SMKP MINERBA PDF

Preview

Summary

DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN 1 DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2018 2 BIODATA Nama : Redo Gusman Jenis Kelamin : Laki-laki Tempat dan Tanggal Lahir : Sawahlunto, 9 Desember 1985 Alamat Asal : Jl. Padang Panjang – Solok Km 11, Jorong Koto,...

Description

DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2018

1

BIODATA

2

Nama Jenis Kelamin Tempat dan Tanggal Lahir

: : :

Redo Gusman Laki-laki Sawahlunto, 9 Desember 1985

Alamat Asal

:

Jl. Padang Panjang Solok Km 11, Jorong Koto, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. 27265

:

Alamat Sekarang : 1. Perumahan Sunderland No. 21, Blok F, Jl. Sari Bhakti, Lorong Pipa, Bagan Pete, Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi. 2. Jl. KH Ramli No. 47, RT/RW 03/04, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan

: :

+62822 9897 1300 [email protected] atau [email protected]

No. Telepon E-mail

TUJUAN DIKLAT 1. Memberikan pengetahuan

tentang ketentuan -ketentuan dalam Permen ESDM No. 38 tentang Penerapan SMKP Minerba

2. Memberikan pengetahuan tentang Penerapan SMKP Minerba

3

LATAR BELAKANG SMKP       

Dasar Hukum

UU No. 1 Tahun 1970 UU No. 13 Tahun 2003 UU No. 4 Tahun 2009 PP No. 19 Tahun 1973 PP No. 55 Tahun 2010 PP No. 50 Tahun 2012 Kepmen PE No. 555.K Tahun 1995

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP)

Karakteristik Pertambangan

   

Padat Modal & Teknologi Risiko Besar & Spesifik Peralatan khusus Dinamis (Hazard & Risiko Berpindah)

Konsep Akademis SM Membangun Budaya

4

5

DASAR HUKUM SMKP MINERBA

DASAR HUKUM SMKP MINERBA UUD 1945 Pasal 27 (2) UU Keselamatan Kerja UU No.1/1970

UU Ketenagakerjaan UU No.13 /2003 Pasal 86 & 87

PP Penerapan SMK3 PP No. 50 / 2012 Pasal 4 (2) & 19

PP Keselamatan Kerja Tambang PP No.19/1973

SMKP

Permen ESDM No. 38 Th 2014

6

UUD 1945

Pasal 33 (2 & 3)

UU Minerba UU No.4 /2009 Pasal 96 & 141 PP Binwas Minerba PP No.55 /2010 Pasal 16, 26 & 27 Kepmen PE No.555.K/26/MPE/1995

UU NO. 4 TAHUN 2009

7

UUD 1945

Pasal 33 (2 & 3)

UU Minerba UU No.4 /2009 Pasal 96 & 141 PP Binwas Minerba PP No.55 /2010 Pasal 16, 26 & 27

SMKP

Permen ESDM No. 38 Th 2014

AMANAH PERATURAN PERTAMBANGAN TERKAIT SMKP

UU NO. 4 TAHUN 2009

8

 Pasal 96

Pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan  Keselamatan Operasi Pertambangan

 Pasal 140

Menteri melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangan. Menteri, Gubernur dan Bupati /Walikota melakukan pengawasan kegiatan usaha pertambangan yg dilakukan oleh pem. IUP, IPR, IUPK

 Pasal 141

Pengawasan dimaksud pasal 140, meliputi:  K3 Pertambangan  Keselamatan Operasi Pertambangan

PP NO. 55 TAHUN 2010  Pasal 13

Menteri, Gubernur dan Bupati /Walikota melakukan pengawasan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK

 Pasal 16

Pengawasan dimaksud pasal 13, meliputi:  K3 Pertambangan

 Keselamatan Operasi Pertambangan

 Pasal 26

Pengawasan K3 Pertambangan, terdiri atas: a. Keselamatan Kerja b. Kesehatan Kerja

c. Lingkungan Kerja

d. Sistem Manajemen Keselamatan Kerja

9

PP NO. 55 TAHUN 2010

10

K3 PERTAMBANGAN KESELAMATAN KERJA Manajemen Risiko Manajemen Keadaan darurat Administrasi Program Diklat Inspeksi Penyelidikan

KESEHATAN KERJA Ergonomic Higienis & Sanitasi

Program Pengelolaan Mkn, Mnum, & Gizi Diagnosis Penyakitt

(Pasal 26)

LINGKUNGAN KERJA Debu Kebisingan Getaran Pencahayaan Udara Ventilasi Faktor Kimia Radiasi Faktor Biologi Kebersihan

SMK3 Penetapan Kebijakan Perencanaan Pelaksanaan Rencana Pemantauan & Evaluasi Peninjauan dan Peningkatan

PP NO. 55 TAHUN 2010 KO PERTAMBANGAN

11

(Pasal 27)

Pengawasan Keselamatan Operasi (KO) Pertambangan, meliputi: a. Sistem dan Pelaksanaan Pemeliharaan/Perawatan Sarana, Prasarana, Instalasi dan Peralatan Pertambangan;

b. Pengamanan Instalasi;

c. Kelayakan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan;

d. Kompetensi Tenaga Teknik;

e. Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Pertambangan. 11

UU NO. 13 TAHUN 2013

12

UUD 1945 Pasal 27 (2) UU Ketenagakerjaan UU No.13 /2003 Pasal 86 & 87 PP Penerapan SMK3 PP No. 50 / 2012 Pasal 4 (2) & 19

SMKP

Permen ESDM No. 38 Th 2014

AMANAH PERATURAN KETENAGAKERJAAN TERKAIT SMKP

UU NO. 13 TAHUN 2003

13

 Pasal 86

(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat & martabat manusia serta nilai-nilai agama.

(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya

keselamatan dan kesehatan kerja.

 Pasal 87

Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. 13

PP NO. 50 TAHUN 2012

14

Pasal 4

(1) Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.

(2)

Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dgn kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan: a. Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang; atau

b. Mempunyai potensi bahaya tinggi.

(3) Ketentuan mengenai tingkat bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 14

PP NO. 50 TAHUN 2012

15

 Pasal 16

(1) Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan. (2) Untuk perusahaan

yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 16 ayat (2):

Yang dimaksud dengan perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi antara lain perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, minyak dan gas bumi.  Pasal 19 (1) Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15

UU NO. 1 TAHUN 1970 UUD 1945 Pasal 27 (2) UU Keselamatan Kerja UU No.1/1970 PP Keselamatan Kerja Tambang PP No.19/1973

Permen ESDM No.38 Th 2014

SMKP

AMANAH PERATURAN KESELAMATAN KERJA TERKAIT SMKP

16

UU NO. 1 TAHUN 1970

17

Pasal 9

Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang dipimpinnya, dalam pencegahan

kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.

17

PP NO. 19 TAHUN 1973

18

Pasal 2

Menteri Pertambangan melakukan

pengawasan atas keselamatan kerja dalam

bidang pertambangan dengan berpedoman

kepada UU No. 1 Tahun 1970 serta peraturan pelaksananya.

18

19

KARAKTERISTIK PERTAMBANGAN Karakteristik Pertambangan  Padat Modal & Teknologi  Risiko Besar & Spesifik  Peralatan khusus  Dinamis (Hazard & Risiko Berpindah)

Kementerian ESDM

 Memiliki personil khusus  Memiliki peralatan khusus

PP No. 19 Tahun 1973

Menteri ESDM melakukan pengawasan atas K3 dalam bidang pertambangan kecuali untuk Ketel Uap.

Tambang Bawah Tanah

Tambang Terbuka

Kuari

20

Lepas Pantai (Kapal Keruk)

Tambang Hidrolis

21

KONSEP AKADEMIS

TAHAPAN MENUJU BUDAYA KESELAMATAN E3

E1 (E1) Engineering

E1 E1

E2

(E2) Education

E3

E2

(E3) Enforcement

22

CC

E1

E3 BB E1

E2

(BB) Behavior-based

BB E2

(CC) Culture Change

S.K. Poon

KETIDAKSESUAIAN

23

SKEMATIS PEMBELAJARAN DARI KETIDAKSESUAIAN Akar Permasalahan Keselamatan Pertambangan

Faktor-faktor yang berkontribusi dari tempat kerja dan Bagian Departemen Terkait

Ketidaksesuaian

Kejadian

HILANG Manusia Lingkungan SPIP Reputasi Dll

Energi yang Hilang

PROSES PEMBELAJARAN PELAPORAN PENDALAMAN

INPUT

OUTPUT

PROCES

KECELAKAAN

REAKTIF

HAMPIR CELAKA

PELAKSANAAN TINDAKAN PENCEGAHAN DAN KOREKSI

SURVEI INSPEKSI TEMPAT KERJA

TIM

AKTIF

AUDIT

(Sumber : Urban Kjellen: 2000 & Modification)

1. 2. 3. 4. 5.

Manusia Metode Mesin Material Lingkungan

PENYEBARLUASAN TINDAK LANJUT

DEFINISI DAN RUANG LINGKUP SMKP Bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

(PP 50 / 2012, Pasal 1 angka 1)

Continual Improvement

24

TINJAUAN MANAJEMEN Tinjauan Manajemen

DOKUMENTASI

1. Manual SMKP

2. Pengendalian Dokumen 3.Pengendalian Rekaman 4. Jenis Dokumen dan Rekaman

EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

1. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja

2. Inspeksi Keselamatan Pertbg

3. Evaluasi Pemenuhan/ Kepatuhan Peraturan Perundangan

4. Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, dan Penyakit Akibat Kerja

KEBIJAKAN

1. Penyusunan Kebijakan 2. Isi Kebijakan

3. Penetapan Kebijakan

4. Komunikasi Kebijakan 5. Tinjauan Kebijakan

SIKLUS SMKP IMPLEMENTASI

1. Pengelolaan Operasional

2. Pengelolaan Lingkungan Kerja 3. Pengelolaan Kesehatan Kerja

4. Pengelolaan Keselamatan Operasi Pertambangan 5. Bahan Peledak dan Peledakan

6. Sistem Perancangan (Design) dan Rekayasa 7. Sistem Pembelian

5. Evaluasi Administasi KP

8. Pengelolaan Perusahaan Jasa Pertbgn

7. Tindak Lanjut Ketidaksesuaiaan

10. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

6. Audit Internal SMKP

9. Pengelolaan Keadaan Darurat

11. Keselamatan di Luar Pekerjaan

PERENCANAAN

1. Penelaahan Awal

2. Manajemen Risiko

3. Identifikasi dan Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya yang Relevan 4. Tujuan, Sasaran, dan Program

5. Rencana Kerja dan Anggran Keselamatan Pertambangan Dalam RKTTL dan RKAB

ORGANISASI & PERSONIL

1. Struktur Organisasi, Tanggung Jawab & Wewenang

2. Kepala Teknik Tambang, Kepala Tambang Bawah Tanah, Kepala Kapal Keruk, 3. Penunjukan PJO

4. Bagian K3 dan KO

5. Pengawas Operasional dan Teknik

6. Tenaga Teknik Khusus Pertambangan

7. Komite Keselamatan Pertambangan (KP)

8. Tim Tanggap Darurat

9. Seleksi dan Penempatan Personel 10. Diklat dan Kompetensi

11. Komunikasi Keselamatan Pertambangan

12. Administrasi Keselamatan Pertambangan 13. Partisipasi, Konsultasi, Motivasi, dan

Kesadaran

25

26

PERMEN ESDM NO 38 TH 2014 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DASAR PERTIMBANGAN SMKP MINERBA

27

a. Memenuhi ketentuan dalam Peraturan Perundangundangan.

b. Menjamin pekerja tambang yang selamat dan sehat serta operasional tambang yang aman, e sien, dan produktif dalam pelaksanaan kegiatan usaha

pertambangan, perlu menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara.

PENGERTIAN 1. SMKP Minerba 2. Keselamatan Pertambangan 3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan 4. Keselamatan Operasi Pertambangan 5. Kepala Teknik Tambang (KTT) 6. Penanggung Jawab Operasional (PJO) 7. Audit SMKP

28

PENGERTIAN SMKP MINERBA Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya disebut SMKP Minerba, adalah

bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko keselamatan pertambangan yang terdiri atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

pertambangan, dan keselamatan operasi (KO) pertambangan. (Permen ESDM No.38 Tahun 2014 Tanggal 30 Desember 2014 tentang Penerapan SMKP, Pasal 1 ayat 1)

SMKP-19-02-2015-SDKP

29

30

KESELAMATAN PERTAMBANGAN Keselamatan Pertambangan adalah segala kegiatan yang

meliputi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

pertambangan dan keselamatan operasional (KO) pertambangan

(Permen ESDM No.38 Tahun 2014 Tanggal 30 Desember 2014 tentang Penerapan SMKP, Pasal 1 ayat 2)

SMKP-19-02-2015-SDKP

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERTAMBANGAN Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan

31

(K3

Pertambangan) adalah segala kegiatan untuk menjamin

dan melindungi pekerja tambang agar selamat dan sehat

melalui upaya pengelolaan keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

(Permen ESDM No.38 Tahun 2014 Tanggal 30 Desember 2014 tentang Penerapan SMKP, Pasal 1 ayat 3)

KESELAMATAN OPERASI PERTAMBANGAN

32

Keselamatan Operasi Pertambangan (KO Pertambangan) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif melalui upaya, antara lain pengelolaan sistem dan pelaksanaan

pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, pertambangan;

pengaman instalasi; kelayakan sarana prasarana, instalasi dan

peralatan pertambangan, kompetensi tenaga teknik, dan evaluasi laporan hasil kajian teknis.

(Permen ESDM No.38 Tahun 2014 Tanggal 30 Desember 2014 tentang Penerapan SMKP, Pasal 1 ayat 4)

TUJUAN PENERAPAN SMKP MINERBA Pasal 2

a. meningkatkan efekti tas Keselamatan Pertambangan yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi; b. mencegah kecelakaan tambang, penyakit akibat kerja, dan kejadian berbahaya; c. menciptakan kegiatan operasional tambang yang aman, e sien, dan produktif; dan d. menciptakan tempat keja yang aman, sehat, nyaman, dan e sien untuk meningkatkan produktivitas

33

PENERAPAN SMKP MINERBA Pasal 3

Perusahaan Wajib Menerapkan SMKP Minerba a. Perusahaan Pertambangan, yaitu pemegang: IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, KK, dan PKP2B.

b. Perusahaan Jasa Pertambangan, yaitu pemegang: IUJP dan SKT.

34

PENERAPAN SMKP MINERBA Pasal 4 Dalam Menerapkan SMKP Minerba: a. Perusahaan Pertambangan wajib memiliki KTT. b. Perusahaan Jasa Pertambangan, wajib memiliki PJO

35

ELEMEN SMKP MINERBA Pasal 5. Elemen SMKP Minerba a. kebijakan;

pasal 6

b. perencanaan;

pasal 7

c. organisasi dan personal;

pasal 8

d. implementasi;

pasal 9

e. evaluasi dan tindak lanjut;

pasal 10

f.

dokumentasi; dan

pasal 11

g. tinjauan manajemen.

Pasal 12

36

PEDOMAN PENERAPAN DAN AUDIT SMKP MINERBA (1) Pasal 13.

Pasal 14.

37

Penerapan SMKP Minerba berdasarkan Pedoman Penerapan SMKP Minerba Lampiran I. audit internal penerapan SMKP sekurangkurangan 1 (satu) kali dalam setahun. Dalam hal terjadi kecelakaan, bencana, atau untuk kepentingan penilaian kinerja keselamatan pertambangan, KAIT dapat meminta audit eksternal penerapan SMKP. Audit Eksternal SMKP Minerba dilaksanakan oleh Lembaga Audit Independen terakreditasi dan telah mendapat persetujuan KAIT.

PEDOMAN PENERAPAN DAN AUDIT SMKP MINERBA (2) Pasal 15. Pelaksanaan Audit SMKP Minerba mengacu pada Pedoman Penilaian Penerapan SMKP Minerba Lampiran II.

Hasil Audit Penerapan SMKP Minerba disampaikan kpd KAIT Djw 14 Hari Kerja, Sejak Audit dinyatakan selesai, dengan format laporan dalam lampiran III.

Hasil Audit SMKP Minerba dasar KAIT menetapkan tingkat penerapan SMKP Minerba.

38

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN SMKP MINERBA Pasal 16

DirJen a.n. Menteri atau Gubernur melakukan Binwas Penerapan SMKP sesuai kewenangan.

Binwas Penerapan SMKP Minerba dilaksanakan oleh Inspektur Tambang

Pasal 17

Gubernur melaporkan Binwas SMKP Minerba

kepada Menteri c.q Direktur Jenderal

sekurang-kurangnya 1 x, djw 1 tahun

39

SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 18. 1. Tidak Menerapkan SMKP Minerba. 2. Tidak punya KTT atau PJO. 3. Tidak menerapkan SMKP Minerba sesuai Lampiran I. 4. Tidak melakukan audit Internal atau Eksternal. 5. Tidak melaksanakan audit sesuai Lampiran II. 6. Tidak menyampaikan hasil audit ke KAIT. sanksi Administratif oleh Dirjen atau Gubernur

40

SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 19 -21. Sanksi Administratif: Peringatan Tertulis : 30 hari kalender Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan dikenakan DJW : 90 hari kalender Pencabutan IUP, IUPK, IUP OP khusus, IUJP

41

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

42

Perusahaan Wajib Menerapkan SMKP Minerba DJW paling lambat 1 tahun sejak Permen ESDM No.38 Th 2014, diberlakukan Gubernur - Binwas Penerapan SMKP Minerba - Perusahaan Izinnya terbit oleh Bupati/walikota sebelum UU No.23 Th 2014 diberlakukan Gubernur - Sanksi Administratif - Perusahaan Izinnya terbit oleh Bupati/walikota sebelum UU No.23 Th 2014 diberlakukan Permen ESDM No.38 Th 2014 mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2014

43

LAMPIRAN PERMEN ESDM No.38 Th 2014 TENTANG PENERAPAN SMKP MINERBA

LAMPIRAN I

44

PEDOMAN PENERAPAN SMKP MINERBA Meliputi:

1.

2. 3. 4. 5.

6.

7.

KEBIJAKAN

PERENCANAAN ORGANISASI DAN PERSONEL IMPLEMENTASI

EVALUASI DAN TINDAK LANJUT DOKUMENTASI

TINJAUAN MANAJEMEN

ELEMEN 1 KEBIJAKAN 1.1

Penyusunan ...