STUDI PARTAI POLITIK SEBAGAI KAJIAN KOMUNIKASI POLITIK PDF

Preview

Summary

STUDI PARTAI POLITIK SEBAGAI KAJIAN KOMUNIKASI POLITIK Disusun Oleh: Dosen Pengampu : Dr. Anang AnasAzhar, MA DISUSUN OLEH : MUHAMAD FADLI (0105172082) PROGRAM STUDI ILMU KOMINIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL UIN SUMATERA UTARA MEDAN 2018 KATA PENGANTAR Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih la...

Description

Accelerat ing t he world's research.

STUDI PARTAI POLITIK SEBAGAI KAJIAN KOMUNIKASI POLITIK Muhamad Fadli

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

KOMUNIKASI POLIT IK -UMAIMAH WAHID 2012 Umaimah Wahid

ET IKA KOMUNIKASI POLIT IK Mirza Shahreza PROSES KOMUNIKASI POLIT IK DI INDONESIA deasy ayu

STUDI PARTAI POLITIK SEBAGAI KAJIAN KOMUNIKASI POLITIK

Disusun Oleh:

Dosen Pengampu : Dr. Anang AnasAzhar, MA DISUSUN OLEH : MUHAMAD FADLI (0105172082)

PROGRAM STUDI ILMU KOMINIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL UIN SUMATERA UTARA MEDAN 2018

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang kami, kami panjatkan puji syukur atas kehadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan innayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan makalah imiah tentang Studi Partai Politik Sebagai Kajian Komunikasi Politik Makalah ilmiah ini telah disusun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari itu semua, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar dapat memperbaiki makalah ilmiah ini. Akhir kata kami berharap semoga makalah ilmiah Studi Partai Politik Sebagai Kajian Komunikasi Politik ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca.

Medan, 17 July 2019

Penulis

ii

Daftar Isi KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii BAB 1

PENDAHULUAN .......................................................................... 1 A.

BAB II

Latar belakang ................................................................................. 1 PEMBAHASAN ............................................................................ 3

A.

Awal Munculnya Partai Politik ........................................................ 3

B.

Definis Partai Politik ....................................................................... 4

C.

Fungsi Partai Politik ........................................................................ 4

D.

Korelasi Partai Politik dan Komunikasi Politik ................................ 6

E.

Fungsi Komunikasi Politik .............................................................. 8

F.

Bentuk-Bentuk Komunikasi Politik ................................................. 8

G.

Pola Komunikasi Politik .................................................................. 11

BAB III

PENUTUP ..................................................................................... 13 A.

Simpulan ........................................................................................ 13

B.

Saran ............................................................................................... 13

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 15

iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Berjalannya suatu negara pasti tidak lepas dari sebuah sistem politik. Karena pasti sistem politiklah yang menjadi tolak ukur kemajuan dalam suatu negara. Negara yang maju dapat dipastikan bahwa sistem politik didalamnya tertata dengan baik. Sistem politik sendiri dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dari seperangkat fungsi, dimana fungsi-fungsi tadi melekat pada suatu struktur-struktur politik, dalam rangka pelaksanaan dan pembuatan kebijakan yang mengikat masyarakat. Dalam suatu sistem politik terdapat berbagai unsur, dan salah satu unsur tersebut adalah partai politik. Partai politik dalam hubunganya dengan sistem sosial politik ini memainkan berbagai fungsi, salah satunya pada fungsi input, dimana partai politik menjadi sarana sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, agregasi kepentingan, dan artikulasi kepentingan. Lalu apa sajakah sebenarnya fungsi partai politik dalam hubungannya dalam proses pembuatan dalam penerapan kebijakan di Indonesia, apabila melihat keadaan sekarang dimana partai politik telah dipandang sebelah mata oleh masyarakat yang merasa bahwa partai politik tidak lagi membawa aspirasi masyarakat melainkan keberadaannya hanya dianggap sebagai kendaraan politik yang dipakai oknum-oknum tertentu untuk menggapai jabatan-jabatan publik di Indonesia. Komunikasi politik merupakan penyampaian informasi-informasi yang ada di partai politik terhadap masyarakat luas dan anggota partai politik sendiri. Pelaksanaan komunikasi politik dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam komunikasi politik, yaitu: sumber, pesan, saluran, umpan balik dan audiens atau pendengar”1 Namun dalam pelaksanaannya, komunikasi politik seringkali mengalami permasalahan. Karena itu sebuah sistem harus berjalan dengan baik dan saling mendukung agar isi pesan tersampaikan sesuai dengan apa yang diharapkan.

1

Michael Rush, dan Althoff Philip. Pengantar Sosiologi Politik. (Jakarta:Raja Grafindo Persada. 1995). H. 225.

1

2

Pelaksanaan fungsi komunikasi politik membutuhkan saluran yang tepat agar tidak terjadi miskomunikasi.Saluran ini bisa berupa media elektronik maupun cetak.Saluran komunikasi politik ini merupakan sarana penghubung antara komunikator dan komunikan.Agar komunikasi politik berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan perlu adanya kesatuan dan hubungan yang baik antara orangorang yang ada di partai politik tersebut. Komunikasi politik tidak dapat dilakukan secara intern saja tetapi juga ekstern. Fungsi komunikasi politik sangat menentukan dalam pelaksanaan program partai politik karena dalam melaksanakan program harus adanya kesatuan antara komunikator dan komunikan yang ada di partai politik tersebut.2

2

H. 166.

Mirriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama. 200).

BAB II PEMBAHASAN A. Awal Munculnya Partai Politik Partai politik awalnya berasal dari negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. maka dari itu, partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Jadi, lahirnya partai politik dikarenakan adanya kebutuhan pemerintah dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam membuat suatu kebijakan. Apabila parlemen harus terjun langsung kemasyarakat dalam menjaring aspirasi, maka efektivitas kerja parlemen kurang terjamin. Untuk itu dibutuhkanlah suatu organisasi politik yang nantinya akan membantu pemerintah dalam memenuhi keinginan masyarakat. Menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya “Memahami Ilmu Politik” ada tiga teori munculnya Partai Politik antara lain sebagai berikut: 1.

Teori Kelembagaan.

Teori ini mengatakan bahwa partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif dan eksekutif, karena ada kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat. 2.

Teori Situasi Historis.

Teori ini mengatakan bahwa partai politik terjadi adanya situasi krisis historis terjadi manakala sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk trasisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks. 3.

Teori Pembangunan.

Teori ini mengatakan bahwa partai politik terjadi adanya modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang

3

4

mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik maupun memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. 3

B. Definisi Partai Politik Partai politik secara umum dapat di definisikan dengan, sekumpulan kelompok orang yang mempunyai tujuan ataupun kepentingan yang sama. Dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik. Biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka. Berbagai pengertian atau definisi dari partai politik menurut beberapa para ahli, yaitu: 1. Carl J. Friedrich: Partai Politik adalah “sekelompok manusia yang

terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil”. 2. R. H. Soltau: “Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit

banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih. Bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka”. 3. UU Partai Politik pasal 1 ayat 1 tahun 2008: Partai Politik adalah organisasi

yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945.4

C. Fungsi Partai Politik Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau di bentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi , nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut 3

Ramlan, Surbakti. Memahami Ilmu Politik. (Jakarta: Grasindo, 1992). h.113.114. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.160-161. 4

5

kedudukan politik dengan cara kostitusionil untuk melaksanakan kebijakankebijakan kepada rakyatnya. 1. Ada 6 funsi Partai Politik a. Sarana komuniksi politik. Di negara yang menetapkan sitem demokrasi seperti indonesia, partai politik berfungsi untuk menyalurkan berbagai macam suara maupun aspirasi masyrakat supaya sampai pada pemarintah. Kemudian asspirsi tersebut di tungangkan dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan partai politik, salain itu partai politik juga berfungsi untuk memperluaskan keputusan dan kebijakankebijakan pemerintah. Dalam hal ini fungsi partai politik berperan sebagai perantara antara pemerintah dan masyrakat. b. Sarana Sosialisasi politik Dalam ilmu politik sosialisasi politik di artikan sebagai proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku di masyarakat dimanapun berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Pendidikan partai politik proses dialogis yang bertujuan angar anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nialai-nilai, norma, dam simbol politik negaranya. c. Sarana Rekrutmen politik Partai ini juga berperan sebagai wadah untuk menampung dan menyeleksi kader-kader politik yang nantinya akan meneruskan kepemimpinan suatu pemerintah dengan jabatan-jabatan tertentu. Partai politik memperluas perannya dalam membuka kesempatan dalam warga negara untuk turut serta dalam berpartisipasi politik dalam suatu negara. Partai politik senantiasa melahirkan kader-kader yang potensial dalam setiap perkembanganya perpolitikan. d. Sarana mengatur konflik Dalam suatu negara demokrasi seperti indonesia, perbedaan pendapat tentunya menjadi hal yang wajar adanya. Berbagai perbedaaan pendapat tentunya menjadi hal yang wajar adanya. Berbagai perbadaan suku, tetnis, budaya, status sosial, dan lainj-lain tentunya tidak jarang menimbulkan

6

berbaagai permaasalahan yang dapat menganjam persatuan bangsa, partai politik harus mampu menciptakan suasana harmonis di antara kalangan masyarakat serta mencontohkan persaingan-persaingan sehat dalam mencapai tujuan. e. Sarana kontrol politik Dalam menetapakan keputusan –keputusan maupun kebijakan terkadang terjadi kesalahan maupun keliruan yang tidaak sesuai dengan kepentingan masyarkat. Dalam hal ini partai politik berperan untuk menggingatkan dan meluruskan kebijakan pemerintah. Kontrol kebijakan di lakukan untuk mengatasi kesewenag-wenangan pemerintah yanag dapat merugikan rakyat. Dalam melakukan kontrol politik, partai politik juga melinbatkan masyarakat dalam memlibatkan masyarakat dalam memberikan aspirasi yang dapt mempengaruhi kebijakan politik suatu negara. f. Sarana partisipasi politik Partai ppolitik berfungsi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah hal tersebut di karenakan partai politik menerima dan menampung aspirasi masyarakat dalam melaksankan pembangaunan nasional. Negara dengan sistemnya demokrasi tentunya peran politik sebagai penampung suara masyarakat untuk di salurkan kepada pemerintah. Tanpa danya partisipasi ataupu keterlibatan partai politik, kebijakan yang di buat pemerintah tentunya tidak dapat di ubah jika tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Oleh karena itu dalam hal ini peran politik sangat penting. 5

D. Korelasi Partai Politik dan Komunikasi Politik Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Disini partai politik memiliki fungsi yang sangat penting yaitu sebagai komunikator politik. Fungsi ini tidak hanya menyampaikan segala keputusan pemerintah tetapi juga menjalankannya.

5

Herbert fieth, pemikiran politik indonesia. Jakarta. Pustaka jaya. 1984. h. 51.

7

Dalam melaksanakan fungsi ini, partai politik tidak begitu saja menyampaikan segala informasi yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada pemerintah. Tetapi partai politik memiliki cara sendiri agar masyarakat ataupun pemerintah dapat memahami informasi dengan mudah. Dengan kebijakan pemerintah ini segala aspirasi atau pendapat, keluhan dan tuntutan masyarakat sudah dapat diterjemahkan dari bahasa teknis ke bahasa yang dapat dimengerti oleh pemerintah sekarang ini. Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang konkret sebenarnya telah dilakukan oleh mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung dan seterusnya. Tak heran jika ada yang menjuluki komunikasi politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih dari istilah belaka. Dalam praktiknya, komunikasi politik sangat kental dalam kehidupan sehari - hari. Sebab dalam aktifitas sehari - hari tidak satupun manusia tidak berkomunikasi dan kadang - kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Berbagai penilaian dan analisis orang awam berkomentar soal kenaikan bbm, ini merupakan contoh kekentalan komunikasi politik. Sebab sikap pemerintah menaikkan bbm sudah melalui proses komunikasi politik dengan mendapat persetujuan DPR. Gabriel Almond (1960) : "komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. "All of the functions performed in the political system, political socialisation and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication, are performed by means of communication." Kebanyakan komunikasi politik merupakan lapangan wewenang lembaga lembaga khusus, seperti media massa, badan informasi pemerintah atau parpol. Namun demikian komunikasi politik dapat ditemukan dalam setiap lingkungan sosial, mulai dari lingkup dua orang hingga ruang kantor parlemen. 6

6

Ramlan surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Pt. Gramedia Widiasarana Indonesia 2010) h 151-153

8

E. Fungsi Komunikasi Politik Fungsi komunikasi politik dapat dibedakan kepada dua bagian. Pertama, fungsi komunikasi politik yang berada pada struktur pemerintah (suprastruktur politik) atau disebut pula dengan istilah the governmental political sphere, berisikan informasi yang menyangkut kepada seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Isi komunikasi ditujukan kepada upaya untuk mewujudkan loyalitas dan integritas nasional untuk mencapai tujuan negara yang lebih luas. Kedua, fungsi yang berada pada struktur masyarakat (infrastruktur politik) yang disebut pula dengan istilah the socio political sphere, yaitu sebagai agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan, dimana kedua fungsi tersebut sebagai proses komunikasi yang berlangsung di antara kelompok asosiasi dan proses penyampaian atau penyaluran isi komunikasi terhadap pemerintah dari hasil agregasi dan artikulasi tersebut. Apabila dilihat secara umum, maka fungsi komuniksi politik pada hakekatnya sebagai jembatan penghubung antara suprastruktur dan infrastruktur yang bersifat interdependensi dalam ruang lingkup negara. Komuniksi ini bersifat timbal balik atau dalam pengertian lain saling merespons sehingga mencapai saling pengertian dan diorientasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.7

F. Bentuk-Bentuk Komunikasi Politik Terdapat beberapa bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh komunikator politik untuk mencapai tujuan politiknya yaitu : a. Retorika, berasal dari bahasa yunani – rhetorica, yang berarti seni berbicara, asalnya digunakan dalam perdebatan-perdebatan di ruang siding pengadilan untuk saling mempengaruhi sehingga bersifar kegiatan antarpesona. Kemudian berkmbang menjadi kegiatan komunikasi massa yaitu berpidato kepada khalayak. Ada tiga jenis retorika menurut Aristoteles dalam karyanya Retorika,

7

Dan Nimmo. Komunikasi Politik, (Rosda, Bandung, 1982) h. 65

9

i.

retorika diliberitif yaitu dirancang untuk mempengaruhi khalayak dalam kebijakan pemerintah, yang difokuskan pada keuntungan atau kerugian jika sebuah kebijakan diputuskan atau dilaksanakan;

ii.

retorika forensic, yang berkaitan dengan keputusan pengadilan;

iii.

retorika demonstrative, yang mengembangkan wacana yang dapat memuji atau menghujat.

b. Agitasi Politik, dari bahasa Agitare artinya bergerak atau menggerakan, dalam bahasa inggris agitation. Menurut Harbert Blumer agitasi beroperasi untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan politik, baik lisan maupun tulisan dengan merangsang dan membangkitkan emosi khalayak. Dimulai dengan cara membuat kontradiksi dalam masyarakat dan menggerakan khalayak untuk menentang kenyataan hidup yang dialami selama ini (penuh ketidakpastian dan penuh penderitaan) dengan tujuan menimbulkan kegelisahan dikalangan massa. Orang yang melakukan agitasi disbut agitator yang oleh Nepheus Smith disebut sebagai orang yang berusaha menimbulkan ketidakpuasan, kegelisahan atau pemberontakan orang lain. Ada agitator yang sikapnya selalu gelisah dan agresif, ada juga yang lebih tenang, cenderung pendiam tetapi mampu menggerakan khalayak dengan ucapan dan tulisannya. c. Propaganda, berasal dari kata latin propagare (menanamkan tunas suatu tanaman) yang pada awalnya sebagai bentuk kegiatan penyebaran agama khatolik pada tahun 1822 Paus Gregorius XV membentuk suatu komisi cardinal

yang

bernama Congregatio

de

Propaganda

Fide untuk

menumbuhkan keimanan kristiani diantara bangsa-bangsa. Propagandis adalah orang yang melakukan propaganda yang mampu menjangkau khalayak kolektif lebih besar, biasanya dilakukan politikus atau kader partai politik yang memiliki kemampuan dalam melakukan sugesti...