mengkonsumsi barang yang produsennya melakukan CSR. Oleh karena itu, beberapa investor serta bank dunia turut mendukung regulasi CSR dan pola konsumsi masyarakat dengan cara

2

memprioritaskan korporasi yang melakukan CSR saat menanam investasi/hendak meminta pinjaman. Faktor internal sesungguhnya merupakan “halo effect” dari kesadaran masyarakat. Pengusaha/pemilik korporasi sebagai bagian dari masyarakat memiliki pemikiran yang sama, yaitu mendukung korporasi untuk melakukan CSR. Dengan demikian, faktor internal lebih menekankan pada pola pemikiran pemilik perusahaan terhadap CSR. Beberapa studi, baik nasional (Indonesia) maupun internasional (dunia) pada intinya menyatakan bahwa CSR mampu memberikan “nilai” lebih kepada perusahaan dalam jangka panjang, misalnya: 1. Riset Acces Omnibus Survey pada tahun 1997 (dalam Lukito, 2011, 2-3) menunjukkan bahwa 86% konsumen di Inggris melihat citra positif perusahaan yang “melakukan sesuatu untuk menjadikan dunia suatu tempat yang lebih baik”. 2. Riset majalah SWA atas 45 perusahaan yang dimuat pada tahun 2006 (dalam Lukito, 2011, 3) menunjukkan bahwa CSR bermanfaat untuk: meningkatkan citra perusahaan (37,38%), menjalin hubungan baik dengan masyarakat (16,82%), dan mendukung operasional perusahaan (10,28%). 3. Survei yang dilakukan Booth-Harris Trust Monitor pada tahun 2001 (dalam Kusumadilaga, 2010, 4) menunjukkan bahwa mayoritas konsumen akan meninggalkan produk yang mempunyai citra buruk/diberitakan negatif, salah satunya akibat mengabaikan CSR. 4. Riset Collins dan Porras dalam bukunya, Built to Last: Succesful Habits of Visionary Companies pada tahun 1994 (dalam: Addakhil, 2011, II-10; dan Daniri, 2008a, 2) menunjukkan bahwa perusahaan yang terus hidup bukanlah perusahaan yang hanya mencetak keuntungan saja, tetapi juga memperhatikan lingkungannya (sosial maupun alam). “Nilai” berarti harga jual saham perusahaan yang tentunya dipengaruhi oleh citra perusahaan. CSR merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi citra perusahaan, sebagaimana konsumen, investor, dan bank dunia lebih tertarik dengan korporasi yang melakukan CSR. Disediakan bagan untuk memudahkan pola pemikiran di bawah ini.

3

Gambar 1. Alasan Perusahaan Perlu Melakukan CSR Kesadaran bahwa pengusaha harus menyesuaikan diri dengan masyarakat

Comdev dikenalkan di Inggris sebagai usaha untuk meningkatkan pendidikan masyarakat

Kesadaran bahwa korporasi memiliki dampak buruk bagi lingkungan

Korporasi memiliki total kapital yang besar sehingga harus turut membangun masyarakat

Tekanan global kepada perusahaan untuk melakukan CSR

Kesadaran masyarakat tentang CSR meningkat

Beberapa regulasi yang mengatur perusahaan untuk melakukan CSR

Masyarakat lebih memilih produk yang diproduksi oleh pabrik yang melakukan CSR

Investor lebih memilih berinvestasi di korporasi yang melakukan CSR

Perusahaan Melakukan CSR

Pola pikir owner terhadap CSR

Bank Dunia lebih memilih untuk meminjamkan modalnya kepada korporasi yang melakukan CSR

Faktor Eksternal

Faktor Internal

4

CSR dan Community Development CSR merupakan usaha untuk mengembangkan masyarakat agar mereka mampu berdaya secara mandiri dalam berbagai urusan (misalnya: mengembangkan diri sendiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri). Berbagai usaha CSR dilakukan agar cita-cita tersebu tercapai, yang umumnya melalui usaha: karikatif (charity), kedermawanan (philantrophy), dan pengembangan masyarakat secara berkelanjutan (community development). Konsep community development sudah mencakup konsep empowerment ‘pemberdayaan’ dan sustainable development ‘pembangunan berkelanjutan’ (Kusuma, 2015, 3), yang akan dibahas lebih lanjut di bawah. Usaha charity dan philantrophy dinilai kurang tepat apabila dihubungkan dengan cita-cita usaha CSR. Kedua usaha tersebut malah dapat merugikan kedua belah pihak: masyarakat akan semakin ketergantungan dengan perusahaan, sementara perusahaan akan kesusahan karena sifat “manja” dari masyarakat (Kusuma, 2015, 2-3). Setidaknya, ada tiga pandangan secara teoritis yang mampu menjelaskan argumen di atas, yaitu: 1. Pendekatan dari perspektif Bourdieu tentang kelas. Menurutnya, kelas bawah—sebagaimana merekalah yang menjadi target CSR pada umumnya— memiliki mental “fungsional” (Harker et al, 2009, 156; 182). Mereka tidak seperti kelas atas yang serba kecukupan dalam berbagai modal—budaya, ekonomi, sosial, dan simbolik—sehingga kelas tersebut secara suka-suka membentuk atau merubah budaya untuk kemudian memaksakan budaya tersebut sebagai budaya yang paling baik ke kelas lainnya melalui mekanisme yang disebut Bourdieu sebagai “kekerasan simbolik” (Harker et al, 110-111; 67; Murwani, tanpa tahun, 4; 5-6; Martono, 2012, 35; 39-40; Ritzer, 2012, 911; dan Haryatmoko, 2003, 20-22). Mereka tidak seperti kelas menengah yang berusaha untuk meniru budaya kelas atas, atau setidaknya, mereka berusaha untuk membedakan diri dengan kelas bawah (Harker et al, 2009, 154-155; 181-182; Martono, 2012, 35-36; dan Haryatmoko, 2003, 12-13). Menurut sosiolog asal Prancis ini, kelas bawah serba kekurangan dalam berbagai modal sehingga mereka lebih memilih cara hidup/cara konsumsi yang berguna bagi mereka. Contohnya: kelas atas akan memilih mobil yang bergengsi yang tentunya harganya memiliki angka nol berderet-deret; kelas menengah akan membeli mobil yang sesuai dengan kemampuannya, tetapi harus bermerk; sementara kelas bawah tidak memilih untuk membeli mobil, tetapi lebih memilih untuk membeli barang yang lebih berguna bagi kehidupannya, misalnya, petani akan lebih memilih untuk membeli pupuk dalam rangka meningkatkan hasil pertaniannya. Masyarakat kelas bawah, menurut teori ini, memang lebih menyukai bentuk CSR yang secara instan (charity dan philantrophy) karena mereka lebih menyukai hal yang fungsional/dampaknya cepat dan lebih terasa, daripada mereka harus mengikuti pelatihan, yang menurut mereka berlarut-larut, dalam CSR yang bersifat community development. Selain itu, ketergantungan mereka akan

5

menjadi lebih nyata ketika mereka telah mengetahui dampak dari bentuk CSR yang instan karena fungsinya yang berguna kepada mereka. 2. Pendekatan yang kedua menggunakan perspektif James C. Scott tentang masyarakat petani—sebagaimana mereka adalah mayoritas penduduk di sekitar perusahaan yang menggunakan SDA (sumber daya alam) sebagai bahan pokok produksinya—yang memiliki etika subsistensi. Menurutnya, etika tersebut merupakan kegiatan petani yang melakukan proses pertanian yang hasilnya tidak untuk dijual, tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehariharinya. Mereka (masyarakat petani) sudah puas dengan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Pertiwi dan Nurhamlin, 2014, 2). Proses bertani yang mereka lakukan bukan berasal dari pembelajaran otodidak atau membaca apalagi browsing/googling, tetapi merupakan buah dari meniru apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Kebiasaan cara bertani itu, menurut mereka, adalah usaha bertani yang paling baik: mampu menghasilkan panen secara maksimal. Pemikiran tersebut menghasilkan budaya bertani di antara para petani. Oleh karena itu, segala bentuk inovasi yang merubah cara mereka bertani akan mereka tolak, sebab mereka takut akan mengurangi hasil dari pertanian mereka sehingga kebutuhan mereka sehari-hari akan berkurang, dan berakhir di kondisi kelaparan (Sugihardjo et al, 2012, 146; Rejeki, 2007, 152; Setiawan, 2006, 13; dan Mahmudah dan Harianto, 2014, 2). Kondisi demikianlah yang disebut Scott sebagai pola pikir “safety first”. Kiranya, merupakan hal yang jelas apabila kondisi tersebut diperparah dengan bentuk CSR yang instan. Ketergantungan mereka akan ekologi (pertanian) akan bergeser ke ketergantungan kepada perusahaan yang memberi charity dan philantrophy. Mereka tidak berkembang, malah sifat ketergantungan mereka yang berkembang. 3. Pendekatan melalui kacamata Robert Chambers (dalam Rachmanto, 2013, 3; dan Kaligis, 2012, 67) tentang deprivation trap ‘jebakan kemiskinan/kekurangan’ yang terbagi menjadi lima, yaitu: kemiskinan itu sendiri (kondisi tidak memiliki modal), kelemahan fisik, keterasingan (isolasi diri dari lingkungan luar), kerentanan, dan ketidakberdayaan. Menurutnya, inti dari kelima deprivation trap adalah kerentanan dan ketidakberdayaan (Rachmanto, 2013, 3-4; dan Kaligis, 2012, 67). Kerentanan merupakan kondisi saat masyarakat miskin tidak memiliki kemampuan tatkala menghadapi kondisi darurat (Rachmanto, 2013, 3-4; dan Kaligis, 2012, 67), misalnya: mereka harus menjual harta-bendanya saat sakit. Sementara itu, ketidakberdayaan merupakan ketidakmampuan mereka untuk melepaskan diri dari kemiskinan karena absennya “modal” dalam diri mereka (Rachmanto, 2013, 4; dan Kaligis, 2012, 68), misalnya: mereka tidak memiliki posisi tawar (bargaining) dalam merundingkan upahnya karena takut dipecat, sedangkan mereka tidak memiliki kemampuan lain selain menjadi buruh tani.

6

Pola CSR yang instan mungkin mampu membantu mereka untuk melepaskan diri dari kemiskinan, tetapi, berdasarkan pandangan Chambers, hanya bersifat temporer. Contohnya: perusahaan memberi mereka bahan sembako yang cukup untuk dikonsumsi selama sebulan, tetapi, selepas itu, mereka kembali kelaparan. Pemberian CSR tersebut tidak mampu membantu mereka untuk memiliki kondisi berdaya sehingga mereka mampu membantu diri mereka sendiri untuk bangkit dari kondisi kemiskinan. Pemberian CSR dalam bentuk community development jelas berbeda dengan pemberian CSR yang bersifat instan. Community development atau yang dikenal dengan singkatan comdev merupakan usaha untuk memberdayakan masyarakat (empowerment) secara berkelanjutan (sustainable development). Menurut Subejo dan Supriyanto (2004, dalam Supriyanto dan Subejo, 2004, 2) yang merangkum pendapat Cook, Giarci, dan Bartle 2, memberdayakan merupakan: usaha untuk membangun kemampuan masyarakat agar dapat: merencanakan, memutuskan, dan mengambil tindakan; untuk mengelola dan mengembangkan potensi/sumber daya lokal (misalnya, lingkungan fisik dan budaya) yang mereka miliki melalui usaha bersama (collective action) dan pemanfaatan jaringan (networking) secara mandiri dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Sementara itu, berkelanjutan merupakan usaha terusmenerus/jangka panjang untuk tetap berkomitmen dalam membangun kapasitas masyarakat karena hadirnya kesadaran bahwa memberdayakan masyarakat bukanlah usaha yang dapat dilakukan secara cepat. Terlihat perbedaan yang jelas antara pola CSR yang instan dan pola CSR yang bersifat memberdayakan masyarakat. CSR yang instan hanya memberi, tanpa memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana cara menggunakan barang yang telah diberikannya. Sementara itu, community development merupakan usaha memberi pengetahuan kepada masyarakat terkait bagaimana mereka menggunakan kemampuan yang sedang dikembangkan oleh proses CSR untuk mengolah/menggunakan potensi yang ada (baik sudah ada maupun diberi, dan yang berada di dalam diri sendiri—karena community development berusaha untuk mengembangkan diri masyarakat) sehingga mereka mampu menggunakan potensi tersebut secara maksimal. Community development bukanlah proses yang selesai dalam tempo 24 jam. Ada tiga strategi dalam memberdayakan masyarakat (Kusuma, 2015, 12-13), yaitu: 1. Strategi kebijakan dan perencanaan: merupakan usaha untuk mengembangkan/mengubah struktur dan lembaga dalam rangka meratakan Ketiga tokoh tersebut menjelaskan pemberdayaan menurut pendapat mereka masing-masing. Supriyanto dan Subejo (2004) melihat adanya persinggungan di antara pendapat mereka, sehingga mereka mampu merangkumnya secara baik. Baca artikel Supriyanto dan Subejo (2004. Harmonisasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan Pembangunan Berkelanjutan. Buletin Ekstensia-Pusat Penyuluhan Pertanian Deptan RI, 19 (XI) di: http://rohmatdiono.files.wordpress.com/2009/08/harmonisasi-pemberdayaan-masyarakat-denganpembangunan-berkelanjutan.pdf) untuk melihat penjelasan ketiga tokoh tersebut dan kemampuan Supriyanto dan Subejo dalam merangkumnya.

2

7

akses kepada sumber daya sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Penekanan pada strategi ini ialah usaha untuk menyamaratakan kesempatan masyarakat. Contohnya: memberikan sumber daya yang cukup dan aman kepada masyarakat dan mengembangkan layanan yang mudak diakses masyarakat. 2. Startegi aksi sosial dan politik: merupakan usaha untuk memberikan masyakat kemampuan dalam memperjuangkan dan merubah politik dalam rangka meningkatkan kekuasaan yang efektif. Diksi “politik” di sini bukan berarti mengajak masyarakat untuk turut serta menjadi simpatisan, apalagi partisan, partai politik, melainkan usaha untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Intinya, strategi ini menekankan pentingnya usaha bersama dalam mencapai kepentingan masyarakat. 3. Strategi pendidikan dan penyadar-tahunan: merupakan usaha untuk memberikan masyarakat pengetahuan melalui proses edukasi agar masyarakat memiliki pengetahuan sehingga mereka mampu meningkatkan keberdayaan mereka. Strategi ini berusaha untuk meningkatkan kesadaran mereka melalui pemberian: gagasan, pemahaman tentang masyarakat, struktur operasi (cara melaksanakan beberapa hal yang berkaitan dengan pemberdayaan, misalnya: perencanaan program), dan keterampilan; agar mampu berproses menuju perubahan. Perusahaan sebagai pelaksana CSR tidak berhenti tatkala selesai melaksanakan ketiga strategi di atas. Berikut, dipaparkan bagaimana proses CSR yang berdimensi community development. Tahapan Umum CSR Zafrullah (2009, 73, dalam Kusuma, 2015, 3) menyatakan bahwa, secara umum, program CSR yang baik dilaksanakan melalui siklus PDCA (plan, do, check, and action). Berikut, digambarkan siklus PDCA. Gambar 2. Siklus PDCA Plan Menyesuaikan visi-misi perusahaan, social mapping, dan menyesuaikan dengan RPJM-Desa

Do Pelaksanaan program CSR

Action

Melakukan pengecekan terhadap program CSR yang sedang berjalan

Check Memutuskan tindakan yang perlu dilakukan

8

Tahap plan melibatkan proses social mapping ‘pemetaan sosial’ dan penyesuaian dengan RPJM-Desa, selain, tentunya, menyesuaikan dengan visi-misi yang dimi...


Similar Free PDFs