SURAT PERNJANJIAN JASA PERANTARA JUAL BELI TANAH PDF

Preview

Summary

SURAT PERNJANJIAN JASA PERANTARA JUAL BELI TANAH Pada hari ini, _______tanggal _________________ 2016, Kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : ____________________________ Tempat tanggal lahir : ____________________________ Alamat : ____________________________ No. KTP / SIM : _______________...

Description

SURAT PERNJANJIAN JASA PERANTARA JUAL BELI TANAH Pada hari ini, _______tanggal _________________ 2016, Kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : ____________________________ Tempat tanggal lahir : ____________________________ Alamat : ____________________________ No. KTP / SIM : ____________________________ Selanjutnya disebut Pihak Pertama (Pemilik / penjual Tanah) Nama : ____________________________ Tempat tanggal lahir : ____________________________ Alamat : ____________________________ No. KTP / SIM : ____________________________ Selanjutnya disebut pihak kedua (mediator / perantara / penghubung Menjual Tanah) Para pihak telah sepakat untuk mengadakan Ikatan Perjanjian Jasa Perantara Jual Beli Tanah seluas 100 hektar yang terletak di desa suana, pulau nusa penida, bali-indonesia. dengan kesepakatan sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI 1. Pihak pertama adalah pemilik / ahli waris dan atau penerima kuasa berdasarkan surat kuasa yang diberikan dan ditandatangani oleh pemilik dan atau ahli waris untuk menjual tanah seluas 100 hektare yang terletak di desa suana, pulau nusa penida, bali-indonesia. 2. Pihak kedua adalah mediator / perantara / penghubung yang ditunjuk oleh pihak pertama untuk membantu pihak pertama dalam memasarkan dan mencari pembeli tanah. 3. Tanah adalah sebidang tanah darat seluas 100 hektare yang terletak di desa suana, pulau nusa penida, baliindonesia, yang dikuasakan oleh pemilik dan atau ahli waris kepada pihak pertama untuk dijual. PASAL 2 KEWAJIBAN, HAK DAN TANGGUNG JAWAB 1. Pihak pertama a. Pihak pertama bertanggung jawab penuh terhadap pemilik dan atau ahli waris atas hasil dari penjualan tanah tanpa melibatkan pihak lain. b. Pihak pertama menetapkan harga jual tanah sebesar Rp. 75.000.000,- /Are (Tujuh puluh lima juta rupiah) c. Pihak pertama bertanggung jawab atas keabsahan dari surat-surat tanah dan bersedia melakukan pengurusan sertifikat / pengalihan hak milik tanah kepada pihak pembeli.

2. Pihak Kedua a. Pihak kedua bertugas untuk membantu pihak pertama dalam memasarkan dan mencari pembeli tanah. b. Sesuai dengan isi dari Pasal 2 ayat 1 huruf (b), maka apabila telah terjadi kesepakatan jual beli tanah antara pihak pertama / ahli waris dengan pihak pembeli, maka pihak kedua berhak menerima komisi sebesar 5% dari pihak pertama / ahli waris dengan penghitungan sebagai berikut : ( 5% x Rp. 75.000.000,- x 100H = 37.500.000.000 (Tiga puluh tujuh milyar limaratus juta rupiah), Komisi pihak kedua.

PASAL 3 PERSELISIHAN PAHAM DAN PENYELESAIAN 1. Apabila dalam pelaksanaan isi surat kontrak perjanjian ini ternyata timbul perselisihan paham, maka para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, Namun apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat hasilnya tidak memuaskan, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Lembaga Hukum baik secara pidana maupun perdata sesuai undang - undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Para pihak memiliki hak yang sama untuk menunjuk kuasa hukum masing - masing untuk mewakili kepentingan masing - masing pihak dalam penyelesaian perselisihan tersebut 3. Para pihak setuju bahwa apapun keputusan hakim merupakan keputusan final yang dianggap adil dan wajib ditaati dan harus dilaksanakan sebagai mana mestinya

PASAL 4 ADDENDUM Apabila dikemudian hari para pihak membuat kesepakatan – kesepakatan baru yang belum di cantumkan / diuraikan dalam surat perjanjian ini, maka kesepakatan tersebut dapat dijadikan lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat kontrak perjanjian ini.

PASAL 5 PENUTUP 1. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani diatas materai cukup oleh para pihak dan saksi – saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kemudian dibuat rangkap 2 (dua) masing – masing terdiri dari 2 (dua) pasal dan para pihak telah menerimanya serta memiliki kekuatan hukum yang sama. 2. Demikian surat perjanjian ini dibuat untuk menjadi pokok dasar dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam surat perjanjian ini. 3. Surat perjanjian ini dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak dan saksi – saksi. 4. Selesai.

Denpasar, ______________________

Pihak Pertama

Pihak Kedua

( __________________ )

( __________________ )

Saksi – saksi

( __________________ )

( ___________________ )

( ___________________ )...