AKUNTANSI UNTUK PARTAI POLITIK DAN DANA KAMPANYE PDF

Preview

Summary

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Partai politik awalnya berasal dari negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Maka dari itu, partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menj...

Description

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Partai politik awalnya berasal dari negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan

bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Maka dari itu, partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Jadi, lahirnya partai politik dikarenakan adanya kebutuhan pemerintah dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam membuat suatu kebijakan. Apabila parlemen harus terjun langsung kemasyarakat dalam menjaring aspirasi, maka efektivitas kerja parlemen kurang terjamin. Untuk itu dibutuhkanlah suatu organisasi politik yang nantinya akan membantu pemerintah dalam memenuhi keinginan masyarakat.Partai politik sesungguhnya merupakan sebuah kendaraan, yang fungsinya untuk menyatukan orangorang yang memiliki visi dan misi yang sama dalam penyelenggaraan negara. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Modal dasar untuk menciptakan pemerintahan yang solid dan berwibawa dengan dengan pengawasan efektif dari lembaga legislatif, adalah dengan mewujudkan demokrasi yang berkredibilitas. Demokrasi berkredibilitas dibangun dengan cara menciptakan partai politik yang 1

sehat dan kredibel serta proses pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis, jujur, dan adil. Demokratis berkredibilitas ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya transparansi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas atas kegiatan pembiayaan politik, keuangan partai politik, sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publik yang besar, harus transparan sehingga pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Transparansi pertanggungjawaban keuangan ini mensyaratkan adanya standar akuntansi keuangan bagi partai politik, pedoman audit partai politik, dan adanya pedoman peraturan, dan prosedur pelaporan dana kampanye pada kegiatan pemilihan umum bagi partai politik. Pertanggungjawaban keuangan yang transparan oleh partai politik merupakan bentuk kepatuhan terhadap undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Partai politik harus mampu melaksanakan pertanggungjawaban terhadap seluruh sumber daya keuangan yang digunakan kepada para konstituennya. Bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan partai politik serta pemilu adalah penyampaian Laporan Dana Kampanye (semua peserta pemilu) serta Laporan Keuangan (khusus untuk partai politik), yang harus diaudit Kantor Akuntan Publik, ke KPU serta terbuka untuk diakses publik. Selain menekan potensi keuangan dalam penggalangan dana, standarisasi laporan keuangan partai politik juga bisa dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan pilihan secara cerdas dan rasional. Di luar kepentingan untuk menjalankan fungsi kontrol atas partai politik yang ada, warga Negara yang menggunakan hak pilihnya dapat mencermati derajat sehattidaknya sebuah partai politik dari Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikannya secara terbuka kepada publik. Informasi menyangkut keuangan bisa menjadi dasar penilaian kemampuan partai politik untuk melangsungkan aktivitasnya dan memperjuangkan kepentingan politik secara berkelanjutan. 2

1.2

Rumusuan Masalah Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah : 1. Bagaimana dasar pemikiran dan tujuan pelaporan keuangan untuk organisasi partai politik dan dana kampanye ? 2. Apakah akuntansi untuk partai politik dan dana kampanye ? 3. Bagaiaman laporan pertanggungjawan partai politik dan dana kampanye ?

1.3

Tujuan Penulisan Dari uraian rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan makalah ini yaitu sebagai berikut : 1. Untuk mendeskripsikan dasar pemikiran dan tujuan pelaporan keuangan untuk organisasi partai politik dan dana kampanye. 2. Untuk mengetahui akuntansi untuk partai politik dan dana kampanye 3. Untuk mendeskripsikan laporan pertanggungjawaban partai politik dan dana kampanye.

3

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Akuntansi untuk Entitas Partai Politik Pengertian Partai Politik disebutkan secara khusus dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD Tahun 1945. Tujuan umum partai politik adalah sebagai berikut ( Bastian, 2007;Hafild,2008). 1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD Tahun 1945. 2. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi dan Peran Partai Politik 1. Partai Politik berfungsi untuk mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat. Partai Politik berperan sebagai sarana sosialisasi politik masyarakat dalam rangka melakukan pendidikan politik bagi rakyat. 2. Partai Politik berfungsi menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan Negara. Berperan sebagai sarana komunikasi yang mana partai politik

4

menyalurkan aneka ragam pendapat, aspirasi, dan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan Negara. 3. Partai Poliitik berfungsi untuk membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. Partai Politik merupakan juga sebagai sarana untuk melakukan rekruitmen politik dengan mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik dalam rangka memperluas partisipasi politik masyarakat. 2.1.1 Karakteristik Aktivitas Politik Aktivitas politik adalah aktivitas untuk memperoleh , mengelola, dan mengatur kekuasaan sebagai amanat dan mandate dari konstituennya dengan cara-cara yang demokratis. Partai politik memiliki karakteristik utama yaitu faktor kekuasaan yang dimilikinya dan perannya dalam mewakili rakyat. Struktur dan Mekanisme dalam Organisasi Partai Politik 1. Dewan Pengurus Pusat (DPP) dibentuk untuk tingkat pusat. 2. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dibentuk untuk tingkat provinsi. 3. Dewan Pengurus Cabang (DPC) dibentuk untuk tingkat kabupaten atau kota. Perangkat-perangkat organisasi dan kegiatan-kegiatannya antara lain : 1. Sekretariat, Biaya-biaya yang keluar untuk menjalankan sekretariat ini dapat digolongkan kepada biaya rutin. 2. Rapat-rapat yang diperlukan untuk mengambil keputusan dalam partai. 3. Kegiatan Pencarian Dana. Karena partai politik tidak boleh memiliki badan usaha atau tidak boleh memiliki saham.

5

4. Kegiatan Kampanye. Kegiatan-kegiatan kampanye antara lain perjalanan kampanye oleh calon legislatif atau calon presiden, rapat akbar, iklan di media massa, pembuatan poster , dan pembuatan bendera. 5. Kegiatan Pendidikan Politik , Partai juga melakukan seminar,lokakarya, dan diskusidiskusi. 6. Kegiatan-kegiatan partai politik di luar kampanye baik oleh calon legislative dan atau calon presiden. 7. Partai membentuk yayasan-yayasan atau think-tank untuk menyebarluaskan ideology maupun pengaruhnya. 8. Kekayaan Partai. Kekayaan bisa berbentuk gedung, kantor, kendaraan, alat-alat kantor, dll. 2.1.2 Keuangan Partai Politik Kegiatan manajemen keuangan adalah terkait dengan cara memperoleh dan menggunakan dana. Sumber pendanaan partai politik berasal dari : 1.

Iuran anggota

2.

Sumbangan dari pihak lain yang sah menurut hukum dan

3.

Bantuan keuangan dari anggaran Negara atau daerah.

Aktivitas Pencarian dana yang dilarang, antara lain : 1. Menerima sumbangan dari pihak asing dalam bentuk apapun, yang bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan. 2. Menerima sumbangan, berupa barang maupun uang, dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas.

6

3. Menerima sumbangan dari perseorangan dan atau perusahaan/ badan usaha melebihi batas yang ditetapkan. 4. Meminta atau menerima dana dari BUMN, BUMD, BUMDes atau dengan sebutan lainnya , Koperasi , Yayasan, LSM, Ormas dan organisasi lainnya. 5. Memperoleh hasil dari aktivitas bisnis, misalnya mendirikan badan usaha yang dapat menghasilkan laba, atau menanamkan modal berupa saham pada suatu badan usaha.

2.2 Peran dan Fungsi Akuntansi dalam lingkungan Partai Politik Peran dan fungsi akuntansi dalam lingkungan partai politik dibagi menjadi dua kelompok yaitu peranan dan fungsi akuntansi bagi pihak internal maupun pihak eksternal partai politik. a. Pihak Internal 1.

Ketua Partai Politik berperan menyusun perencanaan, memgevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha memenuhi tujuan, dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan.

2.

Staf berkepentingan dengan informasi mengenai transparansi pelaporan kegiatan dan pelaporan keuangan partai politik.

3.

Anggota adalah orang yang menjadi bagian dan pendukung partai politik, tetapi belum tentu menjadi pengurus partai politik.

b. Pihak Eksternal 1. Donatur berkepentingan dengan informasi mengenai keseriusan dan kredibilitas partai politik untuk menjalankan program-program pencerdasan masyarakat secara politik. 2. Supplier/Pemasok/Kreditur untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dapat dibayar oleh partai politik pada saat jatuh tempo.

7

3. Konstituen/Basi Massa adanya laporan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel akan mengundang simpati masyarakat. 4. Badan pemeriksan keuangan (BPK) berkepentingan untuk memeriksa (mengaudit) laporan pertanggungjawaban partai politik atas penggunaan dana bantuan keuangan dari pemerintah (Pusat dan Daerah) sebagaimana amanat dari PP Nomor 05 Tahun 2009 Pasal 14 ayat (2). 5. Pemerintah

(Pusat

dan

Daerah)

berkepentingan

untuk

menerima

laporan

pertanggungjawaban partai politik yang telah diaudit oleh BPK atas penggunaan dana bantuan keuangan dari APBN atau APBD.

2.3 Tinjauan terhadap PSAK Nomor 45 dan Kebutuhan Standar Akuntansi untuk Partai Politik Organisasi partai politik merupakan organisasi yang tidak bermotif untuk mencari laba dan bertujuan untuk memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diwujudkan secara konstitusional, maka partai politik termasuk dalam kategori organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba menggunakan beberapa parameter tunggal sebagai ukuran keberhasilan seperti jumlah dana sumbangan yang diperoleh, pertumbuhan jumlah anggota, jumlah pengunjung, jumlah orang yang dilayani, dan biaya overhead. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh PSAK Nomor 45 antara lain sebagai berikut : 1.

Laporan Posisi Keuangan

2.

Laporan Aktivitas

3.

Laporan Perubahan dalam Aset Neto/Ekuitas

4.

Laporan Arus Kas

8

5.

Catatan atas Laporan Keuangan. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai

Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Ada tiga pendapat terkait penerapan PSAK Nomor 45 sebagai standar akuntansi keuangan partai politik ( Hafild, 2008) : 1. PSAK Nomor 45 masih bisa dipakai sebagai Standar Akuntansi Keuangan Partai politik Karena Karakter partai politik mirip dengan karakter organisasi nirlaba. 2. Standar Akuntansi Keuangan khusus partai politik tidak perlu dibuat tetapi dapat melakukan modifikasi PSAK Nomor 45. 3. Standar Akuntansi Keuangan khusus partai politik perlu dibuat. Karena karakter partai politik yang tidak sama dengan karakter organisasi nirlaba. Tabel Perbedaan Karakteristik antara Organisasi Nirlaba dan Partai Politik. Organisasi Nirlaba Undang-undang yayasan

Partai Politik Undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu

Tidak ada batasan penyumbang Tidak

ada

batasan

maksimal

sumbangan

Ada batasan penyumbang jumlah Ada

batasan

jumlah sumbangan

Tidak ada kewajiban melaporkan daftar Daftar penyumbang (terutama individu)

penyumbang wajib

dilaporkan

Hasil kegiatan berupa jasa pelayanan untuk Hasil kepentingan umum

maksimum

kegiatan

berupa

kekuasaan politik

9

Akuntabilitas

berupa

kegiatan

sesuai Akuntabilitas

berupa

bersih

dengan tujuan organisasi dana manajemen dari politik uang, kepatuhan yang baik

pada hokum dan posisi politik sesuai dengan janji kepada rakyat

Tujuan utama pembuatan laporan adalah menginformasikan laporan keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan partai politik. Pedoman akuntansi khusus untuk partai politik akan diperlukan, terutama untuk mencatat pos-pos yaitu : 1. Dana bantuan pemerintah 2. Laporan Partai Politik Bantuan ini mengandung dua aspek sebagai berikut : 1. Uang dalam laporan keuangan tergambar jumlah uang yang diterima dan penggunaannya. 2

Barang atau jasa dalam laporan neraca tergambar sesuai dengan nilai uang barang dan jasa tersebut.

2.4

Akuntabilitas Dana Kampanye Kampanye partai politik untuk promosi dan pembentukan opini publik sudah pasti

memerlukan dana yang besar. Karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan dana yang besar pasti akan menimbulkan kerawanan. Mulai dari rawan kolusi, korupsi, hingga konflik. Akuntabilitas yang tinggi dapat meminimalisir kecurigaan penyalahgunaan dana dan mengantisipasi munculnya konflik. Kebutuhan untuk menciptakan good political party governance dirasakan sangat mendesak, terutama bagi para partai politik peserta pemilu. 10

Penerapan kewajiban tata administrasi keuangan dan sistem pelaporan dana kampanye secara transparan, akuntabel, dan independen akan sangat menunjang perwujudan pelaksanaan pemilu yang bersih dalma rangka membangun kepercayaan publik kepada pemerintah dan pertanggungjawaban peserta pemilu kepada publik. Pelaporan dana kampanye Parpol Tipe pelaporan dana kampanye partai politik: 1. Tentukan metode pencatatan yang digunakan (sistem pencatatn tunggal atau sistem pencatatan berpasangan, basis kas atau akrual). 2. Pisahkan pencatatan pemasukan dan pengeluaran antara keuangan rutin parpol dengan pendanaan kampanye. 3.

Semua transaksi yang dilakukan harus memiliki bukti tertulis seperti surat perjanjian/kontrak tertulis, kwitansi, dan faktur.

4. Semua kegiatan yang berkaitan dengan kampanye harus dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan seperti foto kegiatan atau rekaman video.

2.5 Pelaporan Dana Kampanye Organisasi Partai Politik Dalam pasal 79 UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu disebutkan bahwa seluruh laporan dana kampanye peserta Pemilu, baik penerimaan maupun pengeluaran, wajib diserahkan ke akuntan publik terdaftar selambat-lambatnya 60 hari sesudah hari pemungutan suara. Sementara itu, akuntan publik wajib menyelesaikan audit selambat-lambatnya 30 hari kemudian dan hasilnya dilaporkan ke KPU selambatnya tujuh hari sesudah diaudit. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar terwujud akuntabilitas mengenai Pengelolaan Dana Kampanye Pemilu sehingga dapat menepis tuduhan akan adanya praktik-praktik politik uang (money politics). Tapi pada kenyataannya, berdasarkan data dan catatan di KPU hingga batas 11

waktu yang ditetapkan 12 Juli 2004, baru tujuh Partai Politik yang menyerahkan hasil audit dana kampanye Pemilu legistalif. Ini artinya masih ada tujuh belas Partai Politik yang belum menyerahkan audit dana kampanyenya ke KPU. Akibatnya, Komisi Pemilihan Umum memperpanjang batas waktu penyerahan hasil audit dana kampanye Partai Politik. Untuk itu KPU mengirimkan surat peringatan lagi kepada Partai Politik yang belum menyerahkan laporan. Partai Politik enggan untuk menyerahkan laporan dana kampanye terutama Partai Politik yang tidak memperoleh kursi legislatif. Di samping itu, keengganan Partai Politik melaporkan audit dana kampanye adalah karena tidak adanya sanksi bagi legislatif. Meskipun tidak ada sanksi hukum, sebenarnya Partai Politik yang tidak menyerahkan bisa dikenai sanksi moral yang akan menurunkan kredibilitas Partai Politik kepada publik. KPU juga akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah, Partai Politik mana saja yang tidak memenuhi ketentuan UU Pemilu dan UU Partai Politik.

2.6 Audit Atas Laporan Keuangan Partai 2.6.1 Aturan yang mengatur Audit Partai Politik Peraturan mengenai partai politik telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan, maupun bantuan keuangan dari APBN/APBD. Dalam pasal 34A ayat 1 menyebutkan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tujuan audit 12

oleh BPK tersebut adalah untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan bantuan pemerintah dan efektivitas dan operasi penggunaan dana bantuan pemerintah. Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dalam pasal 38 UU No 2 th 2011 dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik terbuka untuk diketahui masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa seharusnya masyarakat dapat mengetahui dan mengakses atas pelaporan keuangan partai. Namun kenyataannya masih sangat sulit untuk menerapkan transaparansi atas keuangan partai politik. Pasal 39 dari undang-undang ini menyatakan bahwa: 1. Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. 2. Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik. 3. Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi: 

laporan realisasi anggaran Partai Politik



laporan neraca; dan



laporan arus kas.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik, pasal 9 sebagai dasar hukum penyelenggaraan akuntansi bagi partai politik yang menjelaskan bahwa: a. Partai politik diwajibkan untuk membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah.

13

b. Partai politik diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan laporan dana kampanye pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan Umum. c. Partai politik diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum serta menyerahkan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan suara.# 2.6.2 Persiapan menghadapai proses Audit Dalam setiap proses audit yang dilaksanakan baik oleh KAP maupun oleh BPK maka beberapa hal yang perlu disiapkan adalah: 1. Kelengkapan laporan keuangan. 2. Tersedianya tenaga pendamping. 3. Tersedianya ruangan/tempat bagi staf auditor. 4. Tersedianya surat penugasan dari KAP atau BPK. 5. Memfasilitasi kebutuhan...