Paradoks Desentralisasi Pemerintahan dan Sentralisasi Partai Politik PDF

Preview

Summary

PARADOKS SENTRALISASI POLITIK DAN DESENTRALISASI PEMERINTAHAN: MEMBANGUN DEMOKRASI YANG MENSEJAHTERAKAN Dilarang memproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit. © Hak cipta dilindungi oleh Undang Undang No. 28 Tahun ...

Description

PARADOKS SENTRALISASI POLITIK DAN DESENTRALISASI PEMERINTAHAN: MEMBANGUN DEMOKRASI YANG MENSEJAHTERAKAN

Dilarang memproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit. © Hak cipta dilindungi oleh Undang Undang No. 28 Tahun 2014 All Rights Reserved

ORASI PENGUKUHAN GURU BESAR

PARADOKS SENTRALISASI POLITIK DAN DESENTRALISASI PEMERINTAHAN: MEMBANGUN DEMOKRASI YANG MENSEJAHTERAKAN

OLEH:

NURLIAH NURDIN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI JAKARTA, 28 JANUARI 2019

@2019 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Katalog dalam Terbitan

Paradoks Sentralisasi Politik dan Desentralisasi Pemerintahan: Membangun Demokrasi yang Mensejahterakan Orasi Pengukuhan Professor Ilmu Politik- Nurliah Nurdin. Jakarta-IPDN Press,2019 Ix+45 hlm: 14.8 x 21 cm

ISBN 988-602-61034-2-0 (cetak & online)

1. 2. 3. 4.

Sentralisasi Politik Desentralisasi Pemerintahan Proofreader Penata Isi Desainer Sampul

: Alma Arif : Meliasta Hapri Tarigan : Bayu Pambayun Diterbitkan oleh: IPDN PRESS Jl Ir. Soekarno Km 20, Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat 45363 Telp. : ( 022) 7798252 Email : [email protected] [email protected] Website: www.ipdn.ac.id

BIODATA RINGKAS Nurliah Nurdin, lahir di Parepare pada hari Senin, 10 Juli 1972 adalah anak ke tujuh dari tujuh bersaudara, dari ayah, alm H Nurdin dan Ibu almh Hj Ramlah dan dikarunia dua putra, Sean Rama AW (13 tahun) dan Andi Arung Maraja (11 tahun). Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 89819/A2.3/KP/2017 memutuskan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017 mengangkat Pegawai Negeri Sipil Nama Dr Nurliah Nurdin, S. Sos, MA., NIP/NIDN 197207101998032001/ NK-6246 dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Professor/Guru Besar dalam bidang Ilmu Politik. Ditetapkan pada tanggal 7 September 2017 oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir. Menamatkan Sekolah Dasar (SD) Negeri 7 Parepare tahun 1985, SMP Negeri 1 Parepare tahun 1998, SMA Negeri 1 Parepare tahun 1991. Memperoleh gelar Sarjana (S. Sos) pada program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanudin (Unhas), Makassar pada tahun 1996, memperoleh gelar Master of Arts (MA) pada studi Comparative Politics, Political Sciences di Northern Illinois University (NIU) Dekalb, USA tahun 2003, memperoleh gelar Doktor (Dr)

v

pada Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Jakarta pada tahun 2011. Menjadi dosen di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) sejak tahun 1997 yang berubah menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2004, menjadi dosen tamu di Yeungnam University Korea Selatan tahun 2016, Dosen tamu di University Utara Malaysia tahun 2016, Dosen tamu di Universitas Terbuka dan Universitas Indonesia, melakukan penelitian bersama beberapa Lembaga yaitu Dewan Pertimbangan Presiden (Wantipres) tahun 20102012, DPD (Dewan Perwakilan Daerah) 2014-2017, MIPI (Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia) , Center for Election and Political Party (CEPP).Sejak tahun 1999 banyak terlibat dalam Kepemiluan dan Pemerintahan, diantaranya IFES (Internatioanl Foundation for Electoral System) tahun 1999 , CETRO (Center for Electroral Reform), Analyst Media Kantor Presiden tahun 2004, Research Triangle Institute (RTI), Research Democratic Support Program (RDSP), dan the World Bank. Menerbitkan 35 karya ilmiah berupa buku dan tulisan di jurnal nasional dan internasional baik ditulis sendiri maupun ditulis bersama. Buku berjudul Komparasi Sistem Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat: Rivalitas Kekuasaan antara Presiden dan Legislatif 20042009, yang merupakan hasil Research Dissertation Program Fulbright di Ohio University, telah menjadi referensi perpustakaan DPR, Library of Congress USA dan Library Conggress Australia. Memulai karir sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 1998 di IIP, menjadi PNS dengan pangkat fungsional asisten ahli IIIa tahun 2000, IIIb tahun 2005, Lektor IIIc tahun 2008, Penata Tk I IIId tahun 2009, vi

Lektor Kepala Pembina IVa 2012 dan Pembina Tk I IVb 2018. Menduduki jabatan struktural akademik sebagai Kepala Unit Penjaminan Mutu Program Pascasarjana 2015, Asistem Direktur Bidang Kemahasiswaan Program Pascasarjana 2016, Asisten Direktur Bidang Akademik Program Profesi Kepamongprajaan 2017, Sekretaris Program Doktor Program Pascasarjana IPDN 2018 dan saat ini menjadi Kepala Pusat Penjaminan Mutu Bidang Pembelajaran dan Fasilitasi Akreditasi IPDN. Pernah mengikuti TOT Orientasi DPRD sejak tahun 2004 Jakarta dan selanjutnya menjadi Pemateri dan Supervisor Bimbingan Teknis Anggota DPRD, pernah mengikuti ELearning Distance Education 2013 Jilin University, Tim Iniasiasi Kerjasama IPDN - YU Korsel dan National University of Mongolia. Selain aktif mengajar dan membimbing mahasiswa vokasi, profesi kepamonprajaan, sarjana, magister dan doctoral program di IPDN, juga ikut mengajar dan menguji mahasiswa program magister Universitas Terbuka. Di sela waktu juga terlibat dalam organisasi profesi ilmiah dan kemasyarakatan tingkat nasional dan international yaitu, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Asosiasi Dosen Ilmu Politik Indonesia (ADIPI), Aliansi Perempuan Peduli Indonesia (ALPPIND) dan Local Government Iniative Network (LOGIN) . Memperoleh penghargaaan dari Presiden RI yaitu Satyalancana Karya Satya Karya Satya X 2008, Satyalancana Karya Satya XX 2018, Fulbright AMINEF 2009-2010.

vii

DAFTAR ISI Halaman Judul ............................................................ i Biodata Ringkas .......................................................... v Daftar Isi ..................................................................... viii Prakata Pengukuhan .................................................... ix I. Pendahuluan ...................................................... 1 II. Sentralisasi Politik: Orang, Kebijakan dan Uang............................................................ 7 III. Paradoks Desentralisasi Pemerintahan dan Sentralisasi Partai Politik................................... 14 IV. All Politics is Local ........................................... 20 V. Konsep Starfish dan Spiderweb Penyelenggaraan Desentralisasi ........................ 25 VI. Pemilihan Kepala Daerah: Sentralisasi Parpol Versus Desentralisasi Pemerintahan.................. 31 VII. Kesimpulan ........................................................ 41 VIII. Penutup .............................................................. 42 Ucapan Terima Kasih .................................................. 45 Daftar Publikasi Ilmiah Daftar Riwayat Hidup

viii

KATA PENGANTAR PENGUKUHAN Bismillaahirrahmanirrahiim Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh, Majelis Senat Pengukuhan Professor yang mulia dan hadirin yang saya hormati Pertama-tama perkenankanlah saya mengucap puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat sekaligus amanah kepada saya untuk mengemban jabatan mulia sebagai Guru Besar Ilmu Politik pada Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Hanya karena Hidayah dan KaruniaNya jualah saya dapat berdiri di mimbar ini. Shalawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, kekasih kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang agung, serta kita semua, semoga selalu dalam limpahan nikmat dan barokahNya sampai akhir zaman nanti. Pada kesempatan ini perkenankan saya dengan segala kerendahan hati menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka Pengukuhan Professor Ilmu Politik. Sesuai dengan latar belakang dan penelitian yang saya tekuni, orasi ilmiah sata berjudul: “PARADOKS SENTRALISASI POLITIK DAN DESENTRALISASI PEMERINTAHAN: MEMBANGUN DEMOKRASI YANG MENSEJAHTERAKAN”

ix

I.PENDAHULUAN Sentralisasi politik dan desentralisasi pemerintahan telah berjalan saling berseberangan meskipun partai politik sebagai infratruktur sistem pemerintahan demokrasi serta desentralisasi pemerintah sebagai model pembagian kewenangan di Negara Kesatuan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat serta mendengarkan suara rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan. Pemerintah telah melakukan upaya desentralisasi namun tanpa diiringi desentralisasi politik, maka tujuan demokratisasi dalam pemerintahan dan fungsi kehadiran parpol sebagai agent of change justru menjauhkan dari kesejahteraan. Sentralisasi politik setidaknya terlihat dalam tiga komponen yaitu Person (orang), Policy (Kebijakan) dan Money (uang) yang menjadi fokus pembahasan paper ini. Dampak ketiadaaan desentralisasi politik tampak misalnya pada tahapan Pilkada Serentak 17 provinsi dan 146 kabupaten/kota 1, 69 permohonan sengketa Penyelesaian Hasil Pilkada Serentak 2018 dari total 171 pilkada yang digelar 2 serta bagaimana Kepala Daerah hasil pilkada juga telah masuk dalam ranah sentralisasi politik.3 Kita menyaksikan sentralisasi politik melalui 1

Lalu Rahadian , Hasil Pilkada 2018 di 17 Provinsi Sesuai Rekapitulasi Suara di KPU https://tirto.id/hasil-pilkada-2018-di-17-provinsi-sesuairekapitulasi-suara-di-KPU-cNUk 2 Reza Jurnaliston "Hingga Jumat Pagi, MK Terima 69 Permohonan Sengketa Pilkada", https://nasional.kompas.com/read/2018/07/20/08385411/hi ngga-jumat-pagi-mk-terima-69-permohonan-sengketa-pilkada. 3 Dukungan kepala daerah kepada pasangan calon presiden atas permintaan Parpol menjadi fenomena tahun politik, dapat dibaca

1

dominasi peranan elit partai politik dalam menentukan pemimpin daerah dan pemimpin negeri ini. Pemimpin yang dihasilkan dari Pilkada dan Pilpres inilah yang diharapkan bisa mempercepat kesejahteraan rakyat sebagaimana harapan Reformasi tahun 1998 yang melahirkan dentuman desentralisasi pemerintah tahun 1999. Sejak meninggalkan fase Orde Baru yang sangat sentralistik, para pemikir bangsa ini beralih ke sistem desentralisasi luas, yaitu pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah melalui desentralisasi administrasi, fiskal dan politik. Namun, setelah 20 tahun mengalami big bang decentralization yang tujuannya agar tercapai kesejahteraaan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, ternyata harapan tersebut masihlah jauh dari kenyataan, apalagi jika dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan dan pembangunan Negara tetangga dan dunia. Laporan World Economic Forum menyatakan Indonesia jatuh pada urutan ke 41 dunia dalam daya saing ekonomi 2016-2017, lingkungan dan makroekonomi di urutan 30, inovasi urutan 31 dan perkembangan finansial di ururan 42. Namun, kondisi ini tetap lemah dan semakin menurun seperti kesehatan dan pendidikan dasar yang menjadi urutan 100, turun 20 tingkat tahun lalu, serta ketersediaan teknologi di urutan 91.4 Untuk ukuran diantaranya https://beritagar.id/artikel/berita/peta-koalisi-pilpresberubah-usai-pilkada 4 WEF Competitiveness Report 2016-2017: Indonesia falls to 41st, , https://Www.Indonesia-Investments.Com/News/Todays-Headlines/ Wef-Competitiveness-Report-2016-2017-Indonesia-Falls-To41st/Item7229?

2

negara di Asia Tenggara, Indonesia tertinggal jauh oleh Singapore, Malaysia dan Thailand. Sementara BPS merilis jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 27,77juta orang pada Maret 2017. Jumlah tersebut bertambah sekitar 10.000 orang dibanding kondisi September 2016 yang mencapai 27,76 juta orang. 5 Pembangunan Indonesia juga menghasilkan gini ratio stabil di angka 0.40 tahun 2016 6, artinya kesenjangan atau ketimpangan tinggi terjadi antara kelompok the have and the have not. Belum lagi hutang luar negeri yang telah mencapai US$ 333.6 Miliiar atau 4500 Trilliun.7 Dengan kekayaan alam yang melimpah, desentralisasi pemerintahan semestinya telah menjadi solusi untuk mempercepat capaian kesejahteraan masyarakat dan mengejar ketertinggalan pembangunan, bukan sebaliknya. Sangat disayangkan, pada saat pemerintahan telah melakukan desentralisasi, desentralisasi politik (baca: desentralisasi parpol) sebagai pintu masuknya Person, Policy dan Money belum terjadi. Meskipun kewenangan pemerintah daerah sejak UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sangat kuat dan terdesentralisasi, misal Pasal 7 menyebutkan “kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam 5

Indeks Gini Ratio Ri Maret 2017 Capai 0,393 Https://Ekbis.Sindonews.Com/Read/1221437/33/Indeks-GiniRatio-Ri-Maret-2017-Capai-0393-1500290135 6 Kemiskinan Di Indonesia https://Www.Indonesia-Investments.Com/Id/Keuangan/AngkaEkonomi-Makro/Kemiskinan/Item301? 7 Utang Luar Negeri Indonesi Apada Mei 2017 Capai Us$333.6 Milliar, www.Bisnis.Liputan6.Com

3

seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain”; yang artinya kewenangan pemda sudah cukup leluasa untuk bisa mempercepat tujuan tersebut. Namun, kewenangan tersebut belumlah dibarengi dengan portfolio akuntabilitas, responsibilitas dan representasi suara dan kepentingan masyarakat daerah yang berujung pada lahirnya raja-raja kecil di daerah. UU 32 tahun 2004 dan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah akhirnya beberapa kewenangan tersebut diatur kembali dengan harapan terjadi keseimbangan desentralisasi dalam bingkai NKRI. 8 Salah satu penyebab tersendatnya tujuan desentralisasi pemerintahan untuk kesejahteraan adalah stagnasi kekuasaan yang belum selesai pada desentralisasi politik yang diserahkan kepada daerah. Ketika pemerintahan sudah dalam tahapan peralihan kewenangan administrasi dan keuangan kepada daerah, di sisi lain, peralihan kewenangan politik barulah pada tahap memberikan kesempatan kepada suara rakyat untuk memilih calon kepala daerah dan perwakilan daerah. Pilihan tersebut sangat tergantung pada pilihan elit partai politik dalam 8

UU 23 2014 menempatkan kewenangan pemda ditarik ke Provinsi, misalnya perizinan pertambangan kini menjadi kewenangan provinsi. urusan pendidikan menengah yang semula dalam tangan kabupaten/kota dipindahkan ke provinsi. Kabupaten/kota hanya mengelola urusan pendidikan dasar dan pemerintah pusat menangani urusan pendidikan tinggi. Hal baru lainnya dalam undang-undang tersebut adalah pemerintah pusat mempunyai kekuasaan untuk memberi sanksi yang lebih keras kepada kepala daerah

4

bentuk rekomendasi calon kepala daerah atau anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Dengan kata lain, Pengurus Pusat Partai masih sangat sentralistik, dominan dan bersifat oligarki dalam memberikan kendaraan politik kepada pasangan calon kepala daerah. Partai politik adalah pilar demokrasi, sehingga bicara tentang pemerintahan yang berdesentralisasi, baik secara fiscal, administrasi dan politik tanpa mengikutsertakan aturan tentang desentralisasi partai politik, maka tampak seperti air dan minyak dalam penyelenggaraan negara. Satu tujuan untuk menyuarakan kepentingan rakyat namun tidak bertemu dalam platform dan aturan yang selaras. Pembuatan tiga undang-undang politik dalam tempo yang sangat singkat oleh Tim 7 pasca reformasi 1998 9 terkesan menunda pengaturan desentralisasi parpol karena lebih fokus pada desentralisasi pemerintah daerah. Saat itu diharapkan desentralisasi parpol akan berjalan kemudian, seiring dengan implementasi desentralisasi pemerintahan. Kenyataannya, sentralisasi parpol berlanjut terbukti pengaturan UU Partai Politik dan UU Pemilu sampai saat ini tetap memberikan elit partai kewenangan yang besar dalam menentukan calon kepala daerah yang akan dipilih oleh masyarakat lokal, yang berbunyi ”Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang 9

Tim Ini Dipimpin Oleh Prof Ryaas Rasyid, Beranggotan Prof Affan Gaffar, Prof Ramlam Surbakti, Andi A Mallarangeng, PhD, Rapat dilakukan di Ruang Rapat Kampus IIP Jakarta tahun 1998-1999

5

Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.” Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Ca lon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi 10. Tampak ada jenjang persetujuan dari tingkat kabupaten/kota ke provinsi terakhir ke Pusat, namun faktanya Pusat menjadi penentu segalanya. Ketidakpuasan terhadap pasangan calon yang diusulkan parpol pun melahirkan protes dan judisial review yang berujung pada Keputusan MK No 5/PUU-V/2007, yaitu pasal 56, 59 dan 60 UU 32/2004 tentang persyaratan pencalonan kepala daerah dimana terbuka peluang bagi calon independen untuk maju dalam Pilkada. Hubungan yang belum sejalan antara desentralisasi pemerintahan dan desentralisasi politik (baca: desentralisasi parpol) menimbulkan dampak yang kurang positif terhadap tujuan desentralisasi untuk mendekatkan pelayanan dan mempercepat kesejahteraan kepada masyarakat. Lalu, bagaimana desentralisasi politik pada parpol terkait orang, kebijakan dan uang (Person, Policy, Money) agar dapat menjadi relasi positif terhadap desentralisasi pemerintahan? 10

UU No 10 Tahun 2016 bisa lihat pada pasal 42 ayat 5 dan 6 http://www.Mahkamahkonstitusi.Go.Id/Public/Content/Jdih/Uu_No mor_10_Tahun_2016.Pdf

6

II. SENTRALISASI POLITIK: ORANG, KEBIJAKAN DAN UANG (PERSON, POLICY, MONEY) Sentralisasi politik dilakukan oleh partai politik jika sumber daya manusia (Person), kebijakan (Policy) dan Uang (Money) masih dimonopoli oleh managemen parpol di tingkat pusat dan tidak diserahkan kepada wilayah atau Dewan Pengurus Cabang 11(DPC). Mirip dengan sistem sentralisasi pemerintahan, sentralisasi parpol terjadi karena ketiadaan transfer tanggungjawab untuk urusan perencanaan dan managemen dalam peningkatan alokasi dan sumber daya dari pusat ke wilayah. 12 Demokrasi sejalan dengan desentralisasi yang bertujuan untuk memberikan rakyat kekuasaan untuk memilih perwakilan mereka dan kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan.13 Dengan kata lain, sentralisasi politik menjauhkan rakyat dari kekuasaan untuk memilih perwakilan serta jarak ketimpangan pengambilan kebijakan dan keinginan rakyat. Tidak beriringnya desentralisasi pemerintahan dan sentralisasi politik 11

Sebagian parpol menyebut DPD Dewan Pengurus Daerah Tentang sentralisasi dan desentralisasi pemerintahan dapat dibaca pada artikel “Decentralization in Developing Countries a Review of Recent Experience Dennis A. Rondinelli John R. Nellis G. Shabbir Cheema World Bank Staff Working Papers Number 581 Management and Development Series Number 8http://documents.worldbank.org/curated/en/868391468740679709/ pdf/multi0page.pdf 13 Diskusi tentang kepentingan publik, desentraliasi politik dapat dibaca lebih lanjut pada http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/political.h tm 12

7

terlihat pada peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya kepada pasangan calon pemimpin daerah (person). Ketika sentralisasi politik terjadi, maka rakyat lokal barulah pada tahap memberikan hak suaranya di TPS (Tempat Pemungutan Suara) kepada calon yang sudah dipilih oleh elit partai politik. Artinya, sentralisasi politik ini diperankan oleh elit partai politik yang masih sangat kuat dalam menentukan pillihan masyarakat daerah. Pilihan rakyat pada setiap pilkada (pemilihan kepala daerah) dibatasi oleh pilihan dan kewenangan elit parpol untuk mengusung pasangan calonnya, desentralisasi memilih orang, pasangan calon, belum tampak. Rakyat tidak mempunyai pilihan pemimpin yang berkualitas jika mekanisme pilihan yang diberikan oleh parpol masih sangat sentralisasi. Akibatnya, banyak calon kepala daerah yang tidak dikenal di masyarakat namun akhirnya maju dalam Pilkada hanya karena sudah mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan Partai. Dampaknya adalah, kecenderungan...