Sistem Perwakilan di Indonesia (DPR, DPD, dan MPR) PDF

Preview

Summary

TUGAS HUKUM TENTANG LEMBAGA NEGARA SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA (DPR, DPD, dan MPR) Arjuna Arsy Ulya 110110130328 Nama Dosen : Dr. Hernadi Affandi, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran PEMBAHASAN MASALAH 1.1 Sistem Perwakilan Me ge ai kata perwakila disi i dapat ber ak a pada perseora ...

Description

TUGAS HUKUM TENTANG LEMBAGA NEGARA SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA (DPR, DPD, dan MPR)

Arjuna Arsy Ulya 110110130328 Nama Dosen : Dr. Hernadi Affandi, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

PEMBAHASAN MASALAH

1.1 Sistem Perwakilan Mengenai kata “perwakilan” disini dapat bermakna pada perseorangan maupun suatu kelompok yang memiliki kemampuan dan kewajiban untuk berbicara, membuat tindakan, dsb. Pengertian perwakilan pun sangat banyak macamnya. Salah satunya menurut pendapat Alfred de Grazia (1994), yaitu hubungan antara dua orang, wakil dengan pihak yang mewakilinya/konstituen, dimana wakil memegang otoritas untuk melaksanakan beberapa aksi yang mendapat persetujuan dari pihak yang ia wakili. Kemudian menurut Hanna Penichel Pitkin (1957), perwakilan ialah proses mewakili, dimana wakil bertindak dalam rangka bereaksi kepada kepentingan pihak yang diwakili. Wakil bertindak sedemikian rupa sehingga antara wakil dan pihak yang diwakili tidak terjadi konflik dan jika benar terjadi, maka harus mampu diredakan dengan penjelasan. Kemudian berdasarkan pendapat Budiarjo (1991), perwakilan merupakan konsep bahwa seorang atau suatu kelompok memiliki kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Oleh karena itu, sistem perwakilan pada hematnya, ialah sistem yang dijalankan untuk mewakili seluruh rakyat Indonesia oleh lembaga-lembaga tertentu yang diatur oleh undang-undang. Terdapat tiga sistem lembaga perwakilan yang dikenal umum, yaitu unikameral, bikameral, dan trikameral. Keefektifan sistem lembaga perwakilan ini ditentukan oleh keseimbangan kewenangan masing-masing kamar dalam menjalankan berbagai fungsinya, seperti rekrutmen politik, anggaran, perwakilan, kontrol, dan fungsi legilasilah yang paling penting. Berpacu kepada amandemen UUD 1945, Indonesia menganut sistem perwakilan bikameral, yaitu DPR dan DPD. Namun menurut Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Achmad Juned, Indonesia menganut sistem perwakilan unikameral walaupun Indonesia terlihat menganut bikameral dengan adanya DPR dan DPD. Namun sangat disayangkan disini fungsi DPD terbilang minim dengan hanya diikutsertakan dalam perumusan kebijakan dan hanya memberi pertimbangan atas penetapan tersebut, dimana hal ini sangat mencerminkan ketidakseimbangan antara DPR dan DPD.

Namun terdapat pendapat lain juga yang menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem perwakilan trikameral, yaitu dengan adanya MPR, DPR, dan DPD. Sebelum amandemen UUD 1945, sistem perwakilan Indonesia menganut bikameral, yaitu MPR dan DPR. Namun setelah amandemen UUD 1945, bertambah dengan DPD. Pendapat lain juga mengatakan bahwa Indonesia menganut sistem perwakilan bikameral lemah/soft bicameral, dimana kamar pertama dalam hal ini DPR, lebih kuat daripada kamar kedua, yaitu DPD. Sedangkan sebenarnya dalam sistem perwakilan bikameral ini seharusnya terdapat checks and balances antara keduanya untuk saling mengawasi dan jika kita melihat pada fakta hukumnya bahwa kesenjangan wewenang DPR yang lebih berkuasa daripada DPD. Ketidakseimbangan antara ide/teori dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari memang sudah umum terjadi, bahkan dalam hal sentral hukum seperti ini.

1.2.

Tugas dan Wewenang DPR, DPD, dan MPR

DPR: Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang: 

Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas);



Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang;



Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah);



Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD;



Menetapkan UU bersama dengan Presiden;



Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU.

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:

1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden); 2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama; 3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK; 4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara; Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang: 

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah;



Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama);

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain: 

Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat;



Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial;



Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain;



Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;



Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden;



Memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Kemudian dibandingkan dengan wewenang DPD, yaitu terkait fungsi legislasi, tugas dan

wewenangnya ialah: 

Dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR



Ikut membahas RUU

Dengan beberapa bidang terkaitnya, ialah otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan daerah. Terkait fungsi pertimbangan, tugas dan wewenangnya ialah: 1. Memberi pertimbangan kepada DPR; 2. Dapat

mengawasi

pelaksanaan

undang-undang

dan

menyampaikan

hasil

pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti; 3. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK. Dengan beberapa bidang terkaitnya, ialah otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya; perimbangan keuangan daerah; pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara); dan terkait pajak, pendidikan, dan agama. Tugas, dan wewenang MPR secara konstitusional diatur dalam Pasal 3 UUD 1945, yang sebelum maupun setelah perubahan salah satunya mempunyai tugas mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara yang mengatur hal-hal penting dan mendasar. Oleh karena itu dalam perkembangan sejarahnya MPR dan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar mempunyai keterkaitan yang erat seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia.

MPR: Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur dalam UUD 1945, yaitu: 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden 3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya

Sedangkan sejak 2009 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, diatur mengenai tugas dan wewenang MPR pula, yaitu: 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Melantik Presden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum 3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabtannya 5. Memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan 6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil residen yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya merai suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai terakhir masa jabatannya. DPD: Sesuai dengan konstitusi, format representasi DPD-RI dibagi menjadi fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan pada bidang-bidang terkait sebagaimana berikut ini.

Fungsi Legislasi Tugas dan wewenang: 1. Dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR 2. Ikut membahas RUU Bidang Terkait: Otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah; Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya; Perimbangan keuangan pusat dan daerah. Fungsi Pertimbangan 1. Memberikan pertimbangan kepada DPR Fungsi Pengawasan Tugas dan wewenang: 1. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 2. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK Bidang Terkait : Otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah; Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah; Pengelolaan sumberdaya alam serta sumberdaya ekonomi lainnya; Perimbangan keuangan pusat dan daerah; Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); Pajak, pendidikan, dan agama. 1.3 Analisis Indonesia menganut sistem dua kamar (bikameral) dimana MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Tetapi bikameral ini lemah terlihat dari terbatasnya peran DPD. Mengenai rancangan undang-undang, DPD hanya ikut membahas rancangan undang-undang tersebut. Ketentuan ini menguatkan pendirian bahwa DPD tidak mempunyai hak inisiatif dan mandiri dalam

membentuk undang-undang. DPD sama sekali tidak memiliki original power dalam pembentukan undang-undang atau kekuasaan legislatif lainnya. Berbeda dengan House of Representatives dan Senate di Amerika Serikat yang mempunyai original power tertentu.

Daftar Pustaka



Manan, Bagir. 2003. DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru. Yogyakarta: FHUII Press.



dpd.go.id/subhalaman-fungsi-tugas-wewenang



dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang



hamdanzoelva.wordpress.com



pemikirimajinatifrifka.blogspot.com



sahruddin-lubis.blogspot.com...