Makalah Perpajakan Pertambangan Minerba DOCX

Title	Makalah Perpajakan Pertambangan Minerba
Author	Suandi Huang
Pages	25
File Size	2.1 MB
File Type	DOCX
Total Downloads	29
Total Views	413

Summary

Description

BAB 1 PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai potensi sumber daya alamyang menjanjikan yakni berupa mineral dan bahan tambang sebagai penopangkelanjutan kehidupan bangsa. Indonesia telah menjadi produsen timah kedua terbesar di dunia, eksportir batubarathermal ketiga terbesar di dunia, penghasil tembaga ketiga terbesar di dunia dan berada pada urutan kelima dan ketujuh untuk masing masing produksi nikel dan emas. Indonesia menjadi tuan rumah bagi pertambangan kelas dunia, termasuk tambangtembaga dan emas Grasberg di Irian Jaya, tambang tembaga Batu Hijau di Sumbawa, tambang Nikel di Inco Soroako, Kaltim Prima Coal di Kalimantan Timur danpenambangan Timah dari PT Timah di Bangka.2Sektor pertambangan sebagai salah satu primadona dari sumber penerimaan negara memainkan peran yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Kendati Indonesia mengalami krisis ekonomi dan keuangan yang cukup parah,industri pertambangan tetap dapat menyumbangkan pendapatan yang berarti bagi negara. Sejak diundangkannya Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuanPokok Pertambangan dan selanjutnya Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sektor pertambangan kita mengalami transformasi yang mengesankan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki iklim investasi dengan menyederhanakan proses perijinan, transparansi, keringanan pajak,penegakan hukum dan pemantapan situasi keamanan dengan harapan meningkatkansumber penerimaan negara dari sektor pajak. Namun demikian kegiatanpertambangan ilegal, peraturan pajak yang dinilai kurang mendukung serta lemahnyakoordinasi antara pusat dan daerah merupakan kendala yang dihadapi industry pertambangan sehingga menyebabkan arus investasi yang masuk ke Indonesiakurang optimal. Negara telah menjamin pengelolaan sumber daya alam tersebut sebagaimanadiatur dalam Pasal 33 UUD 1945 Amandemen keempat, yang dinyatakan bahwa : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."...