SOAL DAN JAWABAN TENTANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA PDF

Preview

Summary

Nama : Tsania Rif’atul Munna Nim : 1517002 Mata kuliah : Hukum Administrasi Negara Kelas :A Soal dan Jawaban Tugas Hukum Administrasi Negara 1. Jelaskan hubungan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara! Jawaban : Hukum Administrasi Negara merupakan embel-embel atau tambahan dari Hu...

Description

Nama

: Tsania Rif’atul Munna

Nim

: 1517002

Mata kuliah

: Hukum Administrasi Negara

Kelas

:A

Soal dan Jawaban Tugas Hukum Administrasi Negara 1.

Jelaskan hubungan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara! Jawaban : Hukum Administrasi Negara merupakan embel-embel atau tambahan dari

HukumTata Negara. Hukum Tata Negara menyinggung dasar-dasar dari pada negara. Sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah mengenai pelaksanaan tekniknya. Hubungan antara HTN dengan HAN adalah mirip seperti hubungan antara Hukum Perdata Umum dengan Hukum Dagang, sehingga berlaku “Lex Specialis Derogat Lex Generalis”. Asas-asas yang berlaku dalam HTN yang berkaitan dengan Administrasi Negara, berlaku pula bagi HAN. Keterkaitan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara tampak pula dari pendapat

J.B.J.M.

ten

Berge

Hukum

Administrasi

Negara

merupakan

perpanjangan dari Hukum Tata Negara atau hukum sekunder dari Hukum Tata Negara. Pendapat ini dipengaruhi oleh perkembangan sejarah karena memang pada abad ke-19, HTN dan HAN merupakan satu kesatuan, dan HAN dianggap sebagai tambahan hukum administrasi negara dari hukum tata negara atau sebagai bagian dari hukum tata negara. F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan bahwa susunan dan kegiatan organ pemerintah hukum administrasi negara dan kenegaraan diatur dalam konstitusi yang merupakan hukum tertulis. Di samping peraturan perundangundangan tertulis, ada pula peraturan-peraturan tidak tertulis yang melengkapi 1

konstitusi tertulis. Keseluruhan HAN dari peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis ini dinamakan hukum konstitusi. Istilah ini sinonim dengan Hukum Tata Negara (dalam arti sempit). Hukum tata negara (dalam arti sempit) dan bersamasama hukum administrasi negara dinamakan hukum tata negara (dalam arti luas). Kedua bagian hukum ini (hukum tata negara dan hukum administrasi), saling berhubungan erat. Hukum negara (dalam arti sempit) tanpa bantuan hukum administrasi tidak dapat dipahami, demikian pula sebaliknya. Menurut Kranenburg, Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara tidak terdapat adanya perbedaan secara tegas. Adanyapun perbedaan tersebut pada dasarnya dikarenakan perkembangan zaman saja, dan pada dasarnya hanya untuk pembelajaran saja. Menurutnya, Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang memuat serta mengatur struktur umum dari suatu pemerintahan dalam suatu negara, misalnya : Undang-undang Dasar. Sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah sekumpulan aturan hukum yang memuat ketentuan secara khusus dari Hukum tata negara tersebut, misalnya : Hukum Pajak. 2.

Jelaskan hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana! Jawaban : Menurut Romeyn, Hukum Pidana dapat dipandang sebagai bahan pembantu

bagi HAN, karena penetapan sanksi pidana merupakan satu sarana untuk menegakkan hukum tata pemerintahan, dan sebaliknya peraturan-peraturan hukum di dalam perundang-undangan administratif dapat dimasukkan dalam lingkungan Hukum Pidana. Sejalan dengan hal tersebut, Utrecht mengatakan bahwa hubungan HAN dengan hukum pidana terlihat dari segi penegakannya. Hukum pidana memberikan sanksi dalam penegakan hukumnya, baik

atas

pelanggaran kaidah hukum privat maupun kaidah hukum publik yang yang ada, termasuk dalam HAN. Maka dalam aturan HAN juga banyak menggunakan sanksi pidana.

2

3.

Jelaskan hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata! Jawaban : Hukum Administrasi Negara merupakan hukum khusus mengenai organisasi

negara dan hukum perdata sebagai hukum umumnya. Pandangan ini mempunyai dua asas yaitu pertama, negara dan badan hukum publik lainnya dapat menggunakan peraturan-peraturan dari hukum perdata, seperti peraturan-peraturan dari hukum perjanjian. Kedua, adalah asas Lex Specialis derogaat Lex generalis, artinya bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum, yaitu bahwa apabila suatu peristiwa hukum diatur baik oleh Hukum Administrasi Negara maupun oleh hukum Perdata, maka peristiwa itu diselesaikan berdasarkan Hukum Administrasi negara sebagai hukum khusus, tidak diselesaikan berdasarkan hukum perdata sebagai hukum yang umum. Itu artinya antara HAN dan Hukum Perdata saling berkaitan, antara satu dengan yang lainnya saling mengisi mengenai bagaimana penyelesaian suatu peristiwa apabila terdapat dua hukum yang berlaku. 4.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan wewenang yang terikat! Jawaban : Secara umum wewenang pemerintah merupakan kekuasaan pemerintah untuk

melakukan semua tindakan hukum publik, dimana kekuasaan tersebut mempunyai landasan hukum, agar tidak timbul kesewenang-wenangan. Dalam wewenang pemerintah, terdapat salah satu sifat, yaitu wewenang yang bersifat terikat. Wewenang yang bersifat terikat ini merupakan wewenang yang terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan. Bisa dikatakan bahwa wewenang tersebut terikat pada suatu massa yang tekah ditentukan. Sifat wewenang yang selalu terikat pada suatu masa tertentu tersebut ditentukan melalui peraturan perundangundangan yang sudah ada. Lama berlakunya wewenang tersebut disebutkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya. Jadi, apabila wewenang itu digunakan setelah 3

melampui waktu berlakunya, kebijakan (policy) yang dibuat aparatur pemerintah menjadi tidak sah. Hal ini tentu dapat berakibat pada pencabutan keputusan yang dibuat. 5.

Jelaskan

pengertian

atribusi,

delegasi

dan

mandat

beserta

perbedaannya! Jawaban : 

Atribusi merupakan salah satu bentuk kewenangan yang didasarkan atau diberikan oleh UUD atau Undang-Undang Dasar kepada suatu lembaga negara/pemerintahan. Kewenangan tersebut terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Contoh : kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggungjawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).



Delegasi merupakan bentuk kewenangan yang dilimpahkan untuk membuat peraturan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik dinyatakan secara tegas maupun tidak. Bentuk kewenangan ini tidak “diberikan” sebagaimana pada atribusi, melainkan “diwakilkan”. Contohnya : pemberian kewenangan dari Kepala Daerah kepada Kepala Dinas atau Camat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lain. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (delegans), tetapi beralih pada penerima delegasi (delegataris).

4



Mandat adalah adalah pelimpahan dalam hubungan rutin atasanbawahan, hal yang biasa kecuali yang dilarang dalam undang-undang. Sehingga contohnya ketika kepala daerah memerintahkan bawahannya mengeluarkan uang daerah untuk suatu kepentingan, maka konsekuensi tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat (kapala daerah). Pada mandat, penerima mandat (mandataris) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada pemberi mandat.

Perbedaan antara delegasi dan mandat No. Delegasi

No. Mandat

1.

Pelimpahan wewenang

1.

2.

Kewenangan

tidak

dapat 2.

Perintah untuk melaksanakan

Kewenangan

dijalankan secara incidental oleh

waktu

organ yang memiliki wewenang

mandans

dapat

sewaktu-

dilaksanakan

oleh

asli 3.

Terjadi peralihan tanggungjawab 3.

Tidak

terjadi

peralihan

tanggungjawab 4.

Harus berdasarkan UU

4.

Tidak harus berdasarkan UU

5.

Harus tertulis

5.

Dapat tertulis, dapat pula secara lisan.

6.

Sebutkan dan jelaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik! Beserta contohnya! Jawaban : Menurut Ridwan HR, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah asas-

asas umum yang dijadikan dasar dan tatacara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kedzaliman, 5

pelanggaran peraturan tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.

Di

Indonesia,

pemikiran

tentang

asas-asas

umum

pemerintahan yang baik secara populer pertama kali disajikan di dalam buku Prof. Kuntjoro Purbopranoto yang berjudul “Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara”, dimana di dalamnya disebutkan bahwa

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau “General

Principle of Good Government” itu ada 13, yaitu : a. Asas

Kepastian

Hukum,

yaitu

asas

dalam

negara hukum

yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Sedangkan aspek yang bersifat formal terkait pada keputusankeputusan yang menguntungkan, dan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Contoh dari asas kepastian hukum ini misalnya dalam hal pemungutan pajak. Salah satu asas dalam pemungutan pajak adalah asas kepastian hukum, hal ini dilakukan agar ada landasan yang jelas dalam pemungutan pajak, pajak bersifat wajib bagi seluruh warga negara yang masuk dalam kategori wajib pajak, dan pemungutan pajak mempunyai dasar baik melalui peraturan pemerintah maupun melalui perundang-undangan. Pungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang undangan, jika tidak dapat dikatakan pemerasan. b. Asas Keseimbangan. Dalam asas ini dikehendaki adanya keseimbangan antara hukuman dan kelalaian seseorang. Dalam hal ini dapat kita contohkan, apabila kita terkena tilangan dikarenakan tidak membawa STNK, SIM atau tidak memakai helm. Maka, polisi akan menilang kita dan akan memberikan sanksi yang sesuai dengan kriteria kesalahan kita. Misalnya kita tidak membawa SIM dan STNK, maka motor kita akan dibawa oleh pihak kepolisian dan kita harus mengurusnya kemudian di Pengadilan.

6

c. Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan. Asas ini menghendaki agar badan/pejabat tata usaha negara harus mengambil tindakan yang sama (tidak bertentangan) dengan kasus-kasus yang faktanya sama. Asas kesamaan ini dipandang sebagai salah satu asas yang paling mendasar dan berakar di dalam kesadaran hukum warga masyarakat. Asas ini memaksa pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaan. Aturan kebijaksanaan, memberi arah pada pelaksanaan wewenang bebas. d. Asas Bertindak Cermat. Asas ini menghendaki agar badan/pejabat tata usaha negara harus bertindak cermat atau hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Misalnya dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan

yang

diajukan

oleh

pihak

yang

berkepentingan,

mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan. Contoh pemerintah menaikkan harga BBM. Secara langsung kenaikan BBM itu akan membuat untung negara dan berkemungkinan bisa membuat negara Indonesia semakin kaya dan maju, namun di lain hal, kenaikan BBM bisa menjadi ancaman bagi masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah. e. Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan. Asas ini menghendaki bahwa keputusan harus didasari alasan/motivasi yang cukup. Motivasi itu harus adil dan jelas. Misalnya dalam hal pengesahan Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang ITE. Alasan disahkannya Undang-undang ini guna menanggulangi adanya berita hoax, serta ujaran kebencian (hate speech). Alasan lainnya bisa karena faktor globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

7

f. Asas Jangan Mencampuradukan Kewenangan. Tidak boleh menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain selain daripada tujuan yang telah ditetapkan untuk kewenangan itu. Seorang pejabat yang menjalankan kewenangan untuk dan atas nama jabatan (ambtshalve) kemudian terindikasi adanya penyalahgunaan wewenang. Ilustrasi misalnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) mengesahkan kebijakan “dana talangan” untuk menanggulangi dampak krisis global. Kebijakan atau Beleid yang dalam hal ini dituangkan dalam bentuk Peraturan BI. Akan tetapi pengesahan yang dilakukan oleh gubernur BI tersebut dikarenakan telah menerima suap. Jadi, untuk menutupi akan suap yang telah diterimanya tersebut, Gubernur BI dengan kewenangannya sebagai Gubernur membuat suatu kebijakan guna menutupi perbuatan buruknya agar tidak ketahuan. g. Asas Permainan Yang Layak/Asas Perlakuan Yang Jujur. Warga masyarakat harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran. Asas ini merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperolah informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Misalnya mengenai pentingnya keterbukaan atau transparasi anggaran, baik itu APBN atau APBD. h. Asas

Menanggapi

Penghargaan

Yang

Wajar.

Tindakan-tindakan

badan/pejabat itu harus menimbulkan harapan-harapan bagi para warga masyarakat. i. Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal. Asas ini menghendaki agar kedudukan seseorang dipulihkan kembali sebagai akibat dari keputusan yang batal. j. Asas keadilan dan kewajaran. Asas ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang tidak adil/tidak layak adalah terlarang dan apabila badan/pejabat tata

8

usaha negara bertindak bertentangan dengan asas ini, maka tindakan itu dapat dibatalkan. k. Asas Perlindungan Atas Pandangan Hidup/Cara Hidup. Setiap orang mempunyai hak atas kehidupan pribadinya dan pemerintah harus menghormati hak tersebut. l. Asas kebijaksanaan. Dalam tugas mengabdi pada kepentingan umum, badan/pejabat itu tidak perlu menunggu instruksi tetapi langsung dapat bertindak dengan berpijak pada asas kebijaksanaan (spontan). m. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum. Kepentingan umum meliputi kepentingan nasional dalam nasional dalam arti kepentingan bangsa, negara, masyarakat. Kepentingan umum mengatasi kepentingan individu, golongan dan daerah. Asas ini juga biasa diartikan dengan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif. 7.

Tuliskan jenis-jenis sanksi hukum administrasi dan karakternya! Jawaban : Ditinjau dari segi sasarannya, dalam hukum administrasi di kenal dua jenis

sanksi, yaitu : a. Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum (legale situatie), dengan kata lain mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran. Misalnya paksaan pemerintah (bestuursdwang), pengenaan uang paksa (dwangsom). b. Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif. Di samping dua jenis sanksi tersebut, ada sanksi lain yang oleh J.B.J.M ten Berge disebut sebagai sanksi regresif (regressieve sancties), yaitu sanksi yang 9

diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan. Sanksi ini ditujukan pada keadaan hukum semula, sebelum diterbitkannya ketetapan. Contohnya : penarikan, perubahan, dan penundaan suatu ketetapan. Ditinjau dari segi tujuan diterapkannya sanksi, sanksi regresif ini sebenarnya tidak begitu berbeda dengan sanksi reparatoir. Bedanya hanya terletak pada lingkup dikenakannya sanksi tersebut. Sanksi reparatoir dikenakan terhadap pelanggaran norma hukum administrasi secara umum, sedangkan sanksi regresif hanya dikenakan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketetapan. 8.

Jelaskan pengertian diskresi dan batasan penggunaannya oleh pejabat aparatur sipil negara! Jawaban : Menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Diskresi atau yang biasa dikenal dengan istilah freies ermessen ini kemudian digunakan dalam bidang pemerintahan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada Undang-undang. Sering terjadi juga adanya penyimpangan dalam penggunaan diskresi. Apabila pejabat pemerintah tersebut bertindak melampaui batas waktu berlakunya wewenang dan melampaui batas wilayah wewenangnya, penggunaan diskresi telah melampaui wewenang serta keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan menjadi tidak sah. Ada juga penggunaan diskresi yang tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang diberikan, bahkan bertentangan dengan AUPB. Dalam kondisi

10

tersebut, penggunaan diskresi telah mencampuradukkan wewenang serta keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan dapat dibatalkan. Dari hal tersebut di atas, adanya batasan penggunaan diskresi menjadi sangat urgen dan mendesak. Menurut Muchsan, pembatasan penggunaan freies ermessen atau diskresi adalah : a. Penggunaan freies ermessen atau diskresi itu tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum positif) b. Penggunaan freies ermessen atau diskresi hanya ditujukan demi kepintigan umum. Selain itu, batasan penggunaan diskresi yang lainnya disebutkan bahwa pejabat pemerintahan atau ASN dan atau badan hukum lainnya dalam mengambil keputusan wajib mempertimbangkan tujuan diskresi, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diskresi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu, penggunaan diskresi juga wajib dipertanggungjawabkan kepada pejabat atasannya dan masyarakat yang dirugikan akibat keputusan diskresi yang telah diambil serta dapat diuji melalui upaya administratif atau gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. 9.

Tuliskan dan jelaskan syarat sahnya KTUN! Jawaban : Pembuatan ketetapan tata usaha negara harus memperhatikan beberapa

persyaratan agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum (rechtsgeldig) dan memiliki kekuatan hukum (rechtskracht) untuk dilaksanakan. Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan ketetapan ini mencakup : a. Syarat-syarat materiil, yang terdiri atas ...